Pengumuman hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014 sangat menyedot perhatian publik Indonesia. Pada hari yang sama, jauh dari riuh rendah liputan media, tengah berlangsung sesi wawancara untuk 26 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta. Sesi ini adalah tahap akhir sebelum calon-calon punggawa penyiaran ini disaring dan diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan.

“Nanti kami serahkan minimal 14 nama ke DPRD, termasuk (calon) petahana,” kata Ketua Tim Seleksi Yasmine Zaki Shahab kepada remotivi.or.id melalui telepon.

Yasmine dan tim telah bekerja sejak Februari 2014. Ia dan empat nama lainnya dipilih oleh DPRD berdasarkan usulan nama yang diberikan komisioner KPID Jakarta yang sedang menjabat dan Dinas Kominfo. “Kami menyetor total 14 nama kepada DPRD,” ujar Ketua KPID Jakarta Hamdani Masil.

Berdasarkan Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 4 Ayat 4, komposisi tim seleksi wajib diisi oleh unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah provinsi. Selain Yasmine yang berlatar belakang Guru Besar Antropologi UI, empat anggota tim seleksi lainnya adalah Sunu Budiharjo (pengajar di Universitas Bina Nusantara), Made Suarjaya (Kominfo), Yoyo Muchtar (tokoh Betawi), dan Becky Mardani. “Becky itu dari industri (SCTV), tapi karena dia tokoh Betawi, maka kami posisikan juga sebagai tokoh masyarakat,” ujar Hamdani.

Selain diikuti oleh 26 pelamar, proses pencarian komisioner KPID Jakarta ini juga diikuti oleh empat petahana, yakni Hamdani Masil, Ramli Darmo Sirait, Noor Saadah, dan Ervan Ismail. Tidak seperti pelamar lainnya, para petahana secara otomatis langsung masuk pada tahap akhir di DPRD. Sebelum menjabat sebagai komisioner KPID Jakarta, keempatnya pernah aktif sebagai pekerja media. Hamdani dan Noor Saadah berasal dari SCTV; Ramli pernah bekerja di RCTI, SCTV, dan Indosiar; dan Ervan adalah bekas wartawan di Republika dan pegawai humas di Radio Trijaya Group.

Sebagai Ketua Tim Seleksi, Yasmine berjanji akan berusaha objektif dalam bekerja. Misalnya, ia melarang adanya komunikasi antara calon pelamar dengan tim seleksi. Soal ujian tertulis dan ujian psikotes pun dibuat oleh pihak luar. Soal psikotes dibuat oleh PPM Manajemen, sementara soal tertulis dibuat oleh, salah satunya, Paulus Widiyanto. “Saya lupa nama satu lagi,” kata Yasmine.

Diminta konfirmasi mengenai perannya, Paulus hanya menjawab singkat lewat pesan pendek, “Saya terikat Pakta Integritas.” Ketika ditanya sekali lagi soal siapa rekannya yang ikut membuat soal, Paulus setia mengulang jawaban yang sama.

Ketika ditanya soal transparansi proses pemilihan, seperti pengalaman yang terjadi pada pemilihan KPI Pusat, Yasmine menjawab bahwa ia belum memikirkan itu. “Besok saya tanyakan ke tim saya soal ini.”

Ia juga menyatakan bahwa ia tidak terlalu mengerti soal penyiaran. "Saya belum pernah melihat evaluasi KPID.” Yasmine berharap agar rekannya di tim seleksi bisa mempunyai pengetahuan soal penyiaran.

Selain melalui proses administratif, ujian tertulis, dan ujian psikotes, para pelamar yang lolos ke DPRD harus melalui sesi wawancara yang penilaiannya ada di tangan kelima anggota tim seleksi. “Kalau tidak salah, bobot nilai di sesi wawancara adalah 30 poin, sedangkan ujian tertulis dan psikotes mempunyai bobot masing-masing 35 poin. Saya tidak ingat betul karena saat ini saya terlibat dalam 3 timsel lain, salah satunya pemilihan dekan di kampus,” ujar Yasmine.

Peran KPID

Sejak lahirnya UU Penyiaran pada 2002, dunia penyiaran di Indonesia tidak lagi mengenal istilah stasiun televisi nasional. Yang berlaku adalah televisi jaringan, atau yang biasa disebut Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Namun, 12 tahun sejak UU Penyiaran dilahirkan, konsep SSJ belum dijalankan. Publik Indonesia masih bisa menonton stasiun televisi swasta Jakarta bersiaran secara nasional tanpa melalui stasiun televisi lokal. Akibatnya, stasiun TV lokal menjadi kehilangan potensi ekonomi yang berdampak pada penurunan mutu siaran dan produksi informasinya.

Maka, berbeda dengan KPI Pusat, tugas KPID adalah mengawasi lembaga penyiaran lokal. “Tidak pernah ada kesepakatan tertulis, tapi seperti itulah pembagian tugas kami dengan teman-teman KPI Pusat,” ujar Hamdani, Ketua KPID Jakarta. Dengan begitu, KPID hanya bisa menindak lembaga penyiaran (stasiun televisi dan radio) yang berada dalam wilayah provinsi KPID yang bersangkutan. Sedangkan untuk stasiun televisi nasional, KPID hanya bisa memberikan rekomendasi kepada KPI Pusat. “Saya sebut stasiun TV ‘nasional’ dalam tanda kutip ya, karena kita tidak mengenal istilah tersebut selain televisi berjaringan,” kata Hamdani.

Amir Effendi Siregar, pengamat penyiaran sekaligus ketua PR2Media, berpendapat, “Baik KPI maupun KPID adalah lembaga independen yang penting untuk mengupayakan situasi penyiaran yang demokratis, namun sering kurang maksimal memainkan perannya.” Ia berharap, agar komisioner KPID baru nantinya berani menerjemahkan aturan secara progresif.

Pentingnya peran KPID, lanjut Amir, membuat posisinya sangat strategis bagi kepentingan banyak pihak, termasuk pelaku industri. Industri TV, menurutnya, sangat berkepentingan dengan siapa yang akan duduk di KPID. Kekhawatiran Amir sangat beralasan, sebab izin penyiaran berada di tangan punggawa penyiaran lokal ini. Belum lagi, apabila dihadapkan pada pelaksanaan penyiaran berjaringan, KPID akan menjadi otoritas pemberi izin. “Makanya (pemilihan komisioner KPID) harus ada yang mengawal,” harap mantan anggota Dewan Pers ini. (REMOTIVI/Roy Thaniago)