Ketua Dewan Pers
Di Jakarta

Dengan hormat,

Remotivi adalah sebuah pusat studi media dan komunikasi di Indonesia. Dibentuk di Jakarta pada 2010, Remotivi merupakan bentuk inisiatif warga yang merespon praktik industri media pasca Orde Baru yang semakin komersial dan mengabaikan tanggung jawab publiknya.

Dalam pemantauan kami, pemberitaan media online yang menangangkat kasus pembunuhan Deudeuh Alfisahrin lebih mengarah pada eksploitasi korban ketimbang upaya memberikan informasi yang proporsional bagi publik. Pemberitaan-pemberitaan tersebut tidak lagi dibuat untuk mengetengahkan substansi, melainkan mengedepankan sensasi. Hal ini antara lain dapat diidentifikasi dari ekspos berlebihan atas pekerjaan korban sebagai PSK dan gendernya, yang kerap diberi predikat “janda cantik”. Beberapa media mengorbankan etika jurnalistik dengan menurunkan berita yang tidak memiliki sumber jelas, dan bahkan melanggar hak privasi keluarga.

Lewat surat terbuka ini kami ingin menyampaikan beberapa hal berikut:

1.    Pelanggaran Privasi

Dewan Pers mengatur pelanggaran atas hak privasi dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Pasal ini menyebutkan bahwa, dalam melakukan kerjanya, wartawan wajib menempuh cara-cara yang profesional. Salah satu tafsir dari profesionalisme yang dimaksud sebagaimana tertera pada pasal 2b yaitu “menghormati hak privasi”.

Pemberitaan di media online yang mengangkat kasus pembunuhan Dedeuh Alfisahrin telah melencang dari substansi kasus ini dan mengekspos hal-hal yang sifatnya privat.

Berita tribunnews.com, misalnya, dengan jelas menyebutkan alamat tinggal anak dari korban secara lengkap. Informasi ini jelas tidak relevan dengan kasus pembunuhan korban dan melanggar privasi keluarga korban.

Tidak hanya keluarga korban, media juga menurunkan pemberitaan mengenai profil istri pelaku yang sama sekali tidak berkait dengan tindakan krimilitas yang dilakukan suaminya. Media-media seperti tribunnews.comrtv.co.id, dan okezone.com, menurunkan berita yang memuat informasi seputar kehamilan istri pelaku dan universitas tempat dimana ia kuliah.

Kami menilai informasi mengenai alamat lengkap anak korban atau pun profil istri pelaku, selain tidak relevan juga sebagai bentuk dari pemberitaan yang tidak sensitif terhadap privasi keluarga korban dan pelaku.

2.    Berita bersumber rumor dan minus verifikasi

Kode Etik Jurnalistik pasal 3 menyebut bahwa “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Pada penjelasan lebih lanjut dalam pasal 3a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menguji informasi adalah “melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu”.

Namun, dalam peliputan kasus pembunuhan Deudeuh Alfisahrin yang banyak disebut oleh media “menjajakan prostitusi via media online”, berita yang sesat juga bisa merugikan korban dan keluarganya.

Sayangnya, banyak media tidak mencari informasi dari sumber yang bisa dipercaya dan tergesa memuat rumor yang belum diverifikasi kebenaranya. Contoh berita semacam ini antara lain ditunjukkan oleh JPNN.com.

Sumber berita tersebut sepenuhnya adalah komentar-komentar netizen di forum-forum online yang kebenarannya amat sulit diverifikasi. JPNN.com memuat begitu saja rumor yang kemudian dibingkai sebagai testimoni dari pria-pria yang pernah menggunakan jasa Dedeuh Alfisahrin. Berita ini sepenuhnya mengandalkan informasi dari sumber yang bahkan identitasnya tidak jelas. Jika identitasnya saja tidak jelas, bagaimana kita bisa percaya kebenaran informasi yang disampaikannya? Bahkan sampai pada kalimat terakhir dalam berita ini, pembaca sama sekali tidak diberi penjelasan apakah verifikasi terhadap informasi tersebut telah dilakukan.

Hal serupa dilakukan oleh TV One. Pada tayangan “Apa Kabar Indonesia Malam” 13 April 2015, TV One membuat telewicara bertajuk “Transaksi Mesum Berujung Maut”. Pada telewicara tersebut, TV One menyimpulkan bahwa Deudeuh berprofesi sebagai PSK, hanya berdasarkan pada hasil penelusuran atas akun Twiter miliknya. Meski pun pada telewicara yang sama, Kapolsek Tebet, Kompol I Ketut Sudarma belum bisa memastikan profesi Dedeuh, TV One tidak merevisi kesimpulannnya.

Contoh lain adalah soal informasi mengenai umur korban yang simpang siur. Banyak informasi keliru menyangkut usia korban tersebar di berbagai media online. Berdasar penelusuran kami, setidaknya 6 media keliru memberitakan usia korban. JPNN. com, Republika online, Kompas.comLiputan6.com, dan Detik.com menyebut korban berusia 26 tahun, sementara tribunnews.com menyebut bahwa korban berusia 28 tahun. Padahal usia Deudeuh yang benar berdasar keterangan polisi adalah 25 tahun.

Media-media tersebut abai melakukan verifikasi atas informasi yang sebetulnya mendasar. Satu hal yang patut disayangkan adalah cara penulisan usia korban yang tanpa disertai oleh atribusi sumber atau narasumber, membuat data usia korban sulit divalidasi.

Kelalaian-kelalaian seperti disebut di atas berdampak pada cemarnya ruang publik dengan informasi yang tidak relevan dan bahkan berpotensi merugikan keluarga korban. Keluarga korban bahkan sampai merasa malu dan ketakutan keluar rumah karena pemberitaan yang menyebut Deudeuh sebagai PSK.

Atas situasi yang demikian, kami meminta Dewan Pers selaku lembaga negara yang bertanggungjawab menegakan etika jurnalistik dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi korban maupun publik dari pemberitaan yang eksploitatif dan tidak bertanggungjawab. []

Jakarta, 20  April 2015


Narahubung:

Muhamad Heychael, Direktur Remotivi (0857 1532 4144)
Yovantra Arief, Koordinator Divisi Media dan Riset (0857 1072 1280) 

Tembusan:

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)