REMOTIVI/Eko Razaki
REMOTIVI/Eko Razaki
25/07/2018
Bagaimanakah Media Lokal Memberitakan Pembangunan NYIA?
Megaproyek New Yogyakarta International Airport diberitakan dengan gemilang. Media lokal gagal menangkap sisi gelap pembangunan.
25/07/2018
Bagaimanakah Media Lokal Memberitakan Pembangunan NYIA?
Megaproyek New Yogyakarta International Airport diberitakan dengan gemilang. Media lokal gagal menangkap sisi gelap pembangunan.

Ketika pembangunan megaproyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) dimulai, publik Yogyakarta terbelah: sebagian mendukung, sebagian yang lain menolak. Media pun tak luput ambil bagian dalam pusaran polemik ini. Ia menjadi medan pertarungan wacana. Lebih jauh lagi, pengamatan saya atas portal daring Kedaulatan Rakyat, krjogja.com, menunjukkan bahwa media pun ikut mengonstruksikan wacana itu sendiri.

Sebagai media lokal “tertua” di Yogyakarta yang masih tetap eksis, Kedaulatan Rakyat memiliki sebaran pembaca lokal yang cukup besar dan sekaligus loyal. Dengan demikian, Kedaulatan Rakyat merupakan media lokal yang penting dan perlu diperhatikan untuk melihat isu-isu krusial di Yogyakarta.

Sayangnya, sepanjang 2017 lalu, krjogja.com tak ubahnya seperti media humas NYIA. Dikatakan demikian, karena ia nampak menjalankan peran yang nyaris sempurna dalam mendukung pembangunan NYIA. Krjogja.com absen dalam menampilkan pemberitaan yang menggali secara kritis dampak-dampak ekologi dan lingkungan dari pembangunan NYIA, seperti perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup. Sekalipun ada, secara jumlah itu tidak sebanding dengan item berita yang cenderung memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan NYIA yang begitu banyak ditemukan.

Dalam memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan NYIA, krjogja.com melakukan pelbagai strategi pewacanaan tertentu dalam pemberitaannya, seperti penonjolan topik wacana dan pemilihan narasumber tertentu.

Dari segi topik wacana pemberitaan, saya mencatat beberapa kategori topik wacana yang menonjol dalam pemberitaan-pemberitaan krjogja.com mengenai pembangunan NYIA. Topik-topik tersebut mencakup proses pembangunan bandara, prospek dan keunggulan NYIA, masalah relokasi dan ganti rugi, mitigasi bencana, peluang kerja, peluang dan usaha yang dibawa oleh NYIA. Topik-topik wacana inilah yang menonjol dalam pemberitaan krjogja.com.

Lihat berita berjudul “Negara, Alasan Warga Terdampak Bandara NYIA Kulonprogo Mau Direlokasi”, “Pembangunan Infrastruktur Butuh Pengorbanan” dan “Bandara NYIA, Jadi Pintu Gerbang Utama Pariwisata RI”. Berita-berita tersebut menggambarkan prospek dan keunggulan NYIA serta kerelaan warga terdampak menerima skema ganti rugi dan relokasi, sekaligus membingkai bahwa pembangunan NYIA dilakukan atas nama nasionalisme. Demi negara. Oleh sebab itu, pembangunan NYIA juga membutuhkan pengorbanan yang besar dari semua pihak, tak terkecuali warga terdampak.

“Saat ini negara sedang sangat membutuhkan tanahmu, maka atas nama nasionalisme dan kecintaan mendalam pada negaramu, berkorbanlah untuk negaramu dengan cara mengorbankan tanahmu untuk pembangunan infrastruktur,” begitu kira-kira wacana yang hendak dibangun.

Di sini, jelas krjogja.com menggunakan wacana nasionalisme sebagai strategi dalam mendukung NYIA. Tentu saja, penggunaan wacana nasionalisme sebagai strategi dalam mendukung NYIA memberikan efek yang cukup kuat dan stigmatik: pihak-pihak yang menolak pembangunan NYIA akan mudah dianggap tidak nasionalis, tidak mau berkorban untuk pembangunan, dan bahkan lebih jauh lagi dituding melawan negara. Karena dianggap melawan negara, maka negara melalui aparatus represifnya, tidak akan segan-segan untuk melakukan penggusuran dan penghancuran. Hal itulah yang terjadi pada sebagian warga di daerah Temon, Kulon Progo, yang sampai saat ini masih terus bertahan mempertahankan rumah dan tanahnya.

Sementara, dari segi pemilihan narasumber, bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok besar: yang mendukung dan yang menolak pembangunan NYIA. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Angkasa Pura I, swasta yang menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan adalah pihak yang mendukung sepenuhnya NYIA. Sedangkan warga terdampak dan aktivis di Yogyakarta bisa dikategorikan ke dalam pihak yang menolak pembangunan NYIA. Berita-berita krjogja.com, sejauh yang saya amati, banyak menggunakan pihak yang mendukung pembangunan NYIA sebagai narasumbernya. Tentu saja, pengkategorian secara kaku seperti ini akan mendatangkan masalah. Sebab, ada sebagian warga terdampak yang di kemudian hari beralih mendukung pembangunan NYIA.

Lihat misalnya berita berjudul “WTT Kini Setuju Pembangunan Bandara” dan “WTT Akhirnya KO, Minta Lahannya Diukur Ulang”. Berita-berita ini menggambarkan bagaimana paguyuban warga penolak pembangunan NYIA, Wahana Tri Tunggal (WTT), berubah sikap dan posisi perjuangannya: dari sebelumnya menolak keras, berubah mendukung sepenuhnya pembangunan NYIA dengan menerima skema ganti rugi dan relokasi. Bahkan, ketua dan sebagian anggota WTT siap membantu pihak NYIA melakukan pengukuran aset warga terdampak. Jelas, dalam berita-berita ini, krjogja.com menggunakan wacana menyerahnya WTT sebagai strategi dalam mendukung pembangunan NYIA. Pesannya jelas: pembangunan NYIA sudah didukung oleh mayoritas warga terdampak. Sementara yang tetap melawan, hanyalah segelintir orang saja.

Dalam konteks polemik pembangunan NYIA, pemilihan narasumber dalam pemberitaan krjogja.com yang banyak menggunakan pihak-pihak yang mendukung, tentu saja akan mengakibatkan rencana pembangunan NYIA hanya dilihat dan ditampilkan dari sudut pandang, perspektif, dan kepentingan narasumber yang dijadikan subjek dalam pemberitaan. Tetapi pada saat bersamaan, melenyapkan topik wacana yang lain, terutama mengenai dampak-dampak ekologi dan lingkungan dari pembangunan seperti perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup. Padahal, topik wacana ini bisa dikatakan menjadi inti wacana dari gerakan pihak-pihak yang menolak pembangunan NYIA.

Situasi akan berbeda, jika dalam pemberitaan-pemberitaan krjogja.com mengenai rencana pembangunan NYIA, meletakkan dan memosisikan pihak-pihak atau narasumber yang vokal menolak NYIA sebagai subjek. Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP), misalnya, disuguhkan peta dampak ekologis dan lingkungan yang sangat serius yang ditimbulkan pembangunan NYIA.[1]

Pertama, perampasan ruang hidup dan penghidupan. Rencana pembangunan NYIA yang akan dibangun di atas lahan 637 hektar, tentu membutuhkan tanah yang sangat luas. Kebutuhan tersebut, akan “menelan” atau menggusur banyak pemukiman warga dan tanah pertanian produktif. Menurut data yang ditampilkan dalam kajian yang sama, di Kulon Progo terdapat sekitar 12.000 petani gambas yang mampu menghasilkan gambas 60 ton per-hektar/tahun, 60.000 petani melon yang mampu menghasilkan 180 ton melon per-hektar/tahun, 60.000 petani semangka yang mampu menghasilkan 90 ton semangka per-hektar/tahun, 12.000 petani terong yang mampu menghasilkan 90 ton terong per-hektar/tahun, 4000 petani cabai yang mampu menghasilkan 30 ton cabai per-hektar/tahun. Itu artinya, wilayah Kulon Progo adalah lahan pertanian yang sangat produktif. Meniadakan itu semua, sama halnya dengan menghancurkan lingkungan dan ruang hidup serta penghidupan.

Peluang kerja yang bakal dibawa megaproyek pembangunan NYIA, seberapapun besar diklaim (lihat misalnya dalam berita berjudul NYIA Kesempatan Buka Lapangan Kerja”, “Peluang Usaha Belum Dimanfaatkan Optimal” dan “Warga Terdampak Bandara Harus Jadi Pengusaha”), juga tak akan sebanding dengan hilangnya pekerjaan ribuan petani produktif di Temon, Kulon Progo. 

Kedua, perusakan ekosistem. Rencana pembangunan bandara di kawasan tersebut akan menyebabkan kerusakan dan hilangnya gumuk pasir di pesisir selatan Yogyakarta. Padahal, gumuk pasir tersebut merupakan 1 dari 14 gumuk pasir pantai di dunia yang memiliki fungsi ekologis sebagai benteng terhadap ancaman bencana tsunami. Ketiga, penghancuran cagar budaya. Rencana pembangunan bandara baru NYIA juga akan menghancurkan cagar budaya asli yang telah menjadi bagian dari tradisi warga lokal, yakni Stupa Glagah, Arca Perunggu Amonghasidhi dan Vajrapani, Batu Bata Besar, Lumpang Batu, Makam Mbah Drajat, Situs Petilasan Gunung Lanang dan Gunung Putri, Batu Besar Eyang Gadhung Mlati dan lain sebagainya.

Namun, karena pihak-pihak yang vokal menolak pembangunan NYIA tidak diposisikan sebagai subjek dalam pemberitaan-pemberitaan krjogja.com, topik wacana seperti dampak ekologi dan lingkungan dari pembangunan NYIA nyaris tidak muncul dalam pemberitaan-pemberitaan krjogja.com.

Meskipun ditemukan topik wacana pemberitaan mengenai potensi bencana alam seperti tsunami dari pembangunan NYIA dalam pemberitaan-pemberitaan krjogja.com (lihat misalnya dalam berita berjudul, “Bandara Baru Yogya Bakal Bebas dari Tsunami” dan “Mitigasi Bencana NYIA Segera Disiapkan”), tetap saja pemberitaan dibingkai positif dan tidak memuat kritik. Sementara, wacana soal kerusakan dan hilangnya gumuk pasir akibat pembangunan NYIA, yang memiliki fungsi ekologis sebagai benteng tsunami (di)hilang(kan) dari pemberitaan. Sederhananya, serupa media humas NYIA, krjogja.com hanya akan memberitakan aspek-aspek yang bagus-bagus saja dari rencana pembangunan NYIA.

Penilaian bahwa media-media lokal cenderung memihak dan mendukung pembangunan NYIA, juga diperkuat oleh banyaknya tudingan bahwa media hanya mengamplifikasi pemberitaan-pemberitaan mengenai dampak positif dari rencana pembangunan NYIA yang muncul dalam forum-forum diskusi yang diadakan di Yogyakarta.

Melayani Status Quo Ekonomi dan Politik

Kecenderungan bahwa media-media lokal di Yogyakarta mengkonstruksi wacana yang positif mengenai rencana pembangunan NYIA, sebetulnya bukan hal yang sepenuhnya baru dalam masalah hubungan media dan pembangunan di Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh George Junus Aditjondro, misalnya, menunjukkan bagaimana media-media di Indonesia ikut “bermain” dalam setiap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah dan swasta (Aditjondro, 2003: 43). Aditjondro menuding, media melakukan proses rekayasa yang canggih dalam pemberitaan-pemberitaan mengenai pembangunan yang cenderung mengabaikan aspek ekologi dan lingkungan hidup, terutama dalam konteks riset yang dilakukan Aditjondro mengenai pencemaran industri dan kerusakan lingkungan hidup. Aditjondro menganggap media masih terlalu kuat melayani status quo politik dan ekonomi di Indonesia.

Riset Aditjondro tersebut, meski dilakukan pada tahun 1990-an, nampaknya masih tetap relevan untuk melihat proses-proses pembangunan yang digambarkan media saat ini. Selepas dari otoritarianisme negara pada masa Orde Baru, kehidupan media di Indonesia memasuki otoritarianisme baru yakni, pasar. Paradigma pasar dalam praktek media sangat dominan hari-hari ini. Wajar jika dalam kondisi kebebasan media seperti sekarang ini, media tidak terlalu memperhatikan agenda-agenda penting publik. Media bergerak menurut kepentingannya sendiri yang tentu saja digerakkan kekuatan pasar (Kristiawan, 2013: 8).

Bahkan, dalam penilaian yang agak vulgar, tidak sedikit media yang menikmati dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan oleh perusahaan yang menjadi mitra pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui iklan-iklan di media. Sehingga membuat media kemudian tidak lagi independen dalam pemberitaan-pemberitaannya. Sebuah riset doktoral yang dilakukan oleh Yayan Sakti Suryandaru (2015) menggambarkan bagaimana media Jawa Pos dan seluruh jaringannya di daerah Jawa Timur, ikut menikmati ceceran dana CSR dari perusahaan tambang yang sedang melakukan eksplorasi migas di sejumlah titik di Madura, terutama di Kabupaten Sumenep bagian kepulauan. Implikasinya—selain independensi pemberitaan Jawa Pos dan anak media jaringannya jadi dipertanyakan—adalah hilangnya apa yang disebut sebagai green journalism, jurnalisme lingkungan hidup.

Dengan demikian, tidak terlalu mengherankan jika dampak buruk dari pembangunan yang dilakukan, terutama dampak-dampak ekologi dan lingkungan yang cukup serius, selalu akan di-filter sedemikian rupa dan tidak banyak ditampilkan oleh media. []


Daftar Pustaka

Eriyanto. 2009. “Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media”, LKiS: Yogyakarta

George Junus Adijondro. 2003. “Proses Rekayasa Pemberitaan Masalah Lingkungan Hidup” dalam buku “Kebohongan-kebohongan Negara: Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup di Nusantara”, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

R. Kristiawan. 2013. “Penumpang Gelap Demokrasi: Kajian Liberalisasi Media di Indonesia”, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Jakarta.

Yayan Sakti Suryamandaru, “Relasi Ekonomi, Politik dan Media dalam Pemberitaan Konflik Lingkungan: Kasus Eksplorasi Migas di Madura”. Artikel ilmiah Suryandaru ini disarikan dari riset doktoralnya dan disampaikan dalam sebuah seminar terbuka di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Bacaan Terkait
Kamil Alfi Arifin

Staf pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Respati Yogyakarta (Unriyo) dan bergiat di Pusham UII.

Populer
Demokratisasi Media Melalui Jurnalisme Warga
Jurnalisme Bencana: Tugas Suci, Praktik Cemar
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Hierarki Pengaruh dalam Mediasi Pesan