REMOTIVI/Eko Razaki
REMOTIVI/Eko Razaki
02/07/2018
Kredit Mahasiswa: Media Menyorot Tempat yang Salah
Semenjak dicetuskan Presiden Joko Widodo, media memperdebatkan ide penerapan kredit mahasiswa yang mencontoh praktik Amerika Serikat. Sayangnya, ada substansi yang hilang dalam lautan kontroversi.
02/07/2018
Kredit Mahasiswa: Media Menyorot Tempat yang Salah
Semenjak dicetuskan Presiden Joko Widodo, media memperdebatkan ide penerapan kredit mahasiswa yang mencontoh praktik Amerika Serikat. Sayangnya, ada substansi yang hilang dalam lautan kontroversi.

Dunia pendidikan Indonesia diramaikan oleh wacana penerapan kembali sistem kredit mahasiswa. Program yang pernah dijalankan pada era Orde Baru itu diharapkan bisa mendongkrak tingkat kelulusan dan mendorong tingkat perkuliahan anak muda Indonesia. Program kredit mahasiswa tersebut akan digelontorkan oleh bank-bank berplat merah seperti Bank Republik Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Dalam narasi yang ditampilkan media massa, pemerintah tampak percaya diri terhadap keberlangsungan program tersebut. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir bahkan mengapresiasi BRI sebagai bank yang menjadi pionir kredit dan secara spesifik membuat program pinjaman terhadap mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) dan strata tiga (S3).

Layaknya banyak program pemerintah lain, “kredit mahasiswa 2.0” ini mengundang banyak polemik. Salah satu poin yang acap kali dikemukakan sebagai kritik adalah kecemasan akan gagal bayar yang pernah terjadi di era Orde Baru (ViceKompas, 4 Juli 1988, 12 Juli 1991). Beberapa media mahasiswa seperti akun resmi LINE Badan Kekeluargaan Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan sikap “menutup pintu” terhadap lembaga kredit karena dirasa tidak menguntungkan baik bagi universitas maupun mahasiswanya. Meskipun begitu, tak sedikit juga yang menyambut baik rencana pemerintah tersebut (The Conversation, 9 April 2018; Beritagar, 19 Maret 2018).

Tidak terlalu banyak media yang memberitakan apa yang akan dihadapi mahasiswa, sebagai pihak yang pastinya akan terkena dampak paling besar terhadap kebijakan tersebut. Selain dampak terhadap mahasiswa, tak terlalu banyak liputan yang memperlihatkan apa dampak kredit kepada nilai ataupun visi misi pendidikan Indonesia. Banyak liputan lebih berfokus kepada persiapan yang dilakukan oleh bank (seperti liputan KompasTirto, dan Tirto).

Media massa seperti terjebak dalam peran membosankan untuk menyampaikan fakta, yang sendirinya masih bisa diproblematisasi lebih jauh. Dalam titik tertentu media massa, layaknya pemerintah, menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memahami isu krusial seperti kredit mahasiswa.

Perbandingan yang Tidak Kritis

Ketika wacana kredit pendidikan mahasiswa merebak, media berbondong-bondong menyandingkan kredit pendidikan ala Indonesia dan Amerika Serikat. Hal ini tentu tidak sepenuhnya bermasalah, karena dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo memang merujuk sistem kredit mahasiswa Amerika Serikat sebagai rujukan. Hanya saja, diskusi yang ditampilkan dalam media tidak lebih dari sekedar basa-basi, apakah mencontoh Amerika Serikat adalah hal yang baik, tanpa secara menyeluruh membongkar konsep percontohan negara Paman Sam tersebut. Banyak media yang memberikan data-data gagal bayar mahasiswa Amerika Serikat (seperti dalam Tirto dan Kompas), padahal ada banyak lapisan yang bisa ditarik dan disusun dari data yang ada.

Kredit mahasiswa Amerika Serikat kebanyakan diberikan kepada mahasiswa S1 dan S2, sementara jenjang S3 sebagian besar gratis atau justru dibayar oleh kampus-kampusnya. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem kredit mahasiswa Indonesia yang direncanakan dari S1 hingga S3. Tidak ada juga media yang membandingkan sistem Amerika Serikat dan Indonesia yang menyadari bahwa utang yang begitu tinggi di Amerika Serikat diputar untuk membangun pusat riset, beasiswa bagi yang tidak mampu (sebagian kecil), membayar mahasiswa doktoral yang sejatinya adalah pekerja upah murah untuk universitas, fasilitas mumpuni untuk menunjang belajar, hingga asuransi kesehatan mental dan fisik bagi seluruh warga kampus.

Sistem kredit mahasiswa di Amerika Serikat amatlah kompleks. Kampus-kampus di negara tersebut sangat terintegrasi dengan pasar, termasuk kampus top negeri yang mahzab pendidikannya sekarang kerap mengkritik kapitalisme seperti University of California (Los Angeles, Irvine, Berkeley, Santa Barbara) dan University of Michigan Ann Harbon. Di saat yang sama, walaupun banyak sekali kritik, sistem kredit yang kompleks ini membuat kampus-kampus negeri tersebut mampu bersaing dengan kampus elit Ivy League (seperti Harvard, Princeton, Yale, dan Cornell) yang merupakan institusi privat dengan dana abadi yang melebihi pendapatan domestik bruto negara-negara miskin.

Perbincangan yang begitu kaya ini praktis hilang dari banyak media Indonesia yang secara serampangan membandingkan utang di dua negara dengan dua sistem pendidikan yang berbeda. Ini bukan masalah perbandingan apel dengan apel, tapi apa yang bisa digali lebih jauh agar mahasiswa, sendirinya adalah audiens media massa, yang menjadi sasaran pemerintah Indonesia memahami tindakan finansial mereka. Apakah utang tersebut akan menguntungkan mahasiswa? Apa yang mereka dapatkan dengan berutang ke sistem pendidikan yang, menurut menterinya sendiri, masih tertinggal jauh? Apakah ada jaminan kerja layak bagi kreditor dalam dunia kerja yang bertumpu pada sistem alih daya yang tak ramah kepada pekerja? Media terjebak dalam penilaian apakah suatu program pemerintah akan berjalan dengan baik, ketimbang dampak kebijakan itu kepada pengampu kepentingan langsung.

Apa yang Tidak Kita Bicarakan Ketika Kita Bicara Utang

Raibnya perbincangan yang lebih kritis dari komparasi dua kasus sistem kredit tersebut menunjukkan realitas yang lebih gelap dalam diskusi publik kita di media: tak ada pemahaman yang kritis mengenai kredit atau utang. David Graeber (2011)mendefinisikan bahwa utang, secara kasar dan secara historis, sebagai sebuah hubungan yang bisa saja dimulai dari saling membantu (mutual aid), dan jatuh ke dalam ketimpangan (inequality) (hal. 119; 257). Bangunan dasar dari utang adalah ketidaksamaan hubungan sosial, politik, dan ekonomi antara si peminjam dan pengutang. Tidak akan ada relasi sehat yang bisa dihasilkan dari ketimpangan. Gambaran mengenai “gagal bayar” yang mewarnai media massa kita berarti menitikberatkan kewajiban moral si peminjam yang didorong untuk berjudi dengan pendidikan mereka.

Bisa saja kita bilang tak ada yang buruk dari utang karena bisa menaikkan harkat martabat seorang yang mengalami kesulitan finansial. Namun dalam praktiknya utang justru kerap membuat individu terjebak dalam situasi ekonomi yang makin mencekik. Tidak ada yang mempertanyakan, kenapa sejak awal kita harus berutang, terlebih untuk hal yang belum tentu “balik modal” seperti pendidikan.

Ada teka-teki yang hilang dalam diskusi kita mengenai utang di sektor pendidikan, yakni ketimpangan yang begitu mengakar dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Begitu buruknya ketimpangan ini, orang-orang harus membeli masa depannya dengan pendidikan tinggi yang belum tentu menjadi jaminan—walau kemungkinan tetap ada—untuk hidup yang lebih baik. Kita tidak bicara mengenai pilihan-pilihan yang bisa diambil anak muda untuk mengembangkan diri selain berkuliah, tentunya tanpa terjebak utang. Tidak pula kita memahami bahwa pendidikan tinggi tidak serta merta mendatangkan kesempatan kerja yang baik, keduanya bisa saja malah bertentangan. Bagaimana misalnya, jika para lulusan pendidikan tinggi tersebut ingin bekerja di sektor yang amat dekat dengan pengembangan universitas seperti riset, tapi dengan memaklumi kualitas infrastruktur riset di Indonesia, harus menyatakan gagal utang dan akibatnya tidak berkontribusi apapun demi ilmu pengetahuan.

Akibat lain dari ketidakpahaman kita mengenai apa itu utang dan pendidikan adalah pergeseran paradigma tentang pendidikan itu sendiri. Harapan untuk membayar utang pendidikan karena pendidikan tinggi digadang-gadang memberi akses untuk memberi karir menjanjikan (dengan gaji besar untuk membayar utang!) adalah klaim yang sebenarnya cukup menyedihkan. Setelah membanting tulang di universitas, susah payah berjibaku di dunia kerja yang sangat memperhatikan akreditasi kampus para pelamar, uang habis dibayar untuk sistem pendidikan yang dinilai tak kompetitif secara global, sementara lapangan kerja kian hari makin terintegrasi dengan pasar dunia.

Situasi yang memungkinkan orang berutang untuk pendidikan, seperti paparan Graeber, lahir dari ketimpangan ekonomi. Ironisnya, sistem utang pendidikan yang mulanya dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan, justru berpotensi untuk semakin memperdalam ketimpangan masyarakat secara keseluruhan. Ekonom Thomas Piketty dengan tajam mengkritik sistem utang mahasiswa Amerika Serikat yang memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi dan politik. Politik rasial di Amerika Serikat pun mempersulit pinjaman bagi mahasiswa kulit hitam Amerika dan Amerika Latin. Ditambah dengan sekolah-sekolah warisan dari era segregasi, situasi ini memperkecil kemungkinan minoritas untuk maju.

Hanya sedikit dari media kita yang sepertinya mau menggali lebih dalam sebuah kebijakan secara lebih sistemik. Ketika membicarakan kebijakan publik, media massa semestinya memakai perspektif publik dalam menentukan agenda pemberitaan. Sayangnya dalam konteks wacana kredit pendidikan bagi mahasiswa, itu tidak terjadi. Media sepertinya nyaman untuk sekedar menjadi tukang pajang data agar terlihat kredibel, dan mendulang untung dari kegelisahan dan sensasi tak jelas, ketimbang membuat audiensnya—dalam hal ini mahasiswa—memahami suatu hal secara lebih kritis. []


Referensi

Graeber, D. 2011. Debt: The First 5,000 Years. Melville House: Brooklyn.

Bacaan Terkait
Perdana Putri

Menerima beasiswa Arryman Predoctoral Fellowship 2017 dari Indonesia Social Research and Scholarship Foundation (ISRSF). Terafiliasi dengan Departemen Sosiologi and Equal Development and Global Studies di Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat. Minat risetnya adalah studi agraria, politik tanah, dan kolonialisme-pascakolonialisme.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal