REMOTIVI/Eko Razaki
REMOTIVI/Eko Razaki
15/04/2018
Petani Ditangkap, Media dan Perusahaan Kian Akrab
Ada 702 konflik agraria terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2015. Posisi warga seperti kelompok petani kerap lemah dalam konflik tersebut. Adakah peran media?
15/04/2018
Petani Ditangkap, Media dan Perusahaan Kian Akrab
Ada 702 konflik agraria terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2015. Posisi warga seperti kelompok petani kerap lemah dalam konflik tersebut. Adakah peran media?

Minggu dini hari, 17 Desember 2017, Sawin, Nanto, dan Sukma ditangkap sejumlah polisi secara bergantian, dengan cara yang menurut mereka tak patut dilakukan. Ketiganya adalah petani penggarap lahan di Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka dituduh memasang bendera merah putih secara terbalik tiga hari sebelumnya.

Mereka bertiga memang memasang bendera merah putih. Tapi pemasangan ini dilakukan sebagai ungkapan syukur atas kemenangan gugatan para petani terhadap izin lingkungan pembangunan PLTU II Indramayu di PTUN Bandung. Kepada saya mereka mengatakan bahwa mereka yakin telah memasang bendera dengan benar. Sehari sesudah pemasangan itu, mereka mendapat kabar bahwa bendera sudah hilang dibawa polisi.

Sulit untuk tidak menghubungkan kasus penangkapan ketiganya dengan apa yang tengah mereka perjuangkan sejak lama. Ketiganya merupakan bagian dari petani yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (JATAYU). Mereka bersama-sama menentang pembangunan PLTU II, yang dinilai akan semakin menyengsarakan hidup warga sekitar, baik secara ekonomi maupun kesehatan, setelah PLTU I beroperasi pada 2011 silam.

Penangkapan dengan tuduhan bendera terbalik dinilai sebagai upaya sejumlah pihak untuk melemahkan perjuangan mereka. Kecurigaan ini muncul dari sikap polisi yang semula mengaku penangkapan berdasarkan laporan dua orang warga, namun kemudian berubah menjadi temuan langsung polisi.

Lantas, bagaimana peran media dalam kasus ini?

Media Gathering dan Porsi Produksi Berita

Tepat tiga hari setelah penangkapan itu, sebuah kegiatan media gathering diadakan oleh PT. PLN, perusahaan yang menggarap proyek PLTU II, di Indramayu dan Yogyakarta. Sebagian wartawan di Indramayu maupun kontributor perusahaan media nasional mengikuti kegiatan ini. Manager Hukum, Komunikasi, dan Pertanahan PLTU II, Kateni, mengatakan media gathering ini dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi, kemitraan, dan sinergitas dengan insan pers, serta menyosialisasikan proyek pembangunan PLTU 2 Indramayu melalui media massa.

Tak hanya sekali, sebagian wartawan kembali mengikuti media gathering bersama PT PJB UBJ O&M PLTU Indramayu di Lembah Gunung Kujang Panorama Subang, 1 Maret 2018. Agenda dengan tema “Menjalin Komunikasi, Berbagi Informasi, dan Membangun Sinergi” itu dihadiri oleh General Manager UBJOM Indramayu Jakfar Sadiq dan Ketua PWI Indramayu Agung Nugroho. “Kami sangat mengapresiasi upaya peningkatan sinergi oleh manajemen PT PJB UBJ O&M PLTU Indramayu dengan insan pers dengan menggelar kegiatan media gathering”, ujar Agung Nugroho.

Apakah media gathering tersebut memengaruhi pemberitaan kasus ini? Bagaimana perbandingan porsi berita antara kasus kriminalisasi Sawin, Nanto, dan Sukma dengan informasi berperspektif PLTU? Itulah yang ingin saya tunjukkan melalui pemantauan pemberitaan di beberapa media.

Secara umum, tiga perusahaan media lokal di Indramayu tidak menayangkan kasus kriminalisasi yang menimpa ketiga petani tersebut, begitupun sebagian besar media nasional cetak, daring, dan televisi, termasuk perusahaan media tempat saya berkerja. Namun, ada juga sebagian media lain yang memberitakannya.

CNN Indonesia, misalnya, menulis berita yang tayang tepat di hari penangkapan Sawin, Nanto, dan Sukma. Kemudian disusul Detik.com yang memberitakan langsung dari Indramayu, lewat berita ini dan ini. Pun Mongabay yang mengulas kasus ini satu bulan kemudian. Tirto.id kemudian menambah deretan dari sedikit media yang mengangkat kasus ini, bahkan media ini telah mengulas cukup panjang dan dalam sejak awal Desember lalu: “Cirebon dan Indramayu Menggugat PLTU”, “PLTU Mencaplok Mata Pencaharian Petani dan Nelayan”, dan “Ada Udang di Balik Utang Proyek PLTU dari Energi Kotor”.

Saya kemudian secara spesifik memeriksa pemberitaan tiga media lokal Cirebon: radarcirebon.com (Grup Jawa Pos), kabarcirebon.com (Grup Pikiran Rakyat), dan Fajar Cirebon. Mengambil data pemberitaan dalam kurun waktu tujuh bulan (September 2017 hingga Maret 2018), saya menemukan dua fakta: jumlah pemberitaan yang sedikit dan pembingkaian berita yang timpang terkait isu ini. Ketiga perusahaan media lokal ini lebih banyak memberitakan informasi berperspektif PLTU; membangun opini publik bahwa baik PLTU I dan II sangat baik, aman, dan bertanggung jawab. Maka tak heran, prestasi PLTU kian menjulang, sementara perjuangan dan harapan korban terdampak PLTU kian tenggelam.

Radarcirebon.com, misalnya, menayangkan sekitar 600 buah berita selama tujuh bulan di rubrik atau halaman Kabupaten Indramayu. Dari total keseluruhan berita, hanya ada 11 buah berita (1,8%) yang berhubungan dengan petani dan PLTU II. Dari 11 berita tersebut, 72% berita memiliki pesan dukungan terhadap PLTU dan hanya tiga berita atau 28% persen yang memberi ruang kelompok petani bersuara (misalnya: “Gugatan Belum Inkrah, Warga Minta Pembangunan PLTU 2 Dihentikan”).

Dari berita-berita tersebut, Radarcirebon.com nyaris tidak pernah mewawancarai petani yang berjuang melawan PLTU. Wawancara dengan petani hanya terdapat pada judul “Masyarakat Dilarang Menggarap Lahan Sawah Milik PLTU 2”, dan itu pun hanya suara petani yang pro terhadap PLTU dengan pesan agar PLTU II segera dibangun. “PLTU 2 Indramayu mohon segera dibangun, karena masyarakat sudah saling rebut tanah garapan yang akan dibangun PLTU 2. Jadi sudah tepat jika segera dibangun agar tidak terjadi masalah sosial,” ujar Sukanda mantan Kuwu atau Kepala Desa Mekarsari.

Sementara, tiga berita lain (“Polisi Bubarkan Paksa Petani Desa Mekarsari”, “Bawa Bambu Runcing Warga Hadang Alat Berat Proyek Pembangunan Giget PLTU 2”, “Gugatan Belum Inkrah Warga Minta Pembangunan PLTU 2 Dihentikan) tak lain sekedar memotret petani dalam peristiwa, tanpa pendalaman materi mengapa mereka terus berjuang, berikut data dan fakta kerusakan yang terjadi pasca PLTU I beroperasi yang notabene menjadi ketakutan mereka.

Dengan model pemberitaan yang sama, kabarcirebon.com hanya menayangkan empat berita (0,48%) dari 822 buah berita yang ada dalam kurun waktu dan rubrik atau halaman yang sama. Namun dari empat berita tersebut, kesemuanya bernada positif mendukung PLTU II. Tidak ada satupun berita berisi perjuangan dan harapan para petani (periksa berita ini, ini, ini, dan ini).

Sementara itu, Fajar Cirebon hanya menayangkan empat berita (0,68%) dari 583 berita yang ada. Dari empat berita tersebut, tiga berita bernada dukungan terhadap PLTU II. Satu-satunya berita yang memberi ruang bersuara buat petani hadir pada berita 22 Februari 2018, yang mengutip Taniman, salah seorang perwakilan massa saat aksi di Gedung DPRD Indramayu: “Batubara akan membunuh kami. Ruang hidup akan habis, masyarakat akan hancur pada mati karena sakit. Apakah itu kebijakan pemerintah?”.

Media Massa dan Pusaran Infrastruktur Nasional

Konflik antara warga dengan perusahaan dan negara ramai mewarnai derap pembangunan infrastruktur di Indonesia beberapa tahun terakhir. Alibi yang kerap dikemukakan dari kasus penggusuran tempat tinggal dan lahan mata pencaharian tersebut adalah atas nama penertiban dan pembangunan nasional.

Beberapa di antara yang mengalaminya adalah warga sekitar Desa Kanci yang terdampak PLTU Cirebon, warga Desa Sukmulya Majalengka yang terdampak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajari, warga yang harus angkat kaki untuk pembangunan Waduk Jati Gede Subang, warga Kendeng Pati yang menolak pembangunan PT. Semen Indonesia, warga Banyuwangi yang melawan tambangan emas Tumpang Pitu, warga Desa Pakraman-Tanjung Benoa, yang menolak pembangunan megaproyek reklamasi Teluk Benoa, warga Kecamatan Temon yang digusur akibat pembangunan New Yogyakarta International Airport, dan masih banyak lagi.

Komite Nasional Pembaruan Agraria merilis data pada Hari Tani Nasional 2017 lalu, bahwa perampasan dan kriminalisasi petani semakin marak terjadi. Dari 2015 hingga 2016, telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 KK petani. Dalam rentang waktu tersebut sedikitnya 455 petani dikriminalisasi atau ditahan, 229 petani mengalami kekerasan dan ditembak, dan 18 orang tewas.

Dari sekian banyak kasus penggusuran tempat tinggal dan mata pencarian, media hadir tak lebih dari sekadar pengulas peristiwa yang muncul di permukaan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memilih untuk mendalami dan menjadikannya sebagai isu utama. Kealpaan ini banyak sekali faktornya: wartawan yang minim perspektif lingkungan, anggapan isu yang tidak laku dijual, kerjasama dengan pemerintah selaku pembuat program, hingga pemasangan iklan sebuah perusahaan berjumlah fantastis.

Hari ini, pembredelan media seperti pada masa Orde Baru tidak lagi terjadi. Namun, pengondisian porsi dan pembingkaian isi berita dilakukan dengan berbagai macam cara. Konsep media gathering, nilai kerjasama iklan yang besar, pemberian kemudahan serta sejumlah fasilitas dari pihak tertentu berpotensi memengaruhi independensi ruang redaksi perusahaan media.

Media sebagai sebuah industri yang membutuhkan pemasukan memanglah tidak dapat disangkal. Mereka membutuhkan bahan bakar ekonomi untuk menggerakan roda mesin agar tetap berputar. Namun media seharusnya bukanlah industri pada umumnya yang semata digerakkan oleh logika pasar. Media bergerak atas dasar kepercayanan warga. Wartawan hingga pemegang kebijakan memiliki kewajiban sosial dan tanggung jawab besar. Bahkan mereka wajib mendahulukan kepentingan warga meski berbenturan dengan kepentingan pemilik atau pemodal.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menyebut bahwa kesetiaan kepada warga adalah makna sesungguhnya dari independensi jurnalistik. Sebaliknya, jika media massa kian abai, Sawin, Nanto, Sukma serta petani Indonesia lainnya, kian banyak yang ditangkap! []

Bacaan Terkait
Muhamad Syahri Romdhon

Seorang jurnalis di salah satu stasiun TV Berita. Menjadi wartawan cetak, online, dan kemudian televisi sejak tahun 2012. Kini belajar di Aliansi Jurnalis Independen dan Komunitas Jaga Jari Cirebon.

Populer
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Ketika Rosi Izinkan Gatot Nurmantyo Menyebar Disinformasi
Peluit Anjing Anies Baswedan
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia