Ilustrasi: REMOTIVI/Darth Vader (CC0)
Ilustrasi: REMOTIVI/Darth Vader (CC0)
06/02/2018
Menjual Politik Moral: Pengaturan Seks dan LGBT di RKUHP
Perluasan pasal zina dan pemidanaan LGBT menjadi tema utama dalam perbincangan tentang rancangan KUHP yang baru. Bagaimanakah media memperlakukan isu ini?
06/02/2018
Menjual Politik Moral: Pengaturan Seks dan LGBT di RKUHP
Perluasan pasal zina dan pemidanaan LGBT menjadi tema utama dalam perbincangan tentang rancangan KUHP yang baru. Bagaimanakah media memperlakukan isu ini?

Dua tahun lalu, sebuah layanan konseling yang diadakan oleh SGRC UI (Support Group and Research Center on Sexuality) memicu gelombang kepanikan moral yang hebat terhadap kelompok LGBT. Hari ini, kepanikan yang sama mencuat kembali dalam wacana untuk mengatur perilaku seksual kelompok LGBT dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyesaki media akhir-akhir ini.

Dua tahun lalu, analisis saya menunjukkan bahwa media berperan besar menyebarkan ketakutan irasional tersebut. Melalui proses jurnalistik yang penuh bias dan minim verifikasi, media membingkai kelompok LGBT sebagai sebuah gerakan masif yang disokong oleh lembaga asing dengan agenda untuk mengubah orang-orang heteroseksual menjadi homoseksual. Meski gelombang panik ini pada akhirnya mereda, ia menyisakan dampak yang kentara. Pertama, persepsi publik mengenai LGBT menjadi sarat ketakutan terhadap musuh bersama yang mengancam jati diri dan standar moral bangsa Indonesia. Sebaliknya, imaji akan musuh bersama ini memicu dorongan terhadap negara untuk meregulasi kelompok LGBT oleh kelompok konservatif. Semangat regulasi inilah yang dapat kita lihat pada wacana mengenai pasal zina, cabul dan perkosaan dalam RKUHP yang baru saja dibahas di DPR.

Sebenarnya, perluasan pasal ini tidak menyangkut LGBT secara khusus, melainkan upaya untuk mengatur perilaku seksual seluruh warga negara berdasarkan standar moral yang konservatif. Sebagai contoh, dalam RKUHP, baik laki-laki maupun perempuan yang berhubungan seks di luar nikah dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, pidana juga berlaku bagi orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Komnas Perempuan mencatat sejumlah bahaya dari perluasan pasal ini, seperti kriminalisasi bagi perempuan penyintas perkosaan karena dianggap telah melakukan hubungan seks (meski dilakukan tanpa persetujuan korban, bahkan dengan kekerasan), kriminalisasi bagi pasangan yang tidak memiliki surat nikah karena faktor geografis maupun ekonomi, bahkan menyulitkan mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap anak kecil.

Dengan demikian, jelas bahwa perluasan pasal kesusilaan dapat mempengaruhi—dan membahayakan—seluruh warga negara. Meski demikian, kita mungkin lebih kerap mendengar RKUHP sebagai wacana regulasi seksualitas kelompok LGBT secara spesifik. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ada peran media di sini?

Untuk memahami kejanggalan ini, pemantauan dilakukan terhadap berita perluasan pasal-pasal kesusilaan di RKUHP di 6 media daring (Republika, Kompas, liputan6, CNN Indonesia, Tirto, dan Kumparan) pada tanggal 22-26 Januari 2018[1]. Menariknya, sebanyak 33% berita tersebut merujuk kepada pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan bahwa DPR tengah membahas Undang-Undang LGBT atau pernikahan sesama jenis, dan terdapat lima partai yang “menyetujui LGBT”.

Pernyataan Zulkifli Hasan—yang belakangan terbukti keliru total—membuat media beramai-ramai mencari tahu keberadaan RUU LGBT yang kontroversial tersebut. Ketika ditanyai oleh media, partai politik dengan fraksi di DPR kompak menampis pernyataan Zulkifli Hasan dengan menolak LGBT dan menyatakan komitmen mereka untuk melindungi moralitas bangsa. Sejumlah partai justru mengusulkan untuk memidanakan seks yang dilakukan oleh sesama jenis melalui pasal-pasal kesusilaan di RKUHP—bahkan yang dengan persetujuan sekalipun. Hal inilah yang membuat perluasan pasal zina, cabul dan perkosaan tidak terpisahkan dengan wacana untuk meregulasi LGBT.

Dampak dari pernyataan Zulkifli Hasan adalah dukungan nyaris universal dari berbagai politikus untuk meregulasi seks dalam RKUHP, mengingat penolakan dapat menimbulkan citra buruk bahwa sebuah partai mendukung LGBT. Hasilnya, mayoritas pemberitaan media memandang positif wacana regulasi seks ini[2].

Mayoritas narasumber berita berasal dari kalangan politikus (DPR, partai politik dan pemerintah) yang mencapai 71%. Ketiga kategori narasumber ini memiliki jumlah pernyataan mendukung regulasi seks dalam RKUHP yang jauh lebih banyak dari pernyataan berisi penolakan. Tidak ada satu pun pernyataan dari narasumber partai politik, misalnya, yang tidak menyetujui regulasi seks. Mayoritas pernyataan kontra datang dari narasumber LSM dan akademisi, yang mencakup 26% dari total narasumber.

Banyaknya argumen yang mendukung pengaturan seks menunjukkan bahwa praktik media dalam memilih narasumber menentukan sudut pandang pemberitaan mereka. Yang menjadi soal adalah sejauh apa media berupaya mengejar keberimbangan dalam meliput sebuah isu. Hal ini menjadi sangat penting ketika sebuah pemberitaan menyangkut isu seperti LGBT dan seks yang kerap dipandang dengan sangat parsial.

Sayangnya, pemantauan menunjukkan hanya 1 media, yakni Tirto, yang cukup berimbang dalam memberitakan pernyataan pro maupun kontra dari narasumber (dengan selisih sekitar 6%). Pernyataan yang menolak regulasi seks di 5 media lainnya tidak mencapai 10%. Liputan6 dan Kompas, misalnya, tidak memberitakan satu pun pernyataan narasumber yang menolak regulasi seks.

Namun yang paling mencengangkan dari seluruh media ini adalah Republika, yang nyaris hanya memuat pernyataan positif atas regulasi seks dan pemidanaan LGBT (94%). Republika bahkan hampir tidak memuat pernyataan narasumber yang menyikapi isu ini secara netral, seperti memaparkan perkembangan proses legislasi. Meski tidak dapat dibuktikan, setidaknya sulit untuk mempercayai bahwa angka ini bisa dicapai tanpa pertimbangan yang dilakukan dengan sadar dalam redaksi media.

Upaya media untuk mencapai keberimbangan menjadi sangat penting apabila kita melihat apa argumentasi yang menopang pernyataan pro maupun kontra di atas. Narasumber yang mendukung regulasi umumnya berkutat pada argumen konservatif, yakni ketidaksesuaian LGBT dengan moralitas bangsa Indonesia yang beragama; bahwa LGBT adalah pelanggaran terhadap kodrat manusia sesuai kepercayaan agama; dan terakhir, bahwa LGBT merupakan sebuah ancaman terhadap negara (meski tidak ada argumentasi narasumber yang menjelaskan mengapa kelompok LGBT memang sebuah ancaman). Penting diingat bahwa ketiga argumen ini berakar dari prasangka terhadap LGBT yang dipupuk oleh media pada kepanikan moral 2 tahun silam. Dengan kompak menggemakan prasangka tersebut, media membentuk kesan bahwa argumen kontra-LGBT adalah hal yang universal dan konklusif; sudah merupakan perkara yang selesai duduknya.

Sebaliknya, narasumber yang menolak regulasi seks dan LGBT lebih menekankan pada argumen yuridis, seperi menjelaskan kecacatan logika maupun kerancuan pasal-pasal kesusilaan dalam RKUHP yang membuka ruang bagi kriminalisasi maupun penyalahgunaan hukum. Selain itu, sebagian narasumber kontra-regulasi (30%) menggunakan argumentasi bahwa regulasi seks dan LGBT merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Masalahnya jelas: dengan berat sebelah ke narasumber pro-regulasi yang menggunakan perspektif konservatif, media menutup kemungkinan dialog antar narasumber pro maupun kontra yang sebenarnya dapat dicapai melalui perdebatan yuridis sebagai ruang tengah. Tanpa ruang tengah ini, media justru mewujudkan iklim politik populis di mana kemenangan ditentukan pihak mana yang bersuara paling keras dan ramai ketimbang kesahihan substansi. Kita memang dapat skeptis bahwa terdapat argumen hukum maupun data yang kuat untuk mendukung regulasi seks, mengingat ia lahir dari rahim sentimen populis dan kepanikan moral terhadap kelompok LGBT sebagai “musuh bersama”. Bagaimana pun, tugas media adalah untuk mencari tahu dan memberi ruang bagi argumentasi tersebut agar dapat dikritisi secara jernih.

Apabila media terus bersikap mesra dengan populisme, bahkan mereka yang memperjuangkan agenda populis tanpa memahami substansi RKUHP ini dapat menjadi korban. Sebagai contoh, sebuah alasan yang kerap digunakan untuk menolak LGBT adalah ketakutan akan meningkatnya jumlah penderita AIDS di masyarakat. Apakah benar RKUHP dapat membantu menahan laju jumlah penderita AIDS, ketika terdapat pasal yang membatasi penyebaran kondom sebagai bentuk pendidikan seks dan pencegahan penyakit menular seksual? []

Bacaan Terkait
Eduard Lazarus Tjiadarma
Lahir di bulan April. Kini menulis dan meneliti media di Remotivi. Meminati studi ideologi, teori kritis, dan perubahan sosial.
Populer
Blokir dan Kedunguan Tata Kelola Internet yang Dipelihara
Mengapa Kita Selalu Salah Memahami Papua?
Logika Purba dalam Memberantas Hoax
Kakek-Kakek Narsis Atawa Kakek-Kakek Ngeres!
Mengapa “No Pic” harus “= Hoax”? (Bagian II - selesai)