Ilustrasi: Ellena Ekarahendy
Ilustrasi: Ellena Ekarahendy
29/11/2017
Menyandera Papua dalam Bingkai Layar Kaca
Di media, pemberitaan tentang warga Papua nyaris melulu tentang kekerasan. Logika apakah yang bekerja di balik pembingkaian macam ini?
29/11/2017
Menyandera Papua dalam Bingkai Layar Kaca
Di media, pemberitaan tentang warga Papua nyaris melulu tentang kekerasan. Logika apakah yang bekerja di balik pembingkaian macam ini?

Belum lama ini televisi kompak menyiarkan konflik bersenjata yang memanas antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Kepolisian RI di Tembagapura, Papua. Meski tergusur arus informasi mengenai Setya Novanto yang ramai dibicarakan pada waktu yang sama, kasus ini layaknya diperhatikan publik karena tampak sebagai perkara yang tidak main-main. Sebanyak 1300 warga di dua desa “disandera” oleh OPM sebagai jaminan dengan  tuntutan bagi Indonesia untuk memberikan kemerdekaan bagi Papua. Meski OPM sama sekali tidak mengancam akan menyakiti warga, persediaan pangan mereka terbatas sehingga membutuhkan bantuan. Tak ketinggalan, sebagian warga juga membutuhkan pertolongan medis karena sakit.

Pemberitaan ini barangkali membuat kita sedikit jengah. Ketika media memberitakan fenomena di Papua, tak jarang yang kita dengar adalah kejadian konflik penuh kekerasan, baik pertikaian antar suku maupun konflik antara aparat keamanan dengan kelompok yang menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Melalui pemberitaan-pemberitaan ini, kita mendapat gambaran yang ganjil tentang Papua. Di satu sisi, kita tahu betul betapa indahnya alam pulau tersebut (baca: Raja Ampat) melalui berbagai promosi pariwisata. Di sisi lain, masyarakat asli Papua justru kerap digambarkan dengan sangat satu-dimensional sebagai orang-orang primitif yang jauh dari adab masyarakat modern: berkoteka, menderita AIDS karena seks bebas, bahkan melakukan praktik kanibalisme. Pemberitaan tentang kekerasan yang terjadi di Papua menegaskan bingkai ini. Papua dalam bingkai media kita adalah ambiguitas antara yang eksotis dan yang barbar; antara ketertarikan namun juga perasaan cemas terhadap yang Asing.

Namun pandangan akan Papua yang eksotis maupun barbar tidak datang dari masyarakat asli Papua sendiri, melainkan cara hegemonik “Indonesia” dalam melihat Papua. Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia membatasi akses jurnalis untuk meliput Papua secara bebas. Pembatasan ini tidak terpisah dari berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua: dari polemik bergabungnya Papua ke Indonesia pada tahun 1969, permasalahan seputar pengelolaan sumber daya alam Papua oleh pemerintah, serta berbagai aksi kekerasan yang terus-menerus dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat asli Papua.

Sulitnya arus informasi inilah yang membentuk citra Papua di media kita terdistorsi. Karena itu, kasus “penyanderaan” warga oleh OPM merupakan potret yang bisa jadi titik tolak untuk memahami konstruk media dalam memandang Papua.

Pemantauan kasus ini dilakukan pada segmen berita sore 4 stasiun televisi (Metro TV, TV One, Trans 7 dan RCTI) dari tanggal 13 sampai 17 November. Durasi berita di tiap televisi ini tidak setara: durasi berita RCTI dan Trans 7 adalah 30 menit, sedangkan Metro TV dan TV One memiliki segmen berita yang berkisar antara 120 sampai 150 menit.

Hal signifikan yang dapat langsung dilihat dari pemantauan ini adalah banyaknya narasumber yang berasal dari aparat keamanan (Polri dan TNI), yang mencapai 56% dari total narasumber yang ada. Hal ini problematik, mengingat rekam jejak aparat keamanan dalam menyensor informasi mengenai konflik di Papua. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sedikitnya 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Papua sepanjang tahun 2016. Kekerasan ini umumnya terjadi untuk menghalau peliputan hal yang sensitif, seperti penganiayaan yang dilakukan aparat polisi kepada warga sipil yang kerap kali adalah orang asli Papua.

Ketika Polri dan TNI menjadi narasumber, mereka umumnya berbicara mengenai strategi dan taktik penanganan konflik. Melalui informasi dari Polri, televisi dapat memberitakan kondisi lapangan konflik dengan detil: bagaimana medan pegunungan menyulitkan proses evakuasi, kondisi masyarakat sipil yang terisolir, hingga perkembangan taktik persuasif untuk membuat OPM menyerahkan diri. Melalui pendekatan ini, Polri membangun kesan bahwa merekalah  pemegang otoritas informasi tunggal atas konflik yang terjadi di Papua.

Dibandingkan Polri, TNI memang tidak menangani kasus ini secara intensif sehingga tidak dapat melaporkan perkembangannya secara mendetil. Peran mereka dalam narasi pemberitaan ini lebih untuk memberi kesan urgensi, untuk membingkai kasus tersebut sebagai  kondisi darurat militer yang mengancam kedaulatan Negara. Selain itu, wacana untuk melibatkan TNI dalam konflik Papua juga didukung oleh mayoritas narasumber politisi (Pemerintahan dan DPR) yang mencakup 17% dari total narasumber yang ada. Narasumber lain, seperti saksi mata dan tokoh masyarakat Papua, juga mendukung narasi ini dengan berharap bahwa pihak berwajib dapat menyelesaikan konflik secepat mungkin.

Meski tampak objektif karena mengambil berbagai narasumber dari sudut pandang yang berbeda, ada satu pihak krusial yang luput dari pemberitaan televisi, yakni OPM itu sendiri. Hal ini bukannya tidak mungkin dilakukan: Tirto dan CNN Indonesia berhasil mewawancarai Komandan Operasi Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM Hendrik Wamang dan mendapatkan informasi yang jauh berbeda. Hendrik menolak bahwa OPM melakukan “penyanderaan” seperti yang dikatakan oleh media dan pihak otoritas. Menurutnya, warga dibiarkan beraktivitas seperti biasa, namun terisolasi karena jalan untuk keluar dari desa menjadi tempat konflik bersenjata antara OPM dan Polri. Lebih jauh lagi, Hendrik juga mengklarifikasi bahwa OPM tidak melakukan pemerkosaan kepada warga sipil seperti yang diberitakan media dan bersikukuh bahwa pemerkosaan tersebut dilakukan oleh mata-mata aparat keamanan guna memfitnah OPM.

Pernyataan Hendrik memang perlu diverifikasi lebih jauh lagi oleh media. Meski demikian, ia mengkontradiksi narasi yang dibangun oleh aparat keamanan yang membingkai diri sebagai protagonis tunggal dalam konflik yang multidimensional. Memang ada sejumlah narasumber dalam pemberitaan televisi yang membantah narasi heroisme aparat keamanan tersebut. Sebagai contoh, ketua DPRD Timika Elminus Mom menyatakan pada TV One bahwa OPM tidak melakukan penyanderaan. Informasi ini ia dapatkan berdasarkan informasi warga di desa tempat OPM berada melalui jaringan telepon. Selain itu, staf khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya menyatakan dalam wawancara langsung dengan TV One bahwa tindakan OPM berawal dari perasaan sakit hati. Lenis menjelaskan bahwa pada mulanya, aparat bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat asli Papua dengan membakar rumah dan membunuh ternak mereka. Meski kedua pernyataan ini sangat bertentangan dengan narasi aparat keamanan, hal ini tidak ditanggapi oleh narasumber lain dan dibiarkan oleh media menjadi angin lalu.

Ada satu hal terakhir dari pemberitaan konflik Papua yang turut membangun kesan heroisme dari aparat keamanan: ideologi nasionalisme. Sebanyak 27% dari pemberitaan kasus ini adalah kontekstualisasi konflik di Papua sebagai perkara separatisme yang bertentangan dengan kedaulatan Nasional. Sejumlah politisi seperti Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan bahwa konflik bersenjata di Papua bukanlah sekedar gangguan keamanan, namun perkara separatisme yang harus ditumpas untuk menjaga kedaulatan RI. Ideologi nasionalisme ini juga terlihat dalam pemberitaan kematian anggota polisi Bripka Anumerta Firman yang tewas dalam baku tembak dengan OPM. Selain dibingkai sebagai heroisme yang patriotik, kematian Bripka Firman digunakan sebagai justifikasi untuk menindak OPM dengan tegas karena telah menewaskan anggota kepolisian.

Penopang utama dari ideologi nasionalisme ini adalah ahistorisitas yang lebih luas terhadap pelanggaran HAM di Papua. Rappler.com memberitakan bahwa di Papua tengah terjadi “genosida perlahan” terhadap masyarakat Papua asli yang luput dari publik nasional maupun internasional. Sebagai contoh, tidak ada yang memberitakan pembunuhan terhadap tokoh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Martinus Yohame setelah ia menggalang demonstrasi pada kunjungan mantan Presiden SBY ke Sorong pada 2014. Media juga kompak bungkam ketika 27 kepala suku di Merauke dianiaya aparat karena memprotes perusahaan sawit yang tidak membayar kerja mereka selama dua bulan.

Zely Ariane, wartawan yang mendalami pelanggaran HAM di Papua, menuliskan bahwa Papua adalah wilayah koloni Indonesia. Di mata media, masyarakat asli Papua adalah “sub-manusia” yang tidak setara dengan kolonial, di mana kematian banyak masyarakat Papua karena ambisi kolonial Indonesia bahkan tidak menjadi catatan kaki media nasional. Ini jelas miris, mengingat konflik berkepanjangan di Papua berasal dari problem pengelolaan sumber daya alam tanah Papua yang digunakan untuk memajukan daerah Indonesia lainnya. Namun bukankah memang seperti itu kolonialisme di mana pun? []

Bacaan Terkait
Eduard Lazarus Tjiadarma
Lahir di bulan April. Kini menulis dan meneliti media di Remotivi. Meminati studi ideologi, teori kritis, dan perubahan sosial.
Populer
Di Balik Wangi Pemberitaan Meikarta
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Kekerasan Seksual di Media
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming