Ilustrasi: REMOTIVI/Darth Vader (CC0)
Ilustrasi: REMOTIVI/Darth Vader (CC0)
07/11/2017
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Di tangan jurnalisme bergaya ala infotainment, peristiwa politik diubah jadi tontonan yang menghibur.
07/11/2017
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Di tangan jurnalisme bergaya ala infotainment, peristiwa politik diubah jadi tontonan yang menghibur.

Selepas pertempuran politik yang panjang dan sengit, Jakarta punya gubernur baru. Dalam 10 hari sejak dilantik pada 16 Oktober lalu, duet Anies-Sandi jadi pusat pemberitaan. Setiap tindakannya direkam dan diblejeti dalam produk berbagai media. Sementara breaking news tak putus-putus meliput prosesi pelantikan, situs berita daring menjelma linimasa media sosial yang merekam momen demi momen kedua sosok tersebut. Dalam 10 hari pertama Anies-Sandi memegang tampuk pemerintahan Jakarta, media daring mengubah peristiwa politik menjadi infotainment yang mengasyikkan.

Sejak pelantikan, empat media daring yang saya amati membuat topik atau tagar khusus bagi berita-berita terkait gubernur baru Jakarta, yang mencapai 750 entri berita. Dari keempat situs media tersebut, Tribunnews.com merupakan produsen berita paling gencar, mencapai 347 entri, atau lewat dua kali lipat dari produksi rata-rata masing-masing situs.

Dari judul beritanya, topik yang paling banyak disoroti oleh keempat media korporasi ini adalah renik-renik peristiwa—sebagian besar berfokus pada prosesi pelantikan Anies-Sandi. Yang dibicarakan dalam 246 entri berita ini macam-macam. Dari susunan acara pelantikan, makanan apa yang disajikan buat massa yang hadir, sampai guru SD yang menelantarkan muridnya karena berebut foto bersama Sandiaga Uno. Rantai berita yang dikeluarkan dalam tempo yang singkat ini memperantarai kemeriahan yang terjadi di balai kota secara real-time. Seperti resepsi nikah Rafi Ahmad-Nagita Slavina atau persalinan Ashanti, kita diajak ikut “mengalami” dan “merayakan” pelantikan itu, meski tidak secara langsung hadir di balai kota. 

Lebih dari itu, pemberitaan renik pelantikan ini juga membuat kita merasa “mengenal” Anies-Sandi, karena kita mendapat informasi “di balik layar”, informasi personal dari kedua figur tersebut. Kita jadi tahu kenapa anak Anies tidak bisa hadir di perhelatan pelantikan, doa ibu Anies sebelum dilantik, hingga pesan istri Sandiaga Uno ketika sedang sahur, hingga profil salah satu anak Anies yang tidak bisa menghadiri pelantikan. Berita-berita tersebut bisa dikatakan telah mengaburkan batas informasi privat dari publik. Terlebih dalam berita-berita tentang profil Mutiara Baswedan, salah satu anak Anies, yang tampak seperti hasil kerja seorang penguntit yang mengumpulkan foto-foto pribadi pujaannya. Namun, barangkali memang bukan perspektif jurnalisme yang bekerja di sini, melainkan logika infotainment.

Logika ini dipertegas oleh berita-berita dalam kategori intermeso. Meski terdiri dari hanya 6% atau 47 entri, berita-berita ini menempatkan Anies-Sandi sebagai “tontonan” layaknya selebritas. Yang dibicarakan adalah gaya. Dari gaya berpakaian, gaya bersepatu, hingga gaya berangkat ke kantor: penggunaan mobil dinas dan gaya nyentrik Sandiaga Uno dengan berlari ke kantor seminggu sekali.

Selayaknya infotainment pula, pemberitaan-pemberitaan ini tak hanya mengulas habis perkara privasi. Konflik dan polemik pun penting dalam membuat tontonan makin asyik.

Bukan Ahok-Djarot (dan Jokowi)

Meski secara historis wacana menolak “amerikanisasi” sangat kuat di Indonesia, narasi politik kita di media hari ini punya pola yang identik dengan Amerika Serikat (AS). Fakta bahwa tim Prabowo-Hatta menggunakan konsultan politik asal AS yang memenangkan Jokowi dalam Pilgub DKI 2012 menunjukkan keterhubungan ini. Meski Prabowo-Hatta kalah dalam Pilpres 2014, narasi dan strategi komunikasi yang ia pakai tetap bertahan hingga Pilgub DKI tahun ini. Politik identitas ras dan agama, serta marak beredarnya—sekaligus perang terhadap—hoax sama-sama mencuat.

Setelah pemimpin baru dilantik pun, seperti AS, Jakarta pun punya wacana “mengikat kembali yang tercerai” oleh polarisasi politik.Namun, masih seperti AS, praktik diskursif “mengikat kembali” ini justru mempertegang polarisasi. Logika “politainment” media punya andil besar dalam hal ini.

Meski kecil secara persentase, hanya 4% dari keseluruhan atau 30 berita, entri Ahok-Djarot memberi ilham krusial dalam memahami pemberitaan gubernur baru. Dalam berita-berita ini, Anies-Sandi diposisikan sebagai pihak yang berlawanan dari Ahok-Djarot—dan pemerintahan Jokowi secara lebih luas. “Permusuhan” dua kubu ini mula-mula kentara dalam pemberitaan soal tidak hadirnya Djarot dalam pelantikan Anis-Sandi. Misalnya Republika.co.id, dengan meminjam mulut Jimly Asshidiquie, membingkai Djarot sebagai “kekanak-kanakan”. Liputan6.com pun menurunkan berita yang membandingkan bunga untuk Anies-Sandi dengan bunga untuk Ahok.

Meski tidak secara langsung, pemberitaan mengenai program dan janji kampanye, masalah Jakarta, atau polemik Anies-Sandi, juga merujuk dan berlawanan dengan pilihan dan “gaya” politik Ahok-Djarot. Dalam membicarakan masalah Jakarta, misalnya, topik mengenai penggusuran dan penataan PKL Tanah Abang menegaskan perbedaan Anies-Sandi dan Ahok-Djarot. Pemberitaan-pemberitaan ini menekankan gubernur baru sebagai lebih manusiawi, ramah rakyat miskin, tak seperti gubernur pendahulunya. Warisan proyek infrastruktur molor Ahok-Djarot pun dibingkai sebagai masalah yang menyebabkan kemacetan, yang harus segera diselesaikan oleh Anies-Sandi.

Program dan janji Anies-Sandi pun dibingkai demikian. Penyegelan “lantai tujuh” Alexis merujuk pada pernyataan Ahok bahwa “surga ada di lantai tujuh Alexis”. Pembicaraan tentang pembatalan reklamasi teluk Jakarta juga dikontraskan dengan sikap pemerintah Jokowi—terutama melalui Menko Maritim Luhut Panjaitan—yang mencabut moratorium, dan dibingkai media sebagai memberi ruang bagi pembangunan yang menguntungkan asing Tiongkok. Penjualan saham bir yang dimiliki oleh Pemda DKI dibingkai sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada muslim serta untuk menjadikan “halal sebagai tren global”. Hal ini kontras dengan citra Ahok-Djarot yang menolak menjual saham bir karena menguntungkan Jakarta, dan keduanya bahkan mengaku pernah meminum dan mabuk bir.

Konstruksi media mengenai konflik ini barangkali memuncak dalam—sebagaimana sudah sering dibahas—dua polemik pasca pelantikan: pidato “pribumi” dan penundaan sidang paripurna istimewa DPRD. Polemik pertama mendatangkan kebencian pada Anies-Sandi karena istilah “pribumi non-pribumi” sudah dilarang dan membawa perpecahan, sementara polemik kedua membawa kebencian pada kubu Ahok-Djarot karena menyiratkan dendam masa kampanye dengan mempersulit kerja gubernur baru.

Keterlibatan aktif warga dalam memproduksi dan mengkonsumsi tontonan konflik ini tentu merupakan lahan basah yang dikelola sebagai ceruk pasar media. Hal ini disikapi dengan beberapa cara. Situs berita yang sudah punya pasar yang spesifik, seperti republika.co.id dengan pasar Islam atau kompas.com dengan pasar yang lebih plural, memproduksi berita yang dikemas sedemikian rupa untuk menghibur ceruk masing-masing. Sementara Detikcom atau Okezone.com umumnya mengambil posisi yang lebih strategis, dengan memberi materi yang sesuai dengan tiap kubu dalam berita yang berbeda-beda, sehingga bisa menghibur lebih banyak khalayak. Jenis kedua ini kerap dianggap lebih “netral”, lebih “berimbang”, namun sebenarnya juga menunjukkan watak politainment media secara lebih gamblang. Pada akhirnya berita adalah komoditas yang diperjual-belikan. Semakin sebuah portal bisa menghibur bias dan kepercayaan politik banyak pihak, semakin besar pula keuntungannya. Tak ada urusan polarisasi makin tajam. Tak ada urusan diskriminasi makin sengit.

Membingkai Warga dalam Wajah Elit

Polarisasi yang justru makin tajam pasca pelantikan, alih-alih rekonsiliasi, tentu bukan semata-mata produk media. Baik kubu yang menang ataupun kalah tentu punya perhitungan dalam melakukan komunikasi politik.Dengan demikian kita tidak bisa membayangkan reduksi politainment media sebagai sesuatu yang merugikan sistem politik kita hari ini. Justru sebaliknya, politik dan media saling berkongsi kepentingan; polarisasi akibat konflik dan polemik dalam politainmentini sangat produktif dalam mengonsolidasikan massa pendukung sekaligus membentuk konsumen media yang setia dalam ceruk-ceruk pasar politik.

Berbeda dari hoax atau berita palsu yang merupakan problem akurasi atau fabrikasi informasi, politainment adalah logika politik di media yang lebih luas, yang sering kali juga mencakup hoax, tapi terutama bekerja dalam produksi berita “asli” yang bisa diverifikasi. Masalahnya memang bukan soal “asli” atau “palsu”. Dalam politainment, partisipasi diubah menjadi tontonan; politik menjadi hiburan yang menyenangkan. Logika tontonan ini pun pada gilirannya membentuk praktik dan ekspresi politik kita.

Dalam peliputan soal gubernur baru, berita tentang komentar, saran, dan harapan terhadap gubernur baru Jakarta punya porsi yang cukup besar. Tapi coba tebak, siapa yang paling banyak mendapat tempat bersuara? Elit politik. Yang masuk dalam kategori warga pun terdapat pula yang merupakan bentuk elit lain, seperti Dewan Kesenian Jakarta atau pemuka agama. Suara warga seringkali dihadirkan secara fragmenter, atau bahkan menjadi justifikasi untuk mendukung atau menolak langkah politik elit. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam politainment media, ekspresi dan praktik politik warga selalu disalurkan dalam wajah-wajah elit. Masalah dan kritik warga direduksi pada cekcok antar-elit. Kubu mana pun yang kalah, elitlah yang menang. (Baca: Krisis Media, Pesta Elit: Pilkada dalam Berita”)

Kampanye putaran pertama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengadakan berbagai pemutaran film Jakarta Unfair besutan WatchDoc di berbagai perkampungan warga barangkali bisa mengilustrasikan hal ini secara lebih telak. Jakarta Unfair adalah sebentuk partisipasi dan ekspresi politik warga mengenai kebijakan tata ruang Jakarta. Namun ketika ia dipertontonkan oleh AHY, dan media mempertontonkan AHY yang mempertontonkan film itu, ia menjadi sepenuhnya lain. Tindakan AHY dan peliputan media meringkus wacana tentang tata kota dan penggusuran menjadi penolakan terhadap Ahok, menjadi ekspresi politik yang berlandaskan pada citra media tentang AHY—dan setelah AHY tidak lulus putaran pertama, tongkat estafet dilanjutkan oleh Anies-Sandi.

Rentetan transformasi menunjukkan bagaimana politainment “menjinakkan” kritik yang paling radikal sekalipun, menjadikannya bagian dari drama media, dan mengekspresikannya dalam bingkai elit. Kritik warga atas kebijakan Ahok menubuh dalam AHY—sang antitesis Ahok—dus AHY menjelma elit yang “mewakili” warga. Selama belum menubuh dan mewajah dalam citra, tak ada tempat di media bagi aspirasi politik bagi mereka yang tidak suka dengan kebijakan Ahok tapi tidak juga percaya dengan populisme atas nama Islam milik AHY dan Anies.

Kalaupun sosok itu muncul, maka ia akan menjadi bagian dan mesti patuh pada logika politainment itu jua. Kita tentu ingat Hari Suwandi, korban lumpur Lapindo yang berjalan dari Jawa Timur ke Jakarta untuk menuntut hak korban pada perusahaan milik bos grup Viva. Aksi tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat dan mendapat liputan intens dari media, menjadikannya wajah bagi sebuah tontonan politik warga yang spektakuler. Namun ketika ia meminta maaf pada Aburizal Bakrie karena telah melakukan aksi itu, bukan hanya kredibilitas Suwandi yang hancur, melainkan juga perjuangan korban Lapindo. Selepas peliputan masif TV One, stasiun milik Bakrie, tentang permintaan maaf itu, pemberitaan tentang lumpur Lapindo makin meredup dan tersisih. Gagasan dan perlawanan warga dijinakkan, terbit dan tenggelam bersamaan dengan wajah perlawanan yang muncul di media. Pada akhirnya, seluruh tontonan aksi warga itu malah menjadi peneguhan bahwa Bakrie sang elit tak berdosa dan bijak.

Memang, dalam demokrasi representatif, suara elit diasumsikan mewakili aspirasi warga konstituennya. Dalam kondisi riil pun warga adalah entitas yang beragam dan seringkali saling bertentangan, sehingga musykil untuk merepresentasikan aspirasinya sebagai sesuatu yang utuh dan konsisten tanpa terjebak pada dikotomi problematis seperti mayoritas-minoritas atau radikal-moderat. Salah satu tantangan paling berat bagi media adalah menjawab pertanyaan filosofis yang kuno: bagaimanakah merepresentasikan mereka yang tak terepresentasikan?

Pertanyaan ini belum punya dan barangkali, seperti pertanyaan penting lainnya, tidak membutuhkan jawaban dan solusi mujarab. Ia adalah pertanyaan penuntun bagi kerja jurnalisme, untuk selalu memformulasikan jawaban baru. Sayangnya, lagi dan lagi media korporasi selalu menjawab pertanyaan itu dengan dengan stereotipe dan bias, dengan dikotomi-dikotomi bermasalah, dalam bingkai tontonan, tanpa upaya merumuskan representasi warga yang baru.

Atau, jangan-jangan, saya kadung menaruh harapan pada pihak yang salah. []

Bacaan Terkait
Yovantra Arief

Peneliti Remotivi. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk belajar memasak dan merawat tiga ekor marmut.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna
Sandyakalaning Lawak Televisi Indonesia