14/10/2017
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Kita dibanjiri dengan iklan dan materi promosi Meikarta di media, namun konten jurnalistik mengenai hal ini justru sangat kering. Ada apa di balik fenomena ini?
14/10/2017
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Kita dibanjiri dengan iklan dan materi promosi Meikarta di media, namun konten jurnalistik mengenai hal ini justru sangat kering. Ada apa di balik fenomena ini?

Pembaca yang baik, izinkan kami mengenalkan Pantau sebagai rubrik baru di situs kami. Terbitan berikut adalah artikel pertama dari rubrik baru ini. Nama rubrik ini diilhami oleh Majalah Pantau yang diterbitkan ISAI pada 1999-2003. Bermula dari pemantauan atas pemberitaan televisi dalam Pemilu pertama selepas tumbangnya Orde Baru, majalah ini dimantapkan jadi majalah jurnalisme yang memantau praktik jurnalisme media.

Dalam semangat yang sama--meski dengan metode yang berbeda--rubrik Pantau kami hadirkan untuk membedah secara renyah produk-produk jurnalistik media dalam membicarakan isu publik terhangat. Semoga ia bisa menyediakan terang yang memandu publik bersikap kritis terhadap isi dan institusi media. Tabik.

Journalists are in the business of revelation, not concealment

- Louis Alvin Day -

Soal apa itu Meikarta tidaklah perlu diceritakan lebih jauh. Orang banyak sudah kenal: ia adalah proyek pengembangan hunian baru berskala super besar yang dikerjakan Grup Lippo. Justru aneh bin ajaib kalau orang tak mengenalnya sementara promosinya sudah mengepung kita di mana saja: koran, televisi, radio, majalah, internet, reklame, sampai cegatan di mal.

Di tengah banjirnya kepungan semacam itu, berita terkait Meikarta justru sangat minim. Opini masyarakat nampaknya digiring oleh materi promosi yang diarahkan oleh Meikarta, dengan sedikit suara lain yang dapat menandingi sebagai pandangan alternatif. Bagaimana saya dapat sampai pada kesimpulan ini?

Untuk menjawabnya, saya memfokuskan pemantauan pada pemberitaan dua perusahaan media yang dianggap kredibel dan berpengaruh di Indonesia, yakni Kompas dan Koran Tempo.

Sayangnya, usaha berfokus pada pemberitaannya adalah hal yang sia-sia. Pasalnya, tidak ada satu pun berita mengenai Meikarta ditemukan di Kompas dan Koran Tempo sejak awal Agustus.

Entah faktor apa yang membuat kedua koran ini tidak memberitakannya. Secara rating, topik mengenai Meikarta punya daya tarik karena ia menjadi buah bibir di mana-mana. Secara jurnalistik, Meikarta juga punya nilai berita dan kepentingan publik yang tinggi karena berbagai polemik seputar perizinan dan isu kebutuhan hunian warga. Penghindaran Kompas dan Koran Tempo untuk membahasnya menjadi tanda tanya besar.

Lantas bagaimana dengan versi daring kedua media ini?

Di Tempo.co, mayoritas berita Meikarta bernada positif, atau bahkan bernada promosi. Simak deretan berikut: “Lippo Dinilai Mumpuni Membangun Kota Mandiri Meikarta”, “Bantu Pemerintah, Meikarta Sediakan Hunian Terjangkau”, “Inilah Daftar Fasilitas Modern yang Akan Dibangun Lippo di Meikarta”, atau “Dikelilingi Proyek Pemerintah, Lokasi Meikarta Dinilai Strategis”. Meski bernada promosi, artikel-artikel ini tidak cukup jelas jenisnya: apakah mereka advertorial atau berita? Pasalnya, label “advertorial” tidak diberikan, pun tidak ada perlakuan desain grafis atau jenis huruf yang bisa membantu pembaca memindainya sebagai bukan berita.

Selain itu, banyak artikel bergaya “humas” yang memberi Lippo ruang untuk mengklarifikasi polemik dan tudingan yang ada. Beberapa contoh bisa dijejer di sini: “Meikarta Tak Hadiri Rapat Ombudsman, Ini Penjelasan Direksi”, “Ditanya Izin Meikarta, Ini Tanggapan Bos Lippo James Riady”, “Ketua MPR Zulkifli Hasan Nilai Banyak Orang Salah Paham Meikarta”, atau “DPRD Jabar Tak Temukan Kejanggalan Proyek Properti Meikarta”. Selain dari pihak Lippo sendiri, narasumber yang sering dipakai untuk “membela” proyek Meikarta adalah para pejabat publik yang wawancaranya diambil dalam kunjungan dan inspeksi mereka ke lokasi proyek.

Terkadang, berita bernada negatif tentang Meikarta memang muncul.Tempo.co menerbitkan beberapa di antaranya. Menariknya, berita tersebut selalu bernada “berimbang” atau “terbantahkan”. Periksalah artikel-artikel berikut: “Deddy Mizwar Minta Proyek Meikarta Dievaluasi Terlebih Dahulu”, “Kota Meikarta, Deddy Mizwar: Masak Saya Harus Kirim Satpol PP?”, “Meikarta, Ombudsman: Jangan Bayar Uang Muka Bila IMB Belum Jelas”, atau “Proyek Meikarta Diminta Sesuai Izin, Ini Sanksinya Bila Dilanggar”. Anehnya, keberimbangan yang sama tidak ditunjukkan di dalam berita positif mengenai Meikarta.

Sementara itu pemberitaan Kompas.com pun tak jauh beda. Media ini menerbitkan banyak artikel positif nan promotif, seperti “Pemda Bekasi: Meikarta Bisa Dongkrak Perekonomian Bekasi”, “Pendorong Ekonomi Nasional Itu Bernama Meikarta”, dan “Harga Bersahabat, Peminat Meikarta Membludak”. Bedanya dengan Tempo.co, Kompas.com punya label advertorial yang jelas seperti yang ditunjukkan pada artikel “Kereta Cepat Akan Permudah Mobilitas Warga Meikarta”.

Kompas.com juga punya berita bergaya “klarifikasi humas”, seperti “James Riady: Kekurangan di Meikarta Akan Dilengkapi” dan “Meikarta Disebut Tak Berijin, Ini Kata Lippo”. Bedanya, Kompas.com tidak menerbitkan berita bernada negatif yang mempertanyakan atau mengkritik proyek Meikarta seperti yang ada di Tempo.co.

Tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, satu hal bisa disimpulkan: baik Tempo maupun Kompas keduanya ramah terhadap proyek Meikarta. Keduanya tidak pernah mengenakan sudut pandang kritis dalam meliput isu Meikarta, seperti yang biasa mereka lakukan dalam melaporan isu-isu lainnya. Hal ini nampak semakin kontras ketika dibandingkan dengan beberapa media seperti Tirto.id dan Katadata.co.id. Imbauan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada publik untuk menunda pembelian apartemen Meikarta, misalnya, tidak diangkat sama sekali di Koran Tempo dan Kompas. Tak ada juga pemberitaan mengenai sengkarut izin dan keluhan calon pembeli Meikarta.

Pengaruh Iklan?

Berdasarkan pantauan, Meikarta mulai mengiklankan dirinya di dua koran itu sejak 2 Agustus 2017 dan belum putus sampai minggu pertama Oktober 2017. Kecuali Sabtu dan Minggu, iklannya tampil setiap hari dalam 5 halaman berwarna (kecuali di Koran Tempo yang pada seminggu pertama hanya beriklan 3 halaman). Intensitas jumlah halaman ini baru menurun menjadi hanya 2 halaman sejak akhir September 2017.

Mari berhitung secara kasar mengenai berapa besar perolehan rupiah yang didapatkan kedua koran tersebut dari iklan Meikarta. Di Kompas, tarif iklan 1 halaman berwarna adalah sekitar Rp. 744 juta[1]. Kalau per terbitnya Meikarta diiklankan sebanyak 5 halaman, maka Kompas berpotensi menerima Rp. 3,7 milyar per hari. Sedangkan di Koran Tempo, tarif iklan 1 halaman berwarna adalah sekitar Rp. 300 juta[2]. Jadi, per harinya Koran Tempo berpotensi menerima Rp. 1,5 milyar untuk 5 halaman berwarna iklan Meikarta. Kalau dihitung secara kasar sejak 2 Agustus 2017 hingga 6 Oktober 2017 (dipotong akhir pekan dan hari raya), sudah 46 hari berturut-turut iklan Meikarta mejeng di dua koran tersebut, dan artinya baik Kompas dan Koran Tempo masing-masing berpotensi memperoleh Rp. 170,2 milyar dan Rp. 69 milyar! Perlu dicatat, bahwa fantastisnya jumlah tersebut belum ditambah perolehan dari iklan berjenis “advetorial” dan “memo bisnis” yang juga kerap muncul di Kompas dan Koran Tempo.

Tentu kalkulasi di atas hanyalah ilustrasi dan tidak dimaksudkan sebagai data faktual. Pemberian potongan harga, misalnya, dapat membuat jumlahnya lebih kecil dari hitung-hitungan barusan. Tapi, ilustrasi tersebut penting menjadi latar ketika kita mencoba memahami pemberitaan dua media tersebut terkait proyek Meikarta.

Apakah besarnya pemasukan iklan Meikarta mempengaruhi kebijakan redaksi Kompas dan Tempo? Sulit untuk membuktikannya, karena korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Namun data-data tadi bisa membuat kecurigaan yang beralasan.

Tapi buat Anda yang terlanjur meyakini bahwa derasnya guyuran iklan punya dampak terhadap pemberitaan Meikarta, kondisi tersebut harus dimaknai sebagai sebuah peringatan serius. Bahwa tekanan komersial bisa mengancam kerja jurnalistik. Iklan bisa mempengaruhi suara pers. Uang bisa membeli independensi ruang redaksi.

Kalau sudah begitu Anda harus khawatir. Karena informasi yang diproduksi dalam situasi semacam itu tidak sedang membimbing Anda memahami dunia sekitar secara kritis dan dengan maksud memberdayakan. Sebaliknya, ia sedang memperdaya Anda untuk patuh terhadap tujuan pengiklan. Namun, bukan cuma warga yang harus khawatir; wartawanlah yang pertama-tama harus khawatir karena profesinya kelak tak akan lagi punya harga.

Ngomong-ngomong, melihat betapa gelapnya pemberitaan Tempo dan Kompas, saya tak perlu menunjukkan bagaimana pemberitaan Meikarta di perusahaan media milik Grup Lippo seperti Berita Satu, kan? []


1 Dihitung berdasarkan tarif iklan reguler berwarna di Kompas sebesar Rp. 197.000,-/mmk (data 2017). Perhitungan tarif satu halaman berwarna di Kompas: 7 kolom x 540 mm x Rp. 197.0000 = Rp. 744.660.000,-

Dihitung berdasarkan tarif iklan reguler berwarna di Koran Tempo sebesar Rp. 143.000,-/mmk (data 2015). Perhitungan tarif satu halaman berwarna di Koran Tempo: 6 kolom x 350 mm x Rp. 143.0000 = Rp. 300.300.000,-​

Bacaan Terkait
Roy Thaniago
Roy Thaniago menulis dan meneliti hal seputar media, budaya, dan masyarakat. Ia mendirikan Remotivi pada 2010 dan menjadi direkturnya hingga 2015. Studi masternya diselesaikan di Lund University, Swedia, pada bidang Kajian Media dan Komunikasi. Di Jakarta, ia tinggal dengan Plato, seekor pug.
 
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna