Pemberitaan Radar Bogor yang dipermasalahkan kader PDI-P
Pemberitaan Radar Bogor yang dipermasalahkan kader PDI-P
31/05/2018
Premanisme Adalah Musuh Kebebasan Pers
Menyerang awak redaksi Radar Bogor, kader PDIP tidak memahami kata “demokrasi” dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
31/05/2018
Premanisme Adalah Musuh Kebebasan Pers
Menyerang awak redaksi Radar Bogor, kader PDIP tidak memahami kata “demokrasi” dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Remotivi mengutuk aksi premanisme yang dilakukan sejumlah kader PDIP terhadap awak redaksi Radar Bogor pada 30 Mei 2018. Protes atas kerja media yang menempuh jalur kekerasan harus dinyatakan sebagai musuh kebebasan pers. Tanpa jaminan rasa aman, fungsi pers untuk mengawasi kekuasaan akan mandul. Karena itu, aksi yang dilakukan PDIP sebenarnya adalah serangan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Seperti dilaporkan sejumlah media, Radar Bogor digeruduk massa PDIP setelah pemberitaannya berjudul “Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta”. Media milik Grup Jawa Pos ini menggunakan ilustrasi yang salah satunya menampilkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai salah satu petinggi negeri yang menerima gaji tinggi. Pemuatan Megawati inilah yang dijadikan alasan dalam aksi premanisme tersebut.

Ini bukan kali pertama kader PDIP melakukan serangan terhadap kebebasan pers. Dalam suasana panasnya politik Pemilu 2014, puluhan anggota Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menggeruduk kantor TV One. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan TV One yang menuduh PDIP sebagai partai komunis. Tuduhan ini memang ngawur dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang apapun, namun respon ormas sayap PDIP ini pun sama ngawurnya.

Tindak pemasungan kebebasan berpendapat yang dilakukan PDIP dan organisasi-organisasi pendukungnya ini juga pernah terjadi pada kasus lain. Misalnya, kriminalisasi terhadap pendapat Dandhy Dwi Laksono yang mengritik kebijakan agresi militer ketika Megawati menjabat sebagai presiden. Kasus lain lagi misalnya adalah kriminalisasi terhadap Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Supratman[1] karena beritanya dituding telah menghina Megawati.

Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat secara umum mendapat ancaman yang besar beberapa tahun terakhir. Beberapa yang bisa dicatat misalnya, aksi premanisme yang dilakukan Front Pembela Islam terhadap media (misal terhadap Tempo, SCTV, dan Kompas) dan intimidasi terhadap wartawan Metro TV yang meliput aksi 11 Februari 2017 di Masjid Istiqlal. UU ITE yang telah mengirim banyak orang ke penjara karena berpendapat juga memperparah kondisi demokrasi di Indonesia. (Baca: “6 Kasus Kriminalisasi Pers di Era Reformasi”)

Dalam konteks ini, pemberitaan media atas kasus kebebasan pers dan kebebasan berpendapat perlu mendapat perhatian. Berita yang keliru memakai sudut pandang, atau yang sekadar menjadikan sebuah kasus sebagai ladang klik, malah menjadi dukungan tak langsung terhadap situasi ini. Karena itu pemberitaan media pada kasus Radar Bogor, misalnya, perlu diperiksa.

Dalam kasus semacam ini, kami berpendapat, pemberian ruang terlalu banyak bagi aktor anti-kebebasan pers sama dengan memberikan ruang pembenaran atas aksinya. Sayangnya, beberapa media melakukan hal ini, misalnya pemberitaan Detik (“Radar Bogor Digeruduk, PDIP: Kalau di Jateng Rata Itu Kantor”) dan Tribunnews (“Ketua DPP PDIP Jateng Maklumi Kemarahan Kader dan Simpatisan Partainya Geruduk Kantor Media di Bogor”). Selain itu, kami percaya bahwa sekadar melaporkan aksi penggerudukan tersebut tidaklah cukup. Yang lebih perlu disirkulasikan media adalah pendapat-pendapat yang mengritik aksi tersebut, atau yang mengedepankan dialog. Beberapa berita dari Tempo.co dan CNN Indonesia ini, misalnya, bisa menjadi contoh yang baik.

Namun, di tengah situasi semacam ini, ada saja media propagandis abal-abal yang justru menggunakan hak kebebasan berpendapatnya untuk mendukung upaya pemberangusan pendapat. Yang kami maksud di sini adalah Seword dengan artikelnya “Mampus! Remehkan BPIP, Kantor Radar Bogor Digeruduk Banteng PDIP”. Maaf, kami tak cantumkan tautan ke Seword; kami tak ingin menyumbang klik pada media semacam ini. []


Para pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal