REMOTIVI/Darth Vader (CC0)
REMOTIVI/Darth Vader (CC0)
21/11/2017
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
Dalam kasus Setya Novanto, media memberitakan korupsi sebagai perkara dagelan. Saatnya wartawan punya sikap.
21/11/2017
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
Dalam kasus Setya Novanto, media memberitakan korupsi sebagai perkara dagelan. Saatnya wartawan punya sikap.

Kepada Anda wartawan, kami tulis surat ini, dengan satu ajakan serius: perang melawan korupsi. Terlepas apapun posisi Anda sekarang—reporter, fotografer, videografer, editor, redaktur, hingga pemimpin redaksi—Anda bisa menyambut ajakan ini dengan menjadi wartawan yang menjalani panggilan utama dan mendasar dari profesi Anda, yakni melayani warga.

Surat ini bermula dari rasa marah kami terhadap kasus korupsi dengan tersangka Setya Novanto. Kasus ini bukan saja memperlihatkan betapa wibawa hukum suatu negara bisa dipermainkan oleh satu orang pejabat publik. Lebih jauh dari itu, kasus ini menunjukkan bahwa permainan akal bulus yang melecehkan akal sehat orang banyak justru difasilitasi oleh media. Di sinilah pekerjaan Anda, wartawan, menjadi soal.

Pemberitaan kasus Setya seminggu terakhir ini memperlihatkan bahwa media, terutama media daring, menggunakan logika politainment yang mengemas berita politik sebagai hiburan. Simak saja berita yang mengangkat hal-hal remeh seperti “benjol”, “tiang listrik”, komentar pesohor yang tidak relevan dan tidak kompeten, hingga jawaban-jawaban “ajaib” pengacara atau kolega Setya Novanto. Belum lagi satu contoh berita cari untung yang tak tahu malu dari Okezone.com yang mengangkat tewasnya anak kecil yang tenggelam, yang kebetulan juga bernama Setya Novanto. Akhirnya, media justru mempromosikan sikap apolitis dengan menempatkan korupsi sebagai drama yang terpisah dari realitas warga. Padahal, warga perlu memahami korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang tidak main-main.

Dalam politainment, motif dari berita semacam ini adalah mendapatkan klik dan persebaran yang tinggi karena sifatnya yang menghibur dan memeable. Dalam politainment, perkara ketidakadilan ditempatkan sebagai hiburan waktu senggang atau drama fiktif yang menggugah rasa penasaran. Dampaknya, publik tidak bisa mengutuk korupsi secara layak. Cara ini hanya produktif menghasilkan tawa dan banyolan di media sosial, ketimbang terbangunnya solidaritas dan pengorganisasian warga dalam menuntut penegakkan hukum yang serius.

Memang, tidak semua pemberitaan media hanya bersifat dagelan. Beberapa upaya pengulasan yang lebih serius bisa ditemukan pada artikel Tirto.id tentang wartawan Metro TV yang menyopiri mobil Setya saat kecelakaan terjadi atau berita Tempo.co yang mengulas rekam jejak hakim Cepi yang memenangkan tuntutan pra peradilan Setya Novanto. Sayangnya, kedua berita tersebut adalah pengecualian. Bahkan ketika tidak berbau politainment, mayoritas berita yang dihadirkan media hanyalah remah episodik. Berita episodik hanyalah mengulas penggalan-penggalan peristiwa yang terputus, yang muncul dalam wujud update singkat dan deskriptif tentang perkembangan kasus Setya.

Untuk kasus Setya, butuh lebih banyak pemberitaan tematik, yang menyertakan konteks dan tidak memperlakukan berbagai peristiwa sebagai rangkaian yang terputus. Pemberitaan tematik menyasar persoalan struktural di seputar peristiwa. Kajian tematik menelaah dampak dan sebab-akibat, serta berpotensi menghadirkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam bagi pembacanya. Sayangnya, artikel jenis ini masih sangat minim.

Anda, wartawan, tentu sadar bahwa media massa masih punya peran sentral dalam kehidupan demokrasi modern. Meski kini hidup berdampingan dengan media baru seperti media sosial yang dianggap lebih partisipatif dan otonom, media arus utama tetap menjadi penentu signifikan tentang apa yang dibicarakan dan apa yang dihindari untuk dibicarakan banyak orang. Kami tidak menolak segala bentuk kreativitas warga yang menyikapi politik dengan lebih humoris di media sosial. Humor, dengan kadar dan kesadaran tertentu, bisa menjadi ekspresi politik yang kritis. Namun, media massa tidak seharusnya hanya mengekor tren populer di media sosial demi mendulang klik. Kami berharap media dapat menjadi suara rasional; sebuah tanggul terakhir agar warga, sekali lagi, tidak lupa untuk mengutuk korupsi dengan layak.

Kita perlu mengingat bagaimana pers Amerika Serikat menyesal telah memperlakukan Donald Trump hanya sebagai lelucon, yang akhirnya melanggengkan jalannya menjadi presiden. Seperti kemunculan Trump, korupsi adalah urusan serius. Seharusnya ada amarah, keresahan, dan semangat perubahan yang dipantik oleh kasus semacam Setya. Pers perlu mengambil peran dalam membangkitkan hal ini.

Ada banyak hal penting yang perlu wartawan kejar: menguji kebenaran klaim pengacara Setya Novanto, mempreteli kinerja tim dokter dan manajemen rumah sakit yang sejak penersangkaan pertama dijadikan alibi Setya untuk mangkir, mencari narasumber kritis untuk memberi tekanan politik kepada pihak elit yang terkait, menyediakan amunisi argumen hukum, dan sebagainya. Dengan pemberitaan yang lebih serius seperti ini, media dapat merangsang partisipasi politik warga. Kasus Setya terlalu mahal untuk menjadi sekadar dagelan: ia dapat menjadi pelajaran politik yang sangat berharga bagi warga.

Pertanyaannya: apakah media tempat Anda bekerja berhasil membantu warga untuk memahami korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan? Apakah media tempat Anda bekerja berhasil mengemansipasi posisi warga untuk bisa berdaya dan berpartisipasi secara kritis dalam isu korupsi? Apakah Anda memposisikan audiens sebagai penonton opera sabun, alih-alih memosisikan mereka sebagai warga negara? Apakah Anda telah gagal menjelaskan korupsi sebagai kejahatan yang berkontribusi pada ketimpangan distribusi kekuasaan, yang merupakan sumber dari ketimpangan kekayaan dan kesempatan?

Pada titik inilah kami ingin bicara kepada Anda, individu wartawan, untuk mengambil sikap.

Kami paham jika ada kalanya Anda tak berkutik menghadapi tekanan mencari untung, manajemen perusahaan yang lancung, atau perintah pemilik media yang megalomaniak. Tapi, setidaknya dalam kasus korupsi, bisakah kita satu barisan? Dalam kasus korupsi, bisakah Anda menjadi wartawan yang berpihak kepada warga?

Mari berpihak, pertama-tama, melalui bahasa. Dalam pekerjaan Anda sebagai produsen teks, bahasa bukan saja medium penyampai pesan dan gagasan, tapi bahasa juga adalah cara memahami dan mengonstruksi realitas. Melalui bahasalah korupsi dan koruptor memperoleh makna kulturalnya. Sayangnya, bahasa Indonesia tidak mempunyai padanan untuk kata korupsi. Melalui bahasa Inggris-lah, kita kemudian menamai sebuah kejahatan yang kini dikenal dengan istilah korupsi.

Namun, korupsi dan koruptor adalah istilah yang terlalu asing dan berjarak dengan kehidupan kultural masyarakat Indonesia. Dalam istilah yang diadopsi itu, korupsi mempunyai makna yang dingin, bersifat fantasi dan jauh. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Tempo dalam usahanya memperkaya bahasa Indonesia selama ini, penggunaan istilah rasuah sebagai padanan korupsi juga memiliki masalah, karena ia tidak menghasilkan makna yang membangkitkan kemuakan dan kemarahan. Sebaliknya, ia semakin mengasingkan tindakan korupsi dari realitas kita.

Karena itu, sementara pemapanan makna korupsi sedang dalam proses sosialnya, perlu ada upaya di ranah bahasa yang bisa memberi aksentuasi pada daya rusak dan jahatnya tindakan korupsi. Perlu upaya yang bisa membangitkan kemuakan dan kemarahan orang pada korupsi dan koruptor. Di titik ini, kami ingin mengajukan sesuatu: mengapa tidak kita panggil mereka maling saja?

Istilah “maling” memiliki konotasi yang lebih buruk dan rendah, sekaligus berada lebih dekat secara kultural dengan masyarakat. Memanggil koruptor sebagai maling akan mengembalikan mereka pada esensi korupsi: mengambil barang orang secara sembunyi-sembunyi.

Kepada Anda wartawan, usulan ini adalah sebuah tawaran. Tawaran yang mengikhtiarkan sebuah perlawanan serius terhadap korupsi. Kami percaya, semangat ini tidak hanya ada pada kami, tapi juga ada pada Anda. Terlepas dari usulan ini, siasat apapun yang kita pilih dan bisa kita lakukan, satu hal yang tidak bisa Anda tawar: perang melawan maling. []

Bacaan Terkait
Populer
Di Balik Wangi Pemberitaan Meikarta
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Kekerasan Seksual di Media
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming