13/07/2017
Menghadapi Gelombang Pemecatan, Pekerja Media Butuh Berserikat
MNC Group memecat 300 karyawan media secara sepihak. Perlindungan hak pekerja terabaikan.
13/07/2017
Menghadapi Gelombang Pemecatan, Pekerja Media Butuh Berserikat
MNC Group memecat 300 karyawan media secara sepihak. Perlindungan hak pekerja terabaikan.

Gelombang senjakala media cetak pelan-pelan mulai memakan korban. Setidaknya 300an pekerja media di bawah MNC Group milik Hary Tanoe dipecat secara sepihak. Puluhan pekerja Koran Sindo dipecat setelah biro di berbagai daerah seperti biro Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara ditutup. berhentinya Tabloid Genie dan Tabloid Mom and Kiddie milik MNC Group mengakibatkan 42 orang kehilangan pekerjaan. Pemecatan juga dialami oleh  90 karyawan MNC Channel dan 8 pekerja INews TV. Proses penyelesaian kasus-kasus ini tengah bergulir di Sudin Nakertrans Jakarta Pusat.

Berdasarkan informasi dari para pekerja Koran Sindo, gelombang pemecatan ini dilakukan secara sepihak dan tidak adil. Salah satu pengakuan ditulis oleh Tarmuji, fotografer Koran Sindo Jawa Timur yang menulis surat terbuka. Tarmuji yang sudah bekerja sebagai fotografer Koran Sindo sejak 2007 menulis bahwa ia dipecat sepihak melalui surat yang ia terima pada 23 Juni 2017, dua hari sebelum lebaran. Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Sasmito Madrim menyebut bahwa pemecatan ini juga melanggar prosedur karena tidak didahului dengan pemberitahuan maupun surat peringatan sebelumnya.

Berdasarkan cerita dan pengakuan pekerja MNC Group yang dipecat, terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh media Hary Tanoe tersebut tidak adil dan sewenang-wenang. Pemecatan sepihak itu melanggar undang-undang ketenagakerjaan karena selain tidak sesuai prosedur juga tidak memberikan hak-hak pekerja media. 

Pemecatan besar-besaran ini melanjutkan rentetan sejarah pemecatan pekerja yang dilakukan media-media di bawah MNC Group. Tahun 2016, PT SUN Televisi Network memecat Ketua Serikat Karyawan Inews TV Bersatu (SKIB) Iman Lesmana. Tahun 2014, produser RCTI Raymond Rondonuwu dipecat setelah memprotes berita RCTI terkait pemilihan presiden. Tahun 2013, belasan pekerja Lampung TV (berada di bawah MNC Group) dipecat setelah mendirikan serikat pekerja. Tahun 2008,  6 pekerja media Koran Sindo biro Bali dipecat karena ekspansi medianya dibatalkan.

Beberapa pemecatan yang dilakukan oleh MNC tersebut dilatarbelakangi oleh alasan yang berbeda, dari mulai alasan konvergensi media, pekerja yang dianggap memprotes sikap redaksi, sampai pemberangusan terhadap serikat pekerja (union busting). Dengan kata lain, Remotivi menilai bahwa media-media di bawah MNC Group telah dengan semena-mena memperlakukan pekerjanya sendiri.

Kasus-kasus penghentian kerja secara sepihak ini juga menunjukkan lemahnya daya tawar pekerja media ketika berhadapan dengan perusahaan medianya sendiri. Lemahnya daya tawar ini juga berimbas pada independensi jurnalis. Dari pantauan Remotivi di sepanjang 24 Juni-30 Juni 2017, media media milik MNC Group, yakni 4 televisi (INews TV, MNCTV, RCTI, dan Global TV) dan 2 media daring (okezone.com dan sindonews.com), sama sekali tidak memuat berita terkait dengan pemecatan ini. Pemberitaan media tersebut justru didominasi perkara sang pemilik Hary Tanoe yang menjadi tersangka dalam kasus SMS bernada ancaman pada jaksa Yulianto. Isu pemecatan ini justru ramai diberitakan oleh media-media lain. Hal ini menunjukkan tiadanya independensi dari media-media di bawah naungan MNC Group, sehingga upaya menunjukan solidaritas dalam bentuk pemberitaan pun tak bisa dilakukan.

Dari kasus ini, salah satunya kita bisa belajar bahwa serikat pekerja media adalah sesuatu yang mendesak dan penting, khususnya dalam memberikan perlindungan, membela hak-hak, serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja media dan keluarganya.

Sesuai dengan amanat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja memiliki fungsi  (a) sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial, (b) sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya, (c) sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (d) sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, (e) sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (f) sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Dalam konteks tersebut kita bisa melihat betapa signifikan dan pentingnya serikat pekerja media. Ironisnya, saat ini jumlah serikat pekerja hanya sedikit. Data yang dimiliki oleh Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) dan Aliansi Jurnalis Independen menunjukkan bahwa dari ribuan media di Indonesia, hanya ada 25 serikat pekerja media yang bisa diidentifikasi.

Riset yang pernah dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen berjudul “Masih Bertumpu Pada Sang Pelopor” (2010) menyebutkan bahwa kebutuhan akan adanya serikat pekerja media semakin mendesak mengingat lanskap media yang terus berubah seiring perkembangan teknologi. Konvergensi media yang mengancam keberadaan media cetak juga mesti dicermati pekerja media agar tidak kehilangan hak-haknya.

Dari pemecatan massal terhadap pekerja media di MNC Group ini, kita harus belajar. Karena itu Remotivi menilai bahwa setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, dalam kasus pemecatan terhadap pekerja media MNC Group, hak-hak pekerja media yang dipecat tetap harus dipenuhi tanpa terkecuali, sebagaimana amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang telah menjalankan masa kerja lebih dari 5 tahun dan kurang dari 6 tahun, berhak mendapatkan uang pesangon sebesar enam kali dari upah per bulan. Namun dari pengakuan pekerja Koran Sindo yang dipecat, mereka yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun tidak mendapatkan pesangon sesuai haknya. Mengabaikan hak-hak pekerja adalah pelanggaran konstitusi.

Kedua, semua pengampu kepentingan media, baik itu regulator, pemilik media, maupun pekerja, harus memastikan bahwa keberadaan serikat pekerja dijamin keberadaannya. Serikat pekerja sangat penting sehingga pekerja media memiliki posisi tawar dan  tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Ketiga, jaminan independensi dari pemilik media terhadap pekerjanya. Kami percaya bahwa media bisa menjadi penyedia informasi yang benar dan pekerja media bisa bekerja dengan maksimal jika tidak ada tekanan atau intervensi dari pemiliknya. Dewan Pers sebagai regulator yang bertugas menjamin kebebasan pers mestinya bisa lebih aktif dalam memastikan independensi dan meminimalisir intervensi pemilik media. []

Bacaan Terkait
Populer
Insiden Media di Tolikara
Kompas dan Front Pembela Islam
Pekerja Media Seluruh Indonesia, Bersatulah!
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?