Ilustrasi: tolerance.org
Ilustrasi: tolerance.org
25/05/2017
Remotivi Menolak Pemberitaan Diskriminatif Atas Kasus Penggerebekan Atlantis Gym
Pernyataan sikap Remotivi atas diskriminasi media pada kelompok LGBT dalam pemberitaan penangkapan sejumlah warga di Atlantis Gym
25/05/2017
Remotivi Menolak Pemberitaan Diskriminatif Atas Kasus Penggerebekan Atlantis Gym
Pernyataan sikap Remotivi atas diskriminasi media pada kelompok LGBT dalam pemberitaan penangkapan sejumlah warga di Atlantis Gym

Penggerebekan dan penangkapan 141 pengunjung Atlantis gym Kelapa Gading pada Minggu 21 Mei 2017 sekali  lagi menunjukkan ketidakramahan negara terhadap kelompok minoritas. Gema Demokrasi menyebut bahwa penangkapan tersebut adalah “tindakan sewenang-wenang dari polisi”. Sementara Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas Identitas dan Seksual menyebut peristiwa ini sebagai “preseden buruk bagi kelompok minoritas gender dan seksual lain”.

Remotivi menilai bahwa, di luar prosedur penangkapan, pemberitaan terkait peristiwa ini juga penuh dengan masalah. Dengan viralnya kasus ini di media sosial, media justru menjadi bagian dari persoalan, alih-alih menjernihkan pemahaman publik. Menurut Direktur Remotivi Muhamad Heychael di sepanjang periode 21-23 Mei 2017, media daring dan televisi banyak memuat berita diskriminatif terkait kasus tersebut.

Dalam pemantauan Remotivi, diskriminasi tersebut dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, sikap media yang tidak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dari orang-orang yang ditangkap. Muhamad Heychael, mengatakan bahwa praktik buruk media ini dilakukan dengan pemuatan identitas individu yang ditahan, baik berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, profesi, hingga foto yang menunjukkan wajah. “Hal ini merupakan pelanggaran privasi yang serius,” tandas Heychael. 

Beberapa contoh dari berita-berita yang tidak menjunjung asas praduga tidak bersalah bisa dilihat dalam tabel di bawah.

No

Media

Judul Berita

Pelanggaran

1

Viva.co.id

Ada 6 Stripper dan Gigolo di Pesta Gay Kelapa Gading

Menyebut nama lengkap

2

Koran-sindo.com

Pesta Gay Digerebek, 141 Ditangkap, 10 Dijadikan Tersangka

Menyebutkan nama lengkap

3

Merdeka.com

Polisi pulangkan 126 gay yang ditangkap di Atlantis Gym

Menyebutkan nama lengkap

4

Tabloidbintang.com

Pesta Gay di Kelapa Gading: Polisi Menciduk 141 Orang yang Diduga Terlibat

Menyebutkan nama lengkap

5

Rmol.com

Aktivitas Gay di Kelapa Gading Muncul Sejak Tiga Tahun Lalu

Menyebut nama lengkap

6

Jpnn.com

Pesta Seks Gay di Kelapa Gading Digerebek 144 orang Ditangkap

Menyebut nama lengkap

7

Okezone.com

Menguak Tabir Pesta Gay di The Wild One

Menyebut nama lengkap

 

Masalah kedua dalam pemberitaan kasus ini adalah tiadanya berimbang.  Remotivi menilai bahwa masalah keberimbangan bukan hanya terjadi dalam pemberitaan kasus tersebut melainkan juga pembahasan tentang kelompok LGBT yang menyertainya. Indikasi ketidakberimbangan ini bisa dilihat dari narasumber yang sebagian besar mendiskreditkan kelompok LGBT. Pemberitaan-pemberitaan awal kasus ini juga sebagian besar hanya berasal dari narasumber kepolisian. “Padahal dalam isu yang sensitif semacam ini, suara dari kelompok-kelompok LGBT juga mestinya mendapatkan perhatian sehingga kita bisa mendiskusikan permasalah dengan lebih komprehensif,” ujar Heychael. 

Heychael melanjutkan, mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, berita-berita ini kami kategorikan melanggar pasal 3 yang berbunyi: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Masalah ketiga yang ditemukan Remotivi adalah sensasionalisme. Peneliti Remotivi Wisnu Prasetya menandaskan bahwa hal ini ditandai dengan beberapa hal, di antaranya dengan judul maupun narasi yang bombastis. Salah satu berita sensasional ini misalnya bisa dilihat dalam berita-berita bertajuk “Tiga fantasi seks homo yang terjadi di fitness Atlantis Jaya” (jawapos.com) atau “Ada Mahasiswa yang Asyik Joget Telanjang Saat Pesta Gay di Kelapa Gading” (Tribunnews.com). “Judul-judul ini memainkan rasa terkejut atau penasaran pembaca. Narasinya pun penuh dengan detil yang tidak relevan buat publik namun memiliki efek sensasional,” tandas Wisnu.

Sensasionalisme juga bisa dilihat dari penggunaan narasumber yang tidak berhubungan langsung dengan masalah. Misalnya saja dalam berita di okezone.com berjudul “141 Gay Digerebek Polisi, IMM Dukung Kartu Jakarta Jomblo”Wisnu menambahkan, Berita-berita yang melebar dan tidak nyambung dengan masalah tentu justru hanya akan bikin keruh. Bukankah tugas media semestinya menjernihkan masalah?”

Tidak hanya media daring, pemberitaan televisi pun bermasalah. Dalam pemantauan Remotivi, “Kompas Petang” (Kompas TV) yang tayang pada Senin, 22 Mei 2017 (pukul 16:35, 16:46, dan 16:50), menampilkan gambar tersangka tanpa diblur. Hal ini melanggar asas praduga tak bersalah serta melanggar hak privasi. Pemberitaan “Kompas Petang” juga tidak berimbang dengan hanya menghadirkan narasumber dari psikolog forensik, Reza Indragiri yang mengdiskreditkan LGBT, tanpa menyajikan pula narasumber yang dapat memberikan pandangan lain.

Berdasarkan pantauan tersebut, Heychael menilai KPI dan Dewan Pers sebagai regulator media sudah semestinya bersikap aktif untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas LGBT dalam pemberitaan. Dalam hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia semestinya menegakkan aturan khususnya Standar Program Siaran pasal 17 yang dengan jelas menyebut bahwa orang dengan orientasi seksual dan identitas gender tertentu harus dilindungi. Pada napas yang sama, Remotivi pun mendesak dicabutnya Surat Edaran KPI pada 18 Februari 2016 tentang larangan memberi ruang bagi LGBT karena surat tersebut bersifat diskriminatif dan menyalahi aturan yang dibuat oleh KPI sendiri.

Sementara terkait media daring, Dewan Pers mesti menegakkan kode etik jurnalistik pasal 2 yang mewajibkan wartawan untuk menggunakan cara profesional dalam bekerja, termasuk di antaranya, menghormati privasi. Menyebar foto dan data diri warga yang tertangkap jelas merupakan pelanggaran atas asas ini. Selain itu, kode etik jurnalistik pasal 3 juga mewajibkan wartawan untuk membuat pemberitaan yang berimbang serta menerapkan praduga tak bersalah. Penghakiman moral serta pendiskreditan kelompok LGBT, tanpa memberi ruang menyatakan pendapat, tentu melanggar asas ini. Pada pungkasnya, Remotivi menilai bahwa pemberitaan media daring terkait kasus ini dilandasi prasangka atau diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan hal ini tidak sejalan dengan kode etik jurnalistik pasal 8.

Selain masukan untuk Regulator, Remotivi juga meminta publik di media sosial menyikapi kasus ini secara dewasa. Wisnu Prasetya mengatakan” kami juga menghimbau kepada publik agar tidak mudah berbagi foto-foto atau identitas dari mereka yang ditahan oleh aparat kepolisian. Identitas dan privasi setiap orang harus kita hargai”. []

Narahubung

Muhamad Heychael (0857-1532-4144)
Wisnu Prasetya (0817-0584-344)

Bacaan Terkait
Populer
Retorika dalam Kemasan Super
Generasi Jurnalis yang Hilang
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Jurnalis adalah Kelas Menengah?
Televisi, Iklan, dan Perihal "Menjadi Indonesia"