Foto: KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Foto: KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
21/07/2016
Syarat KPI Bertaji
Lima agenda prioritas bagi komisioner KPI terpilih 2016-2019.
21/07/2016
Syarat KPI Bertaji
Lima agenda prioritas bagi komisioner KPI terpilih 2016-2019.

Proses seleksi calon komisioner KPI periode 2016-2019 usai sudah. Pada 19 Juli kemarin DPR telah memutuskan sembilan orang yang akan mengawal  penyiaran tiga tahun ke depan. Hasil ini sangat mengecewakan bagi kami yang mengawal proses ini semenjak awal. Sembilan nama yang dipilih tidak terekam memiliki jejak dalam dunia penyiaran. Ini memang mengherankan. Dari 27 nama yang disodorkan panitia seleksi untuk dipilih DPR, terdapat nama-nama yang kami pindai memiliki rekam jejak baik. Nama-nama ini kami usulkan dalam surat rekomendasi untuk Panitia Seleksi dan DPR.

Namun demikian, proses telah dijalani; DPR telah ketuk palu. Kami ucapkan selamat pada sembilan komisioner terpilih. Meski tidak memiliki rekam jejak yang kental, kami percaya harapan masih terbentang. Di tengah suara miring yang banyak beredar atas keterpilihan mereka, komisioner periode ini perlu menjawabnya dengan kerja nyata.

Dalam catatan kami atas kinerja KPI periode 2013-2016, ada beberapa hal mendesak untuk dilakukan. Semua catatan ini fokus pada persoalan pembenahan kelembagaan KPI. Kami percaya tanpa pertama-tama melakukan pembenahan secara internal, KPI tak akan mampu bekerja secara maksimal. Ada pun lima hal yang menjadi tututan kami untuk segara dikerjakan oleh komisioner baru adalah:

  1. Keterbukaan Informasi Publik

    KPI periode 2013-2016 bekerja dalam gelap. Informasi paling dasar, seperti alokasi anggaran serta laporan keuangan, tidak pernah dipublikasikan. Ketika diminta pun prosesnya sangat sulit dan panjang. Hal yang sama berlaku dengan data-data publik, seperti jumlah aduan, sanksi, dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh KPI.

    KPI terpilih 2016-2019 perlu mengubah cara kerja semacam ini. Pasalnya, sulit untuk meminta publik percaya apabila KPI bekerja dalam gelap. Transparansi merupakan syarat utama bagi partisipasi publik. Data-data dari KPI bisa jadi bahan bagi publik untuk melakukan penelitian misalnya, yang hasil penelitiannya bisa berguna bagi memperkuat kerja KPI. Data KPI juga bisa menjadi bahan bagi publik untuk melakukan advokasi UU Penyiaran dalam konteks penguatan KPI. Misal, bila publik tahu dana yang dianggarkan bagi KPI terbilang kecil, maka data tersebut bisa jadi alat bagi upaya memperbesar anggaran KPI di masa mendatang.

    Selain itu, integritas serta kredibilitas sebuah lembaga diukur melalui transparansi. Publik pun bisa membantu mengawasi kerja KPI agar tetap mewakili kepentingan publik. Dengan kata lain, bekerja dengan transparan sekaligus menunjukkan niat baik akan menghapus kecurigaan dan menumbuhkan kepercayaan.
     
  2. Sanksi dan Revisi P3SPS

    Penegakan hukum adalah persoalan besar yang menghinggapi KPI periode lalu. Remotivi mengeluarkan beberapa catatan mengenai minimnya ketegasan dan konsitensi KPI dalam penerapan sanksi. Jika KPI periode ini ingin meraih kepercayaan publik, maka penegakan sanksi adalah langkah awal yang perlu dilakukan. Penegakan hukum adalah fungsi dasar KPI dalam melindungi publik dari eksploitasi industri penyiaran. Absennya penegakan hukum jualah yang membuat publik tidak merasakan kehadiran KPI 3 tahun terakhir.

    Namun, itu saja tidak cukup. KPI juga menyisakan persoalan revisi P3SPS. Terdapat banyak hal yang perlu dibenahi dalam instrumen hukum KPI. Mulai dari definisi iklan politik yang harus diperjelas, hingga persoalan subjek hukum yang ambigu. Revisi P3SPS mendesak dalam upaya perbaikan isi siaran.
     
  3. Partisipasi Publik

    Alasan lain dari tidak dirasakannya kehadiran KPI 3 tahun terahir adalah minimnya pengelolaan partisipasi publik. Mulai dari kanal aduan publik yang tidak terurus, hingga tidak diresponnya aduan kelompok masyarakat. Komisioner baru mesti mengembalikan filosofi KPI sebagai wakil publik dengan membuka tangan selebar-lebarnya bagi partisipasi publik.
     
  4. Dewan Kehormatan

    Pembentukan Dewan Kehormatan menjadi penting untuk dilakukan, mengingat salah satu penyebab buruknya kinerja KPI periode lalu adalah minimnya evaluasi kinerja. Fungsi yang semestinya dilakukan DPR ini tidak pernah dijalankan. Karena itu, jika komisioner baru hendak menjadikan KPI lembaga yang solid dan berintegritas, maka dibutuhkan evaluasi internal, baik atas kinerja tiap komisioner maupun lembaga secara keseluruhan. Di luar itu, Dewan Kehormatan juga bisa menentukan standar etika lembaga. Ini penting dalam rangka menjaga integritas komisioner dan staf KPI.

    Anggota Dewan Kehormatan berasal dari elemen publik untuk menjaga independensinya. Orang-orang di dalamnya harus memiliki rekam jejak yang berintegritas dan kompeten.  
     
  5. Survei Indeks Kualitas Siaran

    KPI mesti mengefektifkan sumber dayanya bagi upaya penguatan kualitas penyiaran. Salah satuanya dengan cara mengeliminir program-program yang tidak bermanfaat. Masuk dalam kategori ini adalah survei indeks kualitas siaran yang semenjak tahun lalu dilakukan KPI. Survei ini selain cacat secara metodologi juga tidak relevan dalam menjawab kebutuhan perbaikan kualitas siaran. Alih-alih membuat survei semacam ini, akan lebih baik jika KPI fokus pada  penegakan hukum dan memperluas literasi media.

Lima titik pembenahan dalam level organisasional yang telah kami kemukakan di atas adalah krusial. Sebuah institusi tentu membutuhkan pengaturan kelembagaan yang baik untuk menjamin integritas serta kinerja yang efektif. Hanya dengan kerja yang efektiflah, KPI  bisa menghasilkan penyiaran yang sehat. Dengan demikian, lima poin pembenahan organisasional ini merupakan prioritas kerja yang perlu dilakukan setidaknya dalam satu tahun pertama kerja komisioner.

Setelah 14 tahun berdiri, masalah kelembagaan ini masih terus menghantui KPI. Komisioner yang baru saja terpilih ini punya dua pilihan: ikut terseret dalam lingkaran setan periode-periode sebelumnya, atau membuat tradisi KPI baru yang kredibel dan efektif. Kami berharap banyak pada KPI periode ini dan mendukung kerja-kerjanya untuk perbaikan penyiaran. Tentunya, dukungan ini juga berupa pemantauan kritis atas kerja-kerja KPI sebagaimana kami lakukan pada periode sebelumnya. []

Bacaan Terkait
Populer
Insiden Media di Tolikara
Kompas dan Front Pembela Islam
Pekerja Media Seluruh Indonesia, Bersatulah!
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?