01/02/2016
Perpanjangan Izin Siar, Momen Pembenahan Industri Penyiaran
KPI membuka uji publik sebagai bahan pertimbangan perpanjangan izin siar 10 stasun televisi induk jaringan. Remotivi menyumbang sejumlah catatan dan masukan.
01/02/2016
Perpanjangan Izin Siar, Momen Pembenahan Industri Penyiaran
KPI membuka uji publik sebagai bahan pertimbangan perpanjangan izin siar 10 stasun televisi induk jaringan. Remotivi menyumbang sejumlah catatan dan masukan.

Langkah uji publik Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta-Induk Televisi Berjaringan yang digalakkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) patut diapresiasi. Langkah ini merupakan bentuk terobosan dalam membuka ruang bagi partisipasi publik. Selama ini suara publik jarang didengar oleh industri televisi. Keluhan publik atas tayangan  bermasalah kerap dianggap angin lalu. Uji publik yang dilakukan KPI merupakan bentuk penghormatan pada publik sebagai pemilik sah frekuensi sekaligus menjadi momen berharga bagi publik untuk turut mengevaluasi layak atau tidak sebuah stasiun televisi mendapat perpanjangan izin.

Suara publik menjadi penting untuk didengar mengingat semenjak dibukanya keran kebebasan pers dan media pada 1998, sampai saat ini publik belum juga mendapati kebebasan media memberikan keuntungan bagi publik. Apa yang terjadi justru kebebasan disalahpami sebagai privatisasi media yang tujuannya tidak lain keuntungan bagi pemilik media itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana televisi digunakan pemiliknya sebagai mesin politik. Pemilik media yang terafiliasi langsung dengan partai politik mengeksploitasi frekuensi publik dan menjadikannya sebagai sarana propaganda kepentingan politik kelompoknya.

Tayangan penuh kekerasan, diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya dimungkinkan hadir mengisi layar kaca karena televisi semata hanya peduli pada keuntungan ekonomis yang akan didapat pemiliknya.

Persoalan tidak hanya terdapat dalam isi siaran, melainkan juga pada level struktural. Undang-Undang Penyiaran No. 32 dan aturan-aturan turunannya telah mengamanatkan pemberlakuan Sistem Stasiun Jaringan. Namun, riset Ade Armando bersama SMRC di tiga kota menemukan bahwa sebagain besar televisi Jakarta bersiaran nasional tidak mematuhinya. Berdasarkan riset tersebut, kebanyakan stasiun televisi mangkir dari kewajiban untuk memenuhi siaran lokal minimal 10%, memiliki stasiun siaran di daerah, dan mempekerjakan tenaga lokal. Penegakan hukum atas ketentuan ini adalah tanggungjawab KPI dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Remotivi mengusulkan agar KPI dan Kominfo menjadikan perpanjangan izin ini sebagai momentum pembenahan persoalan penyiaran. KPI dan Kominfo bertanggungjawab mengembalikan penyelanggaran penyiaran ke koridor pelayanan publik sebagaimana amanat UU penyiaran. Untuk itu, Remotivi mengusulkan beberapa hal sebagai langkah yang perlu diambil oleh KPI dan Kominfo:

  1. Audit menyeluruh atas kinerja sepuluh stasiun televisi yang kini tengah mengajukan izin, yakni PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI); PT Surya Citra Televisi (SCTV); PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar); PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV); PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV); PT Transformasi Televisi Indonesia (Trans TV); PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TV7); PT Lativi Media Karya (TV One); PT Global Informasi Bermutu (Global TV); dan PT Media Televisi Indonesia (Metro TV).

    Audit yang dimaksud meliputi: (a) kualitas konten siaran sepuluh tahun terakhir (mengacu pada sanksi KPI), dan  (b) ketaatan pada pelaksanaan sistem stasiun jaringan (mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi  No. 32 tahun 27 tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi), yang di antaranya mengharuskan televisi membuat 10% konten lokal dan mendirikan stasiun siaran berbadan hukum lokal di daerah.

    Menurut Peraturan Menteri Komunikasi No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 17, untuk mendapatkan perpanjangan izin siaran, lembaga penyiaran harus mendapatkan rekomendasi dari KPI.  Audit ini penting untuk dijadikan acuan bagi KPI untuk memberikan rekomendasi pada Kominfo. Hanya televisi yang taat pada regulasi penyiaran sajalah yang berhak menggunakan frekuensi publik untuk bersiaran.

  2. Transparansi adalah modal utama tata laksana pemerintahan yang baik. Untuk itu, Remotivi meminta pada KPI dan Kominfo untuk mempublikasikan hasil audit yang dilakukan agar publik bisa menilai bagaimana frekuensi yang selama ini dipinjamkan publik pada stasiun televisi digunakan. Informasi hasil audit ini juga penting agar publik dapat berpartisipasi lebih jauh dalam memantau proses perpanjangan izin siar.

  3. Bila hasil audit KPI dan Kominfo menunjukkan adanya televisi yang tidak taat pada regulasi, maka sebaiknya perpanjangan izin tidak diberikan sekaligus 10 tahun. Kami mengusulkan untuk memberi masa percobaan perpanjangan izin selama satu tahun pada stasiun-stasiun ini. Apabila dalam masa percobaan tersebut stasiun televisi bersangkutan menunjukkan komitmen pada regulasi dan prinsip pelayanan publik, maka izinnya dapat dilanjutkan hingga 9 tahun berikutnya. Sebaliknya, bila terbukti tidak taat, maka kami usulkan untuk tidak diberi perpanjangan izin. Terobosan ini penting diambil  dalam upaya membenahi persoalan penyiaran yang telah membelit publik semenjak 2002.

  4. Terakhir, Remotivi mengusulkan agar KPI dan Kominfo dapat bekerja secara sinergis mengupayakan tersalurkannya kepentingan publik dalam proses perpanjangan izin penyiaran yang kini tengah berlangsung. KPI dan Kominfo adalah benteng publik yang diharapkan mampu menjaga penyelenggaraan penyiaran agar tetap dalam koridor hukum dan prinsip pelayanan publik. []

Bacaan Terkait
Populer
5 Kasus Kekerasan Anak Karena Tayangan Televisi
Kuasa Rating dan Tayangan Tak Bermutu
Apakah Agama Penting Bagi Jurnalis?
Stereotipe Perempuan dalam Media
Zen RS: Kami Ingin Membangun Kultur Riset di Media