15/01/2016
Jurnalisme Teror, Teror Jurnalisme
{ Read in English } Jakarta diguncang aksi teror. Media malah membuat semrawutnya informasi jadi berlipat ganda.
15/01/2016
Jurnalisme Teror, Teror Jurnalisme
Jakarta diguncang aksi teror. Media malah membuat semrawutnya informasi jadi berlipat ganda.
{ Read in English }

Terorisme mengguncang Jakarta. Sejumlah orang bersenjata melakukan serangan bom yang diikuti baku tembak dengan aparat keamanan. Dalam situasi yang serba mengagetkan publik tersebut, ironisnya, media malah ikut menebar teror dengan menyebar berita yang mengamplifikasi keresahan publik.

Alih-alih mengklarifikasi informasi keliru yang beredar melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial lainnya, media justru menjadi corong dari informasi yang tak jelas bersumber entah dari mana. Pada jam-jam awal peristiwa terjadi, beberapa media kedapatan menebar desas-desus dan berita sensasional.

Salah satu media yang terdepan dalam mengaburkan adalah TV One. Setelah liputan ledakan bom di jalan MH Thamrin, Sudirman, TV One dalam “Breaking News” mengabarkan bahwa ada ledakan susulan di Slipi, Kuningan, dan Cikini. Informasi tersebut kemudian terbukti tidak benar.  TV One abai melakukan verifikasi ulang atas berbagai informasi yang diterimanya. Kelalalain ini berakibat timbulnya anggapan bahwa teror terjadi di banyak tempat, kesan yang terbangun adalah Jakarta dikepung oleh teror. Pemberitaan bermasalah dari TV One ini pun terlanjur menyebar dan bahkan sempat dilansir oleh BBC World News.

Berita Metro TV tak kalah kaburnya dari TV One. Berbekal informasi yang “katanya” berasal dari publik, Metro TV memberitakan spekulasi mengenai ledakan di Palmerah, sambil menyatakan bahwa, “kami akan mencoba mengkonfirmasinya”. Semestinya, konfirmasi tersebut dilakukan sebelum informasi tersebut disampaikan. Cara semacam ini menjadi pola yang umum dilakukan televisi berita seperti TV One dan Metro TV dalam pemberitaan kasus teror kemarin. Praktik ini jelas jauh dari etika jurnalistik.

Hal lain yang tak kalah memalukan adalah bagaimana Metro TV menggunakan kesempatan ini sebagai medium promosi Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, yang juga pemilik stasiun televisi ini. Metro TV memuat pernyataan Surya Paloh yang mengutuk serangan terorisme sekurang-kurangnya dua kali pada 14 Januari kemarin. Jika dibandingkan dengan kebutuhan publik akan penyataan resmi pejabat terkait peristiwa teror yang terjadi, pernyataan Surya Paloh jelas tidak relevan. Sulit sekali untuk tidak menilai bahwa apa yang dilakukan Metro TV merupakan upaya mencuri panggung untuk memberikan tempat pada pemilik Metro TV ini di tengah spot light.

Media daring juga tidak ketinggalan membuat berita yang masih simpang-siur. Viva.co.id dengan mengutip TV One juga menyebutkan bahwa ledakan terjadi di beberapa tempat di Jakarta.

Menyebutkan dengan pasti tentang terjadi ledakan di beberapa tempat lain tanpa mengkonfirmasi sumber yang jelas adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Argumentasi bahwa kondisi masih simpang siur tidak bisa menjadi alasan memberitakan isu segenting terorisme dengan begitu sembrono.

Problem verifikasi juga dilakukan oleh Warta Kota Online, yang mengambil cerita dari media sosial tentang satpam yang menjadi korban. Kisah ini mulanya diedarkan oleh akun Facebook Nanik Sudaryati yang hingga tulisan ini dibuat sudah dibagikan oleh 38.583 akun. Kisah ini dimuat tanpa verifikasi sama sekali. Belakangan, muncul klarifikasi dari direktur utama Sarinah yang menyatakan bahwa tidak ada petugas keamanan gedung Sarinah yang tewas karena peristiwa tersebut.

Pemberitaan Sensasional yang Abai Etika

Setelah ledakan di pos polisi di lampu merah perempatan Sarinah, mayat orang yang diduga pelaku terorisme tergeletak di pinggir jalan.  Stasiun televisi langsung menangkap ini sebagai visual menarik yang mesti segera ditampilkan. Benar saja; TV One, Indosiar, dan INews TV segera menggunakan gambar mayat tersebut sebagai berita.

Sayangnya, visual tersebut ditampilkan secara mentah-mentah, dan tanpa diburamkan. Tidak hanya melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Program Siaran KPI yang telah mengatur tentang peliputan terorisme, visual yang vulgar semacam itu juga abai pada etika jurnalistik dan tidak sensitif pada korban dan juga penonton.

Pada konteks ini, Remotivi mengapresiasi kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang segera mengeluarkan sanksi pada televisi yang terbukti melanggar P3SPS. Langkah cepat KPI setidaknya bisa menjadi peringatan pada media-media yang pada hari-hari ke depan hendak menggunakan sensasi yang sama sebagai startegi mendulang rating.

Sayangnya, langkah KPI ini tidak diikuti oleh Dewan Pers. Pasalnya, gaya pemberitaaan sensasional tidak ekslusif terjadi di televisi, namun juga media online.  Sensasionalisme pada media online bisa kita lihat dari pemberitaan JPNN misalnya, cermati berita “NGERI! Masih Ada Lima Bom Aktif di Badan Pelaku yang Sudah Mampus Itu” dan berita  “SELESAI! Pelaku Bom Sarinah Sudah Mampus Semua. Tempo.co bahkan sempat memuat sebuah berita dengan tajuk dan isi berita yang menyiratkan sentimen terhadap imigran: “BOM SARINAH, Pelakunya Warga Asing?” Menariknya, tak seperti versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris dari berita ini mengalami perubahan dengan disertai ralat.

Rumus lawas yang efektif mendulang klik dan pembaca ini tentu saja menyedihkan. Dari sini terlihat bahwa media lebih memikirkan keuntungannya sendiri alih-alih memperhatikan bahwa unsur dramatisasi berlebihan dalam berita-berita mereka bisa berimbas burukdan dalam beberapa halbisa mengamplifikasi trauma dan ketakutan yang dirasakan oleh warga.  


Dalam masyarakat yang kian termediasi oleh teknologi digital, berbagai macam informasi dapat menyebar secara tak terkendali. Jurnalisme semestinya menjadi navigator untuk memandu publik dalam menyeleksi informasi yang benar. Dalam situasi teror seperti saat ini, peran jurnalisme pun diuji. Eksistensi jurnalisme di tengah publik ditentukan oleh sejauh apa media dan wartawan mampu menjadi pelita di tengah banjir informasi yang mengombang ambingkan publik dalam ketidakpastian. Turut menebar desas desus hanya akan meningkatkan apatisme publik pada media dan wartawan, dan bukan tidak mungkin disadari atau tidak, media dan wartawan tengah mengubur jurnalisme pelan-pelan.   

Publik pun hendaknya tidak mudah percaya kepada berita-berita yang datang silih berganti dan kemudian ikut membagikannya secara serampangan di media sosial. Semangat solidaritas dalam situasi seperti ini memang sangat dibutuhkan. Sikap hati-hati dan teliti dalam menyebarkan informasi adalah salah satu cara yang tepat untuk menunjukkannya. []

RALAT

Remotivi mendapatkan tanggapan dari Wahyu Dhyatmika, editor Tempo.co, terkait artikel ini. Pertama, Wahyu tidak sepakat atas kritik Remotivi yang menyebutkan bahwa berita “Setelah Sarinah, Benarkah Ada Ledakan di Cikini?” disebut sebagai memperkeruh keadaan. Faktanya, isi berita tersebut justru berisi klarifikasi dari pihak kepolisian.

Kedua, Wahyu menyebut Remotivi tidak akurat saat menyebut berita “BOM SARINAH: Pelakunya Warga Asing" dan “Pengebom Thamrin Berwajah Imigran" telah dihapus dari laman Tempo.co. Faktanya, berita tersebut masih ada dan masih bisa diakses. Karena itu tidak tepat jika dianggap melanggar aturan pedoman pemberitaan media siber Dewan Pers.

Apa yang dikatakan Wahyu ini benar dan Remotivi meminta maaf atas kelalaian yang muncul dalam tulisan ini. Dengan demikian, tulisan ini sudah diralat berdasarkan klarifikasi tersebut. 

Bacaan Terkait
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna