28/12/2015
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming
Catatan Akhir Tahun Remotivi.
28/12/2015
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming
Catatan Akhir Tahun Remotivi.

Dari sekian banyak persoalan media dan penyiaran di tahun ini, Remotivi mencatat satu persoalan yang sangat serius: lemahnya kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini ditandai setidaknya dari 3 hal. Pertama, tidak maksimalnya pengawasan konten penyiaran oleh KPI. Kedua, buruknya respon KPI atas aduan publik terkait konten televisi, dan gagalnya KPI menyusun P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) baru yang berpihak pada publik.

Indikasi lemahnya kinerja pengawasan konten televisi yang dilakukan KPI bisa dilihat dari pola sanksi yang dikeluarkan KPI. Remotivi mencatat bahwa sanksi-sanksi yang dikeluarkan KPI hanya basa-basi belaka. Sepanjang periode September 2013 hingga Juni 2015, KPI telah mengeluarkan 408 sanksi. Namun sanksi-sanksi tersebut tidak mampu membuat efek jera. Pasalnya, program yang telah melakukan sebuah pelanggaran berulang kali terus mendapat sanksi yang sama. Padahal KPI memiliki format sanksi yang bertingkat.

Program “Insert” di Trans TV misalnya, mendapat 11 sanksi. Tiga pelanggaran pertama dijatuhi teguran 1, sementara 3 pelanggaran berikutnya, teguran 2. Anehnya, KPI kembali menjatuhkan sanksi berupa teguran 1 untuk pelanggaran ke-tujuh. Logika ini jelas bermasalah, mengingat “Insert” banyak melakukan pelanggaran pada kategori yang sama, yakni pelanggaran privasi. Sekali pun “Insert” melanggar jenis pelanggaran yang berbeda, bukan berarti ia bisa kembali mendapat teguran 1 setelah sebelumnya mendapat teguran 2.

Fakta tersebut menunjukkan lemahnya komitmen KPI terhadap perlindungan publik. KPI sangat ramah pada industri televisi dan, sebaliknya, merespon aduan publik atas tayangan buruk secara negatif.

Sejak 21 Februari 2015, Remotivi berupaya menggalang partisipasi publik untuk memantau kualitas tayangan televisi dengan meluncurkan Rapotivi. Aplikasi berbasiskan android ini memungkinkan publik untuk mengadukan tayangan yang melanggar peraturan KPI. Sejak diluncurkan hingga 20 Desember 2015, Rapotivi mencatat 105 aduan terkait iklan partai politik yang dipimpin oleh pemilik media. Iklan Partai Perindo di MNC Grup (MNC TV, Global TV, dan RCTI) mendapat 102 aduan, dan Iklan Partai Nasdem di Metro TV mendapat 3 aduan.

Iklan partai politik merupakan tayangan yang paling banyak diadukan melalui Rapotivi dari total aduan yang terverifikasi. Namun, KPI seolah menganggap bentuk eksploitasi media oleh pemiliknya ini bukan sebagai pelanggaran yang mesti dicemaskan. Buktinya, selama 2015 tidak ada sanksi KPI, baik teguran atau pun peringatan yang ditujukan untuk partai politik yang beriklan hampir setiap jam di grup media yang ia miliki. Padahal, dalam P3SPS tahun 2012 pasal 11 terkait Perlindungan Kepentingan Publik, ayat 2 menyebutkan bahwa, “Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.” Ditambah lagi, iklan-iklan tersebut tayang di luar waktu kampanye Pilkada yang telah ditetapkan KPU, yakni sepanjang 22 November-5 Desember 2015.

Data Aduan Publik Melalui Rapotivi

21 Februari-20 Desember 2015

Secara umum, Respon negatif KPI dapat dilihat dari kecilnya jumlah aduan yang ditindaklanjuti menjadi sanksi. Sejak Rapotivi diluncurkan pada 21 Februari 2015, kami telah menerima 1.107 aduan masuk. Sebanyak 853 di antaranya telah diverifikasi dan diteruskan ke KPI dalam bentuk surel harian dan berkas fisik yang dikirim setiap minggunya. Namun, hanya sekitar 17% aduan yang ditindaklanjuti oleh KPI dengan mengeluarkan sanksi.

Minimnya kinerja KPI dalam pengawasan isi siaran dan penerimaan aduan publik masih ditambah lagi dengan kegagalan KPI menyusun P3SPS baru. P3SPS adalah instrumen hukum yang membentengi publik dari eksploitasi industri penyiaran. Revisi P3SPS menerbitkan harapan bahwa KPI akan menutup lubang-lubang eksploitasi yang dimungkinkan oleh pasal karet atau pun dinamika industri penyiaran yang selama ini belum diatur.

Dalam hal penjatuhan sanksi misalnya, penerapan sanksi denda atau pelarangan menerima iklan bisa menjadi jalan keluar untuk menekan pelanggaran yang dilakukan oleh tayangan televisi. Kemunculan kekerasan, bias gender, atau berbagai masalah lain di layar kaca, sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang menggerakkan industri televisi. Jenis muatan ini memang (katanya) mendatangkan untung yang besar. Pemberlakuan sanksi denda atau pelarangan menerima iklan bisa menjadi penawar bagi kondisi ini. Sanksi denda atau pelarangan iklan justru akan membatalkan keuntungan ekonomi yang tadinya diharapkan datang dari muatan-muatan eksploitatif dalam televisi.

Pada 28 Agustus 2015 KPI mempublikasikan draf revisi P3SPS. Sayangnya, alih-alih menghasilkan pasal-pasal progresif, draft revisi tersebut justru melangkah mundur. Apa yang sudah dengan baik diatur pada P3SPS tahun 2012, justru diubah. Hal ini misalnya terlihat dari pasal mengenai iklan rokok yang diperlonggar. Iklan rokok yang tadinya dibatasi pada jam-jam tertentu, dalam draft revisi P3SPS 2015, bisa tayang secara bebas apabila ia “hanya” menjadi “sponsor” yang tidak menampilkan wujud rokok dan tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok.

Membedakan “iklan” dari “sponsor” jelas tidak masuk akal, karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mengenalkan brand tertentu pada khalayak. Dalam konteks perlindungan anak, Remotivi percaya bahwa idealnya iklan rokok dalam segala bentuknya tidak boleh diizinkan dalam siaran televisi.

Dalam proses perumusan P3SPS, KPI memberi kesempatan bagi publik untuk memberi masukan. Kesempatan itu diberikan mulai 28 Agustus hingga 4 September 2015. Sebagai bagian dari publik, Remotivi telah mengirimkan masukan pada KPI. Namun, hingga hari ini KPI tidak memberikan tanggapan terhadap masukan-masukan yang telah masuk. Bahkan, hingga hari ini belum ada informasi mengenai kelanjutan revisi P3SPS.

Alih-alih melakukan kerja utamanya mengawasi konten televisi dan menerima aduan publik, KPI justru memilih membuat survei indeks kualitas televisi. Selain metodenya bermasalah, tujuan dari survei tersebut pun sama bermasalahnya. Perbaikan kualitas siaran televisi tidak bisa dicapai dengan membuat survei alternatif. Pasalnya, pengukuran rating (tidak peduli kuantitatif atau pun kualitatif) tidak bisa dijadikan basis perbaikan konten siaran. Membuat rating tandingan hanya berguna untuk mengukur akuntabilitas rating yang digunakan oleh stasiun televisi sebagai tolak ukur. Perbaikan kualitas tayangan membutuhkan intervensi yang lain lagi. Yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kualitas tayangan adalah, di antaranya, dengan memperkuat kewenangan KPI; memperkuat pengawasan konten; memberikan pendidikan literasi media pada publik; dan memperkuat TVRI sebagai televisi alternatif.

Dengan kinerja demikian, pantas saja jika publik merasa tidak puas terhadap kinerja KPI. Survei Remotivi tahun ini menunjukkan bahwa 94% publik tidak puas dengan kinerja KPI. Situasi ini perlu menjadi refleksi bagi komisioner KPI yang kini tengah menjabat dan menjadi catatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi I, yang akan memilih komisioner baru KPI pada tahun 2016 nanti.

Dengan melihat berbagai catatan di atas, Remotivi menilai tahun 2015 adalah tahun suram bagi dunia media penyiaran di Indonesia. KPI sebagai regulator penyiaran tidak menunjukkan kinerjanya secara ideal sebagaimana diamanatkan undang-undang. Banyak pelanggaran dibiarkan dan pengaduan masyarakat diabaikan. Dengan mengingat bahwa tahun 2016 adalah tahun terakhir komisioner KPI periode 2014-2016, catatan ini bisa menjadi pengingat bagi DPR dan masyarakat untuk nanti memilih komisioner periode 2016-2018  yang mau bekerja dan mengabdi bagi kepentingan publik. []

Bacaan Terkait
Populer
Di Balik Wangi Pemberitaan Meikarta
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Kekerasan Seksual di Media
Hierarki Pengaruh dalam Mediasi Pesan