16/10/2015
Eksploitasi Anak di Televisi
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja mencuat setelah tewasnya seorang perempuan di Kalideres. Pembahasan kasus ini di Indonesia Lawyers Club yang tayang di TV One melabrak etika perlindungan anak.
16/10/2015
Eksploitasi Anak di Televisi
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja mencuat setelah tewasnya seorang perempuan di Kalideres. Pembahasan kasus ini di Indonesia Lawyers Club yang tayang di TV One melabrak etika perlindungan anak.

Penggunaan anak-anak sebagai narasumber tayangan “Indonesia Lawyers Club” (“ILC”) di TV One (Selasa, 13/10) adalah tindakan yang sangat mengecewakan. Apalagi, narasumber anak tersebut diminta berbicara mengenai kasus kekerasan pada anak, suatu tema yang dapat berdampak traumatik pada anak. Kami menilai apa yang dilakukan “ILC” tersebut justru kontra-produktif terhadap upaya perlindungan anak dan melanggar hak-hak anak di media penyiaran.

Anak yang mengaku berusia 15 tahun tersebut menjadi narasumber tentang kasus pembunuhan seorang anak  berinisial PNF di Kalideres, Jakarta Barat. Ia merupakan anggota geng Boel Tacos yang diketuai orang yang diduga membunuh PNF. Tayangan tersebut mengorek tentang kedekatannya dengan orang yang diduga pembunuh PNF, kehidupan sehari-harinya, hingga pendapatnya mengenai pembunuhan tersebut.  

Ada dua permasalahan di sini. Pertama, kami menilai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa memiliki dampak traumatis pada anak. Apalagi ia dihadirkan dalam sebuah acara siaran langsung yang disaksikan jutaan orang di seluruh Indonesia. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi saja terkait kasus ini, pemeriksaan terhadap saksi-saksi anak-anak dilakukan dengan hati-hati dan beberapa kali. Ini tentu untuk meredam dampak psikologis negatif terhadap anak.  

Kedua, penggunaan anak-anak di bawah usia 15 tahun jelas melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia. Pasal 29 Pedoman Perilaku Penyiaran sudah menyebutkan dengan jelas bahwa media penyiaran tidak boleh menggunakan anak-anak berada di bawah usia 18 tahun. Apalagi untuk kasus-kasus yang akan menimbulkan dampak traumatik terhadap anak. Sementara pasal 15 Standar Program Siaran ayat 1 yang menjelaskan,

"Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja,"

serta ayat 2 yang berbunyi,

"Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja.”

Kami juga melihat ada hal yang ironis ketika beberapa organisasi perlindungan anak juga hadir dalam tayangan “ILC” tersebut. Mengapa penggunaan narasumber anak untuk isu sesensitif itu dalam sebuah siaran langsung tidak diprotes? Komisi Nasional Pelindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang hadir dalam acara tersebut. mestinya tahu dan peka terhadap hak-hak anak di media penyiaran.

Sehari setelah tayangan “ILC”, melalui akun Twitter-nya  Komisi Nasional Perlindungan Anak memberikan klarifikasi terhadap penggunaan narasumber anak dengan menyebut bahwa kehadiran anak-anak tersebut baru mereka ketahui ketika acara sudah berlangsung dan kemudian mereka mengingatkan ke pihak TV One mengenai dampaknya. Kalau ini benar, artinya TV One mengabaikan peringatan yang sudah diberikan dan lebih memilih menunjukkan sensasi, alih-alih melindungi anak-anak. Namun sangat disayangkan ketika acara berlangsung tidak protes atau koreksi dari organisasi-organisasi perlindungan anak yang hadir. Padahal jika itu dilakukan akan bermanfaat untuk literasi  media publik.

Indonesia saat ini bisa dibilang sedang mengalami kondisi darurat kekerasan terhadap anak, dari mulai kekerasan fisik sampai kekerasan seksual. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan angka kekerasan terhadap anak sejak tahun 2010 terus meningkat. KPAI mencatat bahwa pada 2010 terdapat 171 kasus kekerasan terhadap anak; pada 2011, 2.178 kasus; pada 2012, 3.512 kasus; dan pada 2013, 4.311 kasus. Pada 2015 sendiri, sampai bulan Juli, terdapat 5.066 kasus.

Dari data-data tersebut, butuh solusi yang terintegrasi dari berbagai pihak untuk menuntaskan persoalan dan menyediakan lingkungan yang ramah anak, dan media sebenarnya punya peran penting dalam hal ini. Dalam pengamatan kami atas beberapa pemberitaan kekerasan terhadap anak, media lebih menonjolkan unsur sensasional. Hal ini tampak misalnya kasus pembunuhan Engeline beberapa waktu lalu. Tindakan “ILC” yang menyiarkan anak di bawah umur sebagai narasumber ini bukanlah pilihan yang bijak; pilihan ini justru merupakan eksploitasi terhadap anak.

Pada titik ini, peran KPI untuk menegakkan aturan penyiaran, termasuk mengenai perlindungan anak di media penyiaran, menjadi penting. P3SPS sudah menunjukkan secara gamblang mana aturan yang dilanggar. Publik menunggu ketegasan komisioner KPI agar tidak ada lagi bentuk-bentuk eksploitasi anak di media, khususnya televisi. []

Bacaan Terkait
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal