07/09/2015
Langkah Mundur KPI dalam Revisi P3SPS
Uji publik draft Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) selesai 2 September lalu. Rancangan aturan isi siaran ini dinilai masih mengecewakan.
07/09/2015
Langkah Mundur KPI dalam Revisi P3SPS
Uji publik draft Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) selesai 2 September lalu. Rancangan aturan isi siaran ini dinilai masih mengecewakan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tengah melakukan perbaikan atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pedoman bagi industri penyiaran dalam memproduksi isi siaran sekaligus instrumen KPI dalam mengawasi isi siaran. KPI membuka ruang bagi publik untuk memberi masukan terhadap draf terakhir yang telah disusun. Peluang itu dibuka terhitung mulai 28 Agustus, ketika draf terakhir dipublikasikan, hingga 2 September 2015. Sayangnya, waktu ini terlalu singkat, sehingga masukan yang mungkin didapat KPI tidak akan maksimal. Remotivi, sebagai bagian dari publik, telah melayangkan surat masukan untuk draf P3SPS yang tengah dirancang KPI pada 2 September kemarin.

Secara umum kami menilai, P3SPS rancangan komisioner KPI periode 2013-2016 belum mampu membuat terobosan atas persoalan-persoalan penyiaran yang kian kompleks. Sebaliknya, beberapa hal  yang telah diatur secara lebih detil pada P3SPS yang berlaku sekarang justru hilang. Hal ini terjadi karena pada rancangan P3SPS yang baru ada kecenderungan untuk memadatkan pasal-pasal. Hal ini berpotensi membuat aturan menjadi multitafsir.

Hal tersebut muncul dalam pantauan kami terkait draft P3SPS terakhir yang dipublikasikan KPI. Ada poin-poin krusial terkait kepemilikan, kewajiban menyiarkan sanksi, dan banyak lainnya yang masih perlu dikoreksi atau ditambahkan, agar tujuan utama dibuatnya peraturan ini yaitu menyajikan penyiaran yang berpihak pada kepentingan publik dapat tercapai. Pengalaman KPI yang kesulitan dalam mendisiplinkan tayangan televisi pun harusnya jadi pelajaran berharga dalam merancang mekanisme sanksi KPI hari ini.

Beberapa masukan kami terkait isi draft terkahir P3SPS ini, antara lain:

1. Kesalahan penulisan atau inkonsistensi yang mengaburkan ketegasan aturan

Kesalahan pengetikan dapat berakibat fatal mengubah makna sebuah pasal. Sayangnya ini masih terjadi dalam P3SPS yang disusun KPI. Salah satu contohnya terdapat dalam SPS pasal 30 ayat 2 terkait muatan kekerasan yang berbunyi: “Penyajian muatan adegan, narasi, atau suara yang berhubungan dengan tindak kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut: (e) adegan pembunuhan prosesnya tidak ditampilkan secara detail pada program faktual atau program nonfaktual.” Kata “tidak” malah memberi makna yang berkebalikan dari yang dimaksudkan KPI, bahwa muatan adegan pembunuhan diperbolehkan jika prosesnya ditampilkan secara detail.

Contoh lain terkait inkonsistensi penyebutan waktu siar iklan rokok. Dalam SPS pasal 59 ayat 1 disebutkan, “Program siaran iklan rokok hanya boleh disiarkan pada pukul 21.30-05.00 waktu setempat”. Sedangkan dalam pasal 78 ayat 5 terkait denda adiministratif disebutkan, “Program siaran iklan rokok yang disiarkan di luar pukul 22.00-05.00 waktu setempat ….”. Pada dua pasal tersebut terdapat perbedaan mengenai waktu tayangan rokok yang diperbolehkan.

2. “Sponsor” rokok dapat tayang kapan saja

KPI membuat perubahan signifikan dalam pengaturan iklan rokok. Pasal 59 ayat 2 SPS tahun 2012 menyebutkan, “Program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.” Namun, dalam draft revisi P3SPS tahun 2015, pasal ini berubah menjadi, “Perusahaan rokok yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) hanya menggunakan nama perusahaan yang memproduksi produk rokok. (b) tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok. (c) tidak boleh menampilkan wujud rokok, kemasan, dan harga.”

Pasal tersebut membedakan “sponsor” dari “iklan”, dan ia tidak mengatur apakah “sponsor” rokok dibatasi jam tayangnya. Aturan ini menyediakan celah bagi industri rokok untuk beriklan di luar jam yang telah ditentukan dengan dalih bahwa ia menjadi “sponsor” sebuah program, bukan iklan. Selain itu, sebuah perusahaan yang menjadi sponsor tentu bertujuan untuk mempromosikan produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, poin (b) dalam pasal tersebut, yang melarang “sponsor” untuk mempromosikan produk rokok, adalah poin yang sia-sia.

Kami menilai bahwa pasal 59 ayat 2 SPS tahun 2012 mestinya tetap dipertahankan.  

3. Muatan politis untuk kepentingan pemilik media dan kelompoknya

Dewasa ini, publik semakin peka dan jengah terhadap tayangan bermuatan politik yang bias pemilik media. Namun, revisi P3SPS tahun 2015 ini belum dengan tegas mengaturnya, bahkan memiliki celah yang membuat intervensi pemilik jadi lebih leluasa. Dalam SPS tahun 2012 pasal 11 terkait Perlingungan Kepentingan Publik, pasal 2 menyebutkan, “Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.” Namun, ayat tersebut dilebur bersama ayat 1 dalam draft revisi SPS tahun 2015 menjadi pasal 12 yang berbunyi: “Program siaran wajib melindungi kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi, pemilik modal, atau kelompok tertentu.” Pasal tersebut multitafsir dan tidak tegas dalam mengatur program siaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik media.

Dengan dalih untuk kepentingan publik, pemilik media bisa menggunakan medianya untuk hal-hal yang menguntungkan pribadi dan golongannya. Pasal terkait pelarangan pemanfaatan untuk kepentingan pribadi pemilik dalam draft revisi SPS tahun 2015 justru masuk dalam kategori Lembaga Penyiaran Berbayar (LPB). Pasal 71 menyebutkan, ”Program siaran dalam LPB dilarang: (c) dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.” Pasal yang sama kami nilai juga perlu diterapkan pada kategori lembaga penyiaran swasta.      

4. Hak cipta bagi sumber dari medium lain

Dewasa ini, stasiun televisi kerap menggunakan sumber media daring seperti Youtube dan media sosial lainnya. Praktik ini memiliki masalah hak cipta yang serius. Namun, draft revisi SPS tahun 2015 tidak menangkap perkembangan ini dan hanya menyebutkan, dalam pasal 26 ayat 1, bahwa, ”Lembaga penyiaran wajib menghormati dan menghargai hak cipta atas karya pihak lain yang digunakan dalam memproduksi program siaran.”

Pasal ini akan kesulitan untuk menjerat pelanggaran hak cipta yang dilakukan televisi dengan mengambil begitu saja tayangan dari Youtube, dengan hanya mencantumkan “courtesy youtube”. Hak cipta footage yang diambil tersebut bukan milik Youtube, melainkan milik pembuat karya tersebut. Dengan demikian, kredit yang diberikan pun seharusnya tertuju pada pembuat karya tersebut, bukan pada Youtube.

5. Mekanisme denda administratif

Sanksi-sanksi KPI selama ini tidak mampu membendung tayangan yang mengeksploitasi kekerasan, perempuan, mistis dan horor, atau diskriminatif terhadap kaum marjinal. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa tayangan-tayangan tersebut memiliki rating tinggi, dan dengan demikian mendatangkan keuntungan bagi industri televisi. Sementara itu, sanksi KPI tidak memiliki pengaruh terhadap proses pencarian laba industri.

Sebenarnya, KPI memiliki mekanisme denda administratif yang bisa diterapkan bagi tayangan-tayangan yang membandel. Mekanisme denda kami nilai lebih efektif, karena industri bergerak untuk mendapatkan untung, dan ketakutan terbesar mereka adalah kehilangan keuntungan. Dengan demikian, memproduksi tayangan-tayangan yang bermasalah jadi tidak rasional karena berpotensi mengganggu pendapatan mereka.

Sayangnya, dalam SPS tahun 2012, sanksi ini hanya dikenakan apabila terjadi pelanggaran iklan niaga yang melebihi 20% waktu siar per hari (pasal 78 ayat 4), siaran iklan rokok di luar pukul 22.00-05.00 (pasal 78 ayat 5), dan penyediaan slot iklan layanan masyarakat minimal 10% dari total waktu siar iklan niaga (pasal 78 ayat 6). Dalam draft revisi tahun 2015, tidak banyak yang berubah dalam hal ini. Kami menilai semestinya sanksi denda administatif bisa diperluas pada program-program selain yang telah diatur oleh pasal-pasal di atas.

Negara-negara di Eropa dapat menjadi contoh sukses dalam menerapkan mekanisme denda ini.  Pilihan lain selain mekanisme denda, yakni pelarangan penerimaan iklan oleh program siaran yang melanggar juga dapat diterapkan. Industri penyiaran hidup dari iklan-iklan yang masuk dan membiayai programnya. Jika program siaran salah satu televisi di nilai tidak sesuai kepentingan publik, menggangu mekanisme indutri dengan pelarangan penerimaan iklan dalam jangka waktu tertentu atau denda adminitratif tentu akan membuat industri penyiaran berhati-hati dalam memproduksi konten.

6. Mekanisme sanksi tidak bertingkat

Hal lain yang membuat sanksi KPI tidak menimbulkan efek jera bagi industri pertelevisian adalah mekanisme sanksi yang tidak bertingkat. Draft SPS tahun 2015 hanya mengatur sanksi bertingkat bagi lembaga penyiaran yang tidak menjalankan sanksi yang ia terima. Lebih dari itu, SPS pasal 79 poin 4 menyatakan bahwa:

“Apabila masih ditemukan pelanggaran pada program yang sama dalam kurun waktu 7 hari kalender dan tidak melaksanakan teguran tertulis kedua maka lembaga penyiaran dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara.”

Kami menilai pasal ini memberi peluang bagi pada penyelenggara penyiaran untuk melakukan pelanggaran secara berulang dan hanya diganjar dengan teguran. Pembatasan kurun 7 hari mestinya tidak diperlukan dalam konteks penegakan hukum. Demi mencegah pelanggaran berulang, idealnya, setiap pelanggaran untuk yang kedua kalinya mestinya diganjar dengan sanksi yang lebih berat, tidak peduli apakah pelanggaran tersebut dilakukan dalam  kurun 7 hari atau lebih.    

Selain itu, P3SPS perlu menegaskan persoalan subjek yang dikenai sanksi. Sebab seperti pernah terjadi, sebuah tayangan yang sama bisa mengubah namanya (pada momen spesial seperti ramadhan, misalnya) dan dengan demikian terhindar dari sanksi bertingkat karena dinilai sebagai tayangan berbeda.

Pada 19 Febuari 2014 Misalnya, “Pesbukers” yang tayang di ANTV mendapatkan sanksi teguran tertulis. Pada tahun yang sama, persisnya pada 22 Juli, “Pesbukers Ramadhan” kembali mendapat sanksi teguran tertulis. KPI tidak menjatuhkan sanksi bertingkat karena menilai bahwa “Pesbukers” dan “Pesbukers Ramadhan” adalah dua tayangan berbeda. Padahal keduanya adalah tayangan yang sama dan diproduksi oleh tim yang sama.

Kami menilai definisi demikian tidak lagi ideal bagi perkembang dinamika industri penyiaran yang berkembang cepat. Perlu regulasi yang adaptif atas hal ini.

7. Kewajiban lembaga penyiaran yang terkena sanksi untuk menyiarkan sanksi

Undang-Undang Penyiaran pasal 51 poin satu menyebutkan, “KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar”.

Pada P3SPS tahun 2012, ketentuan undang-undang ini diadopsi dalam pasal 78 poin 1. Namun, dalam rancangan P3SPS tahun 2015, pasal ini  dihilangkan. Pasal ini sebetulnya penting sebagai literasi media untuk publik. Dengan mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan sanksi, publik bisa belajar dua hal sekaligus. Pertama, tentang substansi sanksi yang dikenakan pada lembaga penyiaran, dan kedua, bahwa lembaga penyiaran bukanlah institusi yang tidak bisa dikendalikan oleh publik. Publik memiliki KPI yang melindungi kepentingannya dalam dunia penyiaran.

Sayangnya, sejauh pengamatan kami, KPI belum pernah menggunakan pasal ini untuk memaksa industri penyiaran menyiarkan sanksi yang diterimanya. Kami menilai pencabutan pasal ini dalam rancangan P3SPS tahun 2015  sebagai kemunduran dalam gerak bersama membangun penyiaran yang sehat.


Kami menilai 7 poin di atas adalah persoalan penting untuk mengatur konten dan siaran televisi demi mewujudkan penyiaran yang sehat, bermanfaat, dan sesuai dengan kepentingan publik. Kami berharap poin-poin di atas bisa menjadi pertimbangan KPI dalam penyempurnaan draf P3SPS. Dalam rangka membangun pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel, kami mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk turut memantau perancangan P3SPS yang kini tengah dilakukan oleh KPI. Sehingga P3SPS hasil rumusan rapat KPI kali ini bisa lebih adaptif merespon dinamika industri penyiaran dengan tetap berpegang pada prinsip kepentingan publik. []

Bacaan Terkait
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna