Pidato pertama Jokowi sebagai Presiden RI, 20 Oktober 2014. (REUTERS/Darren Whiteside)
Pidato pertama Jokowi sebagai Presiden RI, 20 Oktober 2014. (REUTERS/Darren Whiteside)
24/08/2015
Menagih Janji Jokowi di Bidang Penyiaran
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo mengeluhkan tayangan yang tidak mendidik. Alih-alih mengeluh, seorang Presiden memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memperbaiki kondisi penyiaran Indonesia.
24/08/2015
Menagih Janji Jokowi di Bidang Penyiaran
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo mengeluhkan tayangan yang tidak mendidik. Alih-alih mengeluh, seorang Presiden memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memperbaiki kondisi penyiaran Indonesia.

Permintaan Presiden Joko Widodo kepada stasiun televisi  untuk membuat tayangan yang mendidik—bukan hanya menghibur—patut kita apresiasi. Tentu, permintaan saja tidak cukup. Presiden, yang diberi kuasa publik untuk menjalankan pemerintahan, mestinya tidak hanya meminta. Presiden wajib memastikan tayangan televisi, yang menggunakan frekuensi publik, benar-benar mendidik publik. Apalagi, Presiden pernah berjanji memperbaiki kondisi bidang penyiaran, sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita.

Jika presiden Jokowi serius dengan pernyataannya, ia juga mesti serius mendukung revisi UU Penyiaran yang kini tengah digarap. Revisi ini penting untuk menjamin hak-hak publik atas tayangan dan informasi yang berkualitas. Setidaknya ada enam isu besar yang menjadi pembahasan revisi UU Penyiaran. Dukungan Pemerintahan Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat diperlukan untuk merealisasikannya.

1. Penguatan KPI

Tayangan penuh kekerasan, eksploitasi tubuh perempuan, horor, dan mistik yang mencederai akal sehat publik bisa terus tayang karena fungsi KPI sebagai regulator penyiaran tidak berjalan maksimal. Situasi ini salah satunya disebabkan oleh wewenang KPI sebagai regulator yang hanya bisa menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi denda hanya bisa diberikan pada pelanggaran tertentu, seperti penayangan iklan rokok di luar waktu yang telah ditentukan KPI. Padahal, sanksi denda bisa jadi alat intervensi industri yang digerakan oleh logika mencari untung. Karenanya, kami menilai kategori pelanggaran untuk sanksi denda perlu diperluas.

Masalah lain terletak dalam tiadanya kewenang KPI atas izin siar. Wewenang ini ada di tangan Kominfo, sementara KPI hanya bisa memberi rekomendasi. Dengan demikian, tak ada yang bisa menjamin performa lembaga penyiaran menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memperpanjang izin siar. Tiadanya wewenang ini juga membuat KPI tidak berwibawa di hadapan industri penyiaran. Dalam upaya memperkuat KPI, selain memfasilitasinya dengan instrumen sanksi yang lebih memadai, wewenang pemberian izin siar pun perlu dialihkan pada KPI.

2. Pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran

Keresahan publik atas penggunaan televisi sebagai sarana kepentingan politik oleh pemilik sesungguhnya bisa diatasi dengan membuat aturan yang tegas  tentang kepemilikan media penyiaran. Pasal 18 dalam UU Penyiaran No. 32 sebenarnya telah mengatur tentang pembatasan kepemilikan. Namun, Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 menyatakan bahwa pembatasan itu hanya berlaku bagi lembaga penyiaran swasta baru yang muncul setelah aturan tersebut ditetapkan dan tidak berlaku surut. Pengecualian diberikan pada lembaga penyiaran yang telah mapan dan memiliki stasiun relay.

Standar ganda semacam Ini jelas tidak sejalan dengan semangat UU Penyiaran yang menghendaki demokratisasi penyiaran. Komitmen pemerintah pada demokratisasi penyiaran perlu ditunjukkan dengan koreksi atas aturan semacam ini, terlebih hal ini secara khusus tertuang dalam Nawacita Jokowi-JK.

3. Sistem Stasiun Jaringan

Sentralisasi penyiaran sebagaimana berlaku hari ini menghasilkan tayangan televisi yang berkutat dalam permasalahan Jakarta. Warga di luar Jakarta seolah tak memiliki hak atas informasi dan tayangan yang relevan bagi kehidupannya. Ini jelas tidak selaras dengan semangat desentralisasi UU penyiaran.

Undang-Undang Penyiaran No. 32 dan aturan-aturan turunannya telah mengamanatkan pemberlakuan Sistem Stasiun Jaringan untuk mengatasi hal ini. Namun,  riset Ade Armando bersama SMRC di tiga kota menemukan bahwa sebagain besar televisi Jakarta bersiaran nasional tidak mematuhinya. Berdasarkan riset tersebut, kebanyakan stasiun televisi mangkir dari kewajiban untuk memenuhi siaran lokal minimal 10%, memiliki stasiun siaran di daerah, dan mempekerjakan tenaga lokal. Penegakan hukum atas ketentuan ini adalah tanggungjawab pemerintah yang berada dalam koordinasi Presiden.

4. Penguatan Televisi Publik

Ketika industri televisi swasta mengabaikan fungsi pelayanan publik, kita berharap televisi publik dapat menjadi alternatif. Namun nyatanya, TVRI pun tak mampu memenuhi harapan itu. Dengan minimnya dukungan politik dan pendanaan serta buruknya sistem manajemen, TVRI tak punya cukup amunisi untuk menjelma jadi televisi publik yang kuat. Karena itu, usul kelompok masyarakat sipil untuk mengundangkan Rancangan Undang-Undang RTRI (Radio dan Televisi Republik Indonesia) perlu didukung.

Pembuatan payung hukum tersendiri bagi lembaga penyiaran publik akan membuktikan komitmen pemerintah dalam menciptakan penyiaran yang berkualitas. Selain itu, merger dua lembaga penyiaran publik tersebut juga bisa menjadi langkah awal pembenahan manajemen TVRI. Sekali lagi, peran pemerintah dalam hal ini sangat menentukan.

5. Lembaga Penyiaran Komunitas

Jika frekuensi siar yang digunakan televisi adalah milik publik, maka publik pun punya hak untuk menggunakannya. Publik mesti punya ruang untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi dan hiburan yang berbasis komunitas tempat ia hidup.

Sayangnya, pelaksanaan hak ini terhambat oleh regulasi yang tidak mendukung. Contoh dari hal ini tampak dalam berbelitnya prosedur dan mahalnya izin pendirian televisi komunitas.

Peraturan Menteri Kominfo No. 28 tahun 2008 tidak membedakan biaya izin pendirian televisi komunitas dengan televisi swasta. Padahal, dalam UU penyiaran Pasal 21, televisi komunitas dilarang memuat iklan. Aturan ini jelas tidak adil dan berpotensi membunuh lembaga penyiaran komunitas.

Pemerintah perlu membuat regulasi yang mampu memupuk tumbuh kembang lembaga penyiaran komunitas sebagai bentuk upaya pemenuhan hak dasar warga negara.

6. Digitalisasi

Digitalisasi penyiaran adalah keniscayaan. Cepat atau lambat perubahan teknologi dalam lanskap industri penyiaran akan terjadi. Karena itu, revisi UU Penyiaran perlu merespon perubahan ini. Pemerintah dan DPR perlu menyiapkan formulasi digitalisasi televisi dengan tetap berpegang pada prinsip demokratisasi penyiaran. Teknologi digital, dengan inovasi penghematan frekuensi, tidak serta merta membatalkan Sistem Siaran Berjaringan dan pembatasan kepemilikan. Meski teknologi digital memang bisa mengatasi problem kelangkaan frekuensi yang melandasi pembangunan kedua sistem tersebut, ia tidak bisa mengatasi problem struktural yang lebih mendalam. Teknologi digital tidak bisa melindungi industri televisi lokal dari persaingan tidak setara dengan industri televisi swasta nasional.

Lebih lanjut lagi, penerapan teknologi digital yang dibarengi dengan sistem-sistem sebelumnya bisa menghasilkan surplus kanal, yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi-inovasi lebih jauh. Pemerintah mesti mengawal revisi UU Penyiaran agar bisa membuka ruang kemungkinan ini.


Poin-poin di atas adalah pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi yang perlu segera ditindaklanjuti. Alih-alih berkeluh kesah, Presiden sebenarnya bisa menggunakan kewenangan dan menunaikan tanggungjawabnya dalam memperbaiki wajah penyiaran.

Selain persolan regulasi, langkah paling sederhana yang bisa diambil pemerintah adalah, salah satunya, memastikan KPI bekerja maksimal. Dalam penilaian kami, salah satu penyebab tayangan televisi tidak berbenah adalah karena kinerja KPI yang masih jauh dari harapan. Dalam pengamatan kami selama 22 bulan terakhir, KPI tidak menerapkan mekanisme sanksi yang bertingkat terhadap tayangan televisi yang melanggar aturan P3 SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).  KPI hanya mengulang-ulang sanksi pada tayangan yang telah berkali-kali melanggar, meski sebenarnya ia bisa memberikan sanksi yang lebih berat.

Selain itu, keseriusan Jokowi juga mesti ditunjukkan dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan cita-cita demokratisasi penyiaran. Penghargaan Bintang Mahaputra kepada Surya Paloh sebagai tokoh pers nasional misalnya, telah mengingkari cita-cita ini. Surya Paloh adalah pemilik media yang menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan politiknya. Lebih dari itu, ia juga memiliki reputasi memecat wartawan secara sewenang-wenang. Memberikan penghargaan kepada sosok yang tidak tepat justru membuat keinginan Jokowi ibarat memercik air ke muka sendiri.

Pada peringatan Hari Televisi Nasional 2015 ini, kami menagih komitmen demokratis pemerintahan Jokowi di bidang penyiaran. []

Bacaan Terkait
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna