Ilustrasi: Metavana
Ilustrasi: Metavana
21/04/2015
Rembang dan Keberpihakan Media
Peliputan media yang tak berimbang hanya memperuncing konflik di Rembang. Alih-alih menjernihkan permasalahan, media malah menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
21/04/2015
Rembang dan Keberpihakan Media
Peliputan media yang tak berimbang hanya memperuncing konflik di Rembang. Alih-alih menjernihkan permasalahan, media malah menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Rencana pendirian pabrik semen di Rembang menyita perhatian publik setahun belakangan dengan munculnya penolakan dari warga. Beberapa hari ini, media ramai memberitakan keadaan yang berkaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan warga Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atas pemberian izin PT Semen Indonesia oleh Gubernur Jawa Tengah. Sayangnya, sepanjang kasus ini bergulir, banyak media tidak memberikan informasi yang utuh dan lebih menunjukkan keberpihakan pada satu pihak saja, yakni pihak yang mendukung pembangunan pabrik semen.

Berita-berita tentang konflik ini pun kerap  kali tidak proporsional, parsial, dan hanya di permukaan saja. Padahal, dalam kondisi konflik, berita-berita yang objektif dibutuhkan untuk melihat akar permasalahan secara utuh dan apa yang sebenarnya terjadi. Ada dua hal yang patut menjadi perhatian dalam berita-berita tentang Rembang di media. Pertama, ihwal keberimbangan dan keberpihakan. Kedua, pembingkaian yang dilakukan oleh mediaTentang hal pertama, Remotivi menyayangkan pemberitaan media yang tendensius dan tidak berimbang. Pengabaian problem yang kompleks dengan hanya menulis berita dari satu sisi bisa menimbulkan informasi yang menyesatkan. Pemberitaan hanya dari satu sisi tentu membuat publik tidak mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi di Rembang.

Indikasi ketidakberimbangan bisa dilihat dari, misalnya, berita Jateng Pos Online berjudul “JMPPK Ilegal, Gugatan Cacat Hukum” (30/1/2015). Berita tersebut menulis tentang Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang dianggap bukan organisasi resmi, sehingga gugatan atas izin lingkungan menjadi cacat secara hukum. Namun, untuk membuat kesimpulan ini, Jateng Pos hanya menggunakan sumber dari pengacara PT Semen Indonesia, dan kelompok warga yang menyebut dirinya sebagai Forum Pemuda Rembang (FPR).

Contoh lain juga bisa dilihat dari berita Tribun Jateng Online berjudul “Warga Rembang yang Pro dan Kontra Pabrik Semen Audiensi dengan Komnas HAM” (12/4/2015). Berita tersebut menjelaskan tentang dua kelompok warga yang beraudiensi dengan Komnas HAM. Ironisnya, berita tersebut hanya bersumber dari rilis pers yang dikirim warga yang mendukung pembangunan pabrik semen. Yang fatal, wartawan Tribun Jateng menulis bahwa warga yang menolak pembangunan pabrik semen datang ke Jakarta dengan pesawat. Berdasarkan verifikasi yang kami lakukan, ibu-ibu ini datang dengan menggunakan mobil hasil iuran berbagai pihak. Kemalasan melakukan verifikasi menjadi hal yang patut disayangkan. 

Hal kedua, tentang pembingkaian berita yang diskriminatif. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari berita Republika Online berjudul “Semen Indonesia Edukasi Warga Rembang tentang Green Industry” (4/3/2015) dan berita Suara Merdeka Online berjudul “Ratusan Warga Rembang Kunjungi Pabrik Semen” (4/4/2015). Tidak hanya bersumber dari satu pihak saja, berita-berita tersebut juga menggambarkan industri pabrik semen akan memberikan keuntungan secara sosial dan ekonomi. Dalam berita tersebut, pabrik semen yang akan dibangun dibingkai memiliki wawasan lingkungan, sehingga penambangan yang dilakukan tidak akan merusak lingkungan.

Menurut kami, dalam peliputan konflik seperti yang terjadi di Rembang, media semestinya bisa lebih objektif memotret problem yang sesungguhnya terjadi. Dengan begitu ia bisa memberi ruang bagi setiap argumentasi agar publik bisa membuat putusan rasional berdasarkan informasi yang memadai. Menutupi satu informasi dan membesarkan informasi lain sama artinya dengan menghalangi pandangan publik dari ketidakadilan yang terjadi di depan matanya sendiri. []


Narahubung:

Direktur Remotivi: Muhammad Heychael (085715324144)

Peneliti Remotivi: Wisnu Prasetya Utomo (08170584344)

Bacaan Terkait
Populer
Insiden Media di Tolikara
Kompas dan Front Pembela Islam
Pekerja Media Seluruh Indonesia, Bersatulah!
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?