12/03/2013
Hari-Hari Penuh Jargon
Banyak catatan sejarah yang menunjukkan kalau media di Indonesia tidak pernah benar-benar bebas. Media pasca Reformasi sarat akan kuasa pemilik modal. "Di Balik Frekuensi" menyusuri seluk beluk konglomerasi media, corak industri media di Indonesia saat in
12/03/2013
Hari-Hari Penuh Jargon
Banyak catatan sejarah yang menunjukkan kalau media di Indonesia tidak pernah benar-benar bebas. Media pasca Reformasi sarat akan kuasa pemilik modal. "Di Balik Frekuensi" menyusuri seluk beluk konglomerasi media, corak industri media di Indonesia saat in

Sutradara:
Ucu Agustin

Produser:
Ucu Agustin, Ursula Tumiwa

Editor:
Darwin Nugraha

Sinematografer:
Darwin Nugraha, Affan Diaz

Whoever controls the media, controls the mind!”
-Jim Morrison- 

Di Balik Frekuensi diputar perdana pada 24 Januari 2013. Setelah seminggu tertunda karena banjir ibukota, film dokumenter hasil kerja keras sutradara Ucu Agustin dan kawan-kawan ini disaksikan lebih dari dua ratus pasang mata di salah satu studio bioskop Blitz, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah pemutaran, maju ke depan salah dua narasumber penting film ini: Luviana, jurnalis yang dicabut kontraknya oleh Metro TV karena berinisiatif membentuk serikat pekerja dan mengkritisi ruang redaksi, dan Harto Wiyono, yang bersama Hari Suwandi berjalan dari Porong sampai Jakarta sebagai bentuk protes atas penanganan buruk kasus lumpur Lapindo. Melalui kasus mereka, Di Balik Frekuensi menyusuri seluk beluk konglomerasi media, corak industri media di Indonesia saat ini, selama 144 menit.

Argumen yang dikemukakan pada pertengahan film adalah, betapa terpusatnya industri media di Indonesia saat ini. Melalui serangkaian animasi warna-warni, pembuat film memetakan, bahwa ribuan media yang diakses masyarakat sehari-hari, mulai dari cetak, elektronik, hingga online, ternyata hanya dimiliki dua belas grup media. Industri televisi nasional, khususnya, dimiliki oleh lima orang saja, dan kebanyakan dari mereka punya ikatan kuat dengan partai politik: Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar),pemilik TV One dan ANTV; Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem), pemilik Metro TV; Harry Tanoesoedibjo (mantan Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem yang sekarang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura), pemilik RCTI, Global TV, dan MNC TV; Chairul Tanjung, pemilik Trans TV dan Trans 7; serta Eddy Kurnadi Sariaatmadja, pemilik SCTV dan Indosiar.

Hari-hari penuh jargon pun terjadi. Terkait dengan para narasumbernya, Di Balik Frekuensi secara spesifik mengambil contoh dari Metro TV dan TV One. Keduanya beberapa kali mengkhususkan jam siarnya untuk menyuarakan aspirasi politik sang pemilik. Bayangkan infotainment versi politikus. Redaksi Metro TV dengan rajin meliput kiprah politik Surya Paloh. Mulai dari berita kunjungan-kunjungannya ke lokasi bencana, hinggablocking time kampanye pencalonan diri sebagai presiden. TV One sama saja. Bersama ANTV, stasiun televisi yang dulunya dikenal sebagai Lativi itu menyiarkan langsung ajang pemilihan ketua umum Partai Golkar, di mana Aburizal Bakrie turut berkecimpung di dalamnya.

Advokasi

Sangat kentara kalau Di Balik Frekuensi didesain sebagai advokasi yang mendesak. Aktualitas menjadi kata kunci di sini, mengingat dokumenter ini bergantung pada kasus-kasus yang masih segar dalam ingatan publik. Aktualitas ini yang menjadi titik masuk penonton ke pendirian pembuat film: suara untuk mereka yang dibungkam suaranya.

Advokasi Di Balik Frekuensi terjadi dalam dialektika yang terbilang hitam-putih. Kamera berpihak pada para narasumber, yakni korban-korban yang dirugikan oleh konglomerasi media. Kosagambar film diisi oleh rekaman-rekaman usaha mereka yang memprotes para pemilik media. Di ujung spektrum lainnya, pembuat film menghadirkan gambaran akan pemilik media yang egois. Penyuntingan gambar Darwin Nugraha patut mendapat pujian di sini. Dengan rancak ia padukan footage berbagai siaran berita, sehingga terjelaskan bagaimana pertelevisian kita sekarang berubah fungsi dari sarana informasi, menjadi medan perang ideologi. Sesungguhnya, di balik frekuensi-frekuensi yang konon milik publik, terjadi pertarungan kepentingan milik segelintir elit. Ketika kasus lumpur Lapindo ramai diberitakan, hanya TV One yang membahasakan peristiwa tersebut sebagai “lumpur Sidoarjo”, sementara stasiun televisi lain, termasuk Metro TV, memakai istilah “lumpur Lapindo”. Sebaliknya, ketika aksi protes Luviana menarik perhatian nasional, TV One secara terang-terangan menyatakan dukungannya pada jurnalis Metro TV tersebut dalam acara beritanya.

Melibatkan penonton dalam film ini menjadi penting, mengingat pembuat film menyuarakan perhatian dan dukungan sebesar-besarnya pada para narasumbernya. Perhatian dan dukungan serupa diharapkan tumbuh di benak para penonton. Bagusnya, sikap pembuat film ini didukung oleh bukti-bukti audiovisual yang kuat dan konkret. Latar belakang Ucu sebagai seorang jurnalis menjadi poin plus di sini. Militansinya dalam mengejar momen, yang didukung dengan kerja tim yang solid, sukses mengumpulkan 344footage dari 15 Desember 2011 hingga 25 November 2012. Jumlah yang cukup besar untuk sebuah film dokumenter.

Satu momen berkesan dalam Di Balik Frekuensi adalah saat Ucu mengejar Aburizal Bakrie dalam sebuah acara besar. Ia menembus pengawalan para ajudan untuk bertanya pada Ketua Umum Partai Golkar tersebut tentang aksi protes Hari Suwandi soal lumpur Lapindo. Pihak yang bersangkutan tak ambil pusing. Beliau menganggap Hari bukanlah warga yang terkena lumpur, karena dia  berasal dari desa lain, sehingga protesnya tidaklah valid. Adegan ini nantinya memperoleh tautan yang emosional di penghujung film, ketika Harto Wiyono menyaksikan siaran TV One, di mana Hari menarik protesnya selama ini dan meminta maaf secara publik terhadap keluarga Bakrie. Tidak diketahui kenapa Hari berperilaku demikian. Teks di akhir film memberitahukan, bahwa setelah permohonan maaf publik tersebut Hari hilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Momen berkesan lainnya, dan secara taktis ditempatkan sebagai klimaks film, adalah ketika Luviana berhadapan langsung dengan Surya Paloh, seusai demonstrasi di depan sekretariat NasDem. Pengurus partai mengijinkan mereka masuk, tapi hanya boleh beberapa orang saja. Ucu menyerahkan kameranya pada salah satu rekan Luviana yang diizinkan masuk. Yang tampil kemudian adalah momen yang sungguh menguras emosi: rekaman tanpa putus pengaduan Luviana atas ketidakadilan yang ia alami, yang berpuncak pada janji Surya Paloh untuk bertemu sekali lagi untuk menyelesaikan semuanya. Janji, sayangnya hanya tinggal janji.

Batasan

Pendekatan Di Balik Frekuensi ini bukannya tidak punya batasan. Bagaimanapun juga, setiap cerita penting bukan saja karena apa yang diceritakan, tapi juga karena apa yang tidak diceritakan. Apa yang diceritakan Di Balik Frekuensi adalah bagaimana Luviana, Hari Suwandi, dan Harto Wiyono jatuh-bangun memperjuangkan haknya. Penekanannya pada aspek korban. Dalam beberapa bagian, film ini malah sampai mengglorifikasi korban. Setelah adegan krusial pertemuan Luviana dengan Surya Paloh, film menyorot bagaimana mantan jurnalis Metro TV itu kesulitan menghidupi rumah tangga, karena uang dan waktunya habis untuk aksi dan demonstrasi.

Kesulitan rumah tangga Luviana ini bukannya tak layak diceritakan. Bagaimanapun juga potongan cerita tersebut masih sejalan dengan niatan pembuat film untuk menggalang dukungan. Masalahnya, karena penekanannya pada korban, Di Balik Frekuensi berpotensi menjadi film yang berumur pendek. Satu sampai dua tahun ke depan, muatan film ini mungkin akan masih punya urgensi dan relevansi tersendiri karena aktualitasnya. Nyatanya, kasus Luviana belum menemui kejelasan sampai film ini selesai. Lebih dari jangka waktu itu, diragukan. Film ini terlalu mengglorifikasi korban, kurang berjarak dalam melihat perkara, untuk menjadi sebuah peringatan di masa depan.

Kendala dari penuturan yang mengglorifikasi korban adalah penyempitan sudut pandang. Diskursus berputar di situ-situ saja, seringkali pada simpati untuk korban, dan malah mengabaikan gambaran-gambaran besar yang sejatinya bisa lebih mencerahkan publik lagi.Di Balik Frekuensi tak luput dari masalah ini. Masalahnya, konglomerasi media penting untuk dibahas bukan hanya karena ada korban-korban yang berjatuhan, tapi juga pertanyaan seputar hal-hal yang memungkinkan konglomerasi itu terjadi. Karena begitu sempitnya sudut pandang yang diusung Di Balik Frekuensi, film ini bisa-bisa disalahartikan sebagai kritikan pedas terhadap Metro TV dan TV One belaka.

Agenda yang perlu ditekankan bukan saja bagaimana cara mencari jalan keluar bagi Luviana dan korban lumpur Lapindo, tapi juga bagaimana agar ke depannya, siklus korban ini tidak terulang lagi. Di sini, kerangka historis menjadi penting. Advokasi Di Balik Frekuensi akan jauh lebih kuat–dan lebih lekang waktu–apabila pembuat film mampu menempatkan kasus-kasus narasumbernya dalam gejolak industri media yang sudah-sudah. Pembuat film bukannya tak punya “modal”. Faktanya, banyak catatan sejarah yang menunjukkan kalau media di Indonesia tidak pernah benar-benar bebas. Apabila media pasca Reformasi sarat akan kuasa pemilik modal, media waktu Orde Baru identik dengan tangan besi rezim. Siklus korban ini sudah berlangsung lama, dan tidak ada jaminan kalau ke depannya tidak akan muncul lagi Luviana-Luviana lain. []

Bacaan Terkait
Adrian Jonathan Pasaribu

Jurnalis filmindonesia dan pengurus harian Cinema Poetica.

 

Populer
Insiden Media di Tolikara
Media dan Gelembung Citra Jokowi
Kompas dan Front Pembela Islam
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Fabrikasi Kepanikan: Liputan Media Mengenai “Susu” Kental Manis