21/10/2014
Jurnalisme Televisi dan Heroisme Simsalabim
Buku menarik yang membahas peran jurnalisme TV di hari-hari terakhir kekuasaan Soeharto. Banyak data menarik, namun tak licin dalam membikin kesimpulan.
21/10/2014
Jurnalisme Televisi dan Heroisme Simsalabim
Buku menarik yang membahas peran jurnalisme TV di hari-hari terakhir kekuasaan Soeharto. Banyak data menarik, namun tak licin dalam membikin kesimpulan.

Judul:
Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto

Penulis:
Ishadi SK

Tahun terbit:
2014

Penerbit:
Kompas

Lahir dari rahim Orde Baru, kemudian ikut mengirim rezim tersebut ke liang lahatnya. Begitulah perjalanan industri TV swasta pada akhir 1980an hingga lahirnya Reformasi pada 1998. Ishadi SK merekam masa-masa tersebut melalui buku Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto.

Sebagai seorang yang terlibat sangat dekat dengan konteks dan peristiwa yang ditulis dalam buku ini, pengalaman Ishadi sungguh kaya. Karirnya dalam dunia penyiaran dimulai sebagai reporter TVRI. Ia pernah menjabat sebagai direktur umum TVRI, kemudian direktur jenderal di Departemen Penerangan, sebelum akhirnya ikut mendirikan Trans TV. Lamanya Ishadi berkecimpung dalam dunia pertelevisian membawa keuntungan tersendiri dalam menulis topik ini: perannya sebagai saksi dan pelaku sejarah, hingga kemudahan mengakses dokumen dan mewawancarai narasumber. Namun, keuntungan-keuntungan tersebut bisa juga menjadi salah satu faktor yang melemahkan tesis yang diajukan dalam buku ini.

Diadaptasi dari disertasi doktoralnya di Universitas Indonesia, buku ini berusaha menyorot peran yang dimainkan stasiun TV swasta pada masa-masa kejatuhan Soeharto. Ishadi ingin mengatakan bahwa stasiun TV swasta—khususnya RCTI, SCTV, dan Indosiar—berperan vital dalam menjatuhkan Orde Baru dan mendirikan Reformasi. Langkah mereka disebut Ishadi sebagai pemberontakan terhadap Soeharto, mengingat pemilik stasiun TV ketika itu adalah bagian dari lingkaran Cendana.

“Televisi swastalah yang ikut mendorong terjadinya proses Reformasi … Reformasi yang dipelopori mahasiswa dan berhasil melengserkan Soeharto itu berawal dari kiprah RCTI, SCTV, dan Indosiar yang semakin berani (hal. 127)”, tulis Ishadi.

Saking seriusnya dengan kesimpulan tersebut, Ishadi menuliskannya hingga berulang kali. Misalnya dengan mengutip Peter Gontha, salah satu pendiri RCTI dan SCTV, “Reformasi tanpa televisi swasta tidak bakal ada”, dan Ashadi Siregar, “Lokomotif kebebasan pers di Indonesia sebenarnya adalah televisi swasta (hal. 130).”

Kesimpulan itu tentu bermasalah. Ia menyederhanakan persoalan dan mengabaikan proses panjang yang sudah dikerjakan oleh berbagai elemen pro-demokrasi. Penekanan berulang-ulang terhadap kesimpulan tersebut malah bisa dilihat sebagai upaya politis untuk memposisikan industri televisi sebagai pejuang demokrasi atau keheroikan lainnya. Benarkah demikian?

Lahirnya Jurnalisme TV Swasta

Monopoli informasi adalah modus penyokong kekuasaan Orde Baru. Rezim ini sangat mengerti potensi informasi yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran kritis warga negara. Maka media cetak dikontrol secara ketat oleh Departemen Penerangan, dan TVRI menjadi stasiun televisi tunggal yang bersiaran di seluruh Indonesia hingga akhir dekade 1980an. Proposal pendirian TV swasta bukannya tak ada. Tapi rezim ini takut digerogoti, tentu.

TVRI ketika itu dilarang beriklan. Alasannya pelarangannya tak pernah jelas. Salah satu alasan yang muncul adalah kekhawatiran tumbuh suburnya perilaku konsumtif masyarakat. Namun yang sesungguhnya berlaku dari pelarangan tersebut adalah upaya Orde Baru mengonsolidasikan kekuasaannya dengan masyarakat pedesaan dan Islam untuk mengimbangi oposisi Orde Baru yang berasal dari kelas menengah perkotaan yang makin menguat (Sen dan Hill, 2000). Dengan melarang siaran iklan, Orde Baru bermaksud meredam potensi kecemburuan sosial dari masyarakat pedesaan, sekaligus berusaha melayani aspirasi kelompok Islam yang mempromosikan penolakan atas konsumerisme-hedonisme yang dipicu iklan.

Namun, akibat boom minyak pada 1980an, muncullah kelas ekonomi baru yang berdaya beli. Produk-produk konsumsi pun butuh etalase promosi untuk mendekatkan diri pada calon pembeli. Maka ide pemberian izin stasiun televisi swasta pun tak terbendung lagi. Apalagi, yang mengajukan izin adalah Bambang Trihatmodjo, putera Soeharto. RCTI adalah stasiun televisi yang pertama berdiri, kemudian disusul TPI, SCTV, dan Indosiar. Semua pemilik televisi swasta ini adalah bagian dari lingkaran Soeharto.

Meskipun diizinkan mengudara, stasiun-stasiun televisi swasta ini tidak boleh memproduksi produk jurnalistik. Semua berita diproduksi oleh TVRI—dengan tajuk Dunia dalam Berita yang termasyhur itu—dan di-relay oleh stasiun-stasiun swasta. Ishadi kemudian secara khusus membahas bagaimana stasiun televisi swasta mengakali peraturan ini dan membangun program beritanya sendiri, terutama yang ada di RCTI (Seputar Indonesia), SCTV (Liputan 6), dan Indosiar (Fokus).

Agar tidak mendapat sempritan, “berita” di RCTI pada awalnya adalah liputan obituari pesohor atau pejabat yang meninggal. Tapi, lama kelamaan, RCTI diam-diam menyiarkan liputan kriminal, kecelakaan, dan human interest yang berusaha menghindari formatstraight news (hal. 80). Dengan cakupan Jakarta, program itu diberi judul Seputar Jakarta, kemudian berubah menjadi Seputar Indonesia, seiring dengan dibukanya keran siaran nasional.

Untuk mengantisipasi cekal yang mungkin terjadi, produksi Seputar Indonesia berada di bawah PT Sindo, sebuah rumah produksi di luar RCTI. Jadi, kalau bermasalah, yang terkena imbasnya bukan RCTI, melainkan PT Sindo, begitu Peter Gontha memasang taktik. Cara yang sama juga ditempuh Indosiar dengan memasang badan PT Indomediatama Wartatama untuk memproduksi Fokus (hal. 112). Keberadaan produk berita televisi di luar TVRI ini disambut positif oleh masyarakat pers, yang ditunjukkan dengan editorial di beberapa media cetak seperti Kompas dan Media Indonesia.

Dalam perjalanannya, intervensi pemilik ke dalam ruang redaksi bukannya tidak ada, terutama terhadap berita yang berkaitan dengan keluarga Cendana atau bisnis lain si pemilik. Indosiar sampai membentuk Komisi Siaran yang bertugas untuk menentukan naik atau tidaknya suatu berita. Komisi ini dipimpin oleh pensiunan tentara. Ishadi mencatat sejumlah pembangkangan wartawan Indosiar untuk memastikan berita yang mereka buat bisa naik tayang: dari menyerahkan berita pada detik-detik akhir menjelang siaran, hingga memberi obat tidur di dalam minuman tim Komisi Siaran.

Wartawan sebagai Agen Perlawanan

Ishadi menunjuk jurnalisme televisi yang masih berusia muda itu sebagai aktor yang berperan besar dalam meruntuhkan Orde Baru. Meski berada di dalam iklim tak kondusif yang dibentuk pemerintah dan pemilik media, terdapat individu-individu jurnalis yang membangkang dan berstrategi untuk bisa memproduksi berita kritis sehingga mendorong lahirnya Reformasi. Tesis utama dalam buku ini, terutama berdasar pada  keyakinan Ishadi pada partisipasi aktif individu (agency) wartawan televisi dalam mendorong perubahan.

Lantas bagaimana mengukur peran wartawan tersebut dalam kerja-kerja menumbangkan Soeharto? Menurut saya, kinerja dan ideologi wartawan pertama-tama bisa terpindai dari produk kerjanya, yaitu berita. Namun, alih-alih melakukan analisis yang serius pada berita sebagai tahap awal dalam upaya menunjukkan keberpihakan wartawan terhadap kelompok pro-demokrasi, Ishadi malah menjadikan bab mengenai analisis berita sebagai pelengkap yang tak diperlakukan dengan serius.

Ishadi pertama-tama menempatkan pondasi argumennya pada pandangan-pandangan normatif tentang idealisme wartawan yang dibalut dengan teori peran agensi dalam mendobrak struktur, kemudian baru diikuti oleh kisah-kisah heroisme di ruang redaksi. Kalau saja produk berita pada masa kejatuhan Soeharto yang dianalisis terlebih dahulu, kemudian dikonfirmasi dengan wawancara balik layar, kesimpulan yang ia bangun bisa lebih dipertanggungjawabkan.

Apalagi analisis yang Ishadi lakukan terhadap berita temuannya menunjukkan tidak linearnya produk berita dengan tesis utama yang ia sodorkan. Tidak semua berita menunjukkan keberpihakan pada gerakan pro-demokrasi, karena ada di antaranya yang malah menjadi legitimasi terhadap kekuasaan Orde Baru. Misalnya saja berita-berita yang narasinya menjadi pembenaran tindakan represi tentara atas aksi-aksi mahasiswa (hal. 243-244), atau berita mengenai ketidakpercayaan gerakan Reformasi terhadap pemerintah yang diskursusnya dialihkan menjadi kemampuan Soeharto menyerap aspirasi rakyat—dan ini memberi legitimasi terhadap kekuasaan Orde Baru (hal. 242-247).

Analisis yang ia berikan pun tidak lengkap. Misalnya, pemakaian pita hitam oleh Desi Anwar ketika membacakan berita di RCTI sebagai bentuk protes atas kematian empat mahasiswa Trisakti, atau segmen dialog Ira Koesno di SCTV yang mewawancarai Sarwono Kusumaatmadja untuk meminta Soeharto mundur dengan istilah kiasan “Cabut Gigi”. Ishadi menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sebuah bentuk perlawan, namun ia tidak memberikan analisis yang menjelaskan kenapa pembangkangan tersebut bisa muncul. Pemberontakan wartawan televisi, dalam pandangan Ishadi, seakan muncul tanpa sebab.

Krisis ekonomi dan kebijakan-kebijakan pemerintah, yang oleh Ishadi dijadikan faktor yang memicu pemberontakan, tidak cukup memadai sebagai alasan—ia hanya menjadi konteks, landasan ekonomi-politik yang melingkupi pemberontakan tersebut. Alih-alih memberi gambaran latar belakang atau contoh riwayat tentang perlawanan wartawan televisi, Ishadi malah meminjam riwayat-riwayat perlawanan kritis yang dilakukan oleh wartawan media cetak. Ini ditandai dengan cerita dari Aristides Katoppo (pemimpin redaksi Sinar Harapan), Mochtar Lubis (pemimpin redaksi Indonesia Raya), dan Agil Ali (aktivis pers kampus).

Tanpa mengecilkan peranan wartawan televisi pada era itu, narasi yang dibangun Ishadi melahirkan keraguan adanya kesadaran agenda Reformasi di dalam ruang redaksi stasiun televisi. Insiden “Cabut Gigi”, misalnya, dipandang Ishadi sebagai agenda tersembunyi Ira Koesno (hal. 103). Namun dalam pembahasan lain, peristiwa itu dilihat sebagai ketidaksengajaan: “Ira Koesno … kemudian sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal: menyampaikan pesan agar Presiden Soeharto mundur melalui media yang dimiliki dan dikuasai oleh keluarga Soeharto (hal. 179)”.

Terlepas dari rapuhnya kesimpulan di dalamnya, tapi buku ini kaya akan data yang sangat penting untuk melihat apa yang terjadi pada masa itu. Penyuntingan yang lebih ketat pun harus diperhatikan agar data yang ditampilkan tidak mengulang-ulang, seperti yang tampil dalam beberapa bagian buku ini. Meski dekat dengan apa yang ia tulis, Ishadi abai terhadap logika dan penjelasan proses, sehingga pembaca yang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut kesulitan memverifikasi kebenarannya.

Akhirulkalam, tiga stasiun televisi swasta adalah faktor penentu terjadinya Reformasi di Indonesia. Begitu kesimpulan yang coba dikesankan dari buku Ishadi SK ini. Tesis ini rasanya bisa tidak terlalu keterlaluan, kalau saja Ishadi menyediakan argumen yang lebih matang melalui data yang tepat. Meski itu tak menjamin tiadanya kritik. []


 

Bacaan Terkait
Roy Thaniago
Roy Thaniago menulis dan meneliti hal seputar media, budaya, dan masyarakat. Ia mendirikan Remotivi pada 2010 dan menjadi direkturnya hingga 2015. Studi masternya diselesaikan di Lund University, Swedia, pada bidang Kajian Media dan Komunikasi. Di Jakarta, ia tinggal dengan Plato, seekor pug.
 
Populer
Blokir dan Kedunguan Tata Kelola Internet yang Dipelihara
Mengapa Kita Selalu Salah Memahami Papua?
Logika Purba dalam Memberantas Hoax
Kakek-Kakek Narsis Atawa Kakek-Kakek Ngeres!
Mengapa “No Pic” harus “= Hoax”? (Bagian II - selesai)