Poster film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI"
Poster film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI"
05/10/2017
Menilik Ulang Propaganda dalam Pengkhianatan G30S/PKI
Sebuah ulasan mengenai pembentukan realita dalam film "Pengkhianatan G30S/PKI".
05/10/2017
Menilik Ulang Propaganda dalam Pengkhianatan G30S/PKI
Sebuah ulasan mengenai pembentukan realita dalam film "Pengkhianatan G30S/PKI".

Judul
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI

Tahun
1984

Sutradara
Arifin C. Noer

Produser
G. Dwiyapana

Durasi
271 menit

Seni kerap kali digunakan untuk mengabadikan - dan juga membingkai - peristiwa sejarah. Dari sastra hingga seni rupa, karya seni populer dalam berbagai bentuk telah berbicara mengenai berbagai peristiwa sejarah dan telah melekat dalam ingatan kolektif masyarakat. Rekaman tersebut tentu tidak mungkin bersifat netral, ia juga berisi “panduan” tentang bagaimana cara memaknai kejadian sejarah tersebut.

Namun sejauh ini tidak ada karya yang mampu membentuk ingatan kolektif seperti film. Koordinasi antara aspek audio dan visual dalam film dapat memalsukan realita dengan cara yang belum dapat ditandingi oleh bentuk kesenian lain. Sebuah karya sastra atau seni lukis masih mengandalkan imajinasi pembaca untuk merekonstruksi peristiwa sejarah, sementara film mendikte bagaimana masyarakat melihat, mengenang, merasa, dan menyimpulkan peristiwa yang ditayangkan.

Ingatan kolektif manusia mengenai berbagai peristiwa sejarah, mulai dari Perang Dingin hingga penyaliban Yesus, telah dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai film populer. Lihat saja bagaimana seri film Rambo mempengaruhi pandangan masyarakat tentang Perang Vietnam, atau bagaimana Schindler’s List membentuk cara masyarakat mengenang Holocaust.

Mungkin di Indonesia hanya sedikit film selain Pengkhianatan G30S/PKI yang lebih berperan dalam membangun ingatan kolektif. Jika anda hidup di era sebelum reformasi, besar kemungkinan Anda pernah menonton film ini.  Film ini ditayangkan oleh TVRI setidaknya setahun sekali, dan merupakan tontonan wajib bagi siswa dan pegawai pemerintahan. Film ini telah membentuk ingatan kolektif masyarakat Indonesia tentang sejarah nasional selama hampir lima belas tahun, dan menjadi salah satu topangan utama rezim Suharto hingga kejatuhannya di tahun 1998.

Sejak reformasi, status film ini kerap diserang sebagai alat propaganda dan misrepresentasi sejarah, dan perbincangan mengenai film ini kerap membawa kontroversi. Arifin C. Noer, sutradara dari film ini, merupakan sosok seniman yang dihormati. Arifin sendiri berargumen bahwa ia ingin membuat Pengkhianatan G30S/PKI sebagai film pendidikan dan renungan tanpa “menawarkan kebencian”. Istrinya, aktris Jajang C Noer, mengatakan bahwa Arifin tidak menduga bahwa film ini akan digunakan sebagai alat propaganda. Ia hanya membuat film ini secara apa adanya dengan “data yang ada”, yang tentunya didasari atas buku karya Nugroho Notosusanto, sejarawan kesayangan rezim militer.

Konon, kekecewaan Arifin dengan penggunaan film Pengkhianatan G30S/PKI  membuat ia sempat mempertimbangkan untuk berhenti membuat film. Namun jika kita membaca film ini secara terpisah dari pernyataan Arifin, sulit untuk membayangkan bahwa ia tidak menggarap film ini dengan kesadaran penuh bahwa ia tengah membuat sebuah alat propaganda.

Film Sejarah atau Propaganda?

Arifin mengandalkan berbagai manipulasi kamera, dengan memainkan sudut pengambilan gambar dan close-up, untuk membingkai para tokoh film dengan karakterisasi yang kuat. Misalnya penggunaan sudut gambar yang rendah kerap digunakan untuk mencitrakan keagungan, atau penggunaan close-up yang digunakan untuk mempertegas ekspresi. Pembingkaian karakter ini berjalan dengan sangat alami, tanpa terlalu banyak dialog eksposisi yang dipaksakan, berkat kecerdasan Arifin dan akting yang kompeten.

Namun kecerdasan dalam pembingkaian karakter membawa misi propaganda yang kentara. Kerap kali, berbagai tokoh yang muncul dalam film ini sesungguhnya sangat dua-dimensional. Para jenderal digambarkan sangat dekat dengan sosok fantasi militer sebagai “kepala keluarga Orde Baru” yang tegas dan berwibawa. Penokohan Suharto misalnya, terkesan ideal dan mesianik sebagai pemimpin yang tenang, penuh pertimbangan, dan berwibawa.

Sejak awal, Arifin telah membangun panggung sempurna untuk menghadirkan interpretasi hitam-putih atas insiden yang pelik ini. Rumah para jenderal korban penculikan, dengan detail perabotan yang terukur dan karikatur keluarga yang sakinah, mewakili konsep keluarga inti dan nilai konservatif Orde Baru. Hal ini dikontraskan dengan adegan rapat konspirasi para intelektual PKI di ruang temaram yang dipenuhi asap rokok. Adegan penculikan dan kekerasan yang terjadi di rumah para Jenderal kemudian nampak seperti simbolisasi dari intrusi dan serangan terhadap “nilai kekeluargaan” tersebut.

Namun. bagian paling dikenal dari film ini adalah adegan penyiksaan dan pembunuhan para jenderal di lubang buaya. Memasuki bagian ini, film ini jauh lebih terkesan sebagai fantasi Orde Baru dibandingkan sebuah upaya rekonstruksi sejarah. Demonisasi PKI dilakukan dengan adegan penyiksaan dan eksekusi yang brutal. Para eksekutor digambarkan sebagai sosok non-manusia yang mabuk kekerasan sembari menari dengan iringan musik “Genjer-genjer”. Narasi ini serupa dengan adegan pembukaan film, yang menggambarkan “aktivis PKI” sebagai penista agama yang berani menyerang tempat ibadah dan merusak kitab suci. Banyak bagian dari kisah ini, seperti peristiwa perusakan kitab suci Al-Quran dan penyiksaan jenderal, akhirnya terbukti salah atau tidak berdasar.

Sebagai sebuah karya seni, Pengkhianatan G30S/PKI adalah sebuah pencapaian teknis dan penceritaan, terutama pada zamannya. Pembiayaan film ini, yang disokong oleh rezim Orde Baru, memecahkan rekor produksi termahal Indonesia saat itu. Film ini juga merupakan proyek kolosal yang melibatkan ratusan aktor dan puluhan ribu orang. Ironisnya, kompetensi film ini justru memperberat bebannya sebagai alat misrepresentasi dan simplifikasi sejarah yang menopang rezim.

Film ini mengingatkan saya pada The Battleship Potemkin (1925) karya Sergei Eisenstein, sebuah film yang dipandang sebagai adikarya sekaligus alat propaganda. Seperti Pengkhianatan G30S/PKI, film ini adalah film propaganda dengan penokohan hitam-putih yang sederhana. Namun film ini dipandang sebagai salah satu film terbaik sepanjang sejarah karena penggunaan inovasi teknis, terutama proses editing, yang berhasil menyampaikan efek emosional yang kuat bagi pemirsanya. Pengaruh film ini sebagai alat propaganda revolusioner dipandang sangat kuat, sehingga banyak negara melarang penayangannya.

Salah satu adegan paling dikenang dalam film itu adalah adegan “Tangga Odessa”, yang menggambarkan pembantaian tentara terhadap rakyat sipil. Masalahnya, pembantaian itu tidak pernah terjadi, ia murni merupakan rekayasa Eisenstein. Namun pengadeganan yang sangat kuat membuat adegan ini masuk ke ingatan kolektif masyarakat; ia kerap dibicarakan seperti peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi.

The Battleship Potemkin dan Pengkhianatan G30S/PKI merupakan contoh film propaganda yang sangat berhasil. Mereka masuk dan menyusup ke dalam ingatan kolektif dengan mengandalkan ketrampilan film yang baik. Terlebih, Pengkhianatan G30S/PKI merupakan sebuah upaya propaganda yang sangat terstruktur dari rezim. Pemutaran wajib yang dijalankan selaras dengan doktrinasi pendidikan telah berhasil membentuk ingatan kolektif yang sangat kuat mengenai peristiwa 30 September, bahkan bagi generasi yang sudah sangat jauh dari konteks peristwa tersebut. Ingatan kolektif yang terbangun ini digunakan sebagai salah satu pilar yang digunakan untuk menopang rezim Orde Baru.

Sejak reformasi, pemerintah mulai mencoba mengambil jarak dari film ini. Empat bulan setelah turunnya Suharto, Menteri Informasi Yunus Yosfiah menghentikan penayangan wajib Pengkhianatan G30S/PKI, ia menyebutnya sebagai upaya pembangunan kultus atas Suharto yang tidak selaras dengan semangat reformasi. Namun hantu dari film ini tetap hidup hingga kini, bersembunyi di dalam kenangan kolektif masyarakat. Seiring dengan bangkitnya wacana kebangkitan PKI, panggilan untuk menonton film ini muncul kembali. Panggilan ini dimotori beberapa tokoh, seperti Jenderal Gatot Nurmantyo yang merasa bahwa generasi muda perlu “mengenal kembali sejarah” dengan menonton film ini.

Pengkhianatan G30S/PKI merupakan sebuah karya yang baik, namun kini ia cukup kita pandang sebagai sebuah artefak budaya atau sumber hiburan. Film ini bukan sumber yang tepat untuk mempelajari sejarah, ia dipenuhi dengan kesalahan faktual dan bumbu fantasi Orde Baru. Apabila Pengkhianatan G30S/PKI dianggap memadai sebagai pelajaran sejarah, Anda juga bisa menonton film-film seperti Schindler’s List, The King’s Speech, atau bahkan Rambo. Sejumlah film ini mungkin memuat kadar kebenaran sejarah yang tidak jauh berbeda dengan Pengkhianatan G30S/PKI - dan bisa jadi lebih menghibur. []

Bacaan Terkait
Firman Imaduddin

Lulusan kajian media Universitas Indonesia yang kini menulis dan meneliti di Remotivi. Meminati isu media, antropologi, budaya, dan perfilman. Kerap ditemukan main catur di warung kopi sekitar Rawamangun.

Populer
Di Balik Wangi Pemberitaan Meikarta
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Kekerasan Seksual di Media
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming