26/09/2017
Demokrasi dan Perebutan Klaim Publik di Media
Representasi publik di media kerap kali keliru dan tidak seimbang. Bagaimana cara publik dapat bersuara atas nama dirinya sendiri?
26/09/2017
Demokrasi dan Perebutan Klaim Publik di Media
Representasi publik di media kerap kali keliru dan tidak seimbang. Bagaimana cara publik dapat bersuara atas nama dirinya sendiri?

Judul 
The Media and the Public: “Them” and “Us” in Media Discourse

Penulis 
Stephen Coleman & Karen Ross

Tahun 
2010

Penerbit 
Wiley-Blackwell

Tebal Buku 
vii + 188 halaman

Pemilihan istilah di media adalah perkara yang teramat penting. Dengan istilah, media mempengaruhi banyak orang untuk mendefinisikan dan bersikap atas sebuah peristiwa. Contohnya, sebuah media menuliskan peristiwa di Kampung Pulo sebagai “penggusuran”, media lain menyebut kejadian yang sama sebagai “penataan kembali” atau “relokasi”. Bencana Lumpur Lapindo diberitakan sebagai “Lumpur Sidoarjo”, menutupi nama perusahaan yang bertanggung jawab. Tentu praktik media semacam ini tidak sepele seperti halnya kita menyebut air mineral sebagai “Aqua” dalam perbincangan sehari-hari.

Buku ini diawali dengan mempertanyakan bagaimana media menggunakan—dan menyalahgunakan—kata publik, seperti politikus yang kerap menyatakan mewakili aspirasi dan suara publik. Tentu saja, tak semua orang merasa terwakili oleh politikus dan media. Publik mana yang mereka maksud? Apakah dengan demikian mereka bukan merupakan bagian dari publik?

Menurut Coleman dan Ross—kedua penulis buku ini—siapapun bisa berbicara atas nama publik. Publik bukanlah sebuah entitas yang nyata, namun sebuah ruang untuk diisi (hal. 3). Hal itu terjadi, karena kita terlebih dahulu memiliki konsep akan “publik” sebelum mengetahui dengan pasti siapa atau apa yang dapat disebut sebagai publik. Publik, karenanya, adalah medan kontestasi dimana sejumlah pihak berupaya mendefinisikan publik sesuai keinginan mereka. Apakah dia seorang Presiden yang berkata “Wahai rakyatku, Bangsa Indonesia”, atau para aktivis 1998 yang menyeru rakyat mendesak Soeharto mundur dari jabatannya, semuanya merupakan bagian dari kontestasi tersebut.

Lantas, bilamana konsep publik ini pertama kali muncul? Kapan ia menjadi hal vital dalam wacana politik manapun? Menurut buku ini, media-lah yang berperan besar dalam melahirkan dan mencetuskan konsep “publik”. Publik ada karena media!

Bagaimana Media Menciptakan Publik

Secara historis, sebelum konsep publik diyakini, yang ada hanyalah istilah “kerumunan” (crowds). Kerumunan adalah sekelompok manusia yang berkumpul di tempat umum. Bagi pihak yang berkuasa, kerumunan merupakan ancaman. Kerumunan memungkinkan tindakan kekerasan yang dilakukan orang-orang dalam jumlah banyak. Karenanya, kerumunan selalu dihitung berdasarkan jumlah orang (hal. 11). Semakin banyak, semakin membahayakan.

Ketakutan kelompok penguasa pada kerumunan ini bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan sebuah iman. Iman bahwa kerumunan itu hanya representasi akan sikap yang dipercayai oleh masyarakat lebih luas. Ketika sebuah kerumunan berteriak menuntut kenaikan upah, yang dikhawatirkan kelompok penguasa adalah bahwa semua orang, meski tidak ikut dalam kerumunan, sebenarnya menginginkan hal yang sama.

Iman inilah yang pertama kali melahirkan konsep publik dan kemudian membedakannya dengan “kerumunan”. Apabila sebuah kerumunan terdiri dari sejumlah individu yang berkumpul di satu tempat karena tujuan yang sama, publik dapat berada di mana saja (hal. 12). Yang menjadikan publik penting bukanlah kesamaan tempat, melainkan kesamaan pandangan; sama-sama mengancam penguasa.

Publik memang sama mengancamnya dengan “kerumunan”. Hanya saja dibutuhkan cara yang berbeda untuk menghadapi keduanya. Ketika kerumunan dapat dibubarkan secara represif dengan menggunakan aparat dan larangan berkumpul, publik perlu untuk dibedah dan dipahami. Masalah inilah yang membuat munculnya jasa jajak pendapat publik pertama kali didirikan di Amerika dan Inggris pada tahun 1930 (hal. 15). Menggunakan jajak pendapat, pemerintah Amerika dan Inggris dapat mengetahui kebijakan mana yang akan diterima dan mana yang tidak diterima publik. Pengetahuan ini menghela  pemerintah untuk tidak mengambil tindakan yang menyulut amarah publik.

Hadirnya teknologi komunikasi baru seperti televisi memberikan kelompok penguasa cara-cara baru untuk mengendalikan publik. Publik tidak hanya tambang data yang dapat diekstraksi dan dikuantifikasi, melainkan juga audiens pesan media. Menurut Coleman dan Ross, yang menjadi masalah besar bukanlah publik menerima mentah-mentah pesan media, namun publik hanya dapat memahami dirinya sendiri melalui kacamata media (hal. 27). Apabila media membingkai unjuk rasa sebagai tindakan penuh kekerasan yang merugikan, maka kerumunan itu tidak akan dipahami sebagai “publik yang menyuarakan gagasan bersama”. Publik selamanya terdiri dari individu yang terpisah satu sama lain, alias bersifat virtual belaka.

Memang terdapat beberapa praktik media yang memberi ruang bagi publik untuk ikut bicara. Surat pembaca, menelepon studio, hingga menanyakan komentar orang-orang di tempat umum memperlihatkan betapa demokratisnya media. Meski demikian, hal ini menunjukkan bahwa publik hanya dapat hadir di media dengan tata cara yang ditentukan media (hal. 52). Dalam video vox populi, misalnya, pendapat seseorang hanya dapat tampil selama kurang dari sepuluh detik dan melewati proses penyuntingan terlebih dahulu. Selain waktunya terlalu singkat untuk menyampaikan pesan yang bermakna, media dapat menghilangkan pendapat-pendapat yang dirasa terlalu kontroversial dan memilih pesan yang sesuai agenda media.

Tak ketinggalan, publik kerap kali digunakan sebagai sarana untuk menciptakan atmosfer yang hendak dibangun oleh media (hal. 6). Dalam acara stand-up comedy, para penonton di studio tertawa. Pada tayangan memperingati hari pahlawan, para hadirin berkabung saat mengheningkan cipta. Tak heran media rela merogoh saku untuk penonton bayaran. Penonton bayaran itu adalah representasi imajiner akan publik atau audiens yang lebih luas. Penonton di studio yang tertawa meski lawakan sang komedian tidak ada lucu-lucunya, adalah usaha media menciptakan kesan bahwa acara komedinya menghibur.

Semua hal ini menunjukkan bahwa media merupakan ruang sakral yang tidak dapat dimasuki publik dengan sembarangan (hal. 46). Publik hanya dapat masuk ke dalam ruang sakral media apabila diundang serta mengikuti tata cara yang ditentukan media. Padahal, dalam demokrasi ideal, media merupakan instrumen bagi publik untuk mengamati tindak-tanduk pihak yang berkuasa. Bagaimana cara untuk melampaui problem ini?

Melampaui Demokrasi

Buku ini menyuguhkan dua poin utama dalam upaya untuk menciptakan relasi antara media dan publik yang lebih emansipatif.

Pertama, kita perlu menyadari bahwa upaya untuk mempengaruhi publik melalui media membuat publik menyadari keberadaan dirinya sendiri. Dulu, wacana mengenai publik hanya berputar di antara orang tertentu seperti pemerintah maupun periset politik. Namun ketika Presiden berbicara kepada rakyatnya melalui televisi, televisi membuat penontonya sadar bahwa mereka adalah publik yang mendengar pidato sang Presiden. Dulu orang-orang perlu berkumpul dan membentuk kerumunan untuk menyadari berapa banyak orang yang sepemikiran. Kini, setiap orang menyadari bahwa di luar sana terdapat orang lain yang juga tengah menerima pesan media dan sepemikiran dalam memaknai pesan melalui media.

Kedua, publik perlu mencari cara melawan representasi media yang sarat kepentingan dan keterbasan teknis. Dengan kata lain, publik perlu untuk mengeksplorasi cara-cara baru merepresentasikan dirinya sendiri di luar tata cara media. Kasus William Ferrie, seorang pengemuka serikat buruh di Inggris (hal. 36), merupakan contoh perlawanan ini. Pada 1933, Ferrie diminta untuk berbicara di BBC dalam sebuah tayangan temu wicara. Produser acara tersebut menyunting habis-habisan naskah yang diserahkan Ferrie mengenai eksploitasi kelas pekerja dan kritik terhadap produksi nasional. Meski Ferrie menyetujui penyuntingan naskah tersebut, saat siaran langsung ia dengan segera mengkritik kebijakan BBC yang menyensor pendapat dan melakukan walk-out, menyisakan BBC dengan kebolongan 20 menit waktu siaran yang memalukan.

Bagaimanapun juga, tindakan emansipatif seperti yang dilakukan oleh Ferrie sangat jarang terjadi. Media tidak akan pernah “jujur” menyebarkan informasi yang menunjukkan kesalahan mereka sendiri. Ini merupakan bagian dari praktik media yang bertujuan untuk menjaga kesan normalitas dan legitimasi yang ia miliki.

Sulitnya publik mendobrak masuk ruang sakral media inilah yang membuat banyak akademisi beralih ke internet. Internet dinilai lebih kondusif untuk menciptakan ruang publik yang demokratis (hal. 94). Selain didaulat memudahkan berbagai konten dan sudut pandang untuk mendapat panggung di luar media arus utama, internet juga memungkinkan komunikasi multi-arah untuk terjadi melampaui sekat ruang, sehingga publik dapat terbentuk dengan lebih mudah.

Namun tantangan terbesar internet bukanlah terbukanya keran akses bagi publik untuk bersuara (demokrasi), melainkan bagaimana suara yang bertentangan tersebut dapat terlibat dalam perbincangan yang kondusif (deliberasi). Yang menjadi problem bukan hanya pendapat yang berbeda, namun juga cara menyampaikan pendapat yang berbeda (hal. 113).

Mudah sekali untuk menemui fenomena macam ini pada jejaring sosial, dimana sebuah candaan dapat dianggap sebagai hinaan oleh individu dengan latar yang berbeda. Sama halnya seperti media yang memiliki aturan main dalam menampilkan pesan, setiap orang di internet pun memiliki aturan mainnya masing-masing. Setiap orang di internet berharap tata cara yang ia miliki dimengerti dan dilakukan pula oleh orang lain.

Fiske menyebut fenomena ini sebagai Demokrasi Semiotik (Semiotic Democracy). Ia adalah demokrasi dimana setiap orang menghadirkan pemaknaan yang berbeda dan beragam, yang tidak mungkin terjadi dalam media arus utama (hal. 100). Namun, jenis demokrasi inilah yang justru menjadi hambatan di internet. Setiap individu di internet dapat berkutat dengan pemaknaannya sendiri tanpa mempedulikan sudut pandang dan dunia individu lain. Tak jarang, perbedaan pemahaman ini berujung pada hadirnya sejumlah gaya berkomunikasi di internet yang hegemonik. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan kesenjangan digital (digital divide) di antara pengguna internet itu sendiri. Kesenjangan di mana sejumlah kelompok lebih menguasai penggunaan internet ketimbang yang lain (hal. 115).

Demi membentuk iklim deliberasi yang kondusif, solusi yang ditawarkan buku ini adalah dengan memperluas persoalan dalam literasi media—khususnya internet—itu sendiri (hal. 146). Umumnya, fokus “literasi media” lebih banyak berkutat untuk menjauhi hal-hal yang dianggap berbahaya di internet seperti pornografi atau penipuan. Coleman dan Ross menganjurkan kegiatan literasi media juga harus mengajarkan pada masyarakat  bagaimana caranya berargumen yang baik, bagaimana mencari ruang-ruang yang tepat untuk berpendapat, serta memverifikasi kebenaran di berita. Ketika media massa kerap hanya menggaungkan kembali wacana di media daring, yang perlu dilakukan adalah membentuk “proses komunikasi yang tidak putus-putus” di internet.  Dengan begitu, berbagai sudut pandang yang berbeda saling coba menarik perhatian dan menyanggah satu sama lain. Tujuan dari literasi media baru ini adalah untuk membentuk iklim dimana “publik” dikontestasikan terus-menerus tanpa ada pihak yang sanggup mendominasi makna dari menjadi publik itu sendiri.

Di Indonesia sendiri, berbagai kanal konten daring diklaim menjadi alternatif bagi publik untuk memproduksi wacana di luar perspektif media arus utama.  Masalahnya, pemerataan infrastruktur internet masih jadi pekerjaan rumah kita bersama. Mereka yang tidak mendapat akses, tereksklusi dari arus wacana dan tidak menjadi bagian dari “publik”. Di samping upaya pemerataan infrastruktur internet itu, membekali publik dengan keterampilan untuk berkomunikasi di ranah maya merupakan hal yang krusial untuk menghadapi tantangan zaman digital yang kacau balau ini. []

Bacaan Terkait
Eduard Lazarus Tjiadarma
Lahir di bulan April. Kini menulis dan meneliti media di Remotivi. Meminati studi ideologi, teori kritis, dan perubahan sosial.
Populer
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Soekarno di Balik Jeruji Media Orde Baru
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia
Kebhinekaan ala Televisi