02/12/2016
Melebur Indonesia dalam Pasar Global Melalui Televisi
Sebuah ulasan atas “Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global” besutan Ade Armando.
02/12/2016
Melebur Indonesia dalam Pasar Global Melalui Televisi
Sebuah ulasan atas “Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global” besutan Ade Armando.

Judul
Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global

Penulis
Ade Armando

Tahun
2016

Penerbit
Kompas

Ketika Anda mulai membaca buku ini, Anda tak dapat langsung menemukan hubungan antara pertelevisian Indonesia dengan sistem kapitalisme global, sebagaimana dikesankan oleh judulnya. Dunia televisi Indonesia dan sistem kapitalisme global mulanya dijelaskan secara terpisah. Secara perlahan, Armando menunjukkan relasi yang mengejutkan antara keduanya. Relasi ini sekaligus menandaskan gagasan Armando, bahwa pertelevisian swasta di Indonesia berkembang untuk mengakomodasi ekspansi pasar kapitalisme global (hal. 24).

Kebanyakan perusahaan internasional, yang menjadi punggawa sistem kapitalisme global, menemui beberapa masalah ketika hendak meluaskan pasar di sebuah negara tertentu. Bisa jadi negara tersebut membatasi produk asing, penduduknya memiliki daya beli rendah atau produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi budaya negara tersebut. Solusinya, perusahaan internasional mempengaruhi sikap khalayak negara tersebut (sering disebut cultural takeover) dengan menguasai informasi dan media.

Dari sekian banyak pilihan media, televisi dianggap sebagai sarana terbaik dalam mempengaruhi khalayak dengan sejumlah alasan (Hal. 54). Pertama, televisi memiliki daya pengaruh yang lebih kuat karena menggabungkan elemen audio dan visual sekaligus. Kedua, karena televisi beroperasi sepanjang dan setiap hari, ia merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, dan memungkinkan arus informasi untuk lewat dalam jumlah besar karena perlu dipasok secara rutin.

Yang menarik, menurut buku ini, hanya televisi swasta yang punya jasa dalam proses cultural take-over perusahaan internasional di Indonesia. Hanya televisi swasta yang mampu mengakomodasi kebutuhan kapitalisme global. Lalu bagaimana dengan televisi publik, seperti TVRI?

Kejatuhan TVRI dan Lahirnya Televisi Swasta

Menurut Ade Armando, TVRI pernah memiliki masa keemasan pada tahun 1970-1980. Pada masa tersebut, TVRI dipenuhi tayangan hiburan seperti kuis, program musik dan acara memasak. Bahkan, lebih dari sepertiga tayangan TVRI merupakan film, dan hampir semuanya merupakan film impor.Selain itu, TVRI juga mengalami kemakmuran karena dapat menggunakan jasa iklan sebagai sumber pemasukan—tercatat bahwa 55% pemasukan TVRI berasal dari iklan, yang jumlahnya mencapai Rp 2,4 miliar.

Larangan siaran iklan TVRI pada tahun 1981 oleh Presiden Soeharto barangkali menjadi peristiwa paling dahsyat mengakhiri masa keemasan TVRI. Kebijakan ini diputuskan karena pemerintah Soeharto menilai siaran iklan merangsang gaya hidup konsumtif masyarakat Indonesia terhadap produk impor. Iklan dinilai miskin nilai edukasi.

Hilangnya pemasukan iklan berarti ketergantungan TVRI terhadap pendanaan pemerintah yang jauh lebih kecil. Keputusan Presiden Soeharto untuk mengebiri pemasukan iklan disusul pengurangan kuota program impor menjadi maksimal 20% dari waktu siaran (Hal. 102). TVRI mau tak mau harus memproduksi 80% tayangannya sendiri dengan menggunakan dana yang sangat kecil. Dus, pendanaan pemerintah semakin membuat TVRI berada di bawah ketiak pemerintah. Efeknya, kualitas siaran TVRI semakin amburadul.

Ketika TVRI semakin tidak digemari khalayak, terdapat tiga fenomena yang membuat perusahaan internasional, publik dan pemerintah membutuhkan media massa yang melayani fungsi layaknya TVRI.  

Pertama, kala itu Indonesia malah dilanda kenaikan arus budaya asing melalui media lain. Kaset bajakan berisi musik asing beredar luas karena absennya UU Hak Cipta. Radio bangkit sebagai media alternatif bagi perusahaan asing untuk mengiklan pasca dikebirinya TVRI. Penayangan Film barat meningkat di bioskop. Selain itu, perkembangan teknologi satelit dan antena parabola yang dapat menangkap siaran asing dan sanggup dibeli secara perorangan.

Kedua, pemerintah Soeharto mulai mengambil sikap yang berbeda terkait konsumerisme. Pemerintah Soeharto menyadari pertumbuhan ekonomi justru diperoleh melalui pungutan pajak dari kaum menengah di kota-kota besar, dan gaya hidup tersebut membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai dukungan. Ketiga, Indonesia memang tengah meleburkan diri lebih jauh ke dalam ekonomi pasar global melalui rangkaian deregulasi yang membuka pintu investasi asing ke Indonesia (hal. 142).

Berdasar ketiga faktor di atas, sebuah media baru sangat dibutuhkan untuk melayani kebutuhan perusahaan internasional, publik dan bahkan pemerintah Indonesia sendiri. Alih-alih merevitalisasi TVRI, pemerintah justru mengizinkan pendirian stasiun televisi swasta di Indonesia. Pendirian televisi swasta tersebut sama sekali tidak berdasarkan rencana strategis pemerintah, namun semata petualangan bisnis lingkaran pertama Presiden Soeharto. Dua stasiun televisi swasta pertama di Indonesia misalnya, didirikan oleh anak Soeharto sendiri: Bambang Tri mendirikan RCTI pada 1987, sedangkan Siti Hardiyanti Rukmana mendirikan TPI pada 1990.

Bertentangan dengan sikap untuk menghentikan siaran iklan enam tahun sebelumnya, stasiun televisi swasta diberi kemudahan untuk menyiarkan iklan sebanyak 20% dari jumlah waktu siaran tiap harinya. Dengan demikian, kebutuhan kapitalisme global untuk dapat menggunakan media yang mengiklankan produk mereka terpenuhi.

Seiring berjalannya waktu, jumlah stasiun televisi yang mengudara bertambah banyak, dan jumlah belanja iklan di televisi meningkat dengan sangat pesat pula. Pada 1990, angka belanja iklan di televisi adalah 51,12 milyar rupiah. Angka tersebut meningkat dengan sangat pesat menjadi 2,678 triliun rupiah pada 1997 (hal.161), dan mencapai 57,186 triliun pada tahun 2012 (hal.165). Televisi juga terbukti menjadi media dengan penetrasi tertinggi di masyarakat (hal. 169), yang mencapai 91,7% rakyat Indonesia pada 2012. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan radio (18.6%) dan Koran/majalah (17,7% ).

Televisi Swasta dan Kapitalisme Global

Dengan demikian, kehadiran televisi swasta melayani kebutuhan kapitalisme global yang hendak menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk impor ketika tidak ada sarana media lain yang memadai. Namun, menurut Armando, pendirian televisi swasta tidak hanya menguntungkan kapitalisme global dengan menjadi media iklan produk mereka. Artinya, kapitalisme global dalam dunia televisi tidaklah hanya urusan memasarkan produk perusahaan internasional. Dalam buku ini, Armando menengarai sejumlah keuntungan kapitalisme global melalui privatisasi pertelevisian di Indonesia, yakni melalui; pertama cara pengelolaan televisi; kedua pembukaan afiliasi bisnis dengan perusahaan internasional, serta; ketiga, impor konten asing.

Sebuah stasiun televisi swasta yang baru berdiri perlu belajar bagaimana stasiun televisi dapat berjalan dan bertahan. Untuk itu, pengelola stasiun televisi memilih untuk menggunakan metode-metode yang diketahui sudah berhasil sebelumnya. Pendirian stasiun televisi swasta di Indonesia niscaya diikuti dengan upaya mempelajari model-model pengelolaan stasiun televisi swasta di negara lain. RCTI, misalnya, mendatangkan setidaknya 18 tenaga profesional dari Amerika Serikat untuk memandu cara mengelola televisi swasta pada tahun-tahun awal pendiriannya (hal. 180).

Problemnya, mengambil cara Amerika Serikat dalam mengelola televisi memiliki beberapa dampak negatif, terutama pada penonton. Contoh peniruan tatacara pengelolaan di televisi swasta Indonesia adalah penempatan iklan pada jam tayang sebuah program yang meniru gaya televisi Amerika.

Efeknya, sebuah tayangan harus disunting sedemikian rupa sehingga tidak menganggu kondisi psikologis penonton untuk mencerna iklan yang mendadak hadir dalam sebuah tayangan (hal. 39). Penonton akhirnya tidak dapat mencerna informasi yang ditayangkan secara mendalam, bahkan ketika tayangan yang ditampilkan bersifat serius. Oleh karenanya, bagi Armando, televisi swasta tidak menggugah daya kritis penonton karena kewajiban mengakomodasi kebutuhan pengiklan. Pada sisi lain, hilangnya daya kritis ini klop dengan sifat konsumtif yang menguntungkan bagi kapitalisme global sendiri.

Keuntungan kedua bagi kapitalisme global adalah bahwa privatisasi pertelevisian diikuti dengan kebutuhan sejumlah industri lain untuk menopangnya—salah satunya adalah industri periklanan. Perlu diingat bahwa pasca 1970, TVRI tidak lagi menyiarkan iklan. Dalam konteks ini, seluruh kebutuhan akan iklan di televisi otomatis berasal dari televisi swasta. Data dalam buku ini menunjukkan bahwa 8 dari 10 perusahaan periklanan terbesar di dunia (Per tahun 2000) memiliki perusahaan periklanan di Indonesia yang berafiliasi dengan mereka (Hal. 247). Meskipun terdapat sejumlah perusahaan periklanan lokal, kesuksesan mereka tak seberapa dibandingkan dengan perusahaan periklanan internasional yang mempunyai klien-klien besar pula.

Terakhir, kebutuhan televisi swasta akan program siaran dapat diakomodasi pula oleh penyedia konten asing. Pasalnya, ongkos membeli konten asing lebih murah ketimbang ongkos memproduksi konten atau program sendiri. Pada masa awal pendirian televisi swasta, program yang diproduksi sendiri memakan biaya Rp 40 juta, sedangkan sebuah film seri impor dari Amerika Serikat hanya seharga Rp. 4-6 juta (Hal. 183). Data dari tahun 1991 hingga 2002 memang menunjukkan bahwa praktik mengimpor tayangan dari AS ini semakin menurun. Namun, jumlah program yang diimpor secara keseluruhan dari negara lain—seperti India atau Taiwan—justru meningkat (Hal. 187). Hingga saat ini,  pemerintah masih menerapkan pembatasan tayangan impor di televisi, namun dengan bertambahnya stasiun televisi swasta berarti bertambah pula stasiun televisi yang dapat membeli tayangan impor.

Menerka Masa Depan

Sebagai sebuah analisis ekonomi-politik, buku ini berhasil menghubungkan bagaimana kapitalisme global mengambil keuntungan dari privatisasi pertelevisian di Indonesia. Analisis ekonomi-politik buku ini menjadi penting mengingat banyak khalayak masih memandang tampilan budaya asing di televisi melalui kacamata moral yang dapat terpeleset menjadi teori konspirasi akan konspirasi global untuk melemahkan akhlak dan menggerus identitas nasional. Bagi penulis buku ini, proses privatisasi yang terjadi adalah bisnis semata, dan sebagai konsekuensi semua motif yang menggerakkan proses tersebut perlu dilihat dari kacamata untung-rugi bisnis.

Lebih jauh, buku ini mungkin mengantarkan beberapa pertanyaan pada kita; apakah fungsi televisi swasta sebagai instrumen kebutuhan kelas menengah ke atas, sebagaimana ditulis oleh Armando, masih berlaku hingga sekarang? Pun dengan kehadiran teknologi internet, apakah kapitalisme global masih membutuhkan perantaraan televisi swasta untuk melakukan cultural take-over?

Meneruskan pembacaan buku ini pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut hemat saya, penting untuk melihat kaitan antara rakyat Indonesia dengan kapitalisme global sendiri. Televisi swasta hanyalah sebuah perantara di tengah gegap gempita teknologi new media. Mengkaji perubahan tersebut berarti mengambil alih baton reli dari apa yang telah berhasil dicapai dalam buku ini. []

Bacaan Terkait
Eduard Lazarus Tjiadarma
Masih berupaya menyelesaikan studi kajian media di Universitas Indonesia sembari berkecimpung di Remotivi. Selain bergumul dengan isu media, ia juga mendalami teori kritis, kajian budaya dan filsafat.
Populer
Ketika Jurnalis Tertipu
Lintang Ratri: Ada Eksploitasi Anak dalam Sinetron Televisi
Ketika Kekerasan “Direstui” dalam Sinetron Remaja
Soeharto, sang Pahlawan Buatan Media Massa
Perilaku Netizen di Media Sosial