30/06/2016
Media dan Pergeseran Otoritas Ulama
Perkembangan teknologi dan media mempunyai peran sangat besar dalam memengaruhi corak kehidupan keagamaan. Salah satunya, dalam mengubah peran dan otoritas agama para ulama.
30/06/2016
Media dan Pergeseran Otoritas Ulama
Perkembangan teknologi dan media mempunyai peran sangat besar dalam memengaruhi corak kehidupan keagamaan. Salah satunya, dalam mengubah peran dan otoritas agama para ulama.

Judul:
Ulama & Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia

Penulis:
Jajat Burhanuddin

Penerbit:
Mizan Publika, Jakarta

Tahun:
2012

“Belajar agama kok dari Google?” demikian sindiran yang umum dilontarkan pada orang yang mengakses informasi agama melalui mesin pencari. Sebenarnya kasus ini bukanlah kasus yang khas. Berpuluh tahun lalu, ketika mesin cetak mulai digunakan dan buku-buku agama diterbitkan, ekspresi serupa juga muncul “Belajar agama kok dari buku, bukan dari kitab!”

Disertasi Jajat Burhanuddin di Leiden University, yang dibukukan dengan tajuk Buku Ulama & Kekuasaan, menggambarkan bagaimana media berpengaruh terhadap otoritas agama di Indonesia. Buku ini befokus pada fase ketika industri cetak (print capitalism) dan media cetak mulai masuk dan menjadi marak di Nusantara dan menciptakan relasi yang dialektis dengan otoritas keagamaan yang sebelumnya dimonopoli oleh ulama.

Sebenarnya, buku ini bukan karya pertama yang membahas pengaruh teknologi dan media terhadap otoritas ulama. Beberapa sarjana sebelumnya sudah mengkaji hal ini.  Francis Robinson, misalnya, menulis Technology and Religious Change: Islam and The Impact of Print pada 1993. Tulisan Dale Eickelman dan J.W. Anderson Print, Islam, and The Prospect of Civil Pluralism pada 1997 juga patut dicatat dalam hal ini. Buku ini juga bukan tulisan pertama yang menyinggung hubungan ulama Indonesia dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada 2007, Nadirsyah Hosen menulis soal “Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai” (dalam Greg Fealy and Sally White (ed), 2007). Namun, harus diakui buku ini adalah karya pertama yang secara komprehensif membahas pengaruh media dan teknologi cetak terhadap otoritas ulama dalam sejarah Indonesia.

Studi Burhanuddin ini mengulas tentang bagaimana ulama membangun dan mempertahankan otoritas di tengah berbagai kondisi dan berbagai ancaman terhadapnya. Dengan kata lain, isu yang sentral dalam buku ini adalah “argumen historis dan mekanisme yang ditempuh para sarjana Muslim ini untuk terus berperan penting di tengah kehidupan umat Islam di dunia modern”. Sebenarnya banyak sekali yang disajikan buku ini, namun tulisan ini mencoba fokus pada bagian yang menyinggung peran media dalam mengubah otoritas mapan yang diemban para ulama.


Sejak awal masuk dan persebaran Islam, sampai berabad-abad sesudahnya, ulama hampir selalu menjadi aktor tunggal dalam menentukan dan membentuk wacana dan corak keislaman di Nusantara. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa, di masa kerajaan Islam pra-kolonial, peran penting ulama ini mendapat legitimasi politis dengan diformalkannya jabatan kadi (qadi) dan syaikhul Islam yang bertugas menegakkan dan mengawasi pelaksanaan aturan Islam, memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam, dan memperkuat Islam di kerajaan. Karenanya, ulama hidup sebagai elite agama dan menjadi bagian dari elite yang berkuasa di kerajaan (hal. 11-15).

Semenjak fase kolonial, para ulama mulai menepi dari pusat kota dan daerah pesisir ke pedesaan-pedesaan di pedalaman. Karena kehilangan legitimasi politik, mereka mulai membangun fondasi institusionalnya sendiri dengan mendirikan lembaga pengajaran Islam semacam pesantren, dayah, surau, dan lainnya. Model pengajaran pesantren ini menjadi dasar bagi pembentukan peran ulama sebagai lembaga otoritatif dalam menerjemahkan dan menentukan ajaran dan praktik keberagamaan umam Islam selanjutnya (hal. 203).

Meski seorang santri mempelajari khazanah kitab karangan ulama-ulama klasik, namun tradisi lisanlah yang memegang peran signifikan di pesantren. Pertama, karena ulama dianggap sebagai pengemban pengetahuan agama yang berasal dari jejaring ulama sebelumnya. Kedua, tradisi ini menjadi jaminan bahwa pengetahuan yang sampai pada santri bukanlah hasil proses otodidak. Dua sebab ini menjadikan penjelasan lisan oleh ulama menjadi kebutuhan mutlak. Otoritas ditegakkan berdasar transmisi keilmuan secara lisan dari guru-guru mereka, yang apabila diurut terus, akan sampai pada pengarang kitab, pendiri madzhab, atau bahkan Nabi Muhammad sendiri. Dalam tradisi pesantren, hal ini dikenal sebagai sanad keilmuan. (hal. 351-352)

Penggunaan teknologi cetak di dunia Islam, pada awalnya, menyokong proses yang sudah mapan ini. Dalam kasus Indonesia, peristiwa ini bermula dengan didirikannya percetakan di Kairo, Mesir, pada dasawarsa 1880an yang mencetak karya-karya Syaikh Nawawai al-Bantani—seorang ulama asal Banten yang bermukim di Makkah—yang kitab-kitabnya banyak digunakan di pesantren-pesantren. Selain itu, sebuah percetakan di Makkah, yang didirikan pada 1884, menjadikan kitab-kitab berbahasa Melayu (dengan aksara Arab; di kalangan pesantren lebih dikenal sebagai tulisan pegon atau Arab-Melayu) sebagai satu bagian penting dalam bisnisnya. Proses produksi kitab-kitab cetakan Timur Tengah ini berkontribusi besar bagi meluasnya transmisi pengetahuan Islam di Nusantara dan memberi kesempatan besar bagi ulama Nusantara untuk memperbanyak pembaca dan meningkatkan otoritas mereka di tengah Muslim Nusantara (hal. 122-127).

Namun, teknologi cetak punya wajah ganda. Reformisme dan gagasan pembaharuan Islam yang digagas triumvirat Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha berhembus dari Kairo pada akhir abad ke-19. Surat kabar menjadi corong penyebaran gagasan-gagasan reformisme yang justru menantang otoritas mapan ulama.

Gagasan reformis dibawa ke Nusantara terutama oleh pelajar-pelajar Nusantara di Timur Tengah (terutama Makkah dan Kairo) yang kembali ke daerahnya. Persebaran gagasan ini semakin diperkuat oleh masuknya media cetak asal Timur Tengah yang menjadi langganan bacaan para pelajar tadi. Beberapa tokoh terkemuka, seperti K.H. Ahmad Dahlan dan para pendiri Persatuan Islam (Persis) misalnya, tercatat berlangganan majalah al-Manar yang diinisiasi Rasyid Ridha, bahkan menjadikannya bahan diskusi.

Gagasan reformasi ini kemudian dikembangkan secara mandiri oleh muslim reformis Nusantara. Selain melalui institusi-institusi pendidikan yang baru didirikan (sekolah yang mengadopsi sistem Barat dan meninggalkan model pesantren/surau/dayah), pemikiran ini terutama juga disebarluaskan melalui media cetak yang mereka gagas sendiri. Hal ini sesuai dengan seruan Abduh bahwa umat Islam harus mengadopsi modernitas dan memanfaatkan perangkat-perangkat modernitas demi kepentingan kemajuan dan kejayaan mereka sendiri. (hal. 260).

Penerbitan al-Imam, majalah Islam berhaluan reformis pertama Asia Tenggara yang pertama terbit pada 1906, menjadi tonggak awal usaha penyebaran gagasan ini. Majalah ini diinisiasi oleh Thaher Djalaluddin, seorang pelajar Minang di Makkah yang, karena tertarik pada gagasan Abduh dan Ridha, memutuskan untuk belajar ke Kairo. Penerbitan ini kemudian diikuti kemunculan surat kabar lain dengan haluan serupa.

Mesin cetak dan media cetak, dengan begitu, menjadi satu ciri utama yang menandai kemunculan reformisme Islam. Burhanuddin bahkan tak segan menarik kesimpulan: mesin cetak “berperan dalam mengubah wajah Islam Asia Tenggara pada awal abad ke-20” (hal. 285). Penggunaan media cetak, beserta reformasi sistem pendidikan dan berbagai upaya lainnya, mengakibatkan ulama tradisional tak lagi dianggap sebagai satu-satunya pemegang otoritas Islam. Tokoh-tokoh muslim baru—kaum reformis—mulai terlibat dalam mendefinisikan Islam di Nusantara. Fenomena yang menunjukkan tren ini misalnya adalah kemunculan kolom khusus pemberian fatwa keagamaan di berbagai majalah dan koran Islam kala itu. Pertanyaan keagamaan yang sebelumnya hanya diajukan kepada ulama pesantren, kini juga dimintakan kepada agamawan reformis yang redaktur koran/majalah.

Pengetahuan Islam yang sebelumnya hanya bersumber dari kitab klasik berbahasa Arab dan dikaji secara eksklusif dalam bimbingan ulama pesantren, serta tradisi lisan yang sudah begitu mapan sebagai metode transfer pengetahuan selama berabad-abad, mendapat tantangan serius dari bacaan-bacaan yang dihasilkan mesin cetak. Seiring dengan maraknya penerbitan buku agama berbahasa Melayu dan bahasa daerah, khalayak lebih luas semakin dimudahkan dalam mengakses pengetahuan agama, tanpa harus pergi dan menetap di pesantren. Kini, masyarakat bisa menemukan buku, majalah, dan koran yang membahas atau menyinggung persoalan agama di toko-toko buku, perpustakaan-perpustakaan, dan tempat lain yang sebelumnya hampir tak pernah dianggap dan dihubungkan dengan kajian Islam. Pembacaan hadits dan tafsir bisa ditemukan tidak hanya di pesantren dengan didampingi ulama, tetapi juga di rumah dan sekolah-sekolah (hal. 318)

Seiring hal-hal tersebut, pamor kelompok reformis dan gagasan mereka kian meningkat. Masifnya ekspansi gagasan-gagasan mereka, diiringi dengan penggunaan perangkat modern yang menyokongnya, memunculkan khalayak yang memahami ajaran Islam melalui pembacaan mandiri. Mereka lebih akrab dengan corak keberagamaan reformis, dibanding corak tradisionalis ala ulama. Kelompok terakhir ini kebanyakan adalah kelas menengah urban yang berprofesi sebagai pedagang atau pegawai (ambtenaar) berpendidikan Barat (hal. 311).

Semua ini, menurut Burhanuddin, berkontribusi bagi munculnya ruang publik yang memungkinkan kaum muslim dari berbagai latar belakang terlibat dalam merumuskan Islam. Tercatat bahwa polemik, perdebatan, diskusi, dan persaingan menjadi ciri utama perkembangan Islam pada awal abad ke-20 (hal. 317). Lebih jauh, ruang publik ini semakin lama semakin berkembang sehingga persoalan-persoalan yang dibicarakan bukan lagi urusan agama an sich, tetapi juga mulai menyangkut persoalan ekonomi dan sosial politik—meski hal-hal tersebut tetap dihubungkan dengan agama.

Pada tahun-tahun berikutnya, pihak yang terlibat dalam ruang publik ini bukan hanya pelajar Indonesia berpendidikan Timur Tengah, tetapi juga cendekiawan-cendekiawan berpendidikan Barat yang mempelajari Islam, seperti Soekarno atau Natsir. Berbagai gerakan Islam dengan beragam tendensinya juga muncul. Mulai dari gerakan yang fokus pada perbaikan sosial-ekonomi secara moderat seperti Muhammadiyyah, sampai yang mengelaborasi ideologi politik mutakhir, seperti Islam-Kiri ala Hadji Misbach dengan Islam Bergerak dan Medan Moeslimin sebagai medianya.

Namun, para ulama yang merasa digerogoti pengaruhnya tidak diam saja melihat fakta ini. Menyadari bahwa gelombang perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan, para ulama mulai mengakomodasi cara-cara baru untuk mempertahankan corak Islam-tradisionalis yang mereka yakini dan otoritas agama yang mereka miliki. Sebagaimana Muhammadiyyah yang mengadopsi cara-cara misionaris Kristen dalam menandingi pengaruh mereka, para ulama juga meminjam cara-cara kelompok reformis dalam menghadapi dan menahan pengaruh mereka.

Hal pertama yang diadopsi adalah pembentukan organisasi modern untuk memudahkan perjuangan mereka dalam bidang lain. Meskipun cukup terlambat, pada 1926 berdirilah organisasi yang mewadahi para ulama, khususnya yang ada di Jawa, yaitu Nahdlatul Ulama/NU (Kebangkitan Ulama). Mereka juga mulai melakukan upaya-upaya perubahan lain, seperti reformasi sistem pendidikan, dengan memperkenalkan sistem madrasah ke dalam pesantren, dll.

Menyadari media cetak adalah senjata yang ampuh dalam penyebaran ide, para ulama mulai membentuk wacana tandingan terhadap kelompok reformis. Beberapa karya yang coba mempertahankan otoritas ulama dan ideologi ahlus sunnah wal jamaah yang mereka yakini, mulai ditulis dan diterbitkan, baik dalam bahasa Arab maupun Melayu. Di antaranya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy’ari, pemimpin tertinggi NU ketika itu, atau Di Seputar Masalah Ijtihad dan Taqlid yang ditulis Mahfudz Shiddiq.

Jika sebelumnya, ulama tampak dirugikan dengan kemunculan teknologi cetak, masa-masa ini ditengarai Burhanuddin sebagai fase ketika “teknologi cetak justru memberikan ulama sebuah keragaman dan kemungkinan untuk mempertahankan, meningkatkan, bahkan memperkuat otoritas keagamaan mereka dengan cara dan gaya yang baru namun tetap khas” (hal. 366).

Dalam hal ini, teknologi cetak juga berfungsi memperkuat jaringan ulama yang tengah muncul. Burhanuddin lagi-lagi berargumen bahwa mesin cetak berperan dalam pembentukan suatu komunitas ulama “yang dibayangkan” (imagined community dalam istilah Ben Anderson) di Indonesia. Bukan hanya membentuk, media cetak nyatanya berperan dalam memperkuat otoritas yang bekerja dalam komunitas ini. Ia pun turut mengembangkan dan membentuk faksi utama yang terlibat dalam perumusan Islam untuk muslim Indonesia sampai beberapa puluh tahun setelah itu.

Pada awal abad ke-21 ini, kita menyaksikan globalisasi dan perkembangan teknologi media mengakibatkan ulama dan otoritasnya menghadapi tantangan serius. Barangkali jauh lebih serius ketimbang pada awal abad ke-20. Lalu, bagaimana peran ulama di abad media digital ini? Kajian Burhanuddin memang tak mencakup wilayah baru ini. Namun, kajian ini membuka ruang dan memberikan kesempatan bagi penelitian lebih lanjut. Ketika sebagian orang bahkan merasa cukup mempelajari agama dari situs-situs yang mereka temui di dunia maya, pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir atas otoritas ulama dewasa ini tentu perlu dikaji lebih dalam. []

Bacaan Terkait
Muhammad Nashirulhaq

Mahasiswa FISIP UIN Jakarta. Meminati Kajian Islam dan Ilmu Sosial.

Populer
Ketika Jurnalis Tertipu
Ketika Kekerasan “Direstui” dalam Sinetron Remaja
Soeharto, sang Pahlawan Buatan Media Massa
Perilaku Netizen di Media Sosial
Usulan Remotivi atas Calon Komisioner KPI 2016-2019