Membicarakan televisi Indonesia hari ini, sudah barang tentu adalah membicarakan media massa di Indonesia. Dan membicarakan media massa di Indonesia, bukanlah suatu hal yang terpisahkan antara media dan massa itu. Mencoba menggabungkan keduanya bukanlah sesuatu yang mudah. Keduanya seolah minyak dengan air, bukan ikan dengan air, atau minyak dengan kompor, misalnya.

Sejarah media dan sejarah massa, sebagaimana banyak hal terjadi di Indonesia, tidak berada dalam suatu proses yang linear. Kita hanya mengerti mengenai urutan gelombang dari Alvin Toffler yang membagi perkembangan peradaban manusia ke dalam tiga gelombang (fase pertanian, fase industri, dan fase informasi), namun sulit menemukan padanannya di negeri yang sudah menyatakan kemerdekaannya lebih dari setengah abad ini.

Televisi di Indonesia dirancang oleh Soekarno sebagai gagasan yang tergesa atas perhelatan Ganefo (The Games of the New Emerging Forces) pada 1962, dan atas gengsi megalomaniannya. Munculnya televisi-televisi swasta di Indonesia pada era Soeharto, diawali oleh munculnya peluang dari kekuasaan, hingga memungkinkan lahirnya RCTI. Susul menyusul yang lain, dengan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia, yang entah di mana pendidikannya) dan kemudian SCTV, tetapi tetap saja tidak mengisyaratkan sebuah pertumbuhan, melainkan kompetisi periferal dalam lingkaran kekuasaan yang berpusat pada Soeharto, lebih khusus lagi anak-anaknya.

Pertumbuhan industri di Indonesia, pada situasi Orde Baru, adalah pertumbuhan yang bersifat eksploitatif, dan bukannya sesuatu yang bersifat eksploratif atau oleh karena proses-proses alamiah dari munculnya perjalanan bangsa. Munculnya berbagai televisi swasta, tidak mengindikasikan pertumbuhan perekonomian, apalagi pertumbuhan keberadaban masyarakat yang terbimbing, karena ia lebih merupakan permainan kepentingan dari orang-orang yang berada dalam lingkar kekuasaan.

Proposal mengenai sejarah televisi, dengan demikian, secara filosofis dan teoritis, tidak pernah mampu menjelaskan, mengenai apa kegunaan dari keberadaannya. Mereka hanya lahir karena kesempatan kekuasaan berkompromi (atau dikompromikan).

Bahwa pada perkembangannya, dunia televisi swasta menjadi lebih berpihak pada industri dan pemilik modal, adalah karena pertumbuhan liarnya, dan pemerintah pun hingga kini, terbuktikan tak mampu melakukan pengawasan, pembinaan, dengan berbagai regulasi yang pernah dilahirkannya.

Mengapa diperlukan pengawasan dan pembinaan atas hal itu?

Media massa, apalagi berwujud media visual yang bersifat masif, kita kenali mempunyai tingkat penetrasi tertinggi dibandingkan media-media lainnya (yang terendah adalah buku). Tingkat penetrasi, artinya tingkatan dalam mempengaruhi publik. Tingkatannya yang tinggi, artinya memiliki peranan penting: menjadi "buku panduan kita hari ini" bagi masyarakatnya. Meminjam istilah Garin Nugroho (1993), televisi adalah sastra kita hari ini. Ia menjadi referensi tunggal; satu-satunya acuan dan perbincangan kita hari-hari ini.

Pada sisi itu, jika dikatakan media adalah kekuatan demokrasi yang keempat, maka hal itu menyodorkan fakta, bahwa media juga bisa menjadi pilar kekuasaan yang keempat, dan bisa menjadi tiran yang keempat pula.

Kemudian, ketika masuk dalam perhitungan industri padat modal, yang terjadi adalah penelikungan peran, karena teori mengenai keseimbangan civil society-state-capital(publik-negara-korporasi) itu, menjadi lebih miring ke arah kanan. State, atau negara (baca: pemerintah), yang mestinya menjadi mediator, moderator, antara kepentingan rakyat dan pasar, pada akhirnya lebih berpihak pada kepentingan pasar, atau lebih tepat lagi, bertemunya kepentingan pragmatis antara pelaku pemerintah dan pelaku pasar.

Perselingkuhan keduanya itu, tentu mengakibatkan pengkhianatan pada sisi lain. Rakyat menjadi tidak penting, dan karena itu, pengabaian atas keberadaan UU Penyiaran 2002 menjadi keniscayaan. Hak-hak publik diciderai, karena pada akhirnya yang bernama industri televisi tumbuh dengan logikanya sendiri, termasuk bagaimana ia harus mempertahankan eksistensi. Pada sisi itu, berbagai aturan yang ada menjadi tidak berarti. Termasuk misalnya, lembaga kontrol pemakaian ruang publik untuk kepentingan komersial pun, menjadi seolah tiada. Pernahkah ada yang menghitung, bahwa iklan-iklan komersial di televisi itu melanggar aturan UU Penyiaran, melebihi ambang batas 20%? Bagaimana penegakan hukum dan sangsinya?

Maka, bayangkanlah, Indonesia yang beragam etnis, negeri kepulauan, disodori oleh media televisi yang berpusat di Jakarta, dengan segala manifestasi dan sekaligus keterbatasannya. Manifestasi tentu berhubungan dengan orientasi dan proyeksi bisnisnya, sementara keterbatasan adalah alasan-alasan yang dikemukakan, karena tiadanya filosofi dasar dari sebuah media massa. Ketika ia lebih bersifat eksploitatif, dan bukan eksploratif, maka yang lebih meyakinkan kita, industri televisi swasta di Indonesia menjadi sulit ditagih pertanggungjawaban publiknya.

Media massa, bukan lagi menjadi faktor penting untuk gerakan pencerahan publik, melainkan justru akan berkonsentrasi untuk memanipulasi segala sesuatunya, dengan syahwat keberuntungan dari yang dinamakan industri padat modal. Sifat-sifat media massa yang akhirnya eksploitatif itu, bisa ditengarai dari bukan saja padatnya tingkat persaingan, melainkan juga sulitnya kita mendapatkan acara-acara yang mengacu pada nilai-nilai kemuliaan publik.

Beragam tayangan televisi—apalagi tanpa dukungan periferal sebuah industri yang sehat dengan berbagai regulasi yang teguh dan tegak—menjadi semakin sulit dikontrol. Bahkan Karni Ilyas (mantan ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) pernah mengatakan: pelanggaran kode etik itu berbeda dengan pelanggaran hukum. Padahal, di beberapa negara yang lebih santun, pelanggaran etik adalah juga pelanggaran hukum. Karenanya, sebuah siaran yang melanggar kode etik publik, misalnya menayangkan iklan yang tidak patut, dengan sendirinya berimplikasi kepada hukum, yang berakibat pada berhentinya siaran yang ditopang oleh iklan itu. Bukan sekadar hukum moral masyarakat, melainkan juga disertai sangsi-sangsi hukum.

Maka di Indonesia, aturan mengenai adab kepatutan, kode etik, tidak pernah menjadi pertimbangan. Mekanisme munculnya sebuah mata acara, dari konsep hingga teknis penayangannya pun berjalan tanpa ukuran-ukuran yang jelas. Daerah abu-abu ini yang dimainkan, hingga sampai pada munculnya Kompas TV, yang dengan sadar mengambil peranan dalam ketidakjelasan mengenai hukum dan perundang-undangan industri televisi itu sendiri.

Pada sisi itu, seiring dengan ketiadaan standar ukuran, maka televisi tumbuh dalam keliaran, dan publik kemudian hanya berada pada sisi obyek atau bahkan pelengkap penderita. Kekuasaan media dalam hal ini kemudian menjadi tak terkontrol sama sekali, dan karenanya menjadi tirani baru, yang bisa jadi sama atau lebih berbahaya dibandingkan tiga kekuatan lainnya.

Pada sisi lain, kita berada di dunia yang tumbuh. Kita mendengar, melihat, dan terlibat dalam puting-beliung globalisasi. Kita mengenal ide-ide perkembangan dunia, kita menyerap, dan kita disodorkan berbagai paradoks dalam industri televisi kita.


“Public Space”, become popular in literature, philosophy and social sciences in post-modernism, demikian isu yang mengemuka pada akhir-akhir ini. “Ruang Publik” (public sphere), menjadi populer dalam literatur filsafat dan ilmu-ilmu sosial pasca mazhab modern. Konsep ini seolah mengemas segala harapan akan munculnya perubahan sosial secara demokratis.

Persoalannya, seberapa suburkah konsep ini untuk menjelaskan partisipasi masyarakat warga dalam demokrasi? Bukankah itu lebih merupakan optimisme akademis yang tanpa akar? Masalahnya juga, seperti apakah demokrasi itu, ketika obyek dan subyek tidak berada dalam pertumbuhan yang linear?

Dalam masyarakat yang uneducated atau undeveloped, masyarakat yang tertinggal adalah masyarakat yang sering hanya muncul dalam alasan-alasan, namun tidak pernah disertakan sebagai subyek pelaku yang penting dalam pertumbuhan.

Kita mengerti, sekurangnya ada dua pemahaman “ruang publik” kita dewasa ini. Pertama, ruang publik sebagai suatu wilayah yang dapat diakses semua orang (wilayah ini membatasi dirinya secara spasial dari wilayah lain, yaitu ruang privat). Di sini, berbeda dari ruang privat yang merupakan lokus intimitas, ruang publik merupakan lokus kewarganegaraan dan keadaban publik.

Pengertian deskriptif ini mesti dibedakan dengan pengertian kedua yang bersifat normatif, yakni ruang publik yang seharusnya berperan kritis terhadap sistem politis. Dalam arti normatif ini, ruang publik adalah suatu wilayah komunikasi tempat para warganegara berperan secara demokratis dalam mengawasi. Meminjam istilah Habermas, “a place of political unrest incubation citizens” (suatu tempat pengeraman kegelisahan politik warga).

Persoalannya, bagaimana jika semuanya itu tumbuh dalam sebuah ruang hampa, yakni berada dalam masyarakat warga yang tak terdidik? Keberadaban politik kita hari ini pun, hanya mampu menyodorkan bahwa demokrasi baru memunculkan gerak-gerik politik belaka, bukan demokrasi dalam kebersamaan gerak untuk pemuliaan warga dan negara. Patrap politik kita, masih bertumpu pada dataran prosedural, sementara patrap hukum belum beranjak dari mazhab formal. Sehingga kita kemudian menghadapi masyarakat yang putus asa. Kita bisa membacainya dalam berbagai pernyataan publik, bagaimana politik adalah aktivitas yang sangat tidak disenangi, tetapi mereka tidak tahu bahwa kehidupannya akan sangat dipengaruhi oleh masalah-masalah politik, dalam pengertian demokratisasi, untuk pertumbuhan dan keberadaban manusia.

Maka, jangankan pada peran dominasi pasar dan "wacana dominan normatif" pemerintah, gerundelan keseharian masyarakat warga pun, menerbitkan kegelisahan tersendiri. Belum lagi pada faktanya, ketika ruang publik sungguh telah didistorsi oleh kepentingan-kepentingan pasar dan birokrasi pemerintah, bagaimana kita masih dapat mengharapkan peran demokrasi masyarakat warga dalam medium yang zig-zag dan sudah rancu-balau ini? Bagaimana kita bisa membacai iklan-iklan kemewahan dan konsumerisme, juga hedonisme, bisa tumbuh begitu subur pada masyarakat yang pada akhirnya bukan produktif, melainkan konsumtif? UU Penyiaran sebenarnya mengatur soal iklan-iklan komersial dan iklan-iklan terselubung itu. Tapi, bagaimana dengan media televisi yang mempunyai psikologismenya sendiri, yang akhirnya tak berkait dengan sensitivitas dan sensibilitasnya sebagai media publik?

Yang muncul kemudian adalah fakta menyedihkan. Yakni tumbuhnya masyarakat yang senantiasa berduka, dan membutuhkan penghiburan tiada habisnya. Inilah alasan-alasan yang selalu dimunculkan oleh para pelaku bisnis dan profesional televisi: semua yang mereka kerjakan adalah karena kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan itu, dan mereka melayani.

Ini argumen yang tidak bertanggungjawab, karena pada faktanya, tidak ada mekanisme yang memberikan peran partisipasi warga dalam proses "penghiburan" yang dibutuhkan. Tentu pada sisi inilah, lembaga ad-hoc semacam KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dituntut untuk menjadi lebih berperan, karena ia bukan hanya sekadar amanat reformasi, melainkan, karena dunia penyiaran publik seperti televisi ini, sungguh-sungguh dunia yang terlalu jumawa, karena kuatnya perselingkuhan pelaku televisi dengan pelaku pemerintah. Pernyataan-pernyataan normatif pemerintah, dalam praktik media televisi ini, membuktikan pemerintah tutup mata pada ekses media televisi.

Siaran-siaran yang tidak bermutu, atau bermutu tapi rendah, akan menjadi penetrasi tunggal, ketika ruang publik itu benar-benar tidak membuka partisipasi publik, untuk berperan serta dalam proses-proses yang menyertainya. Alasan bahwa kita berada dalam alam reformasi, demokrasi, dan sejenisnya, tidaklah dengan sendirinya menisbikan bahwa ada nilai-nilai kepatutan yang mesti dikedepankan. Karena demokrasi liberal pun, pada kenyataannya terdiri atas berbagai aturan.

Munculnya pelogikaan yang sesat, atas nama demokratisasi, lebih menunjukkan tipisnya tanggungjawab dan pengetahuan, bahwa limbah dan polusi media televisi jauh lebih berbahaya, karena bersifat masif dan permanen, yakni pada tumbuhnya masyarakat warga yang tanpa karakter. Kenyataan bahwa kualitas dan daya saing sumber daya manusia kita yang rendah, adalah bukti bagaimana pembelajaran dari media televisi sungguh menggelisahkan. Karena mestinya, media massa, apalagi televisi, memiliki peran sentral untuk memilih, menumbuhkan atau menghancurkan.

Fakta-fakta polutan industri televisi terlihat pada munculnya penyeragaman kultur suatu bangsa yang beragam, dan itu pelemahan daya tahan, karena kompleksitas kehidupan tak bisa diselesaikan dengan satu kebijaksanaan. Pengingkaran atas kebhinnekaan bangsa dan negara ini, menjadikan Indonesia semakin kerdil dan tertinggal.

Mengacu pada pokok pikiran dan filosofi dasar UU Penyiaran 2002, maka semestinya keberadaan televisi swasta yang berpusat di Jakarta, dan boleh bersiaran secara nasional (hingga 11 stasiun penyiaran), tidak bisa dibiarkan. Jika kita terpesona dengan gagasan revolusioner, sesungguhnya UU Penyiaran itu bisa memulainya secara konseptual, karena dari sana embrio pemberdayaan potensi lokal dimungkinkan. Lihatlah bagaimana industri perfilman di India pada sisi lain, menjadi faktor dominan bagaimana potensi lokal dan keberagaman bisa ditumbuhkan. Multiplayer effect-nya terasakan dalam perubahan konstruksi masyarakatnya.

Demikian juga dengan dimungkinkannya asosiasi profesi, dengan segala kode etiknya, memungkinkan untuk merumuskan gagasan, agar peran serta masyarakat warga mendapatkan jalannya. Sayangnya, setelah diselewengkan oleh Harmoko (Menteri Penerangan jaman Orde Baru), kaum profesional Indonesia alergi pada asosiasi profesi. Padahal, tumbuhnya organisasi profesi, antara lain untuk menyediakan alamat yang jelas, bagaimana kepentingan publik bisa didorong menjadi kepentingan bersama. Karena, jika para pekerja televisi tak lebih sebagaimana karyawan sebuah jawatan, maka profesionalisme mereka pun hanya akan dibesarkan oleh pragmatisme dan oportunisme. Padahal, gagasan idealisme tumbuhnya media televisi mustahil tumbuh dari para pekerja yang tanpa gagasan.

Penguasaan yang absolut atas media, oleh para pemiliknya, pada akhirnya adalah pelemahan publik itu sendiri, karena di Amerika pun, juga Perancis, Jepang, dan negara-negara maju lainnya, tidak pernah membiarkan absolutisme media. Hanya di Indonesia kita bisa melihat kenyataan bagaimana Surya Paloh mengawinkan kuasa media dengan politik, sebagaimana Harry Tanoesudibyo kemudian juga melakukannya, sebagaimana Kompas TV bermain di antara berbagai kelemahan itu (betapa pun ia mungkin berangkat dari gagasan yang mulia), dan sebagainya. Sementara Ruppert Murdoch dan Ted Turner, justru dibatasi oleh negara karena kemampuannya untuk lintas batas.

Jika kita percaya bahwa adagium politik hanya memiliki kesadaran akan pertumbuhannya sendiri, maka kini kita melihat praktik penyelewengan itu pada media massa bernama televisi di Indonesia. Ia menjadi faktor paling menentukan dalam menyodorkan kekerasan publik sebagai pembelajaran, pelecehan publik sebagai pembiasaan, ketidakmampuan mengelola perbedaan sebagai acuan. Sebagaimana itulah yang disodorkan di ruang-ruang privat rumah tangga di Indonesia, melalui kotak bernama televisi.

Jika demikian adanya, maka televisi ialah ruang publik yang dirampok. Dan kita melakukan pembiaran. []