Implementasi proses migrasi televisi analog menuju digital hanya diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No. 22, bukan aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Penyiaran. Digitalisasi televisi kemudian digadang-gadang sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakefisienan penyiaran analog. Sayangnya, sistem digitalisasi ini masih dipandang sebatas peralihan teknologi semata. Sedangkan, konsekuensi sosial yang timbul seperti dilupakan begitu saja.

Kondisi tersebut diungkapkan Puji Riyanto saat peluncuran buku dan seminar Digitalisasi Televisi di Indonesia, yang diselenggarakan Tim Peneliti Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), bekerjasama dengan Yayasan TIFA dan Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP). Dalam acara yang diadakan pada Senin (18/3), di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta Selatan ini, proses digitalisasi tersebut dilihat dalam kacamata yang lebih luas.

Ketua PR2Media Amir Effendi Siregar mengatakan, permasalahan digitalisasi harus ditarik ke konteks kondisi media kita saat ini, di mana konsentrasi kepemilikan media masih berada pada segelintir orang. Menurut Amir, sistem digitalisasi ini tidak menjamin memecahnya konsentrasi tersebut, karena pengelolaan penyiaran tetap diserahkan pada pengelola yang sudah eksis, seperti kesepuluh stasiun televisi “nasional” kita. Efek dari hal tersebut, lanjut Amir, tentu saja tidak akan terpenuhinya keberagaman suara (diversity of voices), keberagaman isi (diversity of content), dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang semestinya dijamin oleh negara.

Senada dengan Amir, Puji Riyanto, sebagai wakil tim penulis buku, mengatakan, sistem digitalisasi boleh saja dilakukan, namun ada prasyarat yang harus dipenuhi terebih dahulu, yakni pembenahan sistem dan regulasi penyiaran. Hal-hal seperti penjaminan keberagaman dan kemajemukan, serta pindah tangan dan jual-beli frekuensi harus diperjelas. Karena ketika semua prasyarat yang sifatnya substansial tersebut belum terpenuhi, menurut Puji, proses digitalisasi penyiaran tidak akan mengubah apa-apa. Bahkan menurutnya, karena mahalnya alih teknologi tersebut, bukan tidak mungkin menjadi bentuk lain penjajahan Jakarta terhadap daerah yang belum siap menerima alih teknologi itu.  

Staf ahli revisi UU Penyiaran 2012 Paulus Widiyanto pun bersuara. Ia menyatakan, yang lebih mendesak untuk dilakukan adalah memperjelas sistem penyiaran dengan merampungkan terlebih dahulu UU Penyiaran. Mengamini apa yang dikatakan Paulus, peneliti PR2Media Rahayu membeberkan studi komparasi penerapan digitalisasi media di beberapa negara. Kenyataan yang ia temui adalah proses digitalisasi tidak terjadi begitu saja. Amerika dan beberapa negara di Eropa misalnya, membuat sistem penyiaran terlebih dahulu, baru kemudian menjadikan sistem itu sebagai pedoman dalam penerapan digitalisasi.

Seminar dan peluncuran buku ini setidaknya menegaskan premis penting dalam digitalisasi televisi di Indonesia. Alih teknologi penyiaran ini semestinya tidak lagi dipandang sekadar urusan teknis semata. Efek sosial, politik dan ekonomi dari transformasi penyiaran ini nyatanya patut mendapat perhatian lebih. Tanpa memperhatikan itu semua, bukan tak mungkin, lagi-lagi hanya kepentingan segelintir orang yang akan terpenuhi. Sementara itu, publik, sekali lagi, akan semata menjadi korban. (REMOTIVI/Ardi Wilda)