Foto: KOMPAS/Totok Wijayanto
Foto: KOMPAS/Totok Wijayanto
18/03/2015
6 Kasus Kriminalisasi Pers di Era Reformasi
Kriminalisasi masih menghantui pekerja media. Ancaman terhadap kebebasan pers?
18/03/2015
6 Kasus Kriminalisasi Pers di Era Reformasi
Kriminalisasi masih menghantui pekerja media. Ancaman terhadap kebebasan pers?

Dimuatnya infografis aliran dana Budi Gunawan ke orang-orang tertentu dalam majalahTempo edisi 17 Januari 2015 berujung masalah. Pada 22 Januari lalu, Tempo dilaporkan ke polisi oleh LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atas tuduhan melanggar rahasia perbankan.

Gejala kriminalisasi pers ini menggelisahkan. Dalam laporan Reporters Without Borders, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pembelaan terhadap pers, pada tahun ini Indonesia berada di urutan 138 dari 180 negara dalam hal indeks kebebasan pers. Peringkat ini menurun dari peringkat 132 pada tahun lalu. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur indeks tersebut di antaranya adalah pluralitas media, independensi, transparansi, dan swa-sensor.

Meningkatnya gejala kriminalisasi serta penurunan indeks kebebasan pers ini tentu menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers di Indonesia. Berikut beberapa contoh kriminalisasi terhadap pers yang terjadi di Indonesia setelah keran kebebasan pers dibuka pada 1998.

1. Kriminalisasi The Jakarta Post

Pada 3 Juli 2014 harian The Jakarta Post menampilkan karikatur mengenai ISIS. Karikatur yang juga pernah dimuat di media Mesir dan Thailand itu menjadi bermasalah karena di dalamnya terdapat simbol agama Islam. Beberapa hari setelah pemuatan tersebut, The Jakarta Post mendatangi Dewan Pers dan resmi meminta maaf karena karikatur tersebut menuai protes sejumlah pihak. Dewan Pers juga sudah menyatakan bahwa pemuatan karikatur tersebut hanya melanggar kode etik jurnalistik. Namun sejumlah organisasi Islam melaporkan pemimpin redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat ke polisi pada 11 Desember 2014, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

2. Kriminalisasi Kontributor Metro TV

Kontributor Metro TV Makassar Upi Asmaradhana, dilaporkan ke polisi oleh Kapola Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Sisno Adiwinoto. Upi dijadikan tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan digugat sebesar Rp 10 miliar. Kasus berawal ketika Kapola Sulselbar mengatakan bahwa para pejabat publik di Makassar tidak perlu takut pada pemberitaan media. Jika ada laporan, wartawan langsung akan diperiksa dengan pasal-pasal hukum pidana. Pernyataan-pernyataan ini dimuat beberapa media di Makassar dan memicu protes.

Menanggapi protes, Sisno justru melaporkan Upi. Menurutnya, Upi-lah yang mengkoordinasikan aksi protes untuk mencemarkan nama baiknya. Tuduhan tersebut tak terbukti dan Pengadilan Negeri Makassar pada Senin 14 September 2009 membebaskan Upi Asmaradhana.

3. Kriminalisasi Tujuh Media

Raymond Teddy, seorang tersangka kasus perjudian, menggugat secara perdata pemberitaan tujuh media, yaitu harian Seputar IndonesiaRCTISuara Pembaruan,KompasDetik.comRepublika, dan Warta Kota.

Raymond menuding telah terjadi pencemaran nama baik dalam pemberitaan ketujuh media tersebut. Pasalnya, ketujuh media tersebut menyebut nama Raymond Teddy sebagai tersangka dalam penggerebekan dugaan kasus judi di Kamar Suite 296 Hotel Sultan pada 24 Oktober 2009. Gugatan Raymond ini ditolak sepenuhnya oleh pengadilan.

4. Kriminalisasi Radar Yogyakarta

Pada 9 Desember 2007, mantan pemimpin umum Radar Yogyakarta Risang Bima Wijaya ditangkap paksa oleh aparat kepolisian. Penangkapan ini terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Risang atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap petinggi harian Kedaulatan Rakyat Soemadi M Wonohito. Kasus itu berawal ketika seorang karyawati Kedaulatan Rakyat melaporkan Soemadi atas tuduhan pelecehan seksual. Selain melapor polisi, korban juga menggelar jumpa pers yang dimuat oleh beberapa media, termasuk Radar Yogyakarta.

Berita tersebut kemudian dilaporkan ke polisi oleh Soemadi sebagai bentuk tindakan pencemaran nama baik. Pada 2004 Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman sembilan bulan penjara kepada Risang. Kasus ini berlanjut ke tingkat banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 2007, Mahkamah mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa Risang dinyatakan bersalah dan mendapat vonis hukuman 6 bulan penjara.

5. Kriminalisasi Tempo

Pada 16 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis pemimpin redaksi majalah Tempo Bambang Harymurti dengan hukuman satu tahun penjara. Hukuman ini berkaitan dengan berita "Ada Tomy di Tenabang" dalam majalah tersebut edisi 3-9 Maret 2003. Hakim menilai Bambang tidak mampu menunjukkan salah satu bukti yang diajukan Tomy Winata.

Tempo dinilai menyiarkan berita bohong. Kasus berlanjut setelah Tempo melakukan banding dan kasasi. Pada 9 Februari 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi dengan membebaskan Bambang Harymurti. Pertimbangannya, Undang-Undang Pers adalah lex spesialis atau diatur khusus dalam KUHP. 

6. Kriminalisasi Playboy Indonesia

Pada 29 Juni 2006, polisi menetapkan pemimpin redaksi majalah Playboy IndonesiaErwin Arnada sebagai tersangka terkait kasus pornografi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas, namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan vonis bersalah dengan hukuman dua tahun penjara atas dakwaan melanggar pasal 282 KUHP mengenai tataran kesusilaan. Dewan Pers menganggap ini bentuk kriminalisasi pers karena tidak menggunakan UU Pers.

Erwin kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan pada 2011 Mahkamah Agung mengabulkannya. Ia dibebaskan dari penjara. Dalam amar putusan PK ini hakim menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut dalam kasus ini keliru karena tidak menggunakan UU Pers dalam dakwaan. Playboy Indonesia sendiri hanya berusia 10 edisi sebelum akhirnya berhenti terbit. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo)

Bacaan Terkait
Populer
Ketika Jurnalis Tertipu
Ketika Kekerasan “Direstui” dalam Sinetron Remaja
Soeharto, sang Pahlawan Buatan Media Massa
Perilaku Netizen di Media Sosial
Usulan Remotivi atas Calon Komisioner KPI 2016-2019