28/07/2017
Memblokir Media Sosial
Pemblokiran tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi mengatur konten di media sosial. Apa yang dilakukan Jerman menjadi pelajaran berharga.
28/07/2017
Memblokir Media Sosial
Pemblokiran tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi mengatur konten di media sosial. Apa yang dilakukan Jerman menjadi pelajaran berharga.

Beberapa saat lalu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengancam untuk memblokir aplikasi Telegram dan beberapa media sosial lainnya. Alasannya berkaitan dengan konten-konten terorisme yang marak di platform tersebut. Bahkan ada ajakan merakit bom.

Menkominfo Rudiantara memberikan tindakan tegas dengan memblokir Telegram. Pemblokiran ini terbatas pada versi web Telegram. Setidaknya ada sebelas Domain Name System (DNS) Telegram yang diblokir.

Praktik pemblokiran semacam ini bukan hal baru. Di masa Tifatul Sembiring menjabat sebagai Menkominfo, banyak pemblokiran terjadi. Beberapa situs populer yang kena blokir antara lain Vimeo dan Reddit. Alasannya karena situs-situs tersebut memuat konten pornografi dan terkait pornografi yang sudah diatur dan dilarang dalam UU No. 44 tahun 2008. Pertanyaannya, apakah pemblokiran adalah jalan satu-satunya untuk memaksa media sosial menyaring kontennya?

Dalam hal ini, ada baiknya kita melihat bagaimana negara lain mengatur konten media sosial mereka. Beberapa waktu lalu, Pemerintah Jerman mengeluarkan aturan yang mengharuskan semua media sosial untuk menghapus komentar yang berisi konten rasis, radikal, dan ujaran kebencian dalam waktu 24 jam. Jika konten tersebut memuat simbol Nazi atau ujaran penyangkalan Holocaust, maka konten tersebut harus sesegera mungkin dihapus. Jika aturan tersebut diabaikan maka media sosial tersebut akan didenda sebesar 50 juta euro atau hampir setara 750 milyar rupiah. Aturan ini semakin mengukuhkan Jerman sebagai salah satu negara yang agresif memaksa platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan  Google untuk menolak ujaran kebencian, rasis, dan paham radikal di platform mereka.

Moderator di masing-masing media sosial pasti menemukan banyak sekali konten yang dilarang. Oleh sebab itu pemerintah Jerman memberikan waktu 7 hari bagi moderator  masing-masing media sosial untuk membicarakan konten mana yang harus dihapus. Setelah konten tersebut ditandai oleh moderator, maka dalam 24 jam konten tersebut harus dihapus. Setiap perusahaan media sosial diharuskan untuk menghapus setidaknya 70% komentar berisi konten rasis, radikal, dan ujaran kebencian yang bercokol di platform digital mereka sejak konten tersebut ditandai.

Aturan yang diterapkan pemerintah Jerman ini juga mengharuskan perusahaan media sosial untuk membuat laporan publik tiap semester. Bukan laporan keuangan atau pendapatan, tetapi laporan jumlah aduan yang diterima dan laporan jumlah aduan yang ditindak oleh perusahaan media sosial, dan apa tindakan mereka atas laporan tersebut. Namun berdasarkan penelitian yang diterbitkan tahun ini, Twitter dan Facebook terbilang jauh dari target. Facebook hanya mampu menghapus 39% konten terlarang dalam 24 jam, sedangkan Twitter hanya mampu menghapus 1% saja. Sementara itu Youtube sanggup menghapus 90% konten terlarang dalam 24 jam.

Di Amerika Serikat Facebook dan Google sudah mengambil langkah pencegahan untuk mengantisipasi meluasnya berita palsu (fake news). Mereka juga menggunakan sejenis artificial intelligence untuk membantu mempercepat penghapusan konten terror, dan radikal yang sekaligus bisa menutup akun sumber konten terror dan radikal tersebut.

Di Jerman, aturan ini akan mulai efektif  Oktober mendatang. Walaupun belum efekif namun kritik atasnya sudah banyak bergulir. Beberapa pihak menafsirkan bahwa aturan ini adalah pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kritik tersebut segera dijawab oleh Heiko Maas Menteri Hukum dan Perlindungan Konsumen (Federal Minister of Justice and Consumer Protection) Jerman. Maas mengatakan bahwa aturan ini adalah prasyarat untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Facebook, Twitter, Youtube, Telegram dan juga Google adalah tempat berbagi. Mereka bukan sumber konten terlarang tersebut, namun mereka memiliki peran dalam penyebarannya. Mungkin karena alasan ini Menkominfo memblokir Telegram yang mengacuhkan anjuran Menkominfo untuk menghapus konten-konten radikal dan terorisme di platformnya.

Untuk mengendalikan korporasi raksasa semacam mereka, acap kali anjuran saja tidak cukup. Dan tidak akan menyelesaikan masalah. Belajar dari Jerman, untuk mengurai polemik ini, pemerintah perlu mengeluarkan aturan tertulis atau regulasi yang lebih mengikat secara hukum. Sehingga blokir tidak menjadi satu-satunya langkah setiap ada masalah. (REMOTIVI/ Maria Brigita Blessty)

Bacaan Terkait
Populer
Kompas dan FPI: Kisah Usang Yang Terus Berulang
Spotify dan Tantangan Kajian Media Digital
Di Balik Tren Tayangan Impor
Amplop untuk Jurnalis
LGBT dalam Media Indonesia