09/06/2017
Para Pencari Keadilan Digital
Upaya mencari dan menegakkan keadilan di media sosial adalah belati bermata dua. Keadilan yang dicapai bisa jadi ketidakadilan bagi orang lain.
09/06/2017
Para Pencari Keadilan Digital
Upaya mencari dan menegakkan keadilan di media sosial adalah belati bermata dua. Keadilan yang dicapai bisa jadi ketidakadilan bagi orang lain.

Jajudin Fernandes kelimpungan ketika akun media sosialnya dibanjiri cacian. Warga Bogor itu tak menyangka begitu banyak perhatian bakal tumpah ruah padanya untuk alasan yang sama sekali tak ia ketahui. Amuk massa digital itu rupanya salah alamat. Jajudin dikira sebagai pelaku pemukulan dalam video viral tentang persekusi anggota FPI atas seorang bocah yang dituduh “melecehkan” ulama. Pelaku pemukulan yang sebenarnya pun kini sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang kepolisian.

Meski bukan yang pertama menunjuk hidung Jajudin, laman Facebook @Maklambelurah (bukan akun Instagram @lambe_turah yang lebih populer) punya andil dalam membuat akun Jajudin viral. Akun tersebut memang telah memuat klarifikasi Jujudin dan mengalihkan perhatian kebencian netizen pada “orang yang tepat”, yakni para pelaku. Namun kerugian dan ketidakadilan yang dialami oleh Jajudin ini berlalu begitu saja, dianggap sebagai efek samping—collateral damage—dalam melampiaskan rasa keadilan yang terlanggar.

Praktik penggerudukan massa memang merupakan fenomena baheula. Namun, di tengah ketegangan politik belakangan ini kembali mengemuka dalam wacana publik. Teknologi digital membuat hal ini semakin kompleks. Dalam web 2.0, menghadirkan identitas diri di media sosial membuat kita jadi terlihat, dan keterlihatan (visibility) ini seringkali berbahaya. Sebuah unggahan di media sosial, apabila dianggap telah menyerang suatu komunitas, bisa dengan mudah disebar, direkam, dan ditelusuri. Penghakiman dan hukuman massa pun bisa dilancarkan dalam ruang siber. Penegakan keadilan oleh kerumunan massa digital ini dikenal sebagai “digital vigilantism”, atau “digilantism” (Trotier, 2015: 218).

Akun anonim Maklambeturah punya banyak rekan yang bergerak dalam “penegakan keadilan” digital ini. Salah satunya adalah akun instagram @thenewbikingregetan (TNBG) yang terang-terangan menulis “pencari keadilan” dalam bio-nya. Selain mengangkat kriminalitas dan kisah naas yang dialami warga akar rumput, akun tersebut juga terobsesi dengan pasangan Pablo Putra Benua dan Rey Utami yang ia labeli sebagai “halu (halusinasi) couple”.

Jurnalis Charlie Warzel menyatakan bahwa fenomena ini adalah jurnalisme warga yang, “bermutasi menjadi tren berbahaya pemolisian warga.” Yang dimaksud dengan “pemolisian” adalah munculnya para “penyidik amatiran dan reporter investigatif gadungan” yang seringkali tidak bersandarkan pada keketatan disiplin verifikasi dan ketaatan pada etika profesi. Ketika budaya “polisi digital” ini dikompori oleh pengultusan individu sebagaimana terjadi dalam unggahan seputar Rizieq Sihab, konsekuensinya tak main-main.

Kasus persekusi yang diderita dokter Fiera Lovita di Solok dan seorang remaja di Cipinang Muara adalah salah dua contoh bagaimana “penyelidikan”, “interogasi”, dan “pengadilan” digital tumpah ruah ke jalanan dan merugikan korban secara fisik. Safenet mencatat terjadi 59 kasus persekusi di sepanjang Januari-Mei 2017. Eskalasi kasus cabul Rizieq Sihab membuat akun Facebook muslimcyber.net menyerukan perburuan akun yang “melecehkan” pentolan FPI itu pada 21 Mei. Seminggu kemudian, majalah Tempo (5-11 Juni 2017: 74) mencatat terjadinya 24 kasus persekusi oleh para vigilante digital di seluruh Indonesia.

Masalah tidak hanya muncul dalam kasus-kasus yang sensitif secara politis. Bahkan ketika terdapat konsensus umum tentang tindak kriminal dan sang tersangka terbukti melanggar hukum, “pengadilan digital” yang ia terima tetap bermasalah. Pada 2013, delapan remaja mengeroyok seorang lelaki berusia 23 tahun di Eindhoven, Belanda (kajian lebih lengkap soal kasus ini bisa dilihat di Scheffers, 2015).

Kejadian ini terekam oleh kamera keamanan dan segera menyebar di media konvensional dan—terutama—daring. Menjelmalah kegegeran moral. Kepolisian mengimbau warga untuk mengidentifikasikan para pelaku dan menghubungi pihak berwajib apabila punya petunjuk soal pelaku. Warga digital pun berbondong-bondong melacak para pelaku, mengumpulkan data pribadi melalui Facebook dan Twitter, lalu menyebar informasi itu dalam blog mereka.

Perburuan ini mendesak sang pelaku utama menyerahkan diri. Menariknya, dalam putusan pengadilan, hakim menyatakan bahwa sorotan media serta aksi vigilantisme digital yang terjadi dalam perburuan ini merupakan pelanggaran privasi sang pelaku dan merupakan sebentuk “hukuman publik”. Akibatnya, hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan pada sang pelaku.

Media memang telah lama menjembatani rasa keadilan publik dengan upaya penegakan hukum. Dalam kasus pembunuhan atas Mirna misalnya, media melakukan peradilan tersendiri—dikenal dengan istilah trial by the press—sebagai semacam hukuman kultural pada pelaku pembunuhan, sebelum putusan pengadilan sendiri keluar. Dengan cara ini, media memenuhi kebutuhan publik soal seluk beluk kasus sekaligus memberi justifikasi bagi pengutukan sang pelaku.

Teknologi digital membuat relasi antara media dan rasa keadilan publik ini menjadi lebih pelik lagi. Melalui teknologi digital, isu yang menjadi sorotan bisa menjadi lebih luas ketimbang kurasi ruang redaksi. Semua orang bisa mengangkat kasus mereka sendiri, melakukan penyelidikan dan analisis, dan semua orang bisa menghukum sang pelaku melalui berbagai macam cara. (REMOTIVI/Yovantra Arief)

Bacaan Terkait
Populer
Retorika dalam Kemasan Super
Generasi Jurnalis yang Hilang
Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar
Jurnalis adalah Kelas Menengah?
Televisi, Iklan, dan Perihal "Menjadi Indonesia"