Foto: REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo
Foto: REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo
27/04/2017
KNRP Luncurkan RUU Penyiaran Versi Publik
Proses revisi regulasi yang penting bagi dunia penyiaran sudah berjalan bertahun-tahun. Kepentingan publik mesti diutamakan.
27/04/2017
KNRP Luncurkan RUU Penyiaran Versi Publik
Proses revisi regulasi yang penting bagi dunia penyiaran sudah berjalan bertahun-tahun. Kepentingan publik mesti diutamakan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut bahwa revisi undang-undang penyiaran yang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan proses pembahasan yang sudah terjadi bertahun-tahun, jika perkembangan zaman tidak diperhatikan maka nanti bisa menimbulkan masalah baru. Proses revisi undang-undang penyiaran saat ini sendiri sedang dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR.

“Yang utama, perubahan teknologi harus memandu perubahan tatanan regulasi berkaitan dengan penyiaran,” ujar Rudiantara dalam diskusi Undang-Undang Penyiaran Harapan Publik di Gedung Radio Republik Indonesia (26/4).  Tidak hanya perkembangan teknologi, preferensi masyarakat dalam mengakses informasi melalui media penyiaran juga mesti dipertimbangkan.

Selain itu mesti ada penyelarasan dengan berbagai regulasi yang lain. “Selama ini konten penyiaran masuk dalam ranah UU Penyiaran, sementara di internet diatur oleh UU ITE. Bagaimana dengan konvergensi media?” tambah Rudiantara. Kalau tidak diselaraskan, nanti akan timbul persoalan-persoalan yang akan terus mengganggu.  

Selain membicarakan latar belakang perlunya revisi, Rudiantara juga menyinggung beberapa hal. Di antaranya adalah wacana perombakan struktur Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Ke depan, struktur yang ada saat ini akan diubah sehingga nanti hanya akan ada KPI di pusat, dengan perwakilan cabang di daerah-daerah.  

Sementara itu dalam diskusi tersebut, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) meluncurkan usulan naskah revisi UU Penyiaran versi publik. KNRP adalah koalisi yang terdiri dari setidaknya 160 para akademisi dan penggiat masyarakat sipil di berbagai wilayah di Indonesia yang peduli pada wajah penyiaran Indonesia yang sehat, adil, dan demokratis.

Direktur Remotivi yang juga penggagas KNRP Muhamad Heychael menyebut bahwa upaya dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan revisi UU Penyiaran diharapkan turut membantu lahirnya sebuah UU Penyiaran yang menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan-kepentingan lainnya.

“Sejumlah isu penting yang kami angkat mencakup masalah pemusatan kepemilikan, sistem siaran jaringan, penggunaan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik, sistem penyiaran digital, peran pemerintah, peran KPI, juga soal periklanan,” ujar Heychael.

Ia menambahkan bahwa draft revisi dari DPR yang selama ini beredar ke publik penuh dengan berbagai masalah yang berpotensi membawa kemunduran dalam dunia penyiaran. Salah satu isu kontroversial misalnya soal usul diadakannya lembaga penyiaran khusus yang memungkinkan partai politik dan juga instansi seperti polisi dan TNI punya kanal siaran sendiri. “Ini justru kontraproduktif dengan usaha untuk memperbaiki kisruhnya konten politik di televisi,” lanjutnya.

Eni Maryani, Ketua Pusat Studi Media dan Budaya, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran  mengungkapkan bahwa kehadiran naskah revisi UU Penyiaran versi publik ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak sekedar mengkritik tanpa menawarkan solusi. “Naskah ini menunjukkan kepedulian masyarakat sipil atas dunia penyiaran yang makin tidak terarah,” kata Eni.

Eni menyatakan bahwa selama ini lembaga seperti KPI terlalu lemah sehingga tak dapat menyetop tayangan berbau kepentingan politik dari pemilik media. Begitu juga tarik-menarik dalam soal penyelenggaraan multipleksing yang melibatkan kepentingan ekonomi yang sangat besar. “KNRP menawarkan gagasan RUU yang diharapkan dapat mengatur itu semua,” tambahnya. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo) 

Bacaan Terkait
Populer
Insiden Media di Tolikara
Kompas dan Front Pembela Islam
Pekerja Media Seluruh Indonesia, Bersatulah!
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?