Ilustrasi: Cal Injury Lawyer, http://bit.ly/2mE6wiZ (CC0)
Ilustrasi: Cal Injury Lawyer, http://bit.ly/2mE6wiZ (CC0)
09/03/2017
Kontroversi Revisi Undang-Undang Penyiaran
Banyak pasal bermasalah yang berpotensi menjadikan revisi undang-undang lebih buruk dari undang-undang sebelumnya.
09/03/2017
Kontroversi Revisi Undang-Undang Penyiaran
Banyak pasal bermasalah yang berpotensi menjadikan revisi undang-undang lebih buruk dari undang-undang sebelumnya.

Majalah Tempo (27/2) memberitakan bahwa Komisi 1 DPR telah mengirimkan draf revisi Undang-Undang Penyiaran ke Badan Legislasi DPR pada pertengahan Februari lalu. Dilihat dari prosesnya, hal tersebut tentu merupakan sebuah kemajuan mengingat telah beberapa lama tidak ada kejelasan terkait pembahasan revisi. Ditambah lagi dengan proses yang tertutup dan beberapa draf yang muncul ke publik memperlihatkan substansi yang mengkhawatirkan.

Akan tetapi, jika melihat draf revisi terbaru yaitu tertanggal 7 Desember 2016, publik patut mengernyitkan dahi. Banyak konten kontroversial dalam pasal-pasal aneh yang justru bisa membuat watak demokratis yang terkandung dalam UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 menjadi lebih buruk.  Beberapa konten kontroversial tersebut antara lain:

Lembaga Penyiaran Khusus

Dalam draf revisi terbaru tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang lembaga penyiaran khusus yang merupakan “lembaga penyiaran nonkomersial yang didirikan dan dimiliki oleh lembaga negara, kementrian, partai politik, atau pemerintah daerah.” Adanya ide tentang lembaga penyiaran khusus ini memungkinkan partai politik memiliki stasiun televisi sendiri. Ini adalah ide yang berbahaya karena frekuensi publik dapat beralihfungsi menjadi ruang propaganda partai politik.

Ignatius Haryanto, anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran dalam tulisannya di Kompas (17/1) menggarisbawahi ide berbahaya ini dengan menyebut apabila dalam praktik hari ini terdapat banyak lembaga penyiaran terkontaminsasi kepentingan politik, justru hal inilah yang harus dibersihkan, bukan dengan mengakomodasi seluruh partai politik dengan lembaga penyiaran khusus.

Kepemilikan Media

Meski dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa “..penyiaran dalam praktiknya harus selalu berdasarkan prinsip diversity of content dan diversity of ownership..” namun tidak ada pasal-pasal yang secara spesifik menyebutkan bagaimana pembatasan kepemilikan dilakukan. Dengan kata lain, isu kepemilikan seakan dianggap tidak penting dan hanya diambangkan begitu saja. Padahal persoalan kepemilikan silang media di Indonesia adalah persoalan yang sangat serius.

Apabila hal ini tidak diatur dengan lebih cermat dan terperinci, para pemilik media yang mempunyai modal besar bisa memiliki banyak media. Artinya, akan muncul monopoli informasi di tangan segelintir pemilik media. Bertahun-tahun belakangan publik sudah cukup disuguhi dengan berbagai informasi yang serupa, khususnya dari media-media yang dimiliki oleh politisi.

Kewenangan KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi lembaga sentral dalam pengaturan penyiaran di Indonesia. KPI dilahirkan dengan semangat mewakili publik sebagai pemilik frekuensi. Sayangnya, dalam draf terbaru ini, kewenangan KPI direduksi hanya sebatas mengatur isi siaran. Sementara itu kewenangan pemerintah dalam mengatur penyiaran jauh lebih kuat dan strategis.

Jika draf ini disepakati, UU Penyiaran yang baru akan menjadi bentuk pelemahan terhadap KPI. Sepanjang perkembangan UU Penyiaran sejak tahun 2002, industri penyiaran tidak pernah menginginkan lembaga seperti KPI yang kuat. Lalu bagaimana jika posisi KPI semakin dilemahkan oleh draf undang-undang ini? Terbatasnya wewenang KPI hanya akan membuat KPI tidak akan pernah bisa bersikap tegas pada stasiun televisi yang melanggar aturan dan merugikan publik.

Digitalisasi

Salah satu poin krusial dalam revisi UU Penyiaran adalah perkara digitalisasi yang menandai respon terhadap perkembangan teknologi yang sebelumnya tidak muncul dalam undang-undang yang lama. Sayangnya, dalam draf terbaru pun tidak terlihat jelas bagaimana upaya digitalisasi ini akan dijalankan. Misalnya tentang model migrasi analog ke digital yang dalam draf disebut akan “dilakukan secara alamiah”.

Istilah “alamiah” ini terdengar aneh dan menunjukkan ketidakjelasan bagaimana proses migrasi akan berjalan. Dalam sebuah undang-undang yang merespon perkembangan teknologi, mestinya proses alih teknologi ini diperjelas dengan menyebutkan kapan batas akhir penggunakan teknologi serta apa saja yang dibutuhkan negara dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo) 

Bacaan Terkait
Populer
5 Kasus Kekerasan Anak Karena Tayangan Televisi
Kuasa Rating dan Tayangan Tak Bermutu
Apakah Agama Penting Bagi Jurnalis?
Stereotipe Perempuan dalam Media
Zen RS: Kami Ingin Membangun Kultur Riset di Media