09/02/2017
Polemik Hari Pers Nasional
Perdebatan tentang sejarah pers di Indonesia selalu muncul setiap tahun.
09/02/2017
Polemik Hari Pers Nasional
Perdebatan tentang sejarah pers di Indonesia selalu muncul setiap tahun.

Perdebatan tersebut bermuara pada satu pertanyaan: apakah tanggal 9 Februari layak diperingati sebagai Hari Pers Nasional? Apabila pertanyaan tersebut ditanyakan ke Alianasi Jurnalis Independen (AJI), jawabannya adalah tidak layak. Hampir setiap tahun, AJI selalu menolak perayaan Hari Pers Nasional. Pasalnya, tanggal tersebut merupakan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sehingga akan lebih tepat jika diperingati sebagai hari lahir PWI. 

Penolakan AJI tersebut bisa dipahami. AJI lahir sebagai wadah ekspresi para jurnalis yang dibungkam kebebasannya selama Orde Baru. Sementara, di era yang sama, PWI menjadi stempel bagi pemerintah dalam memberangus kebebasan pers, bahkan dalam beberapa momen mendiamkan aksi pemberedelan yang dilakukan oleh rezim. Kembali pada perdebatan Hari Pers Nasional, AJI juga menolak penggunaan APBN dan APBD dalam peringatan acara yang setiap tahun dirayakan secara besar-besaran.  

Ide untuk membuat 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional sendiri sudah berlangsung lama. Tepatnya, di tahun 1978 saat kongres ke 16 PWI di Padang, Sumatera Barat. Saat itu ketua PWI dijabat oleh Harmoko, pemimpin redaksi Pos Kota yang kemudian menjadi menteri penerangan. Ide itu menjadi salah satu keputusan kongres, yaitu keinginan dari komunitas pers untuk memperingati peran pers Indonesia. Ide ini lantas diusulkan kepada Dewan Pers.  

Meskipun sudah menjadi rekomendasi resmi dari PWI kepada Dewan Pers, pemerintah baru menetapkan ide tersebut 7 tahun kemudian. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1985, pada 23 Januari 1985 Hari Pers Nasional resmi diperingati setiap tahun di tanggal 9 Februari.

Dalam perjalanannya, eksistensi Hari Pers Nasional mulai dipertanyakan, khususnya sejak rezim Orde Baru jatuh di tahun 1998. Berbagai diskusi digelar dan perdebatan publik mengemuka. Sekelompok jurnalis dan penulis pada 7 Desember 2007 mendeklarasikan Hari Pers Indonesia di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung. Pemilihan tanggal 7 Desember didasarkan pada hari meninggalnya Tirto Adhi Soerjo, bapak pers nasional.

Salah satu yang tokoh yang turut mendeklarasikan Hari Pers Indonesia adalah Taufik Rahzen yang juga menulis buku Seabad Pers Kebangsaan (2007). Dalam buku tersebut, Taufik menulis bahwa semestinya yang menjadi tonggak bagi kehidupan pers di Indonesia adalah Tirto Adhi Soerjo yang merupakan pemimpin redaksi Medan Prijaji, media pertama yang menggunakan bahasa Melayu.

Deklarasi dan penerbitan buku tersebut memicu banyak respon, salah satunya dari Suryadi, dosen dan peneliti di Universitas Leiden. Suryadi menyebut bahwa menggunakan satu nama koran atau tokoh sebagai penanda peringatan pers Indonesia sama artinya dengan mengabaikan peran koran-koran lain yang juga memiliki sumbangan besar dalam sejarah pers di Indonesia.

Dalam responnya tersebut, Suryadi menulis: “Pilihan Taufik Rahzen dkk. itu secara tidak langsung mengandung makna bahwa Medan Prijaji-lah pers pribumi yang paling berjasa dalam menyemaikan perasaan nasionalisme ke dalam dada kaum pribumi di zaman Kolonial, untuk tidak mengatakan paling ‘nasionalis’”.  Perdebatan-perdebatan semacam ini hampir muncul setiap tahun hingga saat ini, sementara hari pers tetap diperingati pada 9 Februari. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo)

Bacaan Terkait
Populer
Insiden Media di Tolikara
Kompas dan Front Pembela Islam
Pekerja Media Seluruh Indonesia, Bersatulah!
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?