19/07/2016
Lima Petisi Daring yang Ditujukan Pada KPI
Banyaknya petisi menunjukkan publik semakin sadar akan hak-haknya atas frekuensi publik.
19/07/2016
Lima Petisi Daring yang Ditujukan Pada KPI
Banyaknya petisi menunjukkan publik semakin sadar akan hak-haknya atas frekuensi publik.

Sebagai lembaga publik, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah mendengarkan suara publik khususnya yang berkaitan dengan televisi. Karena itu, wajar jika publik mengadukan berbagai protes terkait isi siaran televisi melalui berbagai saluran resmi yang dibuka oleh KPI. Sayangnya berbagai komplain melalui saluran-saluran seperti melalui email maupun situsweb KPI tersebut tampak tidak direspon dengan memuaskan. Tak mengherankan jika publik kemudian memilih jalan petisi daring untuk menyampaikan suaranya.

Teknologi internet memiliki kelebihan dalam kecepatan dan luas jangkauan penyebaran informasi, yang bisa jadi menguntungkan petisi yang memakai jumlah “penanda tangan” untuk memperkuat pesan. Change.org, misalnya, adalah salah satu situs petisi daring yang paling populer dengan pengguna terdaftar hingga 50 juta orang. Change.org juga merupakan salah satu situs pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk mengajukan petisi. Sepanjang KPI priode 2013-2016, telah banyak petisi yang ditujukan kepada KPI, beberapa di antaranya adalah:

  1. Petisi Keluhan terhadap “YKS” 

    Berbagai petisi yang ditujukan kepada KPI rata-rata berupa keluhan atau komplain, dan memiliki berbagai bentuk. Beberapa diantaranya merupakan komplain terkait acara tertentu, seperti protes terhadap “Yuk Keep Smile” (YKS).  Petisi ini digagas pada tahun 2013 oleh seseorang bernama Rifqi Alfian, yang mengkritisi konten program “YKS” yang dianggap membodohi rakyat, tidak baik untuk anak, dan repetitif pada rentang waktu yang tidak habis-habis. Dalam petisi ini, Rifqi juga menghimbau masyarakat untuk menyampaikan aduan pada KPI.

    Petisi ini dianggap berhasil seiring dengan dihentikannya penayangan acara “YKS” oleh Trans TV sejak 27 Juni 2014. Penghentian “YKS” disebabkan oleh tekanan KPI, setelah berbagai peringatan dan sanksi pengurangan jam tayang. Petisi dari Rifqi Alfian sendiri berhasil mengumpulkan 43.778 orang pendukung dan ikut muncul di berbagai media.
     
  2. Petisi terhadap TV One dan Metro TV

    Selain petisi yang ditujukan kepada program tertentu, protes terkadang terkadang ditujukan kepada stasiun televisi secara umum. Contoh menarik adalah petisi terhadap dua kanal berita, TV One dan Metro TV, pada masa pemilihan presiden 2014 lalu. Pertama, Teuku Kemal Fasya memulai sebuah petisi menuntut pencabutan izin siar TV One akibat tuduhan keberpihakan dan penyebaran berita bohong dalam pemilu. Lucunya, kemudian muncul petisi serupa yang menyerang Metro TV, digagas oleh seseorang yang mengatasnamakan Masyarakat Transparansi Informasi Indonesia.

    Entah oleh sebab apa, kemungkinan sebagai bentuk ironi atau sarkasme, petisi balasan ini memiliki konten yang hampir sama persis dengan petisi terhadap TV One.  Kedua petisi ini mendapatkan dukungan yang cukup besar: petisi penyeruan pencabutan izin TV One mendapatkan 31.696 pendukung, dan petisi penyeruan pencabutan izin Metro TV mendapat dukungan 26,755 orang. Meskipun pada akhirnya, kedua petisi ini tidak menang. Selain karena pencabutan izin siar tidak mungkin dilakukan dengan mudah, momentum isu ini menghilang segera setelah pemilu selesai.
     
  3. Petisi Menuntut Penghentian Penggunaan Kata “Autis”

    Terkadang, petisi berisi sebuah komplain atas suatu tindakan spesifik yang terjadi dalam program televisi. Salah satunya adalah petisi menuntut penghentian penggunaan kata “autis” sebagai ejekan di televisi. Uniknya, pengguna bernama Istiaq Mumu yang menggagas petisi yang ditujukan pada KPI ini berdomisili di Kuala Lumpur, Malaysia. Petisi yang dimulai pada Juli 2015 ini masih berlangsung hingga sekarang (25 Februari 2016), mengumpulkan 4.955 pendukung  dan telah muncul di media Kompas.com.
     
  4. Petisi Kritik terhadap Kinerja KPI

    Ada pula petisi yang ditujukan kepada KPI, dan juga berisi kritik dan saran langsung terhadap performa KPI sebagai lembaga publik. Misalnya petisi mendesak KPI tegas dalam menghukum para pelanggar. Pada petisi ini, KPI dikritik atas ketidak tegasannya dalam mengendalikan perilaku siar berbagai lembaga siar yang secara terang-terangan ditunggangi oleh agenda politik pemiliknya. Petisi ini berhasil mengumpulkan 4.063 pendukung sebelum akhirnya ditutup.
     
  5. Petisi Saran untuk KPI

    Sementara petisi berjudul “Dear KPI - Segera Lakukan Ini Untuk Menyelamatkan Pertelevisian Indonesia” yang dimulai oleh Ahmad Rolly lebih banyak berisi saran-saran pribadi atas cara kerja KPI. Saran-saran ini pun bersikap teknis, seperti pencekalan artis dan bukan acara, pembatasan jam tayang, kritik atas infotainment, penghindaran urusan pribadi artis sebagai konten acara, hingga pengembalian hari minggu sebagai hari hiburan anak. Petisi ini telah didukung oleh 11.016 orang pada 25 Februari 2106 dan masih berjalan hingga kini.

Dampak petisi, sebanyak apa pun pesertanya, masih sangat bergantung pada berbagai faktor dan kepedulian pemerintah sendiri. Dampaknya sulit untuk dikuantifikasi. Namun, petisi online merupakan sebuah kanal dan kesempatan baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Petisi online juga memberikan kemudahan bagi suatu bagian masyarakat untuk menyebarkan isu tertentu, dan memberi kekuatan bagi publik untuk menentukan agenda mereka sendiri. (REMOTIVI/Firman Imaddudin)


Baca serial evaluasi KPI 2013-2016 lainnya


 

Bacaan Terkait
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna