Ilustrasi: REMOTIVI/ Ghina Ghaliya Quddus
Ilustrasi: REMOTIVI/ Ghina Ghaliya Quddus
16/07/2016
Publik Mengadu, KPI Tak Padu
Sebagai regulator, KPI dibiayai oleh pajak yang dibayar oleh warga. Bagaimanakah KPI mengelola layanan aduan publik?
16/07/2016
Publik Mengadu, KPI Tak Padu
Sebagai regulator, KPI dibiayai oleh pajak yang dibayar oleh warga. Bagaimanakah KPI mengelola layanan aduan publik?

“Ini kado ulang tahun Jakarta yang nggak enak!”

Seruan itu menyeruak di tengah kerumunan ratusan orang yang berkumpul di pelataran kantor Trans TV, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Juni 2014 silam, tepat dua hari setelah ulang tahun kota Jakarta. Beberapa di antara mereka mengenakan baju pangsi, lengkap dengan kain sarung di leher dan peci di kepala. Beberapa yang lain adalah para Jak Mania, suporter klub sepak bola Persija, yang berpakaian hitam oranye. Mereka semua dikumpulkan oleh satu agenda: memprotes tayangan “Yuk Keep Smile” di Trans 7 yang mereka anggap menghina Benyamin Sueb, sosok seniman legendaris Betawi. Apa pasal?

Pada edisi 20 Juni 2014, “Yuk Keep Smile” menampilkan Ferdians Setiadi yang menghipnotis Caisar, talent dalam tayangan tersebut, untuk membuatnya tidak lagi takut dengan anjing. Sang penghipnotis pun menganalogikan anjing dengan sosok Benyamin agar Caisar tertawa terbahak-bahak.

Sejarawan JJ Rizal yang ikut serta dalam aksi itu mengatakan, keresahan pihaknya telah memuncak. Sebab, bukan pertama kali program berdurasi 4 jam 30 menit tersebut dikeluhkan oleh masyarakat. Sebelumnya, Benyamin juga dihina dengan digambarkan sebagai ular pada “Yuk Keep Smile” edisi 22 November 2013.

Setelah kurang lebih dua jam menggelar aksi, Rizal dan kawan-kawan bergerak menuju kantor KPI di bilangan Gajah Mada, Jakarta Pusat, untuk mengadukan persoalan tersebut. Karena datang tanpa pemberitahuan, KPI memutuskan untuk menggelar mediasi pada keesokan harinya dengan pihak stasiun televisi. Esoknya, Rizal terkejut ketika diberitahu oleh KPI bahwa pertemuan itu hanya kebetulan bertepatan dengan kedatangan mereka, namun pembahasan tentang protes itu sendiri sebenarnya tidak ada dalam agenda.

“Kebetulan akan ada dialog dengan (Trans TV) TV loh, katanya. Mereka (KPI) juga bilang sama saya ini sudah peringatan ketiga. Malah bangga. Sudah peringatan ketiga tapi KPI malah belum melakukan apa-apa,” seru Rizal.

Selain Rizal, Hery Chairiansyah juga pernah punya pengalaman menyampaikan aduan ke KPI. Pada 2014 silam, mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Anak dari Zat Adiktif, ia mengadukan iklan rokok di televisi yang menabrak aturan. Ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pasal 59 Ayat 1 melarang iklan rokok tayang di luar pukul 21.30 hingga 05.00 waktu setempat. Namun, ditemukan 10 kali iklan rokok yang tayang sebelum waktunya di beberapa stasiun televisi.

Datang langsung ke kantor KPI untuk mengadu, Hery dan kawan-kawan diterima langsung oleh Komisioner KPI Agatha Lily, Amirudin, dan Fajar Arifianto Isnugroho. Di akhir pertemuan, KPI menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Namun, berbulan-bulan selepas pertemuan itu, Hery tak kunjung mendapat kabar. Buatnya, KPI seolah tidak memiliki mekanisme yang bisa mengabari perkembangan laporan dari masyarakat.


Didirikan pada 2004 atas amanat UU Penyiaran, KPI adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyiaran Indonesia, baik televisi maupun radio. Dalam melaksanakan kerjanya, KPI Pusat dipimpin oleh sembilan orang komisioner. Sementara KPI Daerah yang berada di tingkat provinsi dipimpin oleh tujuh orang komisioner. Komisioner KPI dipilih setiap tiga tahun sekali. Sampai 2016, KPI Pusat sudah menempuh empat kali periode kepengurusan. Periode keempat ini, menurut laporan Tempo pada 20 Januari 2014, “Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran”, ditengarai sudah bermasalah sejak proses rekrutmen.

Secara garis besar, komisioner KPI ditugasi untuk menyusun peraturan penyiaran (P3SPS) dan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Di samping itu, salah satu kewajiban mereka adalah menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Lantas, bagaimana KPI mengelola aduan dari masyarakat?

Dijumpai di kantornya, Mega Ratna Juwita mengatakan bahwa KPI bisa menerima ratusan pengaduan masyarakat dalam sehari. Aduan-aduan mengenai isi tayangan televisi tersebut, menurutnya, akan diteruskan kepada tenaga ahli yang tugasnya menganalisis pelanggaran berdasarkan P3SPS dan UU Penyiaran.

Juwita adalah asisten komisioner KPI Agatha Lily. Nama Juwita tercatat sebagai salah satu pelamar komisioner KPI untuk periode 2016-2019. Sebaliknya, Lily yang sebelumnya juga pernah bekerja sebagai asisten komisioner, tidak mendaftarkan diri kembali sebagai komisioner KPI. Sudah beberapa kali dihubungi, Lily menolak untuk diwawancarai Remotivi dan menyerahkannya kepada Juwita. Ketua KPI Judhariksawan dan dua komisioner lainnya, Idy Muzayyad dan Sujarwanto Rahmat, juga menolak diwawancarai dengan alasan pernyataan dari Juwita telah mewakili KPI secara keseluruhan. Sayangnya, Juwita mengaku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Remotivi ajukan, yakni soal tata kelola aduan publik, dan memberikan nomor kontak Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan KPI Heryadi Purnama.

Menurut Heryadi, aduan masyarakat yang masuk ke kanal aduan publik KPI akan dijawab secara otomatis oleh empat orang staf admin. Setelahnya, aduan dibawa ke rapat dengan tiga komisioner Bidang Isi Siaran guna membuat konsep surat kepada stasiun TV yang melanggar. Lalu, penetapan sanksi dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri oleh semua komisioner. Tanggapan atas aduan pelapor, menurutnya, dapat diterima sekurang-kurangnya dalam waktu seminggu. “Misalnya, pengaduan masuk dan analisa pasalnya (dilakukan pada) hari Jumat. (Maka) hari Senin masuk ke Komisioner Isi Siaran, dan Selasa (dibawa dalam) rapat bidang isi siaran. Paling tidak, tindak lanjut itu satu minggu,” katanya.

Untuk membuktikannya, Remotivi mencoba mengirimkan aduan atas sebuah tayangan televisi melalui kanal-kanal milik KPI, yaitu telepon, surat elektronik, SMS, dan situs KPI Pusat. Saat menelpon, Remotivi hanya mendengar operator berbicara bahwa jam operasional KPI adalah Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga 4 sore lalu telepon terputus. Padahal, Remotivi menelpon pada Senin pukul 11 pagi. Di kanal lainnya, sampai saat laporan ini disunting, Remotivi belum mendapatkan respon apa pun.

Heryadi memberi contoh, salah satu tayangan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah iklan Perindo—partai politik yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, pemilik kerajaan media MNC Group. Menurutnya, iklan Perindo bisa saja diberi sanksi. Namun, posisi KPI sendiri lemah bila berhadapan dengan stasiun televisi yang memiliki banyak alasan. “Yang diatur lebih kuat daripada yang mengatur. Yang mengatur nggak kuat. Kami kan menegur saja, tidak ada denda atau hukuman bui,” lanjutnya.

Ketika ditanyakan ihwal jumlah aduan publik yang masuk ke KPI dari tahun ke tahun, Heryadi enggan untuk memberikan. Alasannya, KPI tidak bisa sembarangan memberikan data kepada pihak lain. Namun, berdasarkan data yang dihimpun oleh Konde Institute dari paparan Komisioner KPI Amirudin dalam diskusi “Kontroversi Uji Publik Izin Penyelenggaraan Penyiaran 10 TV di Indonesia”, pada 2015 KPI telah menerima sebanyak 8.539 aduan, pada 2014 sebanyak 19.146 aduan, dan pada 2013 sebanyak 10.725 aduan.

Meski demikian, aduan publik yang masuk tidak semuanya otomatis berbuah sanksi. Menurut data yang dipajang dalam situs KPI, pada 2015 KPI mengeluarkan 266 sanksi, 2014 sebanyak 184 sanksi, dan 2013 sebanyak 108 sanksi. Ini berarti, sanksi yang dikeluarkan selama 2015 hanya 3,1% dari jumlah aduan yang masuk. Sementara, pada 2014 hanya 0,96%, dan 2013 hanya 1%.

Untuk perbandingan, hingga akhir 2015 Rapotivi telah menerima 1.107 aduan masuk sejak diluncurkan pada Februari 2015. Di antaranya, sebanyak 853 aduan telah diverifikasi oleh tim Rapotivi dan diteruskan ke KPI setiap minggunya melalui pos. Namun, hanya sekitar 17% aduan yang ditindaklanjuti oleh KPI dengan mengeluarkan sanksi. Rapotivi sendiri adalah aplikasi Android yang dikelola Remotivi untuk mengadukan tayangan televisi yang bermasalah. Pada 2014, Rapotivi (ketika itu dinamakan Lapor KPI) ditawarkan secara cuma-cuma untuk bisa digunakan oleh KPI demi menjembatani publik yang ingin mengadu. KPI menolaknya dengan alasan ingin membuat hal serupa.

Rendahnya respon KPI terhadap aduan publik berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kinerja KPI. Survei Remotivi pada 2015 menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan ketidakpuasan mereka dengan kinerja KPI. Responden menyatakan bahwa masih banyak tayangan di televisi yang bermasalah dan lemahnya penegakan aturan oleh KPI.

Alhasil, hanya sedikit masyarakat yang menggunakannya fasilitas aduan yang disediakan KPI. Survei Remotivi yang lain menunjukkan bahwa 86,7% masyarakat tidak menggunakan fasilitas tersebut. Sebabnya antara lain, 22,7% menjawab tidak peduli, 20,5% tidak menjawab, 17,6% tidak tahu caranya, 17,6% tidak percaya kredibilitas KPI, dan 9,1% merasa tidak ada yang salah dengan televisi.

Buruknya kanal pengaduan publik yang dikelola KPI rupanya membuat masyarakat menempuh cara lain. Dari protes lewat petisi digital, datang beramai-ramai ke kantor KPI, hingga memaki-maki di halaman Facebook milik KPI hampir setiap sebuah konten diunggah.

“Pertama, kami menggeruduk (bersama) massa. Kedua, lewat Change.org. Ketiga, baru ke KPI. Mengapa kami menomortigakan KPI? Saya lebih percaya Change.org ketimbang KPI,” terang Rizal soal aksinya memprotes “YKS”. Ia meyakini, aduan yang datang ke kanal-kanal tersebut tidak akan dikelola. Pasalnya, ia melihat bahwa aduan terhadap program “YKS” ke KPI sudah begitu banyak, namun tak kunjung ada sanksi yang tegas. “Kan konyol. Seharusnya KPI bisa langsung respon tanpa harus pakai massa seperti ini,” jelasnya.

Rizal juga merasa, alih-alih menjadi regulator, KPI malah seperti hanya menjadi mediator yang menjembatani pertemuan antara masyarakat dengan industri. Akhir dari aduannya tersebut pun, sesuai perkiraannya, berujung tanpa solusi yang mengena. “KPI tidak seperti lembaga regulator yang dapat tegas menunjukkan sikapnya,” kata Rizal.

Selain Rizal, Hery juga mengaku dirinya tidak pernah terpikir untuk menggunakan kanal partisipasi publik yang dimiliki oleh KPI. Pasalnya, ia tak yakin bahwa sistem aduan tersebut transparan, sehingga alternatif yang ia pilih adalah mengirim aduan lewat surat yang ramai-ramai diantar ke kantor KPI.


Septia Winduwati mengingat-ingat masa ketika ia bekerja di KPI sebagai tenaga ahli selama delapan bulan pada 2015. Tugas utamanya adalah melakukan kajian terhadap isi tayangan TV sesuai permintaan komisioner dan berujung dengan menghasilkan rekomendasi. Secara khusus, ia bertugas menganalisis tayangan-tayangan anak.

Pada suatu ketika, dalam risetnya Septia menemukan bahwa tayangan anak di televisi masih buruk. Ia kemudian memberikan rekomendasi untuk membuat program riset lanjutan yang melibatkan masyarakat, misalnya melalui  kegiatan literasi media yang rutin dilakukan KPI. Namun, Septia kemudian menemukan bahwa kegiatan literasi media KPI cenderung kurang relevan, seperti menggelar konsep seminar yang serba formal dengan mendatangkan pembicara-pembicara terkenal seperti selebritas atau presenter.

Sejak lama, KPI memang memiliki program-program literasi media, seperti forum literasi media, seminar ke kampus-kampus, dan diskusi publik. Pesertanya sebagian besar mahasiswa, pelajar SMA/SMK, dan tenaga pendidik di kota-kota seperti Padang, Bengkulu, Banjarmasin, Batam, dan lain-lain.

Berdasarkan notulensi rapat Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, Dewan Pers, dan Komisi Informasi Pusat pada 9 September 2015, pada 2016 KPI memiliki anggaran sebesar Rp. 48,182 miliardan membuat pagu lebih besar untuk program literasi media. Meski begitu, Heryadi menyatakan bahwa masih ada kendala yang membatasi KPI untuk menjalankan program-program literasi media mereka. “Kendala kami sebenarnya tidak ada. Hanya masalah anggaran saja yang terbatas, sehingga belum bisa maksimal,” kata Heryadi. KPI sendiri selama ini tidak pernah merilis laporan keuangan mengenai alokasi dana mereka. Laporan akhir tahun 2010 dan 2011 (yang diunggah pada 2013) di website KPI tidak secara detail memperlihatkan alokasi dana mereka.

Septia ingat, pernah suatu kali tim ahli memberikan rekomendasi kepada KPI untuk membuat program pendampingan masyarakat. Namun, usulan itu tidak ditanggapi, bahkan setelah kawannya yang sesama tim ahli di KPI berinisiatif dengan uang pribadinya sendiri melakukan program literasi media. Pada 2015 silam, temannya itu mendatangi ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak di Pulau Seribu dengan membawa materi kajian dari KPI. Tapi, kata Septia, “setelahnya (respon komisioner) KPI biasa-biasa saja.”

“Kami ingin terjun ke publik, ke televisi untuk menjalankan riset, tapi tidak ditanggapi. Akhirnya muncul NGO (non-governmental organization) seperti Remotivi. Ini yang sebenarnya menjadi lucu. Kami ini source yang bisa dikaryakan oleh KPI,” ujarnya.

Septia juga menerangkan mengenai lemahnya tindakan KPI atas stasiun TV. “KPI memang merespon aduan publik ketika masyarakat yang menggugat telah masif. Atau katakanlah, sudah ramai menjadi pemberitaan di media massa,” jelasnya.

Baginya, KPI seolah butuh pembenaran ketika hendak menindak stasiun TV. “Bila publik hanya perseorangan dianggapnya kurang representatif sehingga kurang bisa menjadi penjelasan yang meyakinkan kepada industri.”

Ia juga merasakan ketika komisioner KPI cenderung lebih responsif terhadap aduan yang datang dari figur-figur tertentu, seperti artis Ahmad Dhani, Indra Bekti, Asmirandah, atau Inul Daratista yang mengadu seputar pemberitaan di infotainment.

Kecenderungan KPI yang baru bekerja ketika sudah ramai dibicarakan itu bisa dilihat dalam beberapa kasus. Misalnya, pada 17 Oktober 2014 silam ketika KPI mengeluarkan sanksi administrasi kepada Trans TV untuk tayangan siaran langsung pernikahan Raffi Ahmad-Nagita Slavina selama 14 jam setelah media sosial ramai membicarakan. Siaran proses persalinan Ashanty yang ditayangkan di RCTI selama kurang lebih empat jam juga dikenakan teguran tertulis setelah diprotes banyak orang. Contoh lainnya, setelah heboh dibahas di media sosial karena dianggap mengaburkan fakta, KPI menegur program “King Suleiman” di ANTV. KPI juga dengan segera menegur program berita di beberapa stasiun televisi usai pemberitaan bom Thamrin pada awal 2016, salah satunya  program berita di TV One. Pasalnya, beberapa saat usai kejadian, TV One sempat menjadi salah satu trending topic di Twitter karena menyebarkan berita bohong dan menampilkan jenazah tanpa disamarkan. Malamnya, surat teguran untuk TV One diterbitkan oleh KPI.

Luviana dari kelompok Front Pembela Keberagaman Indonesia (FPKI) punya pendapat senada, yakni bahwa KPI cenderung mengandalkan besarnya suara-suara yang beredar di media massa dan media sosial. Namun baginya, komisi ini menjadi sarat dengan kepentingan-kepentingan sesaat yang tidak jelas agendanya. Sebagai contoh, pada saat perdebatan tentang LGBT sedang ramai dibicarakan, KPI mengeluarkan surat edaran yang tidak memperbolehkan kaum tertentu untuk tampil di televisi.

Pada Maret 2016 ia dan kawan-kawannya lantas memprotes surat edaran tersebut. Bagi mereka, alih-alih mengimbau stasiun televisi dan radio agar tidak melecehkan, KPI malah menebalkan prasangka dengan mengebiri hak suatu kelompok  untuk berada di ruang publik. Ini justru bertentangan dengan semangat P3SPS yang dalam beberapa pasalnya mengatur untuk melindungi dan menghormati kelompok minoritas dan marjinal.

“Dalam hal ini KPI seperti telah menebarkan kebencian, diskriminatif, dan stereotipe,” kata Luviana. Mengingat bahwa KPI adalah lembaga masyarakat yang reformis, ia menilai bahwa seharusnya KPI melayani semua kelompok masyarakat tanpa pengecualian. “Atau memang mereka tidak paham mereka ada untuk apa?” gugatnya.

Pengabaian KPI dalam melayani aspirasi kelompok minoritas juga dapat dilihat dari beberapa peristiwa. Misalnya, pada kasus “Wayang Bandel” edisi 12 Mei 2012 di Trans TV yang dianggap melecehkan simbol agama Hindu. Program ini mengangkat kisah dari Weda, namun para penampil berkata-kata kasar sehingga oleh umat Hindu dianggap tidak mencerminkan tokoh suci. Tapi tak ada tindakan apa pun dari KPI. The Hindu Center of Indonesia akhirnya mengirimkan surat keberatan secara langsung kepada manajemen Trans Media, sementara KPI dan KPID Bali hanya dikirimkan tembusan dari surat tersebut.

Pada kasus selanjutnya, yaitu keberatan terhadap program “Mr Tukul Jalan-Jalan” edisi 14, 15, dan 22 Februari 2015, Presiden The Hindu Center of Indonesia Arya Wedakarna pun langsung mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada pimpinan Trans 7. Dalam program itu terdapat adegan Tukul masuk ke rumah ibadah Hindu sambil mengucapkan salam agama lain. Ada pula pelanggaran tata krama berpakaian untuk masuk ke dalam pura dan penggunaan kata-kata personifikasi terhadap objek-objek di pura, seperti penggunaan kata-kata “sarang iblis” dan “sarang leak” sehingga dinilai melecehkan adat dan budaya Bali. Kasus itu berakhir atas inisiatif dirinya sendiri mendatangkan pihak stasiun televisi dari Jakarta ke Denpasar untuk meminta maaf dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPD RI Bali. Pada forum tersebut, Arya juga turut mengundang KPID Bali.

“Mereka (KPI) kurang berimbang. Secara kebangsaan, masih lebih condong ke mayoritas dan ke kelompok-kelompok konservatif,” katanya.

Sayangnya, hingga laporan ini disunting, Remotivi tidak mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari komisioner KPI untuk menjawab tudingan-tudingan di atas. Beberapa kali dihubungi dan didatangi, mereka tetap enggan ditemui dan menyerahkan wawancara kepada bawahannya. (REMOTIVI/Ghina Ghaliya Quddus/Johanes Hutabarat)


Baca serial evaluasi KPI 2013-2016 lainnya


 

Bacaan Terkait
Ghina Ghaliya Quddus

Seorang jurnalis yang bekerja di media ekonomi dan bisnis. Telah menulis tentang isu ekonomi sejak pertama kali mulai bekerja sebagai reporter pada tahun 2016. Menyelesaikan studi Jurnalisme Multimedia di Universitas Multimedia Nusantara.

Populer
Habis Iklan Meikarta, Gelaplah Berita
Kebohongan Dwi Hartanto, Kebohongan Media?
Soekarno di Balik Jeruji Media Orde Baru
Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia
Kebhinekaan ala Televisi