Foto: REMOTIVI/Steven Handoko
Foto: REMOTIVI/Steven Handoko
14/07/2016
Berbagai Pernyataan Komisioner KPI 2013-2016
Sebuah pendapat komisioner bisa jadi sebuah janji yang tidak terpenuhi atau menunjukkan cara pikir mereka dalam bekerja dan mengambil keputusan
14/07/2016
Berbagai Pernyataan Komisioner KPI 2013-2016
Sebuah pendapat komisioner bisa jadi sebuah janji yang tidak terpenuhi atau menunjukkan cara pikir mereka dalam bekerja dan mengambil keputusan

Tahun 2016 ini, sembilan orang komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2013-2016 akan turun jabatan dan diganti dengan nama-nama baru. Kini, publik perlu untuk menyimpulkan kinerja perwakilan mereka dalam mengawal penyiaran selama tiga tahun.

Salah satu cara untuk menilai hal tersebut adalah dengan menyimak berbagai pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh KPI, baik sebagai lembaga maupun oleh komisioner sebagai individu. Berikut merupakan sejumlah pernyataan yang layak diperhatikan oleh publik dengan lebih seksama.

  1. Dalam sebuah wawancara dengan Remotivi, tidak lama setelah dilantik sebagai ketua KPI periode 2013-2016, Judhariksawan menyatakan bahwa akar masalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi adalah kesadaran yang rendah para praktisi penyiaran itu sendiri untuk membangun dan mencerdaskan negara. Dengan demikian, salah satu strategi yang ia ambil selagi menjabat sebagai ketua KPI adalah dengan mengajak bicara para penyelenggara penyiaran agar tercapai kesamaan pandangan akan fungsi penyiaran itu sendiri.

    “Kalau pun nanti hasilnya tidak maksimal, (yang penting) kami sudah berupaya. Kalau tidak ada perubahan, berarti kesadaran itu belum terbentuk di batin mereka, bahwa pola pikir mereka masih konvensional, dan bahwa lembaga penyiaran ini adalah ajang bisnis semata,” ujar Judha. Pernyataan tersebut tentu tidak dapat menjadi pembenaran atas baik mau pun buruknya kinerja KPI karena sejak semula, KPI telah gagal untuk memahami bahwa perlindungan utama untuk publik adalah sistem yang baik dengan regulasi jelas, bukan negosiasi belaka.
     
  2. Dalam kesempatan lain, solusi serupa juga diungkapkan oleh komisioner KPI Bekti Nugroho. Menurut Bekti, KPI akan mencoba berdiskusi dengan perusahaan periklanan guna meyakinkan perusahaan periklanan untuk memasang iklan di program yang berkualitas bagus saja. Ia yakin bahwa industri akan paham apabila diajak berdiskusi. "Industri ini juga kalau diajak bicara, kita ngomong baik-baik, mereka juga mengerti," ungkap Bekti.

    Solusi yang ditawarkan tersebut menempatkan negosiasi sebagai upaya utama untuk memperbaiki penyiaran merupakan solusi yang tidak efektif karena abai terhadap berbagai permasalahan struktural. Mendengar pernyataan tersebut, publik layak ragu bahwa diskusi antara KPI dan industri akan mencapai hasil yang diharapkan ketika baik stasiun televisi maupun perusahaan periklanan masih memperlakukan rating sebagai alat ukur terhadap nilai program televisi, ataupun independensi stasiun televisi ketika ia masih merupakan kepunyaan pemilik partai politik. Kenyataan bahwa permasalahan penyiaran merupakan hasil dari sebuah sistem yang tidak berpihak kepada publik tidak boleh dilupakan begitu saja.
     
  3. Pada 16 Januari 2014, gerakan Frekuensi Milik Publik mendatangi kantor KPI pusat dengan membawa tuntutan bagi KPI untuk menghukum sejumlah stasiun televisi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyiaran kampanye politik dengan memberlakukan mekanisme penghentian sementara dan denda. Tujuh komisioner menandatangani perjanjian bermaterai yang diberikan.

    Sayangnya, KPI tidak menepati janji tersebut dengan hanya memberikan teguran kepada stasiun televisi terkait pelanggaran ketentuan penyiaran kampanye tersebut. Upaya KPI untuk menindak keberpihakan politik stasiun televisi kian diragukan karena terus memberikan sanksi yang tidak berdampak besar terhadap stasiun televisi, seperti teguran tertulis untuk siaran iklan partai Nasdem maupun peringatan terhadap pemberitaan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak netral. Hingga saat ini, pelanggaran terhadap ketentuan kampanye partai politik tersebut masih terjadi, seperti iklan partai Perindo di MNC Group yang merupakan iklan yang paling banyak diadukan pada aplikasi Rapotivi.
     
  4. Pada buku berjudul Ketika Film Layar Lebar Hadir di Televisi (2015) yang ia tulis bersama Yayu Sriwartini, komisioner KPI Azimah Subagijo menekankan pentingnya swasensor atau self censorship dilakukan oleh stasiun televisi dengan mengacu kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), terutama terhadap film-film asing yang banyak ditayangkan (hal. 192).

    Pada pelaksanaannya, swasensor menjadi problematik karena berbagai tayangan dikenakan sensor yang tidak perlu. Reaksi stasiun televisi untuk melakukan sensor secara berlebihan ini bisa jadi dikarenakan pengalaman mendapat sanksi administratif berkali-kali terkait norma kesopanan dan kesusilaan. Padahal, melakukan sensor secara serampangan tidak hanya mengurangi kenikmatan menonton, namun juga mendistorsi realitas itu sendiri. Pandangan untuk menekankan pentingnya swasensor tanpa memperbarui P3SPS justru akan memperburuk praktik sensor itu sendiri.

Beberapa pernyataan para komisioner KPI di atas hanya diambil dari sebagian contoh dibanding berbagai pernyataan lain yang bisa dicatat. Ia setidaknya bisa menggambarkan bagaimana cara pikir komisioner dalam bekerja. Hal ini penting karena sebuah pendapat bisa jadi sebuah janji yang tidak terpenuhi, ataupun sebuah sikap, yang bila dipahami, dapat menjelaskan berbagai keputusan dan program KPI yang telah terjadi sepanjang periode 2013-2016. (REMOTIVI/Eduard Lazarus)


Baca serial evaluasi KPI 2013-2016 lainnya


 

Bacaan Terkait
Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal
Begini Cerita Saya sebagai Wartawan Flora-Fauna