15/12/2015
Kekerasan Seksual di Media
Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi mimpi buruk Indonesia. Pemberitaan di media daring seringkali malah memperparah kondisi itu.
15/12/2015
Kekerasan Seksual di Media
Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi mimpi buruk Indonesia. Pemberitaan di media daring seringkali malah memperparah kondisi itu.

Kekerasan seksual tampil di media dengan dua mata pisau. Pada satu sisi, pemberitaan terkait kekerasan seksual ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Namun, di sisi lain mayoritas korban kekerasan seksual menjadi “korban” untuk kedua kalinya saat diberitakan media. Hal ini mengemuka dalam laporan analisa media Komnas Perempuan bertajuk  “Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?” (14/12). Riset ini memantau sembilan media dalam periode Januari-Juni 2015 dan menemukan 225 berita yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Jumlah ini merupakan 18,17% dari total 1238 berita yang dirilis sembilan media tersebut. Media yang dipantau adalah Indopos, Jakarta Pos, Jakarta Globe, Kompas, SindoNews, Pos Kota, Republika, Tempo, dan Media Indonesia.

Salah satu pembahasan dalam pemaparan hasil riset di kantor Komnas Perempuan tersebut adalah bahwa mayoritas media abai dengan hal-hal mendasar terkait kode etik. Padahal, media seharusnya turut bertanggungjawab pada pemenuhan hak korban. Mariana Amiruddin, salah satu komisoner Komnas Perempuan memaparkan bahwa, “Media masih belum memenuhi kaidah kode etik jurnalistik, terutama dalam memberitakan kekerasan seksual yang dialami perempuan. Selain itu, melihat dari isi beritanya, media masih banyak yang menggiring pembaca untuk menghakimi korban, misal dalam kasus artis sebagai pekerja seks.”

Salah satu indikator bahwa berita telah memperhatikan pemenuhan hak korban menurut Komnas Perempuan yaitu faktor stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan. Dari 225 total berita, terdapat 41 berita yang menyebutkan korban sebagai pemicu terjadinya kekerasan. Selain itu, 24 berita bernada menghakimi korban dan 28 berita melanggengkan stereotip terhadap korban.  

Salah seorang wartawan Tempo mengungkapkan bahwa pemberitaan semacam itu banyak terjadi di media-media online karena media online mempertimbangkankan perolehan hit, SEO friendly, dan google friendly untuk mendapatkan penghasilan. Dengan kata lain bahwa medan kompetisi media saat ini di Indonesia mulai beralih ke media daring sehingga penggunaan diksi yang populer menjadi senjata ampuh mendapat banyak klik. Namun, pernyataan ini dibantah oleh Dewan Pers. Imam Wahyudi menyatakan, “Masalah konten yang harus memenuhi kode etik tidak dapat diperdebatkan lagi. Yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana supaya media daring tetap berpenghasilan tanpa memperhatikan hit atau klik. Ketika masalah ekonomi menjadi variabel independen dan konten menjadi variabel dependen, maka habislah sudah media kita.”

Selain pertimbangan ekonomi, pemahaman wartawan terkait “identitas” juga menjadi pembahasan dalam diskusi ini. Riset ini menemukan sebanyak 66 berita yang mengungkap identitas korban, identitas keluarga korban, alamat rumah, atau pekerjaan. Kode etik jurnalistik memang tidak menyebutkan dengan jelas elemen apa saja yang termasuk dalam “identitas”. Namun, Y. Hesthi Murti, Ketua Divisi Perempuan dan Kelompok Marjinal di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menambahkan bahwa wartawan tidak hanya harus memperhatikan kode etik jurnalitik, tapi juga perlu memperhatikan peraturan lainnya seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk membantu para wartawan mendapatkan kerangka pemahaman tentang “identitas”.

Dalam beberapa kasus, korban atau keluarga menghendaki wartawan menyebutkan identitas korban dalam pemberitaannya dengan alasan tertentu. Mahda, salah seorang pegiat Komnas Perempuan berpendapat, “Identitas seperti nama korban dapat disebutkan oleh media dengan persetujuan dari korban atau keluarga. Tapi, yang terjadi saat ini media menyebutkan identitas korban tanpa persetujuan dari yang bersangkutan atau pihak keluarga.” Bahkan menurut Imam Wahyudi, ketika mendapatkan ijin untuk dipublikasikan pun, pers tetap harus menimbang apakah membuka identitas korban akan menyelesaikan masalah atau justru akan menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. “Mari kita memperjuangkan hak kita, karena output berita yang berkualitas adalah hak kita sebagai poin penting dari kebebasan pers,” demikian tutup Imam Wahyudi. (REMOTIVI/Septi Prameswari)

 

Bacaan Terkait
Populer
Di Balik Wangi Pemberitaan Meikarta
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming
Hierarki Pengaruh dalam Mediasi Pesan