17/11/2015
Menyembunyikan Papua
Human Rights Watch merilis laporan terbaru tentang Papua, satu-satunya daerah di Indonesia yang masih tertutup untuk jurnalis asing.
17/11/2015
Menyembunyikan Papua
Human Rights Watch merilis laporan terbaru tentang Papua, satu-satunya daerah di Indonesia yang masih tertutup untuk jurnalis asing.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yang lahir dari semangat Reformasi memberikan jaminan kebebasan terhadap pers yang sebelumnya tidak dimiliki di era Orde Baru. Namun, aturan tersebut seperti tidak berlaku di Papua. Jurnalis yang hendak menulis tentang Papua terus dihadang pembatasan akses dan kekerasan demi kekerasan.   

Laporan terbaru Human Rights Watch menunjukkan bahwa janji Joko Widodo ketika kampanye menjelang pemilihan presiden yang ingin membuka akses ke Papua bagi jurnalis masih jauh panggang dari api. Akses masih tertutup sehingga sulit untuk mencari laporan yang bisa secara detail menjelaskan apa yang terjadi di Papua.

Selama kurang lebih 25 tahun jurnalis asing harus mengajukan aplikasi melalui clearing house di bawah Kementrian Luar Negeri untuk bisa meliput langsung di Papua. Clearing house ini melibatkan 18 unit kerja di 12 kementrian berbeda. Lembaga tersebut termasuk kepolisian dan badan intelijen. Menurut laporan HRW, tak mengherankan jika proses birokrasi yang rumit tersebut secara de facto adalah larangan meliput terhadap jurnalis asing.

Dalam laporan setebal 75 halaman tersebut, HRW mewawancarai 107 narasumber yang terdiri dari jurnalis, redaktur, LSM, juga akademisi selama April-Oktober 2015. Laporan ini melacak pelarangan akses ke Papua sejak Jokowi menyatakan bahwa pembatasan terhadap jurnalis, khususnya jurnalis asing, di Papua akan dihentikan.

Dalam pembatasan jurnalis asing, HRW menggarisbawahi tantangan dan ancaman yang dihadapi para jurnalis dari luar Indonesia. Proses birokrasi demikian berbelit. Al Jazeera misalnya, butuh waktu sampai 6 tahun untuk mendapatkan izin meliput di Papua. Jurnalis asing yang bisa berangkat ke Papua pun mesti menghadapai kesulitan lainnya. Di sana gerak mereka diawasi oleh aparat keamanan. Sumber yang ditemui biasanya ketakutan karena adanya ancaman kekerasan.

Contoh intimidasi dan penahanan terhadap jurnalis di antaranya adalah kasus yang melibatkan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, dua wartawan Perancis dari TV Arte. Karena begitu sulit mendapatkan visa wartawan untuk meliput ke Papua, mereka datang ke sana dengan visa turis. Mereka kemudian ditangkap dan ditahan selama 11 bulan.  

Hal serupa juga menimpa jurnalis Indonesia, khususnya yang merupakan warga Papua. Mereka mendapatkan ancaman kekerasan berlapis baik itu dari pemerintah, aparat keamanan, maupun aktivis-aktivis pro-kemerdekaan Papua. Dengan ancaman yang berlapis dan mengancam nyawa, sebagian jurnalis dan media di Papua melakukan swa-sensor, tidak menampilkan berita-berita yang sensitif.

Pemimpin redaksi Manokwari Express, Jo Kelwulun, seperti dikutip dalam laporan HRW, menyebut kecenderungan swa-sensor jurnalis di Papua ini sebagai strategi bertahan hidup yang penting. Hal tersebut dilakukan bukan sekadar untuk mengamankan kebutuhan finansial, melainkan juga untuk mengamankan keselamatan diri. Hasil dari swa-sensor ini adalah kecenderungan jurnalis untuk menuliskan liputan di Papua dengan hanya menampilkan pernyataan resmi dari pemerintah. Cara tersebut dipandang lebih aman ketimbang memunculkan sumber-sumber lain yang bisa membahayakan. Akhirnya, informasi berita hanya satu arah dan didominasi pemerintah atau aparat keamanan.

HRW juga menyebut bahwa masalah jurnalisme di Papua juga meliputi banyaknya jurnalis-jurnalis palsu yang menjadi informan bagi aparat keamanan, baik militer maupun polisi. Para jurnalis ini dibayar oleh aparat keamanan dan pemerintah untuk menyediakan informasi sekaligus membuat berita-berita tentang Papua yang sesuai kehendak pemegang otoritas (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo).   

Bacaan Terkait
Populer
Di Balik Wangi Pemberitaan Meikarta
Media Cetak yang Berhenti Terbit Tahun 2015
Ketika Berita Palsu Menjadi Industri
Kekerasan Seksual di Media
Televisi Dieksploitasi, KPI Bergeming