JAKARTA – Pemilu legislatif pada 9 April 2014 nanti harus menjadi kemenangan bagi publik. Caranya adalah dengan memilih mereka yang tepat dan bukan sebaliknya. Dalam perspektif media penyiaran, 9 nama berikut adalah caleg yang tak layak dipilih karena terindikasi berlawanan dengan semangat mendahulukan kepentingan publik, tidak paham dunia penyiaran, serta mendukung pemanfaatan frekuensi siar TV untuk kepentingan politik partainya.

Daftar ini dibuat dengan harapan hadirnya dunia penyiaran yang lebih berpihak pada kepentingan publik, bukan konglomerat dan elit politik. Kami memulainya dari menyusuri nama-nama caleg yang pada periode 2009-2014 duduk di Komisi I DPR—komisi yang salah satunya menangani urusan penyiaran. Lalu kami kembangkan dengan menelusuri caleg-caleg lain di luar di Komisi I. Lewat pengumpulan pernyataan di media, catatan lapangan, dan pendapat beberapa pengamat, kami menyusun daftar ini.

Hasil temuan kami menunjukkan, beberapa caleg petahana melakukan pembiaran atau menjadi pelaku berbagai pelanggaran hak publik dalam wilayah penyiaran. Seorang caleg Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, mengaku tidak terlalu memperhatikan Komisi Penyiaran Indonesia sebelum partainya didukung oleh pemilik stasiun televisi, Hary Tanoesoedibjo. Ada juga Tantowi Yahya dari Partai Golkar yang tak mempermasalahkan kampanye terselubung parpol di televisi, bahkan ia juga terlibat dalam blocking time tayangan ulang tahun Golkar di TVRI. Lainnya, ada yang terindikasi terlibat dalam pemenangan tender, mengendalikan manajemen, dan mengganggu independensi, netralitas, dan imparsialitas di TVRI, yakni Max Sopacua dan Marzuki Alie, keduanya dari Partai Demokrat.

Karena keterbatasan, daftar nama berikut bisa saja belum lengkap menjaring para caleg lain yang juga tidak layak pilih dalam perspektif penyiaran. Beberapa yang berada dalam radar kami adalah mereka calon legislator dari latar belakang wartawan atau petinggi media yang secara tersamar seakan sudah mengundurkan diri dari media, tapi berpotensi masih memiliki akses atau bahkan mengendalikan ruang redaksi. Mereka ini, biasanya masuk ke dalam partai yang sama dengan partai sang pemilik media, dan lalu diberi “fasilitas” seperti dipindahtugaskan ke tempat daerah pemilihannya (dapil) berada. Tapi karena data yang kami miliki mengenai ini terbatas, maka nama-nama tersebut tidak kami sertakan di sini.

Setiap anggota parlemen sekurang-kurangnya membawa pulang lebih dari 50 juta rupiah tiap bulan. Pembiayaan kerja parlementer tersebut diambil dari pajak yang dibebankan pada publik. Maka sudah selayaknya mereka tidak bekerja bagi partai atau pengusaha media, tapi bekerja bagi publik. Pendek kata: jangan pilih mereka!


1. Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati – Anggota Komisi I DPR. Caleg HANURA untuk DPR, Dapil Jawa Tengah IV  (Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, dan Kab. Wonogiri), nomor urut 1.

Susaningtyas lebih banyak mementingkan partainya, Hanura, terbukti setelah Hary Tanoesoedibjo bergabung dengan partai tersebut. Susaningtyas mengaku bahwa, “Selama ini saya tidak terlalu merhatiin KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) karena nggak ada urusan. Tapi sekarang apa boleh buat (sumber: http://remotivi.or.id/senggang/kepergok-bahlul).” Ia bahkan membela Hary Tanoe dengan menyatakan bahwa, “Yang menguntungkan (grup) MNC saya suka. Yang tidak menguntungkan, ya nggak suka,” ketika ditanya soal dugaan rekayasa pemilihan anggota komisioner KPI 2013-2016 (Majalah Tempo, 26 Januari 2014).

Hal ini berpengaruh pada posisinya dalam memandang persoalan hubungan media dengan politik serta konglomerasi media. Susaningtyas pernah menyatakan bahwa, “Konglomerasi itu, sebenarnya, bukan dosa bisnis atau juga dosa politik.” Padahal, konsentrasi kepemilikan media adalah bentuk monopoli ekonomi sekaligus informasi yang tidak klop dengan ide demokrasi.

Ia juga membela "Kuis Kebangsaan" yang dijatuhi hukuman oleh KPI: “Saya kembali bertanya pada KPI yang telah mengeluarkan sanksi penghentian tayangan program televisi ketika di situ Win-HT jadi host dipersoalkan. Sementara untuk Pak Jusuf Kalla sebagai host di program Jalan Tengah Kompas TV sudah puluhan episode, kenapa tak dipersoalkan?” Ia pun dengan lantang menegaskan bahwa "Kuis Kebangsaan" tidak ditujukan sebagai ajang sosialisasi caleg. Hanya, dalam perjalanannya, para caleg Hanura diberi kesempatan untuk tampil di kuis tersebut.

2. Nurul Arifin – Anggota Komisi I DPR. Caleg GOLKAR untuk DPR, Dapil Jawa Barat VII (Kab. Bekasi, Kab. Karawang, dan Kab. Purwakarta), nomor urut 2.

Nurul Arifin tampak sangat membela kepentingan industri televisi serta partai politik. Dalam wawancara dengan redaksi Remotivi mengenai blocking time Partai Golkar di TVRI, ia menyatakan bahwa, “Blocking time nggak apa. Apalagi untuk ulang tahun partai.” Nurul pun berpihak pada industri yang memprotes larangan menerima iklan kampanye. Menurutnya, bahwa partai politik boleh melakukan kampanye sejak tanggal 11 Januari 2013. Padahal, peraturan KPU baru memperbolehkan kampanye 21 hari sebelum masa tenang.

3. Ajeng Ratna Suminar – Anggota Komisi I DPR. Caleg DEMOKRAT untuk DPR, Dapil Jawa Barat II (meliputi Kab. Bandung, dan Kab. Bandung Barat), nomor urut 2.

Ajeng adalah legislator yang tidak memahami dunia penyiaran. Ketika dimintai pendapat mengenai blocking time partai politik di televisi dalam wawancara dengan Remotivi pada 3 Juli 2013 lalu, ia malah balik bertanya, “Blocking time itu yang mana ya?” Dalam sesi tanya jawab fit and proper test untuk memilih calon komisioner KPI, model pertanyaan Ajeng berikut menjelaskan kemasygulannya: “Kalau Anda sedang mandi, lantas ada iklan yang masuk ke BBM Anda, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut?” Padahal, KPI merupakan lembaga yang mengurusi penyiaran, bukan telekomunikasi.

4. Max Sopacua – Anggota Komisi I DPR. Caleg DEMOKRAT untuk DPR, Dapil Jawa Barat V (Kab. Bogor), nomor urut 1.

Berdasarkan investigasi Tempo edisi 23 Februari 2014, Max Sopacua terindikasi menjadi pengendali di TVRI dengan menempatkan orangnya di dalam. Tercatat beberapa tender di TVRI dimenangkan karena melalui mekanisme ini. Selain Herman Chaniago—orang kepercayaan Marzuki Alie—penguasa bayangan di TVRI adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini. Merekalah pengendali sesungguhnya di TVRI (Majalah Tempo, 23 Februari 2014). 

“Saya pernah diminta menempatkan seseorang yang tak kompeten sebagai manajer pemasaran,” ujar Erwin Aryanantha (Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI) dalam satu rapat di parlemen, pertengahan November tahun lalu. Permintaan itu, kata dia, datang dari Elprisdat (Ketua Dewan Pengawas TVRI). Karena tak digubris, sebulan kemudian permintaan serupa diulang. Kali ini datang dari Max Sopacua. Dan Erwin akhirnya menyerah (Sumber: Majalah Tempo edisi 23 Februari 2014). Bahkan, Max Pernah meminta sejumlah uang untuk bekalnya ke Meksiko lewat Herman Chaniago kepada Direktur Program dan Berita TVRI Irwan Hendarmin (Majalah Tempo,  23 Februari 2014).

Lain lagi, menyikapi teguran KPI terhadap TVRI yang menyiarkan Konvensi Partai Demokrat pada 15 September 2013 selama hampir 3 jam, Max berpendapat bahwa hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah, sebab, kata dia, TVRI merupakan lembaga penyiaran dan partai lain pun boleh melakukan hal yang sama.

5. Agus Gumiwang Kartasasmita – Anggota Komisi I DPR. Caleg GOLKAR untuk DPR, Dapil Jawa Barat II (Kab. Bandung, dan Kab. Bandung Barat), nomor urut 1.

Agus menganggap bahwa perekayasaan pemilihan Komisioner KPI oleh parpol dan industri adalah hal yang demokratis. Ketika ditanya soal dugaan rekayasa pemilihan anggota komisioner KPI 2013-2016 oleh beberapa parpol termasuk di antaranya Golkar, ia mengatakan demikian: “Fraksi lain juga begitu, apa bedanya? Ini demokrasi” (Majalah Tempo, 26 Januari 2014).

6. Tantowi Yahya – Anggota Komisi I DPR. Caleg GOLKAR untuk DPR, Dapil DKI Jakarta III (Kab. Adm. Kep. Seribu, Kodya Jakarta Barat, dan Kodya Jakarta Utara), nomor urut 1.

Dalam tayangan blocking time ulang tahun Fraksi Golkar ke-45 di TVRI, Tantowi Yahya menyanyikan lagu dengan lirik, “Aburizal Bakrie / Anak sejuta bintang / Aburizal Bakrie / pemimpin kita semua.” Sebagai legislator, ia tampaknya tak merasa bahwa blocking time oleh partai politik adalah pelanggaran penyiaran yang serius. Ini terlihat dari perannya bertingkah dalam lagu tersebut.

Pada konteks lain, beberapa ungkapannya memperlihatkan ketidakpekaannya atas perampasan frekuensi publik oleh Golkar di TV One. Misalnya Tantowi mengaku bahwa iklan politik Golkar di TV One, stasiun televisi yang dimiliki Aburizal Bakrie, terus meningkat. Partainya bahkan mendapat potongan harga pada penayangan iklan di stasiun televisi milik keluarga Bakrie. Tapi, Tantowi menolak kalau Golkar diistimewakan mengingat Aburizal Bakrie juga menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Partainya tak khawatir frekuensi iklan mereka yang tinggi di stasiun televisi akan membuahkan sanksi. Sebab, menurutnya, iklan Golkar di televisi tidak mengandung unsur kampanye, tetapi ajakan memerangi korupsi.

Dalam menyikapi pemberian sanksi KPI atas Kuis Kebangsaan di RCTI dan Indonesia Cerdas di Global TV, Tantowi menganggap bahwa apa yang dilakukan pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (WIN-HT) tidak melanggar aturan (Koran Sindo, 24 Februari 2014).

7. Marzuki Alie – Ketua DPR. caleg DEMOKRAT untuk DPR, Dapil DKI Jakarta III (Kab. Adm. Kep. Seribu, Kodya Jakarta Barat, dan Kodya Jakarta Utara), nomor urut 1.

Dalam menyikapi protes publik terhadap blocking time konvensi Partai Demokrat sepanjang 60 menit di TVRI, Marzuki Alie mengatakan bahwa penyiaran acara deklarasi para peserta konvensi calon presiden Demokrat di TVRI tak menyalahi penggunaan frekuensi publik. Sebab, menurutnya, konvensi juga merupakan urusan publik. "Konvensi ini bukan urusan partai, ini urusan negara, lho," kata Marzuki, yang juga merupakan salah satu peserta konvensi, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 September 2013.

Kasus lain, berdasarkan investigasi Tempo edisi 23 Februari 2014, Marzuki bersama Max Sopacua terindikasi menjadi pengendali di TVRI dengan menempatkan orangnya, Herman Chaniago, di dalam. Tercatat beberapa tender di TVRI dimenangkan Herman Chaniago karena melalui mekanisme ini (Majalah Tempo, 23 Februari 2014).

8. Arief Suditomo – Pemimpin redaksi RCTI. Caleg HANURA untuk DPR, Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung, dan Kota Cimahi), nomor urut 1.

Arief Suditomo masih menjabat sebagai pemimpin redaksi RCTI ketika ia sudah resmi terdaftar sebagai caleg dari Partai Hanura. Secara etika jurnalistik, wartawan yang masuk ke ranah politik harus berhenti dari pekerjaan jurnalistik. Namun, Arief baru berhenti pada 10 Maret 2014, satu bulan sebelum Pemilu Legislatif dilaksanakan. Sikap ini merupakan bentuk dari pengabaian Arief terhadap etika dan profesionalisme wartawan. Apalagi data penelitian Remotivi membuktikan bahwa selama Arief menjabat sebagai pemred RCTI, berita mengenai Hanura terhampar banyak dibandingkan partai lainnya, dan tentunya, semuanya bernada positif.

9. Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika. Caleg PKS untuk DPR, Dapil Sumatera Utara 1, nomor urut 1.

Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul membuat kebijakan-kebijakan yang kerap kali berlawanan dengan upaya demokratisasi penyiaran. Misalnya saja dengan ngotot ia mengeluarkan Permen Kominfo No. 22 tahun 2011 tentang penyelenggaraan siaran TV digital teresterial meski belum terakomodasi dalam UU Penyiaran. Melalui Permen ini, dominasi penyiaran melalui TV digital tetap ada di para pemain lama yang meminggirkan pemain-pemain kecil. Permen itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tapi lalu Tifatul menerbitkan Permen baru yang secara substansi sama dengan hanya menghilangkan istilah-istilah teknis.

Tifatul juga gagal menegakkan amanat UU Penyiaran dalam hal Sistem Stasiun Jaringan dan juga tidak responsif terhadap situasi penyiaran yang terdapat banyak pelanggaran serius, seperti pemindahtanganan penyewaan frekuensi dan penyalahgunaan penggunaan frekuensi oleh stasiun TV yang isi siarannya tidak berpihak pada kepentingan publik. Padahal, pemberian dan pencabutan izin penggunaan frekuensi salah satunya diurusi oleh Kemenkominfo.

Lalu, rezim Tifatul juga menerbitkan RUU Penyiaran versi pemerintah yang isinya mencerminkan intensi kembalinya negara otoriter dan melemahkan posisi publik. Beberapa masalah dalam RUU ini, misalnya: iklan rokok tak dilarang, kewenangan KPI diperlemah, lembaga penyiaran publik TVRI akan dikuasai pemerintah, dan frekuensi sebagai milik publik konteks kepentingan publiknya dilenyapkan dengan cara mendefinsikan frekuensi sebagai “kumpulan pita frekuensi radio”. []

Dengan hormat,
 
Koalisi Frekuensi Milik Publik
1.    Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (AJI Jak)
2.    Center for Inovation Policy and Governance (CIPG)
3.    Gambar Bergerak
4.    ICT Watch
5.    Joglo TV (TV Komunitas)
6.    KontraS
7.    LBH Jakarta
8.    LISAN (Lingkar Studi Anak Nusantara)
9.    Lentera Anak Indonesia
10.    Masyarakat Peduli Media
11.    MataMassa
12.    Melek Massa
13.    Pamflet
14.    Paralegal Pemilu
15.    Perkumpulan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) Jakarta
16.    Remotivi
17.    Rumahpemilu.org
18.    Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik
19.    SeJuK (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman) 


Narahubung:
Fadli Ramadhanil, Paralegal Pemilu (0852-7207-9894)
Roy Thaniago, Direktur Remotivi (08-999-826-221)
Tigor Hutapea, Pengacara Publik (0812-8729-6684)
Usep Hasan Sadikin, Redaktur rumahpemilu.org (0813-8050-1118)