Menjelang pemilu presiden, kemampuan matematika stasiun televisi kita semakin lemah. Televisi hanya bisa berhitung sampai dua: satu untuk Prabowo-Hatta, dua untuk Jokowi-Kalla. Padahal, di tengah pertandingan politik yang makin tajam dan tak jarang berkeliaran informasi sesat, televisi sebagai media massa dituntut perannya dalam menyajikan informasi dan perspektif yang bening.

Penyelenggaraan debat capres-cawapres oleh KPU pada 9 Juni kemarin yang disiarkan melalui beberapa stasiun televisi menjadi tanda bahwa media ini diharapkan mampu menjadi sarana merayakan demokrasi dengan bermutu. Acara debat berguna bagi publik untuk mengetahui kapasitas capres-cawapres yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

Sayangnya, sejauh pemantauan kami, potensi itu tak dimanfaatkan; malah digunakan oleh beberapa stasiun televisi untuk membingkai “jagoannya” dan “musuhnya”. Hal ini mengemuka secara gamblang pada Metro TV dan TV One dalam membingkai debat malam itu.

Metro TV mengalokasikan satu jam siaran untuk menghadirkan sesi debat tambahan antarkubu pendukung. Siaran tersebut dibagi dua, yakni setengah jam sebelum debat capres-cawapres, dan setengah jam setelahnya. Talkshow ini menghadirkan dua narasumber, yakni Asep Iwan Iriawan (pengamat hukum) dan Gun Gun Heryanto (pengamat politik), serta tim sukses kedua belah kubu; Priyo Budi Santoso dan Mahfudz Sidiq dari kubu nomor urut satu serta Ganjar Pranowo dan Taufik Basari dari kubu nomor urut dua.

TV One lain lagi. Sebelum debat dimulai, stasiun tersebut menayangkan Kabar Terkini yang meliput antusiasme berbagai kalangan terhadap debat capres-cawapres. Dalam tiap jeda peralihan sesi debat, TV One memberikan analisis singkat atas performa kedua pasangan capres-cawapres melalui tiga narasumber, yaitu Taufik Bahaudin (pengamat perilaku), Chudri Sitompul (pengamat hukum pidana), dan Idrus Marham (tim pemenangan Prabowo-Hatta). Setelah debat selesai, ketiga narasumber tersebut memberi ulasan yang lebih elaboratif berdasarkan perspektif keahlian masing-masing.

Tak pelak, kedua stasiun tersebut menjelma dua sisi stadiun sepakbola yang diisi pendukung kedua tim yang sedang berlaga. Tiap sisi mengelu-elukan tim pujaannya sambil mencerca tim lawan. Analisis narasumber TV One, misalnya, cenderung berat sebelah. Tiap detail menjadi bahan: dari Jokowi yang mengenakan setelan jas necis alih-alih kemeja kotak-kotak, sampai pertanyaan Jusuf Kalla tentang pelanggaran HAM masa lalu yang dinilai provokatif.

Narasumber  yang dipilih TV One pun tidak berimbang. Stasiun tersebut baru menghadirkan perwakilan kubu Jokowi-JK pada 30 menit terakhir, dan itu hanya lewat telekonferens pula. Posisi “pengamat” yang diasumsikan independen tak bisa kita harapkan dari kedua narasumber. Sebab, baik Chudri Sitompul maupun Taufik Bahaudin keduanya terus-terusan menyumbang pujian untuk Prabowo-Hatta sambil memaki Jokowi-Kalla. Sebuah kesan tak terhindarkan: TV One menjadi ladang pembantaian bagi pasangan capres-cawapres nomor urut dua tersebut.

Metro TV bermain dengan sedikit lebih licin. Narasumber yang stasiun ini hadirkan cenderung kritis terhadap kedua kandidat; mereka jarang memberi pujian, malah menunjukkan bahwa kedua kandidat sering memberi jawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaan. Kontras dengan TV One yang lebih “telanjang”, Metro TV seolah-olah tampak lebih netral. Padahal, sikap partisan Metro TV dilancarkan dengan cara yang lebih subtil, yakni dengan selalu memberikan kesempatan bagi kubu Jokowi-Kalla untuk menutup tiap topik atau sesi pembicaraan.

Dalam sebuah debat, pernyataan penutup ini krusial karena, dalam kesempatan tersebut, satu pihak bisa mengklarifikasi semua tuduhan yang ditimpakan padanya sekaligus melancarkan serangan pamungkas yang tidak bisa dijawab oleh lawan. Menyerahkan semua kesempatan itu pada satu peserta debat, sebagaimana dilakukan Metro TV pada kubu Jokowi, menurut kami adalah tindakan yang tidak adil.

Di luar talkshow, kedua stasiun tersebut juga bermain melalui pemberitaannya. Metro TV, yang terkesan santun dalam talkshow selepas debat, mengganas melalui pemberitaan. Dalam Metro Malam, publik penonton disuguhi pembahasan yang cukup panjang tentang keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis 1998. Tak lupa, pembahasan itu ditutup dengan janji Jokowi untuk menuntaskan kasus tersebut—sambil diselingi pernyataan kedekatan Jokowi dengan Wiji Thukul, penyair-aktivis yang juga dihilangkan.

TV One tidak memainkan nada negatif dalam pemberitaan debat malam itu. Strategi yang dipilih berbeda. TV One lebih memilih untuk memenuhi slot pemberitaan dengan menyiarkan dukungan berbagai kalangan atas pasangan Prabowo-Hatta. Hanya ada satu berita untuk kubu lawan, yakni tentang Jusuf Kalla yang mengunjungi tokoh masyarakat Indonesia Timur untuk berdialog.

Berbagai macam propaganda dikerahkan untuk mendukung “gacoan” masing-masing. Kita disuguhi  pernyataan berbagai ahli, tim sukses, atau warga yang melekatkan kata “konseptual” dan “tegas” pada Prabowo di TV One, atau “kerja” dan “merakyat” pada Jokowi di Metro TV. Yang menarik adalah bagaimana kedua stasiun televisi tersebut menggunakan kata “warga” dalam pemberitaan seputar debat capres-cawapres. Di TV One, “warga” berarti orang-orang yang menginginkan Prabowo menjadi presiden, sementara di Metro TV “warga” dimaknai sebagai orang-orang yang menginginkan Jokowi menjadi presiden. Kata “warga” punya konotasi yang lebih positif ketimbang “massa” dan tidak seusang “rakyat”.

Kata “warga” dipakai karena kata ini dekat dengan kelompok masyarakat yang “netral”,”tidak terlibat dalam politik”, atau “orang kebanyakan”. Menyebut pendukung masing-masing capres sebagai “warga” adalah upaya untuk membentuk kesan bahwa dukungan tersebut adalah “murni”, “tidak politis”, atau “berasal dari kepedulian terhadap masa depan bangsa”.

Di tengah perseteruan tandus substansi dua stasiun tersebut, kami menemukan oase yang menyegarkan yang kerap tak terpindai banyak kalangan: TVRI. Pada pukul 18.30, TV publik ini menayangkan Sosialisasi Pemilu, sebuah talkshow yang dipandu oleh Agus Haryadi dengan narasumber Ignatius Haryanto (pengamat media) dan Burhanudin Muhtadi (pengamat politik). Tayangan tersebut memandang debat capres-cawapres dari sudut pandang yang lebih makro, yakni dengan mempersoalkan bagaimana media mengkonstruksikan citra serta pemahaman politik kita. Kedua pembicara menunjukkan bagaimana televisi telah membentuk rezim citra dalam perpolitikan Indonesia.

Dalam penilaian kami, TVRI berhasil menjalankan fungsinya sebagai televisi publik melalui tayangan ini, yakni dengan tidak sekadar menyediakan informasi—dan tentunya bukan informasi bias—melainkan juga menyediakan sudut pandang alternatif yang dengannya publik bisa menyaring serta mengkonstruksi informasi menjadi pengetahuan yang emansipatif.

Perlu terus diserukan: stasiun televisi bersiaran dengan menggunakan frekuensi milik publik. Maka sudah sewajarnya televisi dituntut untuk mengabdi pada publik. Dalam menyambut momentum besar seperti Pemilu presidensial seperti sekarang ini, televisi semestinya memberdayakan publik agar mampu membuat pilihan rasional.

Tugas televisi bukanlah mengajarkan publik untuk berhitung satu atau dua secara membabi buta, melainkan dengan menunjukkan bahwa ada kemungkinan ketiga: keluar dari rezim citra untuk kemudian menguji latar belakang serta pencapaian tiap kandidat agar mampu membuat pilihan yang tepat. Lebih dari itu, televisi mesti menunjukkan bahwa dukungan dan kerja politik tidak hanya berlangsung lima tahun sekali. Kerja dan dukungan politik tidak berakhir ketika kita keluar dari bilik suara.

Justru saat itulah ia dimulai. []