Judul:
Matinya Media

Judul Asli:
The Death of Media: and The Fight to Save Democracy

Penulis:
Danny Schechte
r

Tahun:
2007

Penerbit:
Yayasan Obor Indonesia

Alih bahasa:
Gita W 

Judul:
Matinya Media

Judul Asli:
The Death of Media: and The Fight to Save Democracy

Penulis:
Danny Schechte
r

Tahun:
2007

Penerbit:
Yayasan Obor Indonesia

Alih bahasa:
Gita W 

Buku ini berbicara dengan nada geram dan penuh kekhawatiran tentang media massa di Amerika; tentang semakin tergerusnya idealisme media oleh korporasi demi mempertahankan (baca: meraih) laba yang tinggi. Setiap tahun, berbagai surat kabar memilih mengurangi jumlah reporter, editor, fotografer bahkan mengurangi ruang untuk berita. Setiap tahun, semakin sedikit yang diperoleh pembaca. Setiap tahun, semakin banyak pembaca yang beralih ke “tempat lain” untuk memperoleh berita.

Sebagai seorang jurnalis senior sekaligus editor eksekutif di mediachanel.org, Schechter paham betul tekanan korporasi terhadap pekerja media yang kian terjajah. Banyak yang berdalih bahwa mereka tak punya banyak cara untuk melawan. Oleh kritikus John Leonar, fenomena ini dianggap sebagai “sensor yang paling membelenggu diri” yang memberikan dua pilihan, yakni kesempatan untuk naik jabatan ke posisi puncak atau terjungkal dari jenjang karier (hal. 3-4).

Bahkan ikon media di Amerika Serikat seperti Ted Turner, pendiri CNN, mengakui bahwa media raksasa justru mengancam pasokan berita yang dibutuhkan rakyat Amerika. Dalam tulisannya di Washington Monthly, Ted menuangkan kilas balik industri yang sempat menjadi bagian dari kesehariannya itu. Menurutnya, hubungan antar perusahaan besar tidak bersifat antagonis. Mereka tidak bersaing; malah bekerja sama untuk menghindari kompetisi. Bahkan saling berbisnis hingga milyaran dolar.

Fenomena seperti ini mulai muncul pada awal 80-an, ketika CBS, NBC dan ABC berusaha menjegal CNN meliput White House. Publik Amerika merasakan dampaknya selama dua tahun. ABC, CBS, NBC, MSNBC, bahkan Fox tak banyak menurunkan berita soal Komisi Komunikasi Federal (Federal Communication Commision/FCC). Pusat penelitian Pew (Pew Research Center) menunjukkan bahwa di awal tahun 2003, sebanyak 72% warga Amerika sama sekali tidak mengetahui perubahan regulasi yang diajukan FCC. Meski tak banyak yang paham penyebabnya, namun produser berita paham betul bahwa, jika hal tersebut sering diliput, maka para “bos” korporasi mereka akan sulit meng-gol-kan kebijakan yang diinginkan. Sejumlah konglomerat media menerapkan kebijakan yang nyaris memonopoli pemberitaan di televisi.

Sistem tayangan televisi kabel pun tak luput dari pengamatan Schechter. Kompetisi yang tampaknya berjalan sehat melalui tawaran saluran dan pilihan tanpa batas dalam televisi kabel itu, menurutnya, hanyalah ilusi. Pada hakekatnya, berbagai macam saluran televisi kabel itu dikendalikan oleh segelintir perusahaan yang bekerja dalam logika pasar untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Perusahaan media raksasa telah berkongsi dengan perusahaan tayangan kabel yang mengendalikan saluran-saluran tayangan lainnya. Sejarawan media Robert McChesney bahkan telah lama menyebut fenomena ini sebagai kegilaan hiperkomersialisasi sistem media Amerika. Oligopoli media transnasional yang mendominasi sebagian besar media di Amerika hanya dipegang oleh kurang dari sepuluh orang. Hanya sekitar dua lusin perusahaan yang menguasai surat kabar, majalah, film, televisi, radio dan buku (percetakan). Imbasnya, gagasan tentang pelayanan pubik dari wacana publik pun lenyap (hal 12).

Pada titik inilah, menurut Schechter, sebagai media yang banyak dikonsumsi khalayak, televisi perlu mendapat perhatian khusus.

Kodrat ini bahkan akan semakin terasa dalam kasus televisi swasta. Dilihat dari akar sejarahnya, media televisi muncul setelah era media cetak sehingga posisinya dalam jaringan kepentingan bisnis lebih sentral dibanding media lain. Pers cetak pernah mengalami masa jaya ketika peran utamanya lebih bermuatan politik, sebagai kontrol sosial atas pemerintah sekaligus wilayah para pemikir liberal mengungkapkan gagasan dalam sebuah pasar bebas ide. Setelah kemunculan televisi, posisi itu tak lagi ia pegang.

Namun, terdapat problem historis yang menghalangi televisi untuk menjadi media yang menjunjung tinggi kepentingan publik. Stasiun televisi pertama di Amerika Serikat didirikan oleh perusahaan elektronik yang memperkenalkan gagasan stasiun televisi, agar pesawat televisi yang mereka produksi laku di pasaran. Dengan ketentuan, perangkat siar dijual dengan harga selangit, sedangkan pesawat televisi sengaja dibuat semurah mungkin. Dengan demikian, sejak awal kemunculannya, televisi adalah anak sah dari hasrat mengejar laba kapitalisme yang berkawin silang dengan kemajuan teknologi.

Homogenitas dan Kapitalisasi Media

Investasi pengusaha di bidang pertelevisian membutuhkan teknologi dan infrastruktur, dan terus berkembang seiring meningkatnya kompetisi yang terjadi. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi dengan pemain lokal atau nasional, namun juga dengan kompetitor asing yang melakukan ekspansi program karena pasar yang semakin terbuka.

Dalam proses ekspansi kapital, para pemodal melakukan apa yang disebut sebagai ekstensi aktivitas organisasional secara geografis dan institusional, dalam bentuk konsentrasi vertikal dan horisontal industri komunikasi.

Konsentrasi horizontal terjadi ketika berlangsung kecenderungan ke arah pembesaran perusahaan melalui aktivitas pembelian saham media lain, atau dengan mangakuisisi media, atau menguasai saham utama perusahaan di luar media. Konsentrasi vertikal terjadi ketika berlangsung konsentrasi usaha dalam jalur bisnis yang memperluas kendali perusahaan atas keseluruhan proses produksi.  

Investasi yang padat modal tersebut menuntut balik modal yang tidak terlalu lama. Akibatnya, para pengelola media akan mengabaikan pendekatan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dalam hal kemampuan menarik jumlah penonton dan pengiklan. Sederhananya, para pemilik modal ini tentu tidak akan membiarkan media yang mereka kuasai menjadi sarana penyebar informasi yang mengancam kepentingan ekonomi mereka. Media tersebut akan memarjinalkan setiap oposisi yang membahayakan kepentingan ekonomi dominan mereka.

Sebagai implikasinya, stasiun televisi komersial akan didominasi oleh tontonan dengan nilai hiburan yang tinggi yang ditujukan pada kelas menengah perkotaan tanpa ada upaya sedikit pun menggugat struktur yang telah mapan. Demi melayani para pengiklan, pengelola stasiun televisi akan mengarahkan tayangannya untuk menciptakan suasana psikologis yang dibutuhkan, agar para penonton merasa nyaman dan terdorong untuk mengonsumsi barang yang ditawarkan. Stasiun televisi komersial memiliki fungsi yang sama dengan opium: ia melenakan penonton agar melupakan stuktur ekonomi-politik yang timpang dan eksploitatif yang terjadi di sekitar.

Konteks Indonesia

Meskipun bukan pengalaman Indonesia, namun apa yang dipaparkan Schechter dalam buku ini memiliki banyak kemiripan dengan kondisi industri media di tanah air yang dalam beberapa tahun terakhir.   

Berakhirnya era monopoli pemerintah atas televisi di awal 1990-an kerap jadi indikator untuk menunjukkan bahwa demokratisasi seolah-olah ada. Perkembangan televisi komersial yang sangat cepat, kerap dikaitkan dengan keterbukaan, keberagaman informasi, bahkan kebebasan masyarakat untuk memilih. Begitu pula dengan bergesernya peran negara dalam menentukan apa yang boleh dilihat dan didengar oleh rakyat.   

Dugaan ini pun makin diperkuat oleh George H. Quester dalam The international Politics of Television (1990) yang menyebutkan bahwa Indonesia telah berkembang dari negara yang semula menganut sistem pertelevisian limited programming ke sistem yang percaya pada kewenangan konsumen untuk memilih (relaying on choice). Bahkan belakangan telah bergeser pada sistem yang menawarkan pilihan yang berlimpah (plentitude).  

Penting untuk dicatat bahwa, dalam konteks Indonesia, privatisasi pertelevisian diprakarsai oleh pengusaha domestik yang menjadi pelaku utama dalam kapitalisme semu (ersatz) Indonesia. Mereka (baca: para pengusaha media), bukan wirausahawan yang menanamkan investasi untuk mengembangkan industri jangka panjang, melainkan sekadar mencari keuntungan sesaat dengan memanfaatkan kedekatan dengan penguasa (Kunio, 1990). Sistem politik yang tidak demokratis memungkinkan negosiasi antara pengusaha dengan penguasa. Pengusaha mendapat akses pada sumber daya terbatas dari penguasa yang mendapat dukungan bagi pelanggengan kekuasaan dari pengusaha.

Jika ditelisik lebih jauh, konsentrasi kepemilikan pertelevisian di Indonesia pada sejumlah nama saja, bukan merupakan liberalisasi yang sejati. Mereka yang merambah masuk ke dalam bisnis pertelevisian tersebut adalah pengusaha yang, bukan hanya tidak menaruh perhatian pada iklim keterbukaan politik, namun juga menolak ekonomi pasar terbuka yang memungkinkan terjadinya kompetisi objektif antara para pengusaha.

Pada satu sisi, oligarki tersebut terkesan sebagai langkah untuk membobol monopoli pemerintah. Namun di sisi lain, langkah tersebut tidak terkait dengan kebutuhan efisiensi ekonomi atau pun menghadirkan kompetisi yang memungkinkan publik memperoleh produk jasa yang lebih baik dengan harga murah.

Gerakan Media dan Demokrasi

Apa yang bisa dilakukan khalayak di tengah kemunduran berita, tumbuhnya infotainment, dan kepemilikan media yang semakin mengerucut? Bagaimana kita mengubah sistem media kita menjadi ruang serba guna untuk menyalurkan ekspresi yang beragam serta perdebatan yang sarat informasi? Bagaimana media memastikan agar dirinya bisa memperkuat demokrasi?

Deretan pertanyaan di atas menyiratkan kekhawatiran bahwa, jika permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, cepat atau lambat media justru membunuh demokrasi (hal. 83). Kampanye reformasi media yang terorganisir dan didesain dengan baik, mesti segera digaungkan.

Gerakan demokratisasi media jelas dibutuhkan dan harus dimulai dari akar rumput. Indikatornya bisa muncul ketika para orang tua menyerukan pentingnya mencari cara yang lebih informatif untuk membuat rating tandingan demi melindungi anak-anak. Para guru perlu mendorong tumbuhnya kemampuan membaca media, para aktivis mendesakkan akuntabilitas korporasi, konsumen menuntut penegakan UU anti monopoli, para pemantau mengkritisi liputan berita, hingga para kritikus yang membedah program dan menyerukan pentingnya jurnalisme yang lebih baik dan berimbang.

Pada akhirnya, masalah media adalah masalah kepentingan. Reformasi media tidak bisa sekadar mengandalkan slogan. Kita harus mencoba untuk masuk dan terlibat di dalamnya demi mengubah struktur.

Meskipun buku ini seperti hendak mengantar kita pada gambaran kelam akan “matinya media”, namun Schechter bukan tipe penulis yang hanya bisa mengeluh dan menggerutu.  Seperti yang akan terbaca di sepanjang karya ini, ia mengajak para pembaca, yang juga adalah rakyat berdaulat di negaranya masing-masing untuk menyelamatkan demokrasi. Ia telah menjalankan kewajibannya, selanjutnya berpulang kepada kita. []