Dua bulan ke belakang adalah momen paling intens dalam hubungan antara media, politik, dan publik. Data Remotivi mencatat, dalam satu minggu saja (1-7 Juni 2014) di 11 stasiun televisi bersiaran nasional terdapat 3.305 judul berita yang menjadikan dua pasang calon presiden dan wakil presiden sebagai aktor pemberitaannya.

Sayangnya, ramainya pemberitaan politik di media tidak sebanding dengan kualitas percakapan publik yang ada. Padahal kerja-kerja media diharapkan untuk meningkatkan mutu percakapan publik, kemudian mutu demokrasi. Kawin silang antara media dengan kekuatan-kekuatan politik menghasilkan liputan-liputan yang bias kepentingan politik partisan. Hasilnya: ruang publik kita tercemar oleh fitnah, informasi irelevan dan berat sebelah, yang disamarkan sebagai produk jurnalistik.

Satu-satunya hal positif yang dihasilkan dari Pemilu kemarin adalah tumbuhnya kesadaran publik bahwa media bukan produsen informasi yang bebas nilai. Tapi sayangnya kesadaran itu tidak ditopang oleh pemahaman tentang peran media sebagai ruang publik atau pilar demokrasi, melainkan sebuah kesadaran yang didasari oleh selera politik. Sehingga kritik atas media yang tumbuh subur tersebut tidak lain adalah kritik atas pilihan politik redaksi.

Berikut adalah catatan kami atas berbagai persitiwa yang terjadi selama Pemilu 2014 ini dalam perspektif media.

1. Tumbangnya Etika dan Prinsip Jurnalisme

Sejarah harus mencatat tontonan jurnalisme yang sedemikian vulgar dan murahan yang dipraktikkan banyak media pada Pemilu kemarin sebagai masa gelap pers Indonesia di era Reformasi. Dalam era kebebasan ini, bandul media hanya bergeser dari cengkraman negara ke cengkraman para oligark. Penelitian Remotivi menunjukkan gerak pemberitaan media hanyalah bayang-bayang dari gerak politik pemiliknya (baca: Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014: Ketika Media Menjadi Corong Kepentingan Politik Pemilik bagian 1, bagian 2, dan bagian 3).

Wujud dari cengkraman oligark tersebut terlihat dari rendahnya etika dan prinsip jurnalisme dalam produk-produk jurnalistik yang ada. Mulai dari sumber berita yang tak jelas—bahkan dari akun Twitter anonim atau lembaga survei tidak kredibel, tiadanya cover both sides, abai terhadap verifikasi data, hingga baurnya berita dengan opini redaksi.

Alhasil, antara berita hasil kerja jurnalistik dengan hasil fitnah, sulit dibedakan. Kebohongan yang mendasarkan pada data lembaga survei yang tidak kredibel diulang-ulang tanpa pernah meminta maaf ketika data tersebut belakangan dibuktikan keliru.

Situasi ini terang membingungkan publik dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Sengitnya pertarungan politik di akar rumput sedikit banyak juga hasil dari kerja media yang tak bertanggung jawab tersebut.

2. Wartawan bersikap pasif atas pelecehan profesi mereka

Pemberitaan yang tidak mematuhi etika jurnalistik, selain melukai publik, pada dasarnya adalah sebuah pelecehan pada profesi wartawan itu sendiri. Apabila jurnalisme menjadi keruh sedemikian rupa sehingga tidak dipercaya publik lagi, maka profesi wartawan akan menjadi tidak relevan lagi bagi publik. Dalam kata lain, melanggar etika jurnalistik pada dasarnya adalah bunuh diri profesi.

Sayangnya, ketika pelecahan terhadap profesi jurnalis telah menjadi begitu gamblang, wartawan masih bersikap pasif. Malpraktek jurnalisme yang amat kentara dilakukan media massa selama Pemilu rupanya tidak cukup menggerakkan protes para juru berita. Publik tidak melihat ada upaya perlawanan yang nyata dan kolektif dilakukan oleh wartawan ketika hak intelektualnya sebagai subjek yang merdeka telah direnggut oleh praktik media partisan. Wartawan, baik individu maupun kelompok, cenderung bungkam, sekadar mengeluh, “cuci tangan” melalui cuti, dan tak kuasa integritasnya digerus pemilik media ketimbang bersuara lantang menolak integritas profesi mereka yang tengah diinjak-injak.

Kami menilai, sebuah seruan penolakan atas pelecahan integritas profesi wartawan, meski mungkin tidak akan mengubah kondisi, minimal akan menunjukkan kepada publik bahwa wartawan tidak diam; bahwa masih ada harapan bagi profesi wartawan untuk mampu menjaga hakikat independensi dengan setia pada kebenaran dan pengabdian kepada publik, bukan perusahaan. Suara penolakan itu tentu harus dikelola secara kolektif, dan diserukan baik oleh wartawan yang bekerja di media partisan maupun yang bekerja di media independen. Tanpanya, kami khawatir bungkamnya wartawan dapat berpotensi menghilangkan kepercayaan publik atas integritas profesi wartawan.

3. Minimnya otokritik media

Pengabaian etika jurnalistik yang dilakukan oleh banyak media massa tidak mendapatkan kritik dari media lainnya. Ketika ada media melakukan kesalahan, seolah terjadi solidaritas antarmedia dengan melakukan swa-sensor informasi, tanpa menyadari bahwa media juga merupakan institusi publik yang juga perlu diawasi karena sifatnya yang berhubungan dengan orang banyak. Kalaupun ada kritik, itu lebih bersifat politis ketimbang upaya menegakkan nilai-nilai jurnalisme.

Misalnya “kritik” Metro TV atas pemberitaan TV One yang menuduh PDIP sebagai partai pengusung kader komunis. Pada “kritik” tersebut, narasi yang diusung bukanlah upaya mendudukkan persoalan dari sudut pandang jurnalistik, melainkan dengan mencurigai motif pemberitaan tersebut. Alhasil, absennya otokritik antar-media meninggalkan publik dalam “kegelapan”. Publik tetap tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kredibilitas berita dan cara mengukurnya, sebab upaya untuk menjelaskan nilai-nilai tersebut terpinggirkan oleh “nafsu” menyerang lawan politik.

4. Regulator tak menjalankan fungsinya

Jurnalisme “dikoyak” di depan mata, namun otoritas pers, yaitu Dewan Pers, tampak tak berdaya. Hal ini tercermin lewat sikap lembaga ini yang mendua. Pada media abal-abal seperti Obor Rakyat, yang telah terbukti menyuguhkan fitnah, Dewan Pers dapat dengan tegas menyebutnya sebagai produk non-jurnalistik. Namun, sikap yang sama tidak ditunjukkan Dewan Pers pada media lain yang nyata-nyata juga tidak bekerja mengikuti kaidah jurnalistik yang benar.

Meski terlambat, namun sikap progresif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) patut diapresiasi. Lembaga tersebut mengeluarkan serangkaian teguran dan rekomendasi pencabutan izin frekuensi pada dua stasiun televisi yang dinilai melanggar aturan. Sayangnya, sikap KPI ini tidak didukung dengan komitmen yang sama dari lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Pers, dan Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Alhasil, putusan KPI tak dianggap serius lembaga penyiaran. Apalagi KPI sebagai regulator tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk menegakkan aturan. Potret ini sekaligus menjadi catatan bagi revisi UU Penyiaran untuk serius memperkuat KPI.

5. Agenda media merupakan agenda elit politik 

Secara umum, media massa, tidak hanya mereka yang terindikasi partisan, gagal menjalankan fungsi publiknya pada Pemilu kemarin. Hal ini ditemukan dari studi Remotivi yang menunjukkan bias kepentingan elit meluas di semua stasiun televisi. Diskurus berita politik lebih mementingkan kepentingan politik elit ketimbang mengakomodasi perspektif publik. Media kurang peka dalam mengenali masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini tergambar dengan jelas dari pemilihan topik berita.

Topik-topik yang berhubungan dengan persoalan publik tidak mendapatkan perhatian yang layak. Isu yang paling dominan selama periode 1-7 Mei 2014 di 11 stasiun televisi bersiaran nasional adalah “koalisi partai politik”, dan pada periode setelahnya, 1-7 Juni 2014, layar kaca dipenuhi oleh berita-berita pernyataan dukungan bagi pencalonan presiden dari organisasi kemasyarakatan ataupun kegiatan kampanye calon presiden dan wakil presiden di berbagai tempat. Apa yang lenyap di sini adalah agenda media yang memiliki perspektif publik. Peliputan media condong seremonial, mengikuti tiap tahapan prosesi politik, tanpa upaya berarti membuat agendanya sendiri.

Tentu saja, informasi mengenai koalisi menjelang Pemilu adalah penting bagi publik yang hendak menentukan pilihan. Namun, ketika pemberitaan koalisi partai politik diberikan porsi yang demikian besar—bahkan di atas isu-isu seperti jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan lainnya—maka kita harus bertanya: siapa yang sebenarnya butuh koalisi? Suara siapa yang sebetulnya diwakili media?

6. Kesadaran literasi media masyarakat lemah

Merebaknya fitnah dan berita-berita yang tidak memiliki sumber yang jelas, tidak hanya dimungkinkan oleh pengabaian etika jurnalisme oleh media, melainkan juga karena lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai kebenaran informasi, media, dan cara kerja jurnalistik. Masyarakat tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menilai mana berita yang kredibel dan mana yang tidak.

Absennya pengetahuan ini membuat masyarakat mengandalkan selera politik sebagai ukuran atas informasi yang diterima. Itulah mengapa masyarakat mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tak berdasar fakta dan sumber yang jelas. Ketika berhadapan dengan informasi, masyarakat lebih mengedepankan selera politik ketimbang validitas informasi yang didapatnya. Berdasarkan selera politik tersebut, masyarakat cenderung menuntut apa yang ingin mereka dengar, bukan menuntut apa yang benar.

Alhasil terjadi situasi sedemikian keruh di benak kebanyakan orang: tidak ada lagi objektivitas media. Seolah hanya ada dua macam kebenaran: media Prabowo dan media Jokowi. Bahkan, sekalipun ada media yang menyampaikan kebenaran, masyarakat akan menghakiminya selama isi media bertentangan dengan selera politiknya.

Karena itu, kami menilai perlu ada upaya untuk membentengi publik dari informasi yang sesat dengan memberikan pendidikan melek media mengenai apa itu berita, apa itu jurnalisme, dan bagaimana menilai kualitas kerja jurnalistik. Kenyataan ini sekaligus merupakan tanda dari kurang efektifnya kerja lembaga-lembaga publik seperti Dewan Pers, KPI, dan juga lembaga-lembaga pers dalam memberi edukasi bagi publik mengenai kinerja pers dan perannya di tengah publik.

7. Politisi menghalalkan segala cara untuk menyerang lawan politik

Politisi tidak menghasilkan diskusi publik yang bermutu. Hal ini antara lain ditandai oleh pernyataan-pernyataan mereka yang tidak didasari akal sehat dan lebih menekankan emosi. Tidak kurang contoh pernyataan seperti yang diungkap Mochtar Ngabalin, yangmenyerukan agar pendukung Prabowo-Hatta berdoa untuk mendesak Allah berpihak pada kebenaran. Pernyataan semacam ini menjadikan  diskusi publik kita semakin dijejali oleh semacam fanatisme tanpa logika. Alih-alih menjelaskan persoalan secara rasional, banyak politisi lebih memilih mendeskreditkan lawan politik dengan pernyataan-pernyataan yang bertumpu pada asumsi-asumsi yang impoten.

Hal yang sama juga mereka lakukan terhadap media. Politisi dari kedua kubu kerap kali mendeligitimasi berita-berita yang merugikan mereka dengan menyatakan bahwa berita tersebut datang dari media pendukung kubu sebelah. Alih-alih memproblematisir isi berita atau kredibilitas sumber berita, publik justru diajak menilai motif. Ini jelas pembodohan publik. Politisi seolah sengaja merawat ketidaktahuan publik akan kualitas informasi dan mengeksploitasinya sebagai sarana kampanye.

8. Lemahnya komitmen kedua calon presiden dan wakil presiden padafilosofi dasar UU Penyiaran

Semangat UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 dengan jelas mengatakan bahwa frekuensi adalah milik publik. Konsekuensi logisnya, sebagaimana dijelaskan dalam aturan turunannya, P3-SPS pasal 50 ayat 2, “ Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah” dan pasal 3, “Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah“.

Fakta bahwa kedua kubu telah menggunakan media yang menggunakan frekuensi publik seperti televisi sebagai sarana kampanye dan propaganda politiknya membuktikan keduanya tidak memiliki komitmen yang kuat untuk penegakkan UU Penyiaran dan upaya menumbuhkan ruang publik yang demokratis. []