REMOTIVI/dibalikbalik
REMOTIVI/dibalikbalik
26/10/2018
Meliput Bencana Itu Tak Pernah Mudah
Melakukan liputan ke daerah bencana kerap membawa wartawan pada situasi yang dilematis. Apalagi ditambah godaan untuk gagah-gagahan.
26/10/2018
Meliput Bencana Itu Tak Pernah Mudah
Melakukan liputan ke daerah bencana kerap membawa wartawan pada situasi yang dilematis. Apalagi ditambah godaan untuk gagah-gagahan.

Lalu Najamuddin Abdul Latif segera balik bertanya seusai saya wawancarai awal Agustus 2018 lalu. “Benar nanti akan ada gempa lebih besar lagi?” tanyanya. Lima laki-laki lain yang ikut wawancara bersama kami menimpali dengan pertanyaan dan gumaman serupa.

Abdul Latif adalah koordinator pengungsi Desa Teluk Nara, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Di lapangan tempat mereka mengungsi saat itu terdapat sekitar 900 orang dari 400-an keluarga. Mereka tinggal di dalam tenda-tenda terpal. Terdapat 8-10 orang di tiap tenda.

Warga desa di pesisir barat Lombok ini mengungsi setelah gempa tektonik mengguncang pulau mereka dan sekitarnya. Gempa terbesar terjadi pada 5 Agustus 2018 sekitar pukul 19.45 WITA dengan kekuatan magnitudo 7. Gempa ini menewaskan 564 orang dengan jumlah korban terbanyak 467 jiwa dari Lombok Utara, di mana pusat gempa berada.

Di mana ada bencana, di sana ada berita. Sebagai jurnalis, ironisnya, saya mendatangi bencana ketika banyak orang justru menjauhi lokasi bencana. Saya ikut meliput gempa Lombok Agustus lalu. Bertemu dengan banyak korban, terutama di bagian barat dan utara Lombok Utara. Dalam beberapa kali wawancara, saya justru mendapat pertanyaan serupa yang diajukan Latif.

“Benarkah akan terjadi lebih besar lagi?”

Pertanyaan itu tak pernah saya duga. Sebagai korban gempa, saya kira mereka sudah mendapatkan informasi cukup tentang apa yang mereka sudah dan akan alami. Ternyata tidak.

Dengan pengetahuan terbatas mengenai gempa, saya pun menerangkan kepada mereka. Tidak ada yang bisa memastikan kapan gempa akan terjadi. Belum ada teknologi yang bisa menjawab juga menduga seberapa besar kekuatannya. “Jadi, kalau ada yang bilang akan terjadi gempa lebih besar lagi, berdasarkan pengetahuan saya, itu pasti hoaks. Bohong,” kata saya layaknya ahli geologi.

Mereka manggut-manggut. Saya merasa senang sudah bisa meyakinkan mereka, seolah-olah saya ahli di bidang gempa.

“Tapi informasi akan terjadi gempa lagi itu sudah menyebar di mana-mana, Pak. Saya baca di grup WhatsApp dan Facebook kalau siang ini akan ada gempa. Kami ‘kan jadi khawatir,” ujar Latif.

“Katanya tanah akan terbelah dan bukit-bukit longsor. Ke mana lagi kami harus lari?” sahut yang lain.

Saya kembali meyakinkan mereka. Informasi semacam itu tidak bisa dipastikan. Hal lebih penting adalah tetap waspada di tengah gempa.

Mendadak bumi terasa bergoyang beberapa detik siang itu. Gempa susulan kembali terjadi saat kami sedang ngobrol. Untungnya tidak lebih besar dari tiga hari sebelumnya.

Dilema Meliput Bencana

Pekerjaan meliput bencana selalu membuat dilema, apalagi bagi jurnalis lepas seperti saya. Di satu sisi atas dasar tuntutan pekerjaan, jurnalis harus menggali dan membagi informasi dari tempat di mana sebagian besar orang sedang berduka.

Bagi sebagian jurnalis, saya merasakan, ada semacam heroisme saat meliput bencana besar, seperti terjadi di Palu akhir September lalu atau di Lombok sebulan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, saya turut merasakan heroisme itu. Diam-diam merasa bangga karena bisa berada di lapangan untuk bertemu para korban dan menyampaikan kepada khalayak.

Di zaman penuh pesona citra begini, siapa sih yang tidak ingin tampil paling depan mengabarkan?

Namun, di sisi lain juga pasti ada perang batin. Jika boleh memilih, saya yakin tidak ada yang akan dengan sukarela berada di antara isak tangis dan anyir darah para korban bencana.

Bukan hal mudah untuk bertanya kepada korban di tenda darurat yang kakinya patah terkena runtuhan tembok. Tidak gampang menyampaikan pertanyaan pada seorang bapak yang menangisi kematian anak dan istrinya akibat bencana.

Juga bukan urusan sepele bagi jurnalis untuk merekam atau memotret korban bencana: mayat-mayat yang bergelimpangan, rintihan kesakitan para korban, atau teriakan mengusir dari mereka yang tidak mau diwawancarai.

Toh, atas nama akurasi informasi, hal-hal seperti itu tetap harus dilakukan.

Menjadi jurnalis peliput bencana harus belajar menjadi orang-orang tega. Tidak profesional rasanya menangis ketika memotret bayi-bayi di tenda pengungsi yang tiga hari belum mendapatkan bantuan sambil teringat anak sendiri di rumah yang ditinggal liputan keluar kota berhari-hari.

Boleh saja menangis, tetapi bukan di depan narasumber.

“Aku selalu nggak kuat motret anak-anak korban bencana begini, Mas. Tapi ya inilah pekerjaan kita,” kata seorang fotografer senior dari kantor berita asing. Dia sudah puluhan tahun meliput bencana, termasuk tsunami Aceh pada 2004 dan yang baru-baru ini di Palu. Kami bertemu saat liputan di Pemenang, Lombok Utara, melihat pencarian dan penyelamatan jamaah salat Isya yang tertimpa reruntuhan masjid.

Fotografer senior ini punya cara sendiri. Dia selalu membawa permen, cokelat, atau makanan kecil untuk anak-anak saat liputan bencana. Hadiah kecil itu menjadi kunci pembuka obrolan sekaligus penanda dia berempati kepada korban. Ini cara baru yang saya pelajari, meskipun tidak bisa berlaku di semua kondisi.

Pendekatan empatik semacam itu akan menghindari kecenderungan jurnalis mengeksploitasi korban bencana. Ada pendekataan kemanusiaan. Tidak hanya datang, wawancara, jeprat-jepret, lalu cabut begitu saja.

Distraksi

Di tengah banjir informasi, meliput bencana tak cukup hanya bermodal empati dan permen, tentu saja. Sebagaimana pengalaman mendadak-jadi-ahli-geologi saat bertemu pengungsi di Desa Teluk Nara, jurnalis juga perlu modal pengetahuan tentang bencana itu sendiri.

Tiap bencana punya terminologi dan karakter sendiri-sendiri. Gunung berapi di Bali, beda dengan gunung berapi di Sumatera Utara. Gempa di Lombok, berbeda dengan gempa di Sulawesi Tengah. Begitu pula dengan karakter sosial-budaya masyarakat di lokasi bencana.

Saat meliput erupsi Gunung Agung di Bali, saya harus belajar lagi mengenai status gunung; soal prasyarat dan konsekuensi dari status Normal, Waspada, Siaga, dan Awas. Saat meliput gempa Lombok, saya harus tahu apa itu gempa vulkanik, tektonik, magnitudo, sesar, dan istilah-istilah rumit lain.

Kondisi sosial budaya korban erupsi di Karangasem, Bali, berbeda dengan kondisi sosial budaya korban gempa di Lombok. Struktur sosial di Lombok pasti berbeda dengan Palu. Perbedaan ini akan berpengaruh pada pola pendekatan, termasuk penanganan bencana.

Di Bali, misalnya, struktur sosial terkecil adalah banjar, setingkat dusun. Hampir setiap banjar memiliki wantilan, aula tempat untuk berkumpul. Ketika terjadi bencana, wantilan ini bisa jadi tempat-tempat untuk mengungsi. Hubungan kekerabatan dan sejarah antarbanjar atau desa adat juga berbeda-beda dan itu menjadi salah satu alasan kenapa orang dari desa adat A lebih memilih desa adat B, bukan C.

Di Lombok yang mayoritas muslim, masjid menjadi pusat interaksi warga. Namun, ketika terjadi gempa Agustus lalu, masjid-masjid itu pun turut hancur rata dengan tanah sehingga korban harus mengungsi di lapangan atau bukit.

Sebagai jurnalis omnivor, yang nyaris memamah segala topik berita, tidak mudah bagi saya belajar secara mendalam topik-topik spesifik semacam ini. Saya yakin banyak jurnalis lain mengalami hal serupa. Habis liputan tentang pariwisata, mendadak harus liputan tentang gempa. Saat masih fokus kasus korupsi, tiba-tiba ditugaskan liputan erupsi.

Beruntunglah ada jurnalis yang fokus menulis tentang bencana layaknya jurnalis Kompas Ahmad Arif. Penulis yang tidak hanya paham mengenai bencana, tapi Arif juga mampu menjelaskan kepada publik dengan bahasa-bahasa mudah sehingga bisa jadi contekan bagi jurnalis pemakan segala topik berita seperti saya.

Bermodal pengetahuan meskipun dari contekan semacam itu, menurut saya, jurnalis juga nantinya tidak hanya mengumpulkan informasi dari korban, tetapi juga sebaliknya, memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi kepada mereka. Ada timbal balik.

Tantangannya, simpang siur informasi di antara para korban kadang bukan karena ketidaktahuan atau keterbatasan informasi, tetapi juga karena saking banyaknya informasi. Saluran-saluran “tidak resmi” semacam grup WhatsApp, Facebook, Instagram, dan seterusnya menjadi distraksi di antara informasi-informasi resmi dari lembaga berwenang.

Dalam konteks semacam itu, sangat penting pula memahami struktur penanganan bencana. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan menaikkan status gunung berapi, menentukan tingkat bencana, menyampaikan informasi serta merta kepada publik, dan seterusnya. Pemahaman ini diperlukan agar jurnalis tahu siapa narasumber kunci untuk jenis informasi tertentu.

Dari perspektif lain, dengan mengetahui alur informasi dan struktur penanganan bencana, jurnalis juga bisa membantu meneruskan informasi dari korban kepada pihak berwenang.

Pengalaman saya ketika meliput bencana, jurnalis tak bisa semata menempatkan dirinya sebagai pengolah dan penyebar informasi. Ia juga harus menempatkan diri untuk menjadi kepanjangan tangan para korban. Dengan begitu liputan bencana tak hanya sekadar gagah-gagahan sebagai yang terdepan, tetapi juga bekerja untuk kemanusiaan. []


Pembaca yang baik, kami sedang menggalang dana untuk kelanjutan kerja Remotivi. Kami ingin bisa terus bekerja membantu publik lebih kritis terhadap media. Kalau Anda berpendapat bahwa kerja-kerja semacam ini diperlukan di Indonesia, dukunglah kami dengan berdonasi di #DukungRemotivi.

Bacaan Terkait
Anton Muhajir

Jurnalis lepas, editor, dan blogger di Bali. Bekerja lepas untuk beberapa media nasional dan internasional. Sukarelawan advokasi kebebasan berekspresi dan literasi media, khususnya jurnalisme warga.

Populer
Perjuangan Situs Kebencian Mengemas Omong Kosong
Kepada Wartawan: Kenapa Tak Panggil Koruptor Maling Saja?
“Politainment” Gubernur Baru Jakarta
Tak Ada Kepentingan Publik Dalam Pernikahan Kahiyang
Denny Setiawan: Internet Indonesia Lelet Karena Infrastruktur yang Belum Optimal