"post-eviction kampung in North Jakarta" oleh Chris Bentley/CC BY 2.0
"post-eviction kampung in North Jakarta" oleh Chris Bentley/CC BY 2.0
15/02/2018
Bias Kelas dalam Liputan Gusuran
Maraknya berita negatif terhadap korban penggusuran di media menandai adanya bias kelas yang dimiliki wartawan. Banyak wartawan berbagi keyakinan yang sama dengan kelas menengah dalam hal penggusuran sebagai pemanusian warga miskin kota.
15/02/2018
Bias Kelas dalam Liputan Gusuran
Maraknya berita negatif terhadap korban penggusuran di media menandai adanya bias kelas yang dimiliki wartawan. Banyak wartawan berbagi keyakinan yang sama dengan kelas menengah dalam hal penggusuran sebagai pemanusian warga miskin kota.

Ketika pertama kali masuk redaksi The Jakarta Post, liputan pertama saya adalah liputan kota. Setelah beberapa minggu menulis untuk desk perkotaan, saya jatuh cinta pada liputan kota. Pada tahun 2003-2004 dan kemudian 2007, saya ditugaskan meliput berbagai penggusuran di Jakarta. Ada belasan wilayah saya kunjungi: tanah yang sekarang menjadi Podomoro City, Rusun Pulomas, Rawasari yang sekarang menjadi Green Pramuka, Muara Angke, Waduk Ria Rio, Cengkareng, dan pinggir kali Cipinang.

Salah satu redaktur bahkan bercanda: itu karena namamu Evi, pas dengan “eviction”.

Meliput gusuran mempertemukan saya dengan banyak orang, termasuk anak-anak yang kehilangan rumahnya dan menyaksikan kampung tempat mereka tumbuh rata dengan tanah. Rasa empati muncul. Namun, di  lapangan, banyak wartawan yang lebih senior dari saya berbisik-bisik mengatakan bahwa yang digusur ini orang kaya, tak perlu dikasihani. Mereka tukang sabot tanah yang lalu buka usaha kos-kosan. Ada juga yang bilang bahwa mereka ini warga liar yang tidak berhak meninggali tanah itu. Pejabat di lapangan juga mengatakan hal yang sama: mereka liar, tidak berhak, jorok, pencopet, pelacur, preman.

Dua belas tahun kemudian saya menjadi redaktur kota dan giliran saya yang menugaskan wartawan meliput penggusuran.

Ada banyak hal yang tidak berubah. Sebelum suatu kampung digusur, narasi-narasi negatif terhadap penduduk kampung tersebar dan nadanya masih sama. Narasi ini oleh apologi seperti, “memang warga ini kehilangan rumahnya, tetapi toh dapat gantinya berupa rusunawa yang jauh lebih baik dari tempat tinggal mereka,” atau, “ini adalah harga yang harus dibayar demi Jakarta yang bersih, rapi, dan bebas banjir”.

Belakangan saya menemukan cara berpikir ini bukan cara yang adil dalam melihat fenomena penggusuran. Sepulang mewawancarai penduduk Kampung Kerang Hijau di Jakarta Utara bulan lalu, saya merenung tentang perbedaan perspektif antara saya, si pewawancara, dengan warga kampung tersebut yang menjadi narasumber.

Kampung Kerang Hijau adalah kampung yang mungkin masuk kategori kumuh di buku teks tata kota. Kampung ini sepenuhnya swadaya, warga membangun semua sendiri: dari rumah, jalan, masjid, tempat bermain anak, tempat produksi, dermaga, sampai pengelolaan sampah. Tidak ada arsitek atau ahli perencana wilayah yang digaji untuk membantu mereka membangun kampung dengan rapi dan lengkap. Negara tidak hadir, investor juga tidak. Tidak heran kalau jadi berantakan.

Pak Ratono atau Pak Bewok, salah seorang warga kampong Kerang Hijau, membanggakan kampungnya ketika saya wawancarai. Baginya, kampung nelayan ini mungkin, “ruwet, tapi jangan lihat ruwetnya, lihat usahanya.”

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya menetapkan perumahan sebagai hak asasi manusia. Hak bertempat tinggal pun dijamin UUD 1945. Namun negara belum mampu memenuhi hak ini. Kampung-kampung, baik di kota maupun di desa, adalah hasil dari swadaya rakyat Indonesia menyediakan perumahan bagi mereka sendiri.  Data pemerintah menunjukkan, rumah swadaya, seperti rumah Pak Ratono di Kampung Kerang Hijau, proporsinya lebih dari 70% dari seluruh perumahan di Indonesia.

Absennya negara dalam pembangunan rumah bagi warga inilah yang hilang dari bisik-bisik wartawan yang saya dengar. Akibatnya penggusuran yang disertai pemberian uang kerohiman kerap dianggap sebagai tindakan mengangkat peradaban warga miskin. Saya duga pandangan ini berasal dari perbedaan kelas sosial dan ekonomi antara saya dan kebanyakan wartawan dengan Pak Ratono dan korban gusuran lainnya.

Tempat saya tinggal, sebuah gated community di Tangerang Selatan, bersih dan rapi sekali. Ketika saya pindah tinggal ke kompleks itu, keadaannya sudah rapi. Setiap bulan kami membayar iuran yang tidak murah (sekitar Rp25.000 per meter persegi luas rumah) untuk kebersihan dan keamanan. Jika ada orang buang sampah sembarangan, ada ibu-ibu yang dipekerjakan pengelola kompleks untuk menyapunya setiap pagi. Lalu setiap sore ada truk sampah yang mengambil sampah kami.

Ini berbeda dari kisah warga Kampung Kunir di Jakarta Barat yang harus membabat ilalang setinggi dua meter untuk membangun rumah. Juga kisah warga Kampung Kerapu yang bertahun-tahun menimbun rawa-rawa dengan bergerobak-berobak serutan kayu agar bisa membangun rumah.

Setelah rumah terbangun, mereka harus berjuang untuk mendapatkan listrik dan air. Lalu fasilitas umum seperti jalan dan masjid pun mereka bangun dengan hasil keringat mereka sendiri, pelan-pelan menyisihkan penghasilan. Saya ingat ucapan salah satu warga tergusur di Kampung Akuarium di Jakarta Utara: “Paku pun saya beli pakai uang sendiri”. Tidak ada KPR untuk mereka.

Pernyataan warga gusuran ini, membuat saya menyadari satu hal. Berharap Jakarta sebersih dan secantik perumahan tempat saya tinggal sambil menutup mata pada fakta bahwa tidak semua warga memiliki kemewahan memilih dan membangun tempat tinggal yang layak, bukannya hanya tidak masuk akal, tapi juga tidak adil.

Mengelola bias adalah tanggung jawab wartawan

Wartawan juga manusia yang punya bias. Ketika mempersiapkan penulisan berita, wartawan kerap sudah memutuskan “angle” tulisan yang didasari sejumlah asumsi yang kerap datang dari bias tertentu. Bias sepenuhnya wajar, tetapi ketika menulis berita, wartawan mempunyai tanggung jawab untuk mengakui dan mengelola biasnya dan berpikiran terbuka akan perspektif yang berbeda.

Bias menjadi masalah ketika wartawan tidak mengelolanya.  Inilah yang saya saksikan ketika meliput penggusuran di Jakarta. Banyak wartawan yang malas verifikasi dan menolak melihat kenyataan karena memilih lebih berpegang teguh pada asumsi, bias, dan perspektif pribadi.

Pada 20 Agustus 2015, lebih dari 1,000 keluarga di Kampung Pulo digusur. Sebelum dan sesudah penggusuran, ada ratusan berita berkait Kampung Pulo, dan kebanyakan sumber berita adalah gubernur masa itu, Basuki Tjahaja Purnama. Banyak pernyataan gubernur dikutip dan diterbitkan tanpa verifikasi ke lapangan. Misalnya, pernyataan bahwa Basuki akan memberi Rp 5 juta pada warga Kampung Pulo asal mereka pulang kampung.

Saya meliput di hari kedua penggusuran ke Kampung Pulo dan melihat dokumen-dokumen tanah warga, termasuk bukti pembayaran pajak bumi bangunan warga pada pemerintah kolonial Belanda. Kalau saja wartawan mau jalan kaki sedikit masuk ke dalam, tidak terpaku di jalan besar, maka mereka tidak akan begitu saja menerbitkan pernyataan Gubernur tentang warga pulang kampung tanpa perimbangan informasi dari warganya. Mereka bukan warga liar. Benar banyak dari mereka tidak mempunyai sertifikat hak milik atas tanah, tetapi mereka memiliki jenis dokumen lain.

Menurut saya, keengganan berjalan kaki dan mewawancarai warga disebabkan oleh bias wartawan yang datang ke lapangan sudah dengan satu asumsi bahwa penggusuran ini demi kebaikan. Saya membaca berbagai perdebatan antar wartawan berkait penggusuran di media sosial dan banyak wartawan yang berpegang teguh pada kepercayaan bahwa penggusuran perlu dilakukan demi kemajuan kota dan bahwa rusunawa adalah solusi yang baik. Bahkan tidak sedikit wartawan berkomentar bahwa warga yang protes penggusuran sebagai orang-orang tidak tahu diri.

Bias kelas membuat wartawan malas verifikasi, karena merasa sudah benar. Jikapun mewawancarai warga, sering kali wartawan menyetir jawaban warga sehingga sekadar mencari konfirmasi dari asumsi mereka. Persepsi selektif juga kerap bermain: fakta-fakta yang mematahkan asumsi diabaikan, sementara fakta yang mengkonfirmasi asumsi diberi porsi besar.

Januari 2017 ribuan warga Kali Jodo digusur dan informasi yang santer sebelum hari penggusuran adalah bahwa Kali Jodo sarang preman dan pelacur. Maka banyak wartawan, sekalipun ke lapangan dan mewawancarai warga, hanya mencari pelacur dan preman. Warga biasa tidak diberi porsi dalam artikel. Padahal data pemerintah setempat menunjukkan lebih dari separuh warga Kali Jodo tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis pelacuran.

Suara-suara orang tersingkir ini tidak diberi porsi seimbang dengan pemberitaan bahwa kemaksiatan kalah di Kali Jodo dan digantikan oleh taman keren yang bermanfaat bagi para anak muda yang main skateboard.

Padahal, data dan fakta ini tersedia dengan mudah di kampung-kampung tergusur. Penduduk kampung kota di Jakarta adalah penduduk yang sangat terbuka dan mau bicara dengan wartawan. Jadi verifikasi tidak memerlukan kemampuan investigatif, melainkan cukup hanya kemampuan jurnalisme dasar: bertanya, dan jangan mengarah-arahkan pertanyaan, atau dalam bahasa Inggris: don’t put your words in their mouth.

Kadang kala keengganan melakukan verifikasi juga disumbang oleh kenyataan warga miskin tidak punya daya tawar. Wartawan bisa dengan mudah mengecilkan suara mereka karena sulit bagi warga miskin untuk mengajukan protes pada organisasi media. Wartawan akan lebih rajin mencari konfirmasi, mengelola bias, dan membuka diri pada berbagai perspektif jika yang ditulis adalah pejabat atau perusahaan, karena dua entitas ini kemungkinan besar akan protes kalau merasa dirugikan.

Sementara warga miskin? Hanya bisa menggerundel. Saya termasuk kerap mendengar gerundelan itu. Ketika saya mewawancarai mereka di kampung-kampung tergusur atau di rusunawa, saya selalu saja mendengar komentar kekecewaan mereka terhadap wartawan.

Seringkali mereka mengatakan pada saya bahwa mereka diwawancarai tetapi jawaban mereka dipelintir sedemikian rupa sehingga mereka tampak baik-baik saja digusur serta bahagia di rusunawa. Atau, wartawan datang meliput mereka, tetapi tetap saja mereka merasa suara mereka tidak terwakili.

Pernah juga sekali dua kali saya ditatap curiga oleh warga ketika mengaku saya wartawan yang sedang meliput. Ketika saya berbincang lebih jauh dan mereka memutuskan saya bisa dipercaya, keluarlah banyak cerita tentang bagaimana mereka merasa dipotret secara tidak adil di berbagai pemberitaan media.

Sebagai kelas menengah, saya dan banyak wartawan lain memang tidak perlu peduli dengan warga yang tergusur. Toh saya bisa melihat bahwa perubahan dari kampung “kumuh” bisa memberi manfaat pada banyak orang: jalan inspeksi yang bisa menjadi jalan alternatif bagi mobil dan motor atau taman yang disukai banyak orang.

Tetapi sebagai wartawan, ada data dan fakta yang tidak bisa diabaikan: ada banyak orang yang dimiskinkan dalam proses pembangunan ini. Bukankah sebagai pemegang pena yang memegang kekuasaan bagaimana sebuah kisah dipaparkan kita berutang pada keluarga-keluarga yang masa depannya jadi tidak menentu demi pembangunan kota? Atau paling tidak, bukankah kita sebagai wartawan tetap harus mengabarkan faktanya?

Meliput dengan adil tidak menuntut wartawan menjadi aktivis, yang dibutuhkan adalah setia dengan prinsip dan prosedur jurnalistik. Sebagaimana yang ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel di buku jurnalisme favorit saya, The Elements of Journalism: “Journalism’s first allegiance is to the citizens, its essence is a discipline of verification and it must keep the news comprehensive and proportional.” []

Bacaan Terkait
Evi Mariani

Managing Editor di The Jakarta Post. Menulis tentang isu kota, gender, HAM, demokrasi, dan lingkungan.

Populer
Insiden Media di Tolikara
Kompas dan Front Pembela Islam
Koran Pertama Berbahasa Jawa
Pekerja Media Seluruh Indonesia, Bersatulah!
Setelah Kegagalan Bertubi-tubi, Apa Yang Mesti Dilakukan KPI?