Kejadian yang dialami Tara Basro pada awal Maret 2020 menunjukkan bahwa tubuh perempuan di media masih dipermasalahkan. Ketika ia mengunggah foto dirinya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan citra tubuh yang positif, Kementerian Komunikasi dan Informatika justru mengkritik bahwa hal tersebut dapat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pasal konten asusila.

Ini bukan pertama kalinya tampilan tubuh perempuan menjadi polemik di media.

Pada 2003, penyanyi dangdut Inul Daratista menuai kritik terkait goyang “ngebor”-nya karena dianggap terlalu erotis dan pornografis. Hal serupa juga terjadi pada 2018, ketika penampilan girlband Blackpink dalam iklan Shopee dianggap berpotensi melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Bahkan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang 11 stasiun televisi untuk menayangkan iklan tersebut. 

Ada juga kasus sensor tubuh perempuan dalam tayangan televisi, seperti pada acara Puteri Indonesia tahun 2016. Pengaburan gambar dilakukan stasiun televisi dengan alasan kebaya yang dipakai para kontestan dikhawatirkan terlalu terbuka pada bagian dada untuk ditayangkan dalam televisi. Bahkan, pada serial kartun Spongebob Squarepants dan Doraemon, terjadi penyensoran tubuh perempuan pada tokoh Sandy Si Tupai dan Shizuka yang memakai pakaian renang.

Kasus-kasus ini mengindikasikan suatu pandangan yang cenderung konsisten: tubuh perempuan adalah sumber masalah moral. Polemik yang terjadi berulang kali mengisyaratkan bahwa pemahaman ini telah melekat dalam masyarakat kita. Ironisnya, pemerintah dan berbagai upaya regulasi mereka juga berada di balik menguatnya sentimen ini.

Mengatur tubuh perempuan

Ada dua kecenderungan kuat pemerintah dalam meregulasi tubuh perempuan di media. 

Kecenderungan pertama adalah menempatkan perempuan dan tubuhnya sebagai objek pasif untuk ditangkap kamera. Misalnya dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), ada aturan yang secara khusus melarang eksploitasi atau pengambilan kamera secara “…close up dan/atau medium shot” pada bagian-bagian tubuh tertentu, yaitu “…seperti: paha, bokong, payudara…”

Pasal ini jelas sekali bersifat bias gender karena secara eksplisit menitikberatkan perbedaan tubuh perempuan dengan lelaki. Dengan berfokus pada sudut pengambilan kamera, perempuan ditempatkan sebagai objek, sebagai potongan tubuh yang pasif. Aturan ini pun menguatkan pandangan bahwa tubuh perempuan selalu berada pada dikotomi yang salah, apapun konteksnya.

Padahal banyak contoh kasus ketika seksualitas dan tubuh perempuan dipaparkan sebagai ekspresi seni dan edukasi. Video instruksi menyusui, misalnya, bisa saja menyoroti wilayah dada perempuan secara close up tanpa bersifat eksploitatif. Sementara itu, eksploitasi dan objektifikasi perempuan dapat juga dilakukan tanpa fokus kamera tertentu, seperti dalam program berita olahraga dan peristiwa komentar merendahkan penyiar olahraga yang sempat viral.

Terlebih, hal ini menunjukkan bahwa regulasi ini didesain dari sudut pandang laki-laki. Ia seolah mengamini ‘male gaze,’ praktik representasi perempuan sebagai objek pasif dengan konotasi seksual yang inheren. Tujuannya? Untuk memuaskan hasrat dan imajinasi lelaki (yang heteroseksual dan maskulin), tentunya.  

Logika male gaze ini berujung pada internalisasi diri perempuan, bahwa ia memang objek yang harus indah untuk dilihat orang lain. Objektifikasi diri yang tidak terhindarkan ini diikuti dengan sederet syarat dan standar kecantikan yang kaku dan konvensional–lagi, berdasarkan sudut pandang laki-laki.

Perempuan, kemudian, melihat tubuhnya harus diatur ketat, tak peduli waktu dan tenaga yang dikorbankan untuk kepuasan publik; baik dari cara berpakaian, berdandan, hingga bergerak. Hal ini belum disertai dengan segudang stereotip peran gender (gender-role) yang dibebankan kepada perempuan sebagai istri, ibu, dan hamba laki-laki.

Dengan mengatur tubuh perempuan melalui perspektif male gaze, pemerintah melanggengkan logika toxic ini. Regulasi juga akhirnya luput menyadari bahwa tampilan tubuh perempuan di media tak melulu hanya untuk dipandang oleh laki-laki. Eksploitasi tidak bisa didefinisikan hanya dari sudut kamera, dan penggunaan istilah larangan eksploitasi dalam regulasi KPI menjadi tampak seperti lip service belaka.

Kecenderungan kedua pemerintah, adalah memandang tubuh perempuan sebagai masalah nilai dan moral masyarakat.

Dalam kerangka pikir ini, seksualitas dan tubuh perempuan dipandang sebagai acuan “norma dan moralitas” masyarakat. Secara hukum, pemerintah merangkainya lewat UU ITE yang melarang penyebaran “…muatan yang melanggar kesusilaan” dan juga UU Pornografi yang melarang konten yang “...melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pandangan ini pada praktiknya kerap melegalkan pemikiran dan tindakan kolektif masyarakat bahwa perempuan adalah sumber kerusakan dan masalah moral. Tubuh perempuan tidak lagi berada di bawah otonomi mereka, ia menjadi benda yang harus diatur dan ditertibkan oleh masyarakat dan negaranya sendiri.

Dengan meletakkan tubuh perempuan di dalam otonomi masyarakat–yang didominasi sudut pandang laki-laki–perempuan jadi berada dalam posisi rawan. Perempuan jadi dipandang sebagai sumber godaan, yang  bertanggung jawab untuk menjaga tubuhnya agar tidak mengundang perhatian dan tindakan yang tidak diinginkan dari pihak luar. Perempuan jadi rawan terdampak “victim-blaming” yang sering terjadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual, ketika yang disalahkan adalah korban karena “memicu” tindakan pelaku.

Tubuh perempuan: hak atau masalah?

Ketika negara mencampuri urusan hak warganya, ia seharusnya mengambil wujud perlindungan. Di antara berita-berita kekerasan seksual yang eksploitatif atau lelucon-lelucon misoginis di televisi, hak perempuan di media masih jauh dari terlindung. Kalau negara mengambil perspektif hak dalam memandang perempuan, melindungi tubuh perempuan dari diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan seharusnya menjadi prioritas mereka.

Namun kalau melihat regulasi yang ada, pemerintah masih memandang tubuh perempuan sebagai objek pasif dan sumber masalah moral. Cara pemerintah menyikapi tubuh perempuan dengan berbagai sensor dan pembatasan ini serupa dengan cara mereka menyikapi rokok atau narkoba: sebagai ancaman sosial. Hal ini malah menjadikan perempuan semakin rentan terhadap kriminalisasi dan diskriminasi

Kerangka pikir ini, mungkin tidak mengherankan dalam pemerintahan yang sudah lama memandang tubuh perempuan dalam kacamata patriarkis yang kaku dan terpusat. Perspektif ini harus diubah.

Akhirnya, ketika Tara Basro dan perempuan lain mencoba mengekspresikan ungkapan tentang tubuhnya, tubuhnya malah dikooptasi sebagai ajang perdebatan moralitas masyarakat. Padahal sebagai perempuan, ia sedang membahas konsep tubuh dan kecantikan yang telah lama dijajah definisinya oleh laki-laki–sebuah masalah yang nyata bagi perempuan.

Bukannya melindungi, pemerintah malah ikut andil dalam pengekangan dengan melempar diskusi ini ke ranah moralitas publik yang didominasi laki-laki. Seolah, ruang perempuan untuk membicarakan masalahnya sendiri dibatasi.  Argumennya selalu sama: Tubuhmu sumber masalah, perempuan!