“Brownis”, sebuah talkshow di Trans TV, adalah pintu masuk yang miris untuk membicarakan sikap antagonis KPI terhadap LGBT.

Pada edisi 13 Juni 2019, “Brownis” (Obrowlan Manis) menampilkan Hudson Prananjaya sebagai bintang tamunya. Hudson adalah seorang penyanyi jebolan “Indonesia Mencari Bakat”, di mana dalam pertunjukannya ia menampilkan dua gender sekaligus dalam bentuk wajah dan suara. Di “Brownis”, Hudson menyanyikan A Whole New World

Saat diwawancarai usai bernyanyi, Hudson mengatakan bahwa ia mengidolakan Dorce Gamalama, seorang penyanyi, presenter, dan bintang film transgender yang sudah berkiprah di industri hiburan sejak 1989. Sebab inilah pembawa acara, Ruben Onsu, kemudian memanggil “Dorce” untuk keluar dari belakang panggung.

Lantas keluarlah “Dorce”, mengenakan gaun merah, berjalan dengan memainkan pinggulnya. Tawa penonton pecah saat “Dorce” ini ternyata muncul dengan kumis tebal yang menyelimuti rona merah di bibirnya. Ia ternyata bukan Dorce, melainkan Wendi, salah seorang pembawa acara “Brownis” lainnya.

Karena episode inilah, KPI kemudian memberi sanksi administratif berupa teguran kedua untuk “Brownis”. Bentuk pelanggarannya menurut KPI adalah adanya “adegan seorang pria yang memakai busana dan riasan layaknya seorang wanita.” Dalam tegurannya KPI tidak menyebutkan dengan persis siapa sosok yang dimaksud. Sanksi yang diturunkan KPI ini membuat publik geram karena menganggap KPI bersikap diskriminatif terhadap seniman seperti Hudson. Pada akun media sosialnya, KPI dihujat oleh orang banyak. Saya salah satunya.

Selang satu hari setelah publik marah-marah, KPI mengeluarkan sebuah klarifikasi melalui situs dan media sosialnya yang mengatakan bahwa pria berpakaian dan berias perempuan yang dimaksud bukan Hudson, melainkan Wendi yang menirukan Dorce. Pada klarifikasi tersebut juga, KPI menambahkan satu poin baru, yaitu pelanggaran atas pengolok-olokan terhadap Wendi yang menirukan Dorce. Jika memang KPI bermaksud menindak perundungan, mengapa poin itu tidak ada dalam Surat Teguran sebelumnya?

Menguji Paradigma KPI pada Isu LGBT

Dalam kerjanya mengatur konten penyiaran, KPI menggunakan aturan yang dinamakan P3-SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). P3-SPS memberikan perhatiannya kepada kelompok marjinal lewat Bab 11 tentang Perlindungan Kepada Orang dan Kelompok Masyarakat Tertentu, pasal 15 ayat 1: “Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan: b) orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu.”

Terpicu oleh kasus “Brownis” tadi, saya tertarik untuk memeriksa rekam jejak KPI dalam melindungi kelompok marjinal, khususnya kelompok LGBT. Apakah benar, seperti klarifikasinya atas “Brownis”, bahwa KPI selama ini mengupayakan perlindungan terhadap kelompok marjinal? Dalam sanksi yang pernah dikeluarkan KPI, seberapa banyak P3 pasal 15 ayat 1 itu dipakai? Dan bagaimana tindak-tanduk KPI ketika menghadapi isu LGBT di penyiaran?

Untuk menguji hal itu, saya melakukan pencarian dengan kata kunci “LGBT” di situs KPI. Pencarian itu membawa saya pada 18 bacaan yang berupa sanksi, surat edaran, dan siaran pers. Saya memilih tiga di antaranya sebagai contoh.

Bacaan yang pertama adalah tentang sanksi yang diberikan KPI kepada “Top Files” di iNews TV pada episode “LGBT Paling Kaya di Dunia”. KPI menilai bahwa “Top Files” telah “mempromosikan gaya hidup yang menyimpang” karena menceritakan orang-orang LGBT yang sukses. Dua pasal P3-SPS dipakai KPI dalam penjatuhan sanksi ini: pelanggaran atas norma kesusilaan (SPS Pasal 9) dan perlindungan atas anak dan remaja (P3 Pasal 14 Ayat 2 dan SPS Pasal 15 Ayat 1).

Bacaan kedua saya juga tidak jauh berbeda. KPI memberi sanksi pada “Program Khusus” di Kompas TV dalam episode “LGBT Haruskah Dicemaskan?” yang dianggap tidak proporsional karena narasumber yang pro LGBT lebih banyak daripada yang berseberangan. KPI menilai acara ini melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 5 tentang “peningkatan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.”

Ketiga, pada Oktober 2019, “Halo Selebriti” mendapat sanksi teguran karena menampilkan cuplikan film pendek SIN yang memuat penampilan seorang pria bergaya perempuan. Pada kasus ini, KPI menggunakan P3 pasal 14 ayat 2 (kepentingan anak), pasal 21 ayat 1 (penggolongan tayangan berdasarkan usia), dan SPS pasal 15 ayat 1 (perlindungan anak), serta pasal 37 ayat 4 (larangan perilaku tidak pantas).

Apa yang bisa disimpulkan dari tiga contoh di atas?

Pertama, KPI cenderung memakai pasal perlindungan anak sebagai argumen pada tayangan yang menampilkan LGBT. Di sini saya melihat KPI bersikeras menjejalkan pandangan mereka tentang masyarakat yang ideal, yaitu sebuah komunitas tanpa LGBT. Bukankah pembatasan ini justru tidak membantu anak untuk melihat realitas sosial yang beragam? Apakah dengan melenyapkan keberadaan LGBT adalah hal yang penting dan relevan bagi anak? Pada akhirnya, argumen melindungi anak tidak lebih dari sekadar strategi retoris KPI agar perannya dianggap penting—sepenting mereka menganugerahi dirinya sendiri sebagai penjaga moral bangsa.

Kedua, KPI menganggap “LGBT selalu punya agenda”. Kita bisa melihatnya pada bacaan pertama di atas ketika KPI menyebut: “promosi gaya hidup menyimpang”. Di beberapa Surat Imbauan lainnya pun juga kerap muncul frasa “promosi LGBT”. Dengan terus memakai argumen itu, KPI seolah mirip dengan banyak orang di luar sana yang percaya dengan teori konspirasi, bahwa LGBT merancang agenda tertentu untuk merusak adab, mengubah orientasi seksual, menularkan penyakit, dan sebagainya.

Dalam banyak kasus, teori konspirasi adalah strategi fear mongering yang dipakai oleh suatu kelompok untuk mendapatkan legitimasi dirinya dengan cara menyebarkan ketakutan akan adanya kelompok jahat yang berkomplot untuk merealisasikan agenda jahatnya. Dengan terus-terusan KPI mengulang argumen "mempromosikan LGBT", KPI melabeli LGBT sebagai musuh yang terorganisir, berbahaya; sebuah tuduhan yang tidak pernah memiliki bukti. Namun, mengingat acara TV yang berlimpah konten kekerasan, gosip, berita sampah, debat kusir, mengapa itu semua tak disebut sebagai agenda hetero?

Ketiga, dari argumen-argumennya, KPI menganggap tayangan televisi memiliki efek langsung dan sangat kuat untuk memengaruhi penonton. Argumen ini biasanya berangkat dari Hypodermic Needle Theory, sebuah teori yang mengandaikan penonton bersifat pasif dan tidak berdaya menolak pesan-pesan media. Pasalnya, teori ini diragukan dan mulai ditinggalkan sejak 1950an, namun KPI tampak masih meyakininya hingga sekarang. 

Keempat, KPI hampir tidak pernah memakai pasal perlindungan terhadap kelompok marjinal. Hanya ada satu kasus, tapi itu pun tidak dipakai dengan benar. Pada April 2018 KPI menggunakan pasal tersebut untuk memberi sanksi teguran kepada “Brownis Tonight” yang pada saat itu membahas isu transgender. Namun, alih-alih dipakai betulan untuk melindungi kelompok marjinal seperti semangat P3-SPS, KPI malah menggunakan pasal itu secara asal-asalan. Komisioner KPI Hardly Stefano menyatakan bahwa tayangan tersebut ditegur karena melanggar norma kesusilaan, kesopanan, serta mendorong anak dan remaja belajar tentang perilaku tidak pantas. Jadi, apa maksud dari penggunaan pasal perlindungan kelompok marjinal kalau penerjemahannya seperti itu?

Sebenarnya, ada satu momen yang bisa dipakai KPI untuk menerapkan pasal perlindungan kelompok marjinal, yaitu ketika TV One menayangkan talkshow “Apa Kabar Indonesia Pagi” pada 7 Desember 2019 dalam episode “Awas! Gay dan HIV Mengintai”. Acara ini membawa informasi yang keliru tentang HIV dan menstigmatisasi gay dengan narasi-narasi homophobic. Sayangnya, KPI tidak melakukan apapun pada tayangan ini.

Akhirnya dari penelusuran ini, saya menyimpulkan bahwa KPI ternyata tidak memiliki upaya melindungi kelompok marjinal seperti LGBT. Artinya, dalam kasus “Brownis” di awal tulisan ini, klarifikasi KPI tersebut bukanlah sebuah komitmen untuk melindungi kelompok LGBT. Itu lebih merupakan lip service untuk meredam kemarahan dan mengais simpati publik. Cara-cara populis KPI seperti ini memang bukan hal baru lagi bagi mereka.

Misalnya ketika publik ramai-ramai mencibir KPI karena surat peringatan yang dijatuhkan kepada kepada 11 stasiun televisi yang menayangkan iklan Shopee versi Blackpink. Demi menjaga citranya, KPI kemudian mengelak. Pola yang sama juga terjadi pada kasus Spongebob Squarepant dan wacana pemblokiran Netflix

Lembaga publik seperti KPI semestinya memberi kejernihan pada kebijakan penyiaran melalui perspektif yang berpihak pada kepentingan publik, bukan bertindak dari sentimen populis. Kecenderungan KPI melayani narasi mayoritas membuat kebijakan yang dikeluarkan semakin menghimpit kelompok terpinggirkan.