Perdebatan publik mengenai wacana pemulangan WNI eks ISIS sebenarnya adalah perdebatan yang penting dan diperlukan. Sayangnya, perdebatan yang ada gagal memperbincangkan kompleksitas dari isu ini.

Seolah tak belajar dari polarisasi politik pemilu, perdebatan soal ini pun akhirnya terjebak dalam cara pandang hitam-putih yang hanya berpusar di urusan menolak atau mendukung pemulangan, sehingga meminggirkan pembicaraan pada hal-hal lain yang lebih penting.

Lantas, bagaimana peran media dalam memfasilitasi perdebatan semacam ini?

Dalam pantauan kami, mayoritas berita bernada negatif terhadap wacana pemulangan ini. Media lebih banyak memberi panggung bagi mereka yang menentang pemulangan WNI eks-ISIS. Lebih jauh, diskursus kewarganegaraan (citizenship discourse) menjadi rujukan dominan media dalam membahas isu ini.

Dominannya diskursus kewarganegaraan ditunjukkan dari banyaknya pemberitaan terkait status kewarganegaraan WNI eks-ISIS yang hilang karena pembakaran paspor. Pendapat pakar dan pejabat publik memenuhi isi pemberitaan, misalnya Liputan6.com yang mengutip pernyataan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Dalam artikel tersebut, Hikmahanto menyinggung pembakaran paspor yang dilakukan WNI eks-ISIS sebagai salah satu faktor yang dianggap tak bisa ditolerir lagi untuk urusan kewarganegaraan. 

Dalam sentimen yang senada, CNNIndonesia.com mengutip pernyataan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani, JPNN.com mengutip Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, dan Detik.com mengutip Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.

Penekanan pada sub-topik pembakaran paspor dalam isu ini merupakan cerminan kuatnya sentimen nasionalistik dalam diskursus kewarganegaran. Ada bias nasionalisme banal yang mengkoridori bagaimana topik ini dibicarakan. Berkutat pada simbol seperti bendera dan paspor, nasionalisme banal ini, menurut Michael Billig (1995), adalah basis bagi “nasionalisme yang berbahaya”, nasionalisme yang primordial.

Sentimen nasionalistik terkait eks-ISIS ini tak khas Indonesia. Di Inggris, Shamima Begum mengalami hal serupa dan tengah mengajukan banding. Sentimen nasionalistik ini memandang Shamima yang pada usia 15 tahun bergabung dengan ISIS telah “mengkhianati” Inggris dan karenanya ia dijadikan sasaran kaum nasionalis, rasis, dan islamofobik. Karena otoritas Inggris menganggap Shamima juga berkewarganegaraan Bangladesh, maka mencabut kewarganegaraan Inggrisnya tak membuatnya menjadi stateless.

Di bawah hukum internasional, mencabut kewarganegaraan seseorang adalah ilegal jika itu menjadikannya stateless. Berbeda dari kasus Shamima, status stateless ini berpotensi besar dialami WNI eks-ISIS jika kewarganegaraan mereka dicabut. Apalagi jika keputusan pencabutan itu tak dilakukan melalui pengadilan yang adil.

Kewarganegaraan adalah hak fundamental seseorang. Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan”. Dan negara, menurut OHCHR harus “[m]emenuhi kewajiban hak asasi seseorang berkenaan dengan permintaan maupun kehilangan kewarganegaraan”. Jika WNI eks-ISIS ini dirampas haknya, maka mereka tak akan lagi memiliki proteksi legal dan kehilangan hak-hak asasinya. Karena itu, media tak bisa mereduksi isu ini ke dalam pemberitaan pembakaran paspor saja. 

Pemberitaan sentimen nasionalistik yang dilakukan tidak pada tempatnya ini terlalu menonjolkan soal aspek legal-formal. Padahal, ada juga aspek kemanusiaan yang harus diperhatikan media secara serius agar dipenuhi oleh negara. Aspek kemanusiaan ini, misalnya, bagaimana membicarakan soal masa depan anak-anak yang dibawa orang tuanya atau yang lahir di sana, atau mereka yang merasa dimanipulasi setelah menyaksikan apa yang terjadi. Ada banyak nuansa yang sebenarnya bisa dihadirkan media untuk tidak melulu melakukan demonisasi.

Selain nasionalisme banal, narasi lain yang diizinkan media adalah dengan menakut-nakuti publik (fear mongering). Narasi ini dilakukan melalui analogi berbahaya, yaitu dengan membandingkan penyebaran virus Corona dengan kepulangan WNI eks-ISIS. 

Detik.com menerbitkan berita “Ma'ruf Amin Bandingkan Pemulangan WNI Eks ISIS dengan Virus Corona” dan Tribunnews.com menerbitkan “Sebut WNI Eks ISIS Lebih Bahaya dari Virus Corona, Adies Kadir: Siapa yang Bisa Jamin Mereka?”. Kedua berita ini sama sekali tidak berupaya mengkritisi analogi bermasalah tersebut.

Analogi virus Corona ini sama sekali tak membantu kita untuk lebih memahami kompleksitas isu pemulangan eks-ISIS. Analogi ini justru memicu stigma, baik terhadap eks-ISIS maupun mereka yang benar-benar terpapar virus Corona. Bagi eks-ISIS, stigma ini akan semakin menyulitkan mereka untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat—itu pun kalau mereka jadi dipulangkan. Sedang bagi penderita atau terduga penderita virus Corona, stigma ini akan menempatkan mereka sebagai ancaman alih-alih korban yang harus ditolong.

Tentu saja, tak semua media menulis isu ini dengan hitam-putih. BBC Indonesia, misalnya, mewawancarai Nada Fedulla, anak perempuan yang diboyong ayahnya ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Dalam video yang mengambil sudut pandang humanis tersebut, jurnalis pewawancara bersikap simpatik terhadap Nada Fedulla, tapi kemudian bersikap lebih tegas dan mencecar saat berhadapan dengan ayahnya. 

Berita lain yang tak sekadar menghela sentimen dan ketakutan ditulis oleh Tirto.id. Artikel berjudul “Mengapa 600 WNI Eks ISIS Perlu Dipulangkan dan Diadili di Indonesia” mengemukakan isu-isu kompleks yang jarang dibahas oleh media-media lain, yaitu kesulitan yang harus dihadapi pemerintah Suriah jika WNI eks-ISIS tak dipulangkan dan kapasitas pemerintah Indonesia sendiri dalam melakukan penanganan khusus jika WNI eks-ISIS dipulangkan. 

Lapisan-lapisan kompleksitas dalam isu pemulangan WNI eks-ISIS ini jarang diangkat oleh media lain dan akhirnya tak menjadi perbincangan publik. Padahal kompleksitas ini lebih penting untuk dibahas dan dapat membantu kita menghasilkan pertimbangan yang lebih sehat.

Istilah generik “WNI eks-ISIS” yang kami juga gunakan dalam artikel ini misalnya, bukannya tanpa masalah. Eks-ISIS dari berbagai negara termasuk Indonesia ini sebetulnya kedalaman keterlibatannya beragam. Ada kombatan yang sudah bertempur, ada kombatan yang tak sempat bertempur, ada keluarga yang ikut dengan keputusan sadar, ada pula yang terbawa ikut tanpa bisa memutuskan. Belum lagi yang dilahirkan di sana.

Lebih penting lagi, pemulangan ini adalah soal kapasitas negara dalam mengembalikan warga yang pernah terpapar ideologi penganjur teror ke tengah-tengah masyarakat. Pemberitaan media membuat kita tidak membahas apakah strategi “deradikalisasi” yang selama ini diterapkan negara sudah tepat dan proporsional. Dalam hal ini kita juga tidak diajak media untuk mengevaluasi kepulangan-kepulangan WNI eks-ISIS yang sudah terjadi sebelumnya.

Ada setidaknya dua hal yang membuat kita gagal membincangkan dimensi-dimensi kompleks dalam isu pemulangan WNI eks-ISIS.

Pertama, sentimen nasionalisme yang diartikulasikan secara dangkal dan kelewat lugu. Artikulasi nasionalisme macam ini hanya hirau pada simbol-simbol sakral. Ideologi nasionalisme semacam ini tak memberi kita tempat untuk bersikap manusiawi terhadap mereka yang melangkahi sakralitas simbol-simbol nasionalisme. 

Kedua, penekanan berlebihan pada isu keamanan. Mengeksploitasi isu keamanan dengan kesan yang gawat darurat seolah menjadi pembenaran untuk boleh melangkahi proses rasional yang demokratis dan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. 

Pada akhirnya, kompleksitas terpenting yang sedikit sekali diperbincangkan secara layak dalam isu pemulangan WNI eks-ISIS ini adalah kompleksitas kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana kita dalam perbincangan ini lebih memandang sakral selembar paspor ketimbang nasib manusia, atau menyederhanakan manusia sebagai inang virus yang mengancam.

 

Tim Penulis: Azhar Irfansyah (Koordinator) dan Arlandy Ghiffari. Raffa Ahmad A. turut menyumbang bahan pada tulisan ini.