Konon kita kini hidup di era post-truth. Katanya, inilah era di mana pendapat masyarakat tidak lagi dibentuk oleh fakta dan rasio, melainkan oleh sentimen dan kepercayaan.

Istilah post-truth jamak dipercakapkan di Indonesia setidaknya sejak sirkus Pemilu Presiden 2019 lalu, saat kubu Prabowo Subianto mengklaim kemenangan sebelum perhitungan selesai.

Ketika ia ternyata kalah? Tentu saja ia dan kubunya menggaungkan narasi konspirasi kecurangan Pemilu. Meski kubu Prabowo tidak berhasil menghadirkan bukti, tapi ternyata hal tersebut tidak membuat para pendukungnya ragu. Mereka malah makin percaya dan dengan gigih membela narasi konspirasi ini.

Banyak orang menamai kondisi baru ini sebagai era post-truth. Istilah yang memang sangat renyah dan menarik: pasca-kebenaran. Tidak heran kalau akhirnya ia menjadi populer. Ia rajin muncul dalam percakapan tentang Brexit dan Trump. Ia menjadi soundbite dalam pendapat politikus soal disinformasi.

Tapi ironisnya, penggunaan istilah ini sendiri bisa menjadi semacam misinformasi.

Ilusi Post-Truth

Sebagaimana pos-modernisme, pos-strukturalisme, dan sejembreng istilah “pos” lainnya, konsep post-truth berkonsekuensi pada anggapan bahwa pernah ada era truth. Bahwa kebenaran pernah mendominasi kepercayaan dan pembuatan keputusan di masyarakat.

Nah, kapan era truth ini sesungguhnya terjadi?

Kebohongan dan manipulasi nyatanya telah mendominasi kepercayaan dan diskursus politik sejak awal peradaban manusia. Pada Republik Romawi Kuno, misalnya, orasi-orasi populis dalam senat lebih mementingkan kelincahan retorika daripada ketepatan data. Bahkan di era modern, hoaks dan sentimen telah menjadi bensin konflik terbesar sepanjang sejarah: propaganda Nazi dalam Perang Dunia Kedua. 

Artinya era “kebenaran” bisa dibilang tidak pernah ada. Prasangka, emosi, dan kepercayaan sejak dulu lebih mudah mendominasi pendapat publik daripada rasio.

Sebagai konsep, post-truth mulai dibicarakan seiring dengan berkembangnya internet dan media baru, yang menantang dominasi media massa sebagai kanal informasi. Dari sini saya akan berargumen bahwa yang tersirat dari konsep post-truth sebagai era kebenaran, sesungguhnya adalah masa keemasan media massa: era seratus tahun ke belakang sebelum internet mulai dominan, ketika informasi didominasi oleh media cetak, radio, dan televisi. Sebutlah era ini kita sebut Rezim Media Massa.

Nah, dalam Rezim Media Massa ini, pers adalah “kasta informasi” yang menjadi tulang punggung rezim. Mereka adalah wasit yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Mereka mengkurasi apa yang kita perlu tahu, dan apa yang perlu kita acuhkan.

Adanya kode etik dalam praktik kerja pers dan persebaran informasi yang lebih tersentralisasi memang membuat disinformasi tertentu lebih mudah dikendalikan. Tapi mengasumsikan bahwa di era ini “kebenaran” mendominasi percakapan publik adalah sebuah kekeliruan besar. 

Pers dan media massa memang menyeragamkan “kebenaran”, tapi sesungguhnya mereka tidak pernah menjadi juri yang objektif. Pers memang punya akses yang lebih luas pada sumber-sumber kunci, dan tradisi profesional pers membuat mereka punya kecenderungan mendekat pada data dan sumber saintifik. Namun pers juga punya kecenderungan kuat untuk condong pada negara dan sumber resmi, yang membuat mereka dekat dengan kepentingan kekuasaan.

Propaganda hoaks dan disinformasi telah memainkan peranan yang sangat besar sejak era media cetak. Pada 1987, hoaks dari “koran kuning” memainkan peranan besar dalam memanasi-manasi Amerika Serikat untuk mendeklarasikan perang melawan Spanyol. Sementara pers televisi berperan dalam mendukung, atau setidaknya membiarkan, hoaks George W. Bush yang digunakan untuk menjustifikasi peperangan di Timur Tengah.

Post-truth adalah istilah yang keliru karena ia mengimajinasikan adanya era kebenaran. Ia adalah imajinasi yang lahir dari idealisasi standar jurnalisme yang objektif, sebuah rangkaian standar dan kode etik dari sebuah industri yang sekarat karena kemunculan media baru.

Apa yang sesungguhnya berubah?

Alasan mengapa disinformasi beredar secara lebih luas di masyarakat kini bukan disebabkan oleh pandangan orang yang bergeser dalam memaknai “kebenaran”, melainkan karena cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi tengah berubah drastis. 

Informasi yang tadinya disebarkan melalui satu pintu oleh media massa dan pers, kini disebarkan secara jauh lebih bebas di media baru. Pers bukan lagi gatekeeper, karena media baru dan internet telah menjadi gatekeeper baru di dunia yang jauh lebih terbuka.

Rezim Media Massa yang pernah berkuasa punya banyak kekurangan, tapi satu yang paling jelas: ia terlalu dominan. Seharusnya tidak ada pihak atau golongan manapun yang memonopoli aliran informasi seperti pers di masa jayanya. Bisa dibilang media baru memperbaiki kelemahan ini; tidak pernah sepanjang sejarah manusia informasi menjadi komoditas yang sangat bebas seperti sekarang.

Namun pers memiliki sesuatu yang belum dikembangkan oleh media baru: kesadaran bahwa industri pers memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang besar.

Kesadaran bahwa industri pers bukanlah sekadar alat mengeruk untung, tapi juga pemeran kunci dalam peredaran informasi masyarakat, telah berkembang selama seabad lebih. Hal ini membantu berkembangnya berbagai kode etik dan regulasi sebagai ikhtiar untuk menjamin bahwa pers tidak melupakan fungsi publik mereka sebagai penyalur informasi yang baik.

Sementara itu, media baru masih baru menempuh proses ini. Ia masih lebih dipandang sebagai industri pengeruk untung dan aspek tanggung jawab publiknya belum cukup berkembang. Hal inilah yang perlu menjadi fokus kajian dan diskusi saat ini. Jurnalisme mungkin akan mati, atau setidaknya berubah drastis, di tengah arus informasi yang tengah bergeser. Tapi, bagaimana cara menjamin perspektif publik tetap dijaga oleh media baru yang mewarisi peran gatekeeper pers? 

Media sosial seperti Facebook banyak dituduh menyuburkan “kamar gema”, kondisi ketika orang hanya menemui konten yang mengkonfirmasi prasangka dan kepercayaan mereka, meskipun informasi tersebut seringkali mengandung hoaks dan disinformasi.

Salah satu alasan mengapa hoaks menyebar dengan sangat cepat, adalah karena orang suka membagikannya. Informasi-informasi yang paling optimal dalam takaran engagement ternyata bukanlah informasi yang paling akurat, melainkan informasi yang paling mendukung prasangka dan merangsang reaksi emosional.

Ini terjadi karena internet saat ini beroperasi dengan logika surveillance capitalism. Semua ditakar dengan jumlah klik, engagement, dan durasi khalayak menonton, yang tentunya memberi insentif lebih untuk memberikan informasi yang “nyaman” dan mudah untuk orang. Sebaliknya, justru ada insentif untuk menghindarkan orang dari informasi yang sulit dan menantang kepercayaan mereka. 

Kita butuh alternatif dari sistem surveillance capitalism yang lebih ramah untuk informasi yang sehat. Saat ini pun, kita tengah mendesak industri platform dan media sosial, para gatekeeper baru, untuk bertanggungjawab mengembangkan sistem baru ini.

Ini adalah salah satu pergeseran utama yang membentuk dunia kita saat ini, yang gurih disebut sebagai era post-truth. Jika “racun” kebenaran di Rezim Media Massa adalah dominasi kelompok kecil dalam menentukan kebenaran, racun kebenaran di era kita adalah logika pasar yang mengeksploitasi kelemahan kognitif konsumen informasi.

Sebuah alternatif?

Secara filosofis, istilah post-truth mungkin tidak 100% salah. Perubahan struktur informasi ini memang menggeser konsep “kebenaran” masyarakat dengan cara yang serupa dengan revolusi Gutenberg ataupun kemunculan radio. 

Namun pergeseran ini tidak berarti bahwa konsep kebenaran yang baru menjadi inferior, atau lebih tidak akurat, daripada sebelumnya. Ia tidak berarti bahwa “kebenaran” dalam Rezim Media Massa secara esensial lebih tepat atau lebih baik, seperti tersirat dalam istilah post-truth dan penggunaannya. 

Istilah post-truth sejatinya merupakan nostalgia atas bayangan ideal yang tidak pernah ada. Penggunaan istilah ini kerap muncul dari akademisi media, pers, dan pemerintah. Mereka yang banyak mengatakan ini adalah otoritas lama yang kemampuannya dalam mengendalikan percakapan publik terpangkas oleh kemunculan media baru. Karena itu mungkin kita perlu bersikap lebih skeptis terhadap istilah ini. 

Istilah yang kita berikan untuk menamai fenomena tertentu ikut membentuk pandangan kita tentang fenomena tersebut. Maka, penggunaan istilah post-truth berpotensi keliru dan menyesatkan. Mungkin lebih efektif jika kita memilih untuk menyebutnya sebagai era “pos-jurnalisme”.

Pos-jurnalisme bersifat lebih netral dan non-emosional. Ia lebih akurat dalam mendefinisikan masalah: bukan masyarakat lupa akan arti “kebenaran”, melainkan bahwa cara struktur informasi yang berubah. 

Di saat yang bersamaan, memahami situasi hari ini dengan konsep pos-jurnalisme terdengar lebih optimis. Kalau istilah post-truth menggambarkan perubahan ini sebagai krisis moral, sebagai kiamat kecil, pos-jurnalisme menggambarkannya sebagai perubahan struktur dan teknologi. Hal ini telah berkali-kali terjadi pada kita dengan kemunculan teknologi mesin cetak, radio, atau perekaman gambar. 

Perubahan-perubahan ini memang mengubah nilai dan cara kerja masyarakat, tapi ia tidak mesti membuat dunia menjadi tempat yang lebih buruk. Kita cuma perlu menyesuaikan diri dengan tantangan dan masalah yang baru muncul tanpa menyikapinya secara regresif.